LENSA BALI: Pengelolaan Sampah

Tampilkan postingan dengan label Pengelolaan Sampah. Tampilkan semua postingan

Jumat, 07 Agustus 2026

𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗦𝗶𝗿𝗸𝘂𝗹𝗮𝗿, 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗺𝗯𝘂𝘁 𝗕𝗮𝗶𝗸 𝗛𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗞𝗞𝗡-𝗣𝗣𝗠 𝗨𝗚𝗠 𝗱𝗶 𝗡𝘂𝘀𝗮 𝗟𝗲𝗺𝗯𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻

Redaksi Agustus 07, 2026 0

Perkuat Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular, Pemkab Klungkung Sambut Baik Hasil KKN-PPM UGM di Nusa Lembongan

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung, I Made Satria, secara resmi menerima jajaran civitas akademika dan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam agenda Presentasi Hasil dan Penarikan Mahasiswa KKN-PPM UGM Periode II Tahun 2026, di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Jumat (7/8).

Acara tersebut menandai berakhirnya rangkaian pengabdian Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM yang telah dilaksanakan selama 50 hari di Desa Jungutbatu dan Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida.

Dalam kesempatan tersebut, tim KKN-PPM UGM memaparkan laporan akhir yang berfokus pada Penguatan Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir Berbasis Ekonomi Sirkular. Program kerja ini mencakup empat pilar utama:

Pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah mandiri dengan sasaran rumah tangga, sekolah, serta sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka).
Pengembangan pertanian terpadu guna mendukung efisiensi zero waste sekaligus ketahanan pangan lokal.
Penerapan teknologi pengolahan sampah residu pada tahap hulu hingga hilir.
Gerakan promosi kesehatan sebagai strategi Quick Win menuju kawasan bebas sampah

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN-PPM UGM Nusa Penida 2026, Ir. Kurnia Widiastuti, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

"Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pendampingan dan kerja sama yang diberikan selama mahasiswa kami menjalankan program. Ini menjadi kesempatan belajar yang luar biasa bagi para mahasiswa," ujar Kurnia. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun kekhilafan para mahasiswa selama berinteraksi dengan warga setempat.

Bupati Klungkung, I Made Satria, menyambut positif seluruh rekomendasi serta masukan yang dirumuskan oleh tim mahasiswa UGM. Ia menegaskan bahwa Pemkab Klungkung sangat tertarik untuk menindaklanjuti program-program inovatif tersebut ke dalam kebijakan nyata.

"Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa UGM yang telah mengedukasi masyarakat Nusa Penida. Pariwisata merupakan sektor utama kami, dan alangkah baiknya jika potensi alam yang ada turut dibarengi dengan pengembangan wisata edukasi, khususnya terkait pengelolaan sampah," ungkap Bupati Satria. Ia menambahkan bahwa hasil riset dan formulasi program UGM akan dijadikan referensi penting bagi Pemkab Klungkung. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membuka pintu kerja sama yang lebih luas dengan UGM di masa mendatang, termasuk dalam menyusun model edukasi pengelolaan sampah bagi para wisatawan.

Turut hadir dalam kegiatan penarikan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung Dewa Komang Aswin, Camat Nusa Penida I Kadek Yoga Kusuma, serta jajaran Rektorat UGM. (*/ap)

𝗪𝗮𝗯𝘂𝗽 𝗧𝗷𝗼𝗸 𝗦𝘂𝗿𝘆𝗮 𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗙𝗚𝗗 𝗧𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗧𝗿𝗶 𝗛𝗶𝘁𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗿𝗮𝗽𝘂𝗿𝗮 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵

Pengelolaan Sampah

Redaksi Agustus 04, 2026 0

Wabup Tjok Surya Buka FGD Tata Kelola Sampah Berbasis Tri Hita Karana di Semarapura Tengah

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, membuka Focus Group Discussion (FGD) Tata Kelola Sampah Rumah Tangga Berbasis Tri Hita Karana Kelurahan Semarapura Tengah di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Selasa (4/8). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal Bali.

FGD tersebut mengangkat dua agenda utama, yakni memotret kondisi tata kelola sampah yang telah berjalan di Kabupaten Klungkung serta merumuskan strategi pengelolaan sampah rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai pedoman menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menyampaikan apresiasi kepada Universitas Udayana yang telah memilih Kelurahan Semarapura Tengah sebagai lokasi penelitian terkait pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, keterlibatan kalangan akademisi sangat penting dalam menghasilkan kajian yang mampu memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

“Kami berharap hasil penelitian dari Universitas Udayana ini tidak berhenti di atas kertas sebagai teori belaka, melainkan menjadi bahan kajian komprehensif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan demi kebaikan masyarakat,” ujar Wabup Tjok Surya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan persoalan sampah tidak dapat hanya mengandalkan penyediaan sarana, prasarana, maupun teknologi pengolahan semata. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh perubahan perilaku dan keterlibatan aktif masyarakat sejak dari lingkungan rumah tangga.

Menurutnya, pengelolaan sampah harus dimulai dari proses pemilahan dan pengurangan sampah di sumbernya. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Wabup juga menyoroti pentingnya peran lembaga adat dalam mendukung upaya tersebut. Di Bali, keberadaan desa adat memiliki pengaruh kuat dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

“Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan mesin atau alat semata, tetapi membutuhkan peran aktif masyarakat sejak dari rumah tangga. Peran lembaga adat sangat besar dan berpengaruh di Bali, sehingga sinergi antara dinas dan adat menjadi syarat mutlak keberhasilan tata kelola lingkungan ini,” tegasnya.

Melalui forum diskusi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap lahir berbagai rekomendasi dan solusi yang aplikatif untuk memperkuat tata kelola sampah rumah tangga di Kelurahan Semarapura Tengah maupun wilayah Kabupaten Klungkung secara umum. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung Ida Bagus Gede Eka Putra, akademisi Universitas Udayana I Komang Gde Sukarsa, Lurah Semarapura Tengah, Bendesa Adat, serta sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya. (*/ap)

𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵, 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗸𝗼 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗧𝗢𝗦𝗦 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴

Pengelolaan Sampah

Redaksi Agustus 01, 2026 0

Bupati Satria Perkuat Komitmen Pengolahan Sampah, Kemenko Pangan Apresiasi TOSS Center Klungkung

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dr. Nani Hendiarti, di Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Sabtu (1/8).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan teknologi pirolisis yang saat ini dikembangkan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Satria menjelaskan bahwa mesin pirolisis yang digunakan di TOSS Center mengadopsi teknologi Cook Island dengan sistem pemanasan bersuhu tinggi tanpa pembakaran terbuka. Teknologi tersebut memungkinkan proses pengolahan sampah berlangsung lebih aman dan minim emisi.

Menurutnya, sistem ini tidak menghasilkan asap sebagaimana proses pembakaran konvensional, melainkan hanya menghasilkan uap air. Selain mampu mengurangi volume sampah secara signifikan, teknologi ini juga dapat menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomis.

Pemkab Klungkung terus mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut sebagai bagian dari upaya penanganan sampah secara menyeluruh, mulai dari sumber hingga tahap pengolahan akhir.

Saat ini, kapasitas pengolahan yang ditargetkan melalui sistem pirolisis mencapai 168 ton sampah per hari. Ke depan, kapasitas kumulatifnya diharapkan mampu mencapai 400 ton per hari untuk mendukung penanganan sampah yang lebih efektif di Kabupaten Klungkung.

“Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Ibu Deputi Kemenko Pangan. Kehadiran ini menjadi motivasi dan komitmen bagi Pemkab Klungkung untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, demi mewujudkan lingkungan yang bersih serta mendukung ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan,” ujar Bupati Satria.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Pangan Kemenko Pangan, Dr. Nani Hendiarti, memberikan apresiasi atas langkah progresif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menangani persoalan sampah melalui pendekatan inovatif dan terintegrasi.

Menurut Nani, penerapan teknologi pirolisis di TOSS Center menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara modern sekaligus memberikan manfaat bagi sektor lingkungan, energi, dan pangan. Model seperti ini dinilai memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Luar biasa, TOSS Center ini sangat dikenal sebagai pusat edukasi dan pengolahan sampah terpadu di Klungkung. Saya berharap pengelolaan sampah di sini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan kemandirian pengelolaan lingkungan serta integrasinya dengan sektor pertanian dan pangan,” ungkap Nani Hendiarti. (ap)

𝗗𝗶𝗸𝗲𝗷𝗮𝗿 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝟭𝟬 𝗛𝗮𝗿𝗶, 𝗧𝘂𝗺𝗽𝘂𝗸𝗮𝗻 𝟯𝟬𝟬 𝗧𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗧𝗣𝗦𝟯𝗥 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗶𝗱𝗶 𝗠𝘂𝗹𝗮𝗶 𝗗𝗶𝗮𝗻𝗴𝗸𝘂𝘁

Pengelolaan Sampah

Redaksi Juli 29, 2026 0

Dikejar Target 10 Hari, Tumpukan 300 Ton Sampah TPS3R Sempidi Mulai Diangkut

BADUNG, Lensabali.id - Proses pengosongan tumpukan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) Bumi Resik, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, terus dikebut. Kegiatan tersebut mendapat pengawasan langsung dari tim penegakan hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung guna memastikan penanganan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Di lokasi, alat berat tampak bekerja mengeruk timbunan sampah untuk dimuat ke armada truk yang silih berganti melakukan pengangkutan. Kondisi sampah yang basah akibat hujan deras menimbulkan aroma menyengat di sekitar area TPS3R.

Penyarikan Desa Adat Sempidi sekaligus Pengawas Hejoteck di TPS3R Sempidi, I Gusti Ngurah Martapan, menjelaskan pengosongan dilakukan agar fasilitas tersebut dapat kembali difungsikan secara optimal sebagai pusat pengolahan sampah warga.

"Tempat ini harus kami kosongkan dulu sampahnya. Nanti setelah kosong, baru kami bisa isi dengan mesin-mesin yang memang dibutuhkan untuk pengelolaan TPS 3R," ujar Martapan, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, DLHK Badung meminta proses pembersihan dapat diselesaikan secepat mungkin, bahkan ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 10 hari. Untuk memenuhi target tersebut, pengangkutan dilakukan setiap hari dengan dukungan alat berat dan armada truk yang disediakan pihak pengelola.

"Kalau dari DLHK Badung meminta kami paling cepat 10 hari harus (kosong). Mudah-mudahan estimasi itu bisa kami penuhi. Yang jelas tiap hari kami angkut," katanya.

Pengosongan TPS3R Sempidi telah berlangsung lebih dari lima hari sejak rapat koordinasi bersama DLHK pada 21 Juli lalu. Setiap hari, sekitar 18 hingga 20 truk dikerahkan untuk memindahkan timbunan sampah yang diperkirakan mencapai 300 ton.

"Kalau estimasi, kira-kira sampah yang ada di sini sampai 300 ton," ungkap Martapan.

Setelah area bersih, pengelola berencana mendatangkan mesin pengolah baru untuk menangani sampah organik maupun anorganik yang dihasilkan masyarakat Kelurahan Sempidi. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mencegah penumpukan serupa terulang di kemudian hari.

"Rencananya mendatangkan mesin-mesin untuk mengolah sampah yang ada, baik organik maupun anorganik. Kalau tempat ini sudah bisa kosong, langsung kita datangkan mesinnya," jelasnya.

Langkah pembenahan ini dilakukan menyusul polemik penumpukan sampah yang sempat memicu persoalan lingkungan. Sebelumnya, DLHK Badung memanggil pengelola TPS3R Bumi Resik dan Desa Adat Sempidi untuk segera menuntaskan persoalan sampah yang tidak terolah.

Kepala DLHK Badung, Made Rai Warastuthi, menegaskan pihaknya telah memberikan rekomendasi agar seluruh sampah dievakuasi dalam jangka waktu 15 hari. Jika tidak dipenuhi, pengelola terancam menerima sanksi hingga rekomendasi penghentian operasional.

"Jika tidak ada penanganan dalam waktu sesuai rekomendasi, akan ada tindakan tegas. Sanksi juga berupa rekomendasi untuk penghentian operasional," tegas Warastuthi.

Sementara itu, CEO PT Hejotech, Rina Aprili Soma, memastikan pihaknya mengerahkan sekitar 20 truk setiap hari untuk mempercepat proses pengosongan. Selain itu, perusahaan juga menjajaki kerja sama dengan fasilitas pengolahan swasta guna membantu penanganan sampah organik selama masa transisi.

"Kami akan melakukan pengambilan sampah dengan unit truk buang kurang lebih 20 per harinya. Selebihnya, yang anorganik tetap ke Suwung," ujar Rina. (ap)

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗣𝗦𝗘𝗟 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗟𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗵 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵, 𝗞𝘂𝗻𝗰𝗶 𝗝𝗮𝗴𝗮 𝗖𝗶𝘁𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘄𝗶𝘀𝗮𝘁𝗮 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗮

Pengelolaan Sampah

Redaksi Juli 08, 2026 0

Gubernur Koster: PSEL Bali Jadi Langkah Strategis Menuntaskan Persoalan Sampah, Kunci Jaga Citra Pariwisata Dunia

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali memulai babak baru pengelolaan sampah modern melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali di Desa Pedungan, Denpasar Selatan. Proyek yang menjadi bagian dari program percepatan pembangunan PSEL nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 itu resmi dimulai pada Rabu (8/7).

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemilihan hari pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan penanggalan Bali sebagai simbol harapan agar seluruh proses berjalan lancar hingga rampung sesuai target.

“Niat baik Bapak Presiden juga dijalankan dengan cara yang baik, dengan memilih hari yang baik untuk memulai pembangunan PSEL ini,” ujar Koster.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan proyek strategis tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar bersama Pelindo menyiapkan lahan sekitar enam hektare, sementara Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab pada proses pematangan lahan guna mempercepat realisasi proyek.

Menurut Koster, pembangunan PSEL ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu tahun delapan bulan atau sekitar Oktober 2027 sehingga dapat segera beroperasi melayani kebutuhan pengelolaan sampah di Bali.

“Semoga pembangunan ini selesai tepat waktu. Jika PSEL ini selesai, maka persoalan sampah di Bali dapat ditangani secara tuntas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan PSEL menjadi kebutuhan mendesak mengingat Bali merupakan destinasi wisata dunia yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang telah melampaui 16 juta orang per tahun dan kontribusi sektor pariwisata sekitar 65 persen terhadap perekonomian daerah, persoalan sampah harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, lingkungan yang bersih menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global.

“Mewakili Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan terhadap pembangunan PSEL ini. Kami akan terus mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan dengan baik sesuai target,” tegasnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa percepatan pembangunan PSEL merupakan wujud komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah.

“Tanpa sinergi seluruh pihak, proyek ini tidak akan berjalan dengan baik dan cepat. Kami di Danantara optimistis pembangunan PSEL Bali dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai semangat kolaborasi yang ditunjukkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Danantara, dan berbagai pihak terkait menjadi fondasi penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional.

PSEL Bali dirancang menggunakan teknologi moving grate incinerator berstandar internasional yang dilengkapi sistem pengendalian polusi udara sesuai standar emisi Eropa. Teknologi tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 80 persen dibandingkan metode pembuangan terbuka di TPA.

Dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun, fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari, mampu memasok listrik bagi sekitar 100 ribu rumah tangga, serta membuka hingga 1.200 lapangan kerja hijau selama masa pembangunan dan operasional.

Lebih dari sekadar infrastruktur pengolahan sampah, PSEL Bali juga dirancang mengadopsi filosofi Tri Hita Karana melalui pendekatan arsitektur lokal, penggunaan material daerah, serta fasilitas edukasi yang dapat dimanfaatkan pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum. Pemerintah Provinsi Bali optimistis proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Bali yang bersih, berdaya saing, dan berkelanjutan. (hms/ap)

𝗔𝗽𝗲𝗹 𝗦𝗶𝗮𝗴𝗮 𝗣𝗶𝗹𝗮𝗵 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝗶 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗹𝗲𝘀𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗦𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿

Pengelolaan Sampah

Redaksi Juli 07, 2026 0

Apel Siaga Pilah Sampah Nasional Dimulai dari Bali, Gubernur Koster Dorong Penyelesaian Sampah dari Sumber

Desa dan Desa Adat Terbaik Jadi Ujung Tombak Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

DENPASAR, Lensabali.id – Bali kembali menjadi pionir dalam gerakan lingkungan nasional dengan menjadi provinsi pertama yang mengawali Gerakan Pilah Sampah. Langkah tersebut ditandai melalui Apel Siaga Pilah Sampah yang dipusatkan di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Selasa (7/7), sebagai rangkaian menjelang peletakan batu pertama proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Apel yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq dan didampingi Gubernur Bali Wayan Koster itu melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur, mulai dari pelajar, aparat TNI-Polri, perangkat daerah, hingga masyarakat umum. Kehadiran berbagai elemen tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan berkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan, ketahanan pangan, serta masa depan Bali sebagai destinasi dunia.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah Apel Siaga Pilah Sampah. Momentum ini sangat tepat karena Bali sedang bergerak secara masif dan konsisten menuju Bali bersih sampah," ujarnya.

Menurut Koster, paradigma lama yang mengandalkan tempat pembuangan akhir harus segera ditinggalkan. Penyelesaian sampah, katanya, harus dimulai sejak sampah dihasilkan.

"Kita ingin memastikan sampah selesai di tempat dihasilkannya. Baik di rumah tangga, desa, pasar, hotel, restoran, kawasan pariwisata, rumah ibadah, sekolah maupun perkantoran," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa gerakan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Lebih dari sekadar memilah sampah organik dan nonorganik, Koster menilai gerakan ini merupakan perubahan budaya masyarakat dalam menjaga harmoni alam Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

"Sampah organik dapat langsung diolah menjadi pupuk yang menyuburkan tanah pertanian, sedangkan sampah nonorganik dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan," jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan kebiasaan memilah sampah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Melalui Apel Siaga Pilah Sampah ini, mari jadikan pilah sampah sebagai gerakan harian di setiap rumah tangga di Bali. Small actions, global impact," katanya.

Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi keberhasilan Bali dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, Bali menempati posisi ketiga terbaik di Indonesia dengan nilai 79,89.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Bali masih menghadapi tantangan serius berupa produksi sampah yang mencapai sekitar 3.500 ton per hari.

"Hari ini kita melangkah lebih jauh lagi melalui Gerakan Pilah Sampah se-Bali. Berdasarkan data kami, Bali merupakan provinsi yang paling masif melakukan aksi pilah sampah di Indonesia, terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung," ungkapnya.

Hanif juga menyoroti tingginya risiko kebakaran di tempat pembuangan akhir akibat timbunan sampah organik yang menghasilkan gas metana.

"Kita tidak ingin kejadian seperti kebakaran TPA Suwung terulang kembali. Bali adalah wajah Indonesia dan destinasi wisata dunia. Karena itu Bali bersih tidak bisa ditawar lagi," tegasnya.

Ia berharap seluruh daerah di Bali mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber agar target penyelesaian persoalan sampah dapat dicapai paling lambat Desember 2026.

10 Desa di Bali Jadi Motor Penggerak Pilah Sampah dari Sumber

Rangkaian Apel Siaga Pilah Sampah juga diwarnai pemberian penghargaan kepada sepuluh desa dan desa adat yang dinilai berhasil menerapkan pemilahan dan pengolahan sampah langsung dari sumbernya.

Desa Sanur Kauh dan Desa Tegal Kerta di Kota Denpasar, Desa Kutuh, Gulingan dan Pelaga di Kabupaten Badung, Desa Taro, Desa Adat Cemenggoan, Desa Adat Padangtegal di Kabupaten Gianyar, Desa Bengkel di Kabupaten Tabanan, serta Desa Bakti Seraga di Kabupaten Buleleng memperoleh apresiasi atas komitmennya dalam pengelolaan lingkungan.

Selain menerima piagam penghargaan, desa-desa tersebut juga memperoleh bantuan alat pengolah sampah organik rumah tangga hasil inovasi BRIN yang dikenal dengan nama Lahsamor. Teknologi ini diharapkan mampu memperkuat pengolahan sampah organik secara mandiri di tingkat rumah tangga dan komunitas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan. (hms/ap)

𝗧𝗶𝗺𝗯𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗶 𝟴𝟳𝟲 𝗧𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿 𝗛𝗮𝗿𝗶, 𝟳𝟬,𝟮 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮

Pengelolaan Sampah

Redaksi Juli 03, 2026 0

Timbulan Sampah Badung Capai 876 Ton per Hari, 70,2 Persen Sudah Terkelola

BADUNG, Lensabali.id - Volume sampah di Kabupaten Badung kini mencapai 876,1 ton per hari. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung, sebanyak 614,4 ton atau 70,2 persen telah berhasil dikelola, sedangkan 261,7 ton sisanya masih menjadi residu yang terus diupayakan untuk ditekan.

Kepala DLHK Badung, Made Rai Warastuthi, mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber dengan melibatkan rumah tangga, sekolah, pasar, pelaku usaha, hingga sektor pariwisata sebagai upaya mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

"Target besar kami adalah mandiri kelola sampah dari rumah tangga, sekolah, pasar, akomodasi wisata hingga pelaku usaha. Kami mau memangkas habis residu yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir atau TPA," tegas Rai Warastuthi, Kamis (2/7/2026).

Hingga awal Juli 2026, DLHK telah menyelesaikan pendataan secara door-to-door terhadap 122.951 kepala keluarga atau sekitar 91 persen dari total 134.270 KK yang tersebar di 62 desa dan kelurahan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan dan pengawasan di lapangan.

Hasil pendataan menunjukkan 17 desa dan kelurahan telah mencapai tingkat pemilahan sampah di atas 90 persen, 10 wilayah masuk kategori baik, 22 wilayah berada pada kategori menengah, sedangkan 13 wilayah masih menjadi prioritas pembinaan karena tingkat kepatuhan pemilahannya di bawah 50 persen.

"Hasil pendataan ini menjadi modal utama kami untuk melakukan validasi dan pengawasan secara ketat di lapangan. Lewat data akurat, intervensi pemerintah seperti pembagian sarana dan edukasi warga bisa lebih tepat sasaran," ujar Rai.

Untuk meningkatkan capaian tersebut, Pemkab Badung mengoptimalkan operasional 47 TPS3R dengan kapasitas pengolahan mencapai 298,2 ton per hari. Selain itu, 207 bank sampah terus diaktifkan dan pembinaan juga dilakukan di 662 satuan pendidikan yang melibatkan lebih dari 99 ribu siswa.

Pembinaan juga diperluas ke sektor perdagangan dan pariwisata. Saat ini, sebanyak 327 dari 1.473 toko swalayan dan toko modern serta 21 dari 54 pasar rakyat telah mengikuti program pembinaan pengelolaan sampah secara berkala.

"Sinergi seluruh elemen mulai dari pasar tradisional sampai toko modern harus terus dioptimalkan tanpa henti. Ini komitmen bersama untuk mewujudkan lingkungan Badung yang bersih, hijau, dan sejahtera bagi masa depan," jelas Rai.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menginstruksikan seluruh desa memprioritaskan anggaran APBDes untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber. Penguatan armada pengangkut, TPS3R, hingga fasilitas pengolahan organik menjadi fokus utama dalam mendukung percepatan program tersebut.

"Anggaran desa harus digeser untuk mengoptimalkan armada pengangkut, penguatan TPS3R, serta fasilitas pengolahan organik. Penilaian Mangupura Award tahun ini juga resmi memasukkan capaian PSBS sebagai salah satu indikator utama," kata Adi Arnawa. (ap)

𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗛, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗪𝗮𝗹𝗶𝗸𝗼𝘁𝗮/𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗲-𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗗𝗲𝗸𝗹𝗮𝗿𝗮𝘀𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝟭𝟬𝟬 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻 𝗠𝗲𝗺𝗶𝗹𝗮𝗵 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵

Pengelolaan Sampah

Redaksi Juni 11, 2026 0

Menteri LH, Gubernur Koster dan WalikotaBupati se-Bali Deklarasikan Bali 100 Persen Memilah Sampah

Mulai 1 Agustus 2026, Sistem Open Dumping di TPA Ditutup Serentak

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat langkah penanganan sampah melalui deklarasi Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat, bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (10/6).

Deklarasi tersebut menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Kabupaten/Kota se-Bali yang dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama pemanfaatan lahan antara Pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Dalam arahannya, Menteri Jumhur Hidayat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten/kota yang dinilai terus menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, upaya yang dilakukan Bali saat ini menunjukkan arah yang semakin positif.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah harus ditangani secara serius karena volume sampah yang dihasilkan setiap hari masih sangat besar dan sebagian masih berakhir di tempat pembuangan akhir dengan sistem open dumping.

"Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah, sebagian besar masih berakhir di pembuangan akhir dengan sistem Open Dumping. Ini adalah sistem yang tidak bisa lagi diterapkan, Open Dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia," tegasnya.

Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan dua target penting. Seluruh masyarakat Bali diharapkan mulai melakukan pemilahan sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli 2026, sementara sistem open dumping di seluruh TPA akan dihentikan mulai 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lain di Indonesia.

Menurut Menteri Jumhur, pemilahan sampah merupakan fondasi utama dalam sistem pengelolaan sampah modern. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi pertanian, sedangkan sampah anorganik dapat menjadi bahan baku industri daur ulang.

Ia juga mengapresiasi capaian Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang telah menunjukkan tingkat pemilahan sampah sekitar 70 persen.

"Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mengakselerasi Gerakan Bali Bersih Sampah melalui dua kebijakan utama, yakni Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Koster memaparkan bahwa Bali menghasilkan sekitar 3.436 ton sampah per hari. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar 1.005 ton per hari, disusul Kabupaten Gianyar 562 ton dan Kabupaten Badung 547 ton per hari.

"Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60 persen dan sampah plastik 17 persen," jelasnya.

Menurut Koster, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah sudah menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa program pemilahan sampah dari sumber dan pembatasan plastik sekali pakai harus dijalankan secara konsisten tanpa kompromi.

"Dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar," tegas Koster.

Rapat koordinasi ditutup dengan deklarasi bersama Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah sebagai komitmen kolektif mewujudkan Bali yang bersih, sehat, indah, dan lestari. (*/ap)

𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗶𝗻𝗷𝗮𝘂 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗶 𝗧𝗢𝗦𝗦 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗞𝘂𝘀𝗮𝗺𝗯𝗮

Pengelolaan Sampah

Redaksi Juni 07, 2026 0

Bupati Satria Tinjau Progres Mesin Pengolah Sampah di TOSS Center Kusamba

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah terus dilakukan. Salah satunya melalui pengadaan teknologi pengolah sampah modern yang saat ini tengah dirakit di Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center, Dusun Karangdadi, Desa Kusamba.

Untuk memastikan perkembangan proyek berjalan sesuai rencana, Bupati Klungkung I Made Satria melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Minggu (7/6/2026). Kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat progres pemasangan mesin pengolah sampah yang didatangkan dari Australia sebagai bagian dari percepatan penanganan sampah di Kabupaten Klungkung.

Dalam peninjauan itu, Bupati memperoleh penjelasan terkait perkembangan perakitan tiga unit mesin yang saat ini sedang dipersiapkan. Dari jumlah tersebut, satu unit berkapasitas lebih kecil telah berhasil menjalani tahap uji coba awal.

Mesin tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 750 kilogram material dalam satu siklus pengolahan atau kurang lebih selama 10 jam operasional. Hasil pengujian awal menunjukkan performa yang cukup menjanjikan.

Dari uji coba menggunakan 13 ban bekas berukuran ban truk, mesin mampu menghasilkan sekitar 120 liter minyak. Sementara pengolahan 200 kilogram Refuse Derived Fuel (RDF) menghasilkan kurang lebih 80 liter minyak, yang menunjukkan potensi pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna.

Bupati Satria menilai progres pemasangan maupun hasil uji coba yang telah dilakukan menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, teknologi tersebut dapat menjadi salah satu solusi inovatif dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung.

“Secara kasat mata hasilnya sudah bagus. Ini merupakan salah satu terobosan dalam penanganan sampah di Klungkung. Mesin yang paling kecil sudah diuji coba sesuai harapan. Saat ini tinggal melakukan uji emisi untuk memastikan pengoperasiannya benar-benar ramah lingkungan,” ujar Bupati Satria.

Ia menjelaskan, sistem pengolahan yang digunakan memanfaatkan proses pemanasan pada suhu tinggi untuk mengubah material sampah menjadi produk turunan yang dapat dimanfaatkan kembali. Dengan teknologi tersebut, emisi yang dihasilkan tidak berupa asap pekat, melainkan dominan berupa uap air sehingga diharapkan lebih aman bagi lingkungan sekitar.

Saat ini, tahapan berikutnya yang tengah dipersiapkan adalah pengujian emisi guna memastikan seluruh proses operasional memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Hasil pengujian tersebut akan menjadi dasar sebelum mesin dioperasikan secara penuh.

Bupati Satria berharap seluruh proses pengujian dapat segera diselesaikan sehingga fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat mulai beroperasi pada akhir Juni 2026. Kehadiran teknologi baru ini diharapkan mampu membantu mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Klungkung. “Semakin cepat bisa dioperasikan tentu semakin baik, sehingga upaya penanganan sampah di Klungkung dapat berjalan lebih optimal,” pungkasnya. (*/ap)

𝗠𝗲𝘀𝗸𝗶 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗲𝗳𝗶𝘀𝗶𝘁, 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗗𝗲𝘀𝗮

Pengelolaan Sampah

Redaksi Juni 03, 2026 0

Meski Anggaran Defisit, Pemkab Klungkung Tetap Prioritaskan Penanganan Sampah Desa

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus menunjukkan komitmennya dalam menangani persoalan sampah meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat pengelolaan sampah di tingkat desa melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Klungkung I Made Satria saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran pemerintah desa bersama Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/6).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa penanganan sampah tetap menjadi salah satu program prioritas yang harus dijalankan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sebanyak 42 desa pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Klungkung memperoleh Bantuan Keuangan Khusus masing-masing sebesar Rp200 juta. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber atau dari tingkat rumah tangga.

Bupati Satria menjelaskan bahwa dana BKK bukan sekadar bantuan operasional, melainkan instrumen strategis untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri dalam menangani persoalan lingkungan.

“Permasalahan sampah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan teknologi di hilir. Kuncinya ada pada kesadaran kolektif dan penguatan tata kelola di tingkat desa. Dana BKK ini harus menjadi stimulus perubahan perilaku masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah,” tegas Bupati Satria.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Karena itu, pemerintah desa diharapkan menjadi motor penggerak perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.

Selain memperkuat pengelolaan sampah di desa, Pemkab Klungkung juga terus mengoptimalkan operasional TOSS Center Karangdadi Kusamba yang kini didukung teknologi pengolahan modern, termasuk pirolisis dan produksi Refuse Derived Fuel (RDF).

Teknologi pirolisis dinilai mampu mengurangi volume sampah secara signifikan melalui proses dekomposisi termal tanpa oksigen, sekaligus menghasilkan produk bernilai guna yang dapat dimanfaatkan kembali.

Bupati Satria berharap penguatan pengelolaan sampah di tingkat desa dan optimalisasi fasilitas pengolahan di tingkat kabupaten dapat berjalan beriringan sehingga persoalan sampah dapat ditangani secara menyeluruh.

“Saya berharap masyarakat semakin bersemangat memilah sampah dari rumah. Teknologi sudah tersedia, dukungan pemerintah juga ada. Kini yang paling penting adalah membangun kesadaran bersama untuk mewujudkan Klungkung yang bersih dan asri,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra meminta seluruh kepala desa menggunakan dana BKK secara bertanggung jawab dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat serta mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. (*/ap)

𝗜𝗯𝘂 𝗣𝘂𝘁𝗿𝗶 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗮𝗱𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗹𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗞𝘂𝗻𝗰𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗹𝗶

Pengelolaan Sampah

Redaksi Mei 10, 2026 0

Ibu Putri Koster Tekankan Kesadaran Kolektif sebagai Kunci Penanganan Sampah Bali

BULELENG, Lensabali.id – Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan bahwa keberhasilan penanganan sampah di Bali tidak hanya ditentukan oleh sistem pengelolaan, tetapi juga oleh pendidikan karakter dan kesadaran kolektif masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan RISE Talks Singaraja di Aula Yayasan Dana Punia, Buleleng, Sabtu (9/5).

Dalam paparannya, Putri Koster menilai persoalan sampah berakar pada pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan lingkungan. Karena itu, perubahan harus dimulai dari rumah tangga melalui disiplin memilah sampah sejak dari sumbernya.

“Sampah akan menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran bersama dan kebiasaan memilah sampah sesuai jenisnya,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik secara konsisten. Menurutnya, langkah sederhana tersebut akan memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan Bali dalam jangka panjang.

Putri Koster juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber telah diatur melalui Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 yang mendorong desa adat dan desa/kelurahan aktif menyediakan sarana pengelolaan sampah serta melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Ia memaparkan pola pengelolaan sampah mulai dari pemilahan organik basah ke tong komposter, organik kering ke teba modern, hingga pengolahan sampah anorganik melalui TPS3R dan residu ke TPST.

Menurutnya, sampah yang dipilah sejak awal jauh lebih mudah dan efektif diolah dibanding sampah yang tercampur.

“Selama kita sadar bahwa lingkungan yang kotor akan berdampak negatif terhadap ekosistem alam, manusia, dan kebudayaan Bali, maka secara otomatis kita akan membiasakan diri melakukan pemilahan sampah sejak awal,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahaya sampah plastik sekali pakai yang sulit terurai dan dapat merusak lingkungan. Ia menilai edukasi terkait pembatasan penggunaan plastik harus terus diperkuat di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala SMKN 1 Kubutambahan I Gede Sukanaya serta akademisi Undiksha Prof. I Made Yudana yang sama-sama menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. (hms/ap)

𝗞𝗶𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗧𝗶𝗯𝗮, 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘀𝗶 𝗸𝗲 𝗧𝗢𝗦𝗦 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗵𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁

Pengelolaan Sampah

Redaksi April 24, 2026 0

Kiriman Mesin Sampah Australia Tiba, Distribusi ke TOSS Klungkung Masih Terhambat

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Mesin pengolah sampah berteknologi pirolisis asal Australia akhirnya tiba di Kabupaten Klungkung, Bali, pada Rabu (22/04/2026). Peralatan tersebut direncanakan akan dioperasikan di Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Center yang berlokasi di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan.

Namun, proses distribusi menuju lokasi belum berjalan mulus. Mesin yang diangkut menggunakan truk kontainer itu belum dapat masuk ke area TOSS Center akibat keterbatasan akses jalan.

Pantauan hingga Kamis (23/04/2026) sekitar pukul 11.20 Wita, truk kontainer masih terparkir di area gapura Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB). Sejumlah kendala teknis seperti lebar jalan yang sempit, keberadaan pohon, serta bentangan kabel listrik menjadi hambatan utama.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung, Dewa Komang Aswin, menyatakan pihaknya tengah melakukan penyesuaian agar mesin tersebut dapat segera dipindahkan ke lokasi tujuan.

"Saat ini kami sedang membersihkan areanya di TOSS center. Untuk akses jalan sudah dikondisikan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai persiapan teknis telah dilakukan, termasuk pengawalan proses pemindahan.

"Saat ini sudah kami siapkan semua. Ini sudah persiapan untuk masuk dengan pengawalan," jelas Aswin. (ap)

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴𝗶 𝗠𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗟𝗛 𝗧𝗶𝗻𝗷𝗮𝘂 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗦𝘂𝘄𝘂𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴

Pengelolaan Sampah

Redaksi April 18, 2026 0

Menteri LH Tekankan Konsistensi Pemilahan Sampah dan Percepatan Penghentian Open Dumping

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, dalam rangkaian peninjauan pengelolaan sampah di sejumlah titik strategis di Bali, Jumat (17/4/2026). Lokasi yang dikunjungi meliputi TPA Suwung, TPST Tahura I dan II, TPST Kertalangu di Denpasar, hingga TOSS Center di Desa Kusamba dan fasilitas pengolahan kompos di Embung Tukad Unda, Klungkung.

Di Denpasar, Menteri LH bersama Gubernur Koster dan Wali Kota IGN Jaya Negara melihat langsung proses pemilahan sampah organik dan anorganik yang dikerjakan secara sistematis di TPST oleh para pekerja.

Menteri Hanif mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yang dalam waktu singkat berhasil memilah lebih dari 50 persen sampah. Ia menegaskan capaian tersebut harus dijaga dan terus ditingkatkan.

“Sampai saat ini, pengelolaan sampah di TPST terus kita pantau. Karena itu TPST Tahura I kita minta ditingkatkan kapasitasnya menjadi 200 ton per hari dan TPST Tahura II menjadi 100 ton per hari,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dukungan peralatan sudah tersedia dan optimistis penanganan sampah dapat berjalan optimal pada akhir Juli.

Selain itu, peningkatan kapasitas TPS3R di kawasan Denpasar–Badung juga menjadi perhatian. Menteri LH meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat sistem pengolahan berbasis sumber.

Terkait penegakan hukum, ia menekankan pentingnya penerapan tindak pidana ringan bagi pelanggar aturan pemilahan sampah. “Tidak adil, bilamana masyarakat yang sudah pilah tidak dilindungi hukum saat ada yang tidak pilah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri LH juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik open dumping. Ia meminta Gubernur Bali mengoordinasikan seluruh bupati dan wali kota agar segera mengakhiri sistem pembuangan terbuka.

“Kami menggunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk memaksa kita semua mengakhiri open dumping di seluruh tanah air,” ujarnya.

Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Klungkung, tepatnya di TOSS Center Kusamba. Di lokasi ini, Menteri LH dan Gubernur Koster disambut Sekda Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana.

Di TOSS Center, rombongan meninjau proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk yang kemudian dibagikan gratis kepada petani.

Namun demikian, Menteri LH juga menyoroti adanya tumpukan sampah plastik di area selatan fasilitas tersebut. Ia meminta pengelolaan kawasan diperketat agar tidak terjadi praktik open dumping.

“Kalau bisa dijaga di hulunya, agar lebih murah anggaran dalam kelola sampahnya. Tumpukan sampah ini harus ditangani agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Ia menutup kunjungan dengan penegasan bahwa seluruh wilayah Bali ditargetkan menghentikan praktik open dumping paling lambat Agustus mendatang. (*/ap)

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗙𝗼𝗿𝗸𝗼𝗺 𝗦𝗦𝗕, 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗸 𝗗𝗶𝗶𝘇𝗶𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗸𝗲 𝗧𝗣𝗔 𝗦𝘂𝘄𝘂𝗻𝗴 𝗗𝘂𝗮 𝗞𝗮𝗹𝗶 𝗦𝗲𝗽𝗲𝗸𝗮𝗻

Pengelolaan Sampah

Redaksi April 17, 2026 0

Gubernur Koster Terima Forkom SSB, Sampah Organik Diizinkan ke TPA Suwung Dua Kali Sepekan

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menerima perwakilan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali (Forkom SSB) dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Bali dan Nusa Tenggara, Kamis (16/4). Pertemuan ini menjadi ruang dialog atas dinamika pengelolaan sampah menyusul kebijakan pembatasan pembuangan di TPA Suwung sejak awal April 2026.

Sebelumnya, ratusan armada truk swakelola sampah menggelar aksi damai dengan membawa muatan sampah sebagai bentuk protes atas kebijakan yang hanya mengizinkan sampah anorganik dan residu masuk ke TPA. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan langsung dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam.

Ketua Forkom SSB, I Wayan Suarta, mengemukakan tiga tuntutan utama, termasuk permintaan agar TPA Suwung tetap dibuka tanpa pembatasan hingga fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) beroperasi. Selain itu, pihaknya juga meminta intervensi pemerintah pusat serta menyatakan potensi aksi mogok jika tuntutan tidak dipenuhi.

Sekretaris Forkom SSB, I Wayan Tedi Brahmanca, menegaskan bahwa gerakan yang mereka lakukan merupakan wujud kepedulian terhadap Bali. Ia menyoroti peran swakelola yang selama ini membantu mengurangi beban pemerintah dalam pengangkutan sampah.

“Kami mendukung kebijakan pemilahan sampah, tapi setelah dipilah sampah kami tidak bisa dibuang. Semua menolak dengan alasan overload, terus Kami harus buang kemana ini. Padahal sampahnya sudah kami pilah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya menjaga kualitas lingkungan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Ia kemudian berkoordinasi langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk mencari solusi yang dapat diterapkan dalam jangka pendek.

Hasilnya, disepakati bahwa sampah organik, baik basah maupun kering, diizinkan masuk ke TPA Suwung sebanyak dua kali dalam seminggu hingga 31 Juli 2026.

“Barusan Saya sudah menghubungi Pak Menteri, diijinkan 2 kali seminggu untuk sampah organik ke TPA Suwung. Tolong nanti diatur oleh Pak Kadis untuk teknisnya di lapangan. Menurut Saya ini jalan terbaik saat ini yang bisa diberikan,” ungkap Koster.

Selain itu, jam operasional pembuangan juga diperpanjang dari pukul 08.00 WITA hingga 20.00 WITA guna mengurai antrean truk yang kerap terjadi.

Kesepakatan ini diharapkan menjadi solusi transisi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional pengangkutan sampah dan upaya reformasi sistem pengelolaan menuju pola yang lebih berkelanjutan. (*/ap)

𝗥𝗮𝗸𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗜𝗜, 𝗗𝗟𝗛𝗞 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗥𝗗𝗙

Pengelolaan Sampah

Redaksi April 15, 2026 0

Raker dengan Komisi II, DLHK Badung Rencanakan Pembelian Mesin RDF

BADUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Badung tengah menyiapkan langkah strategis dalam menghadapi penutupan total TPA Suwung pada 1 Agustus 2026. Salah satunya dengan merencanakan pembelian tiga unit mesin pengolah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).

Rencana tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPRD Badung bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (13/4/2026). Pembahasan bermula dari pertanyaan Ketua Komisi II, I Made Sada, terkait kesiapan pemerintah menghadapi penghentian penerimaan sampah residu di TPA Suwung.

“Kami ingin mempertanyakan langkah pemerintah pada 1 Agustus nanti, saat TPA Suwung tidak lagi menerima sampah residu,” ujar Sada dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi I Wayan Regep dan Sekretaris I Wayan Luwir Wiana.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala DLHK Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah merancang pengadaan mesin RDF berkapasitas 100 ton per hari.

“Mudah-mudahan dalam 2 bulan ini prosesnya bisa selesai,” katanya.

Ia merinci, tiga unit mesin RDF akan dibeli dengan kapasitas masing-masing 100 ton per hari. Teknologi RDF sendiri mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri.

Sementara itu, terkait incinerator milik Pemkab Badung, Agus Aryawan mengakui hingga kini belum dapat dioperasikan karena masih menunggu hasil uji emisi.

Untuk incinerator di PDU Mengwitani, proses uji emisi telah rampung dan saat ini tinggal menunggu hasil laboratorium serta izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Pihaknya optimistis, jika izin operasional telah diterbitkan, maka penanganan sampah di Badung akan mulai terbantu secara signifikan. (*/ap)

𝗧𝗣𝗦𝟯𝗥 𝗦𝗮𝗱𝘂 𝗞𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗘𝗱𝘂𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗯𝗮𝗻𝗮𝗻

Tabanan

Redaksi April 14, 2026 0

TABANAN, Lensabali.id - TPS3R Sadu Kencana yang berlokasi di Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, memilih mengedepankan edukasi pemilahan sampah dari sumber dibandingkan orientasi keuntungan.

Pendamping sekaligus Humas TPS3R, Gracia Andriana, menjelaskan bahwa konsep tersebut telah diterapkan sejak fasilitas ini mulai beroperasi pada 2023.

“Kami ini layanan kuasi publik. Fokus kami bagaimana edukasi masyarakat memilah sampah dari sumber, bukan mengejar margin keuntungan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Saat ini, TPS3R melayani sekitar 530 pelanggan atau sekitar 600 kepala keluarga, meskipun jumlah tersebut masih sebagian dari total sekitar 4.000 KK di Desa Dauh Peken.

Dalam operasionalnya, TPS3R menerima sampah yang telah dipilah menjadi tiga kategori, yakni organik, anorganik, dan residu.

“Sampai di TPS sampah lagi dipilah, dicuci dibersihkan supaya tidak menimbulkan bau. Ada 24 jenis sampah yang kami terima di sini,” jelasnya. (ap)

𝗟𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗸 𝗣𝗶𝗰𝘂 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗔𝗻𝗴𝗸𝘂𝘁 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗝𝘂𝗮𝗹 𝗧𝗿𝘂𝗸

Pengelolaan Sampah

Redaksi April 14, 2026 0

Larangan Buang Sampah Organik Picu Jasa Angkut di Bali Jual Truk

DENPASAR, Lensabali.id - Kebijakan pelarangan pembuangan sampah organik ke TPA Suwung sejak 1 April 2026 mulai berdampak langsung pada jasa pengangkut sampah di Bali. Sejumlah anggota Forum Swakelola Sampah Bali (SSB) bahkan berencana menjual armada truk mereka akibat kesulitan operasional.

Ketua Forum SSB, I Wayan Suarta, mengungkapkan wacana tersebut sudah mencuat di internal forum. “Untuk kepastian jumlahnya kita belum tahu. Cuma mereka sudah bilang ke grup di sana mereka menyampaikan,” ujarnya.

Menurut Suarta, sebagian anggota bahkan mulai mengambil langkah sendiri, mulai dari menjual diam-diam hingga menghentikan operasional dengan membiarkan kendaraan tidak digunakan.

Kondisi ini dipicu oleh kebingungan para pengangkut dalam mencari lokasi pembuangan sampah organik. Sementara itu, fasilitas TPST yang disiapkan disebut telah mengalami kelebihan kapasitas.

“Residu oke lah (dibuang ke TPA Suwung). Itu pun masih ketat di sana kadang-kadang mereka masih dibalikin kan capek ya,” jelasnya.

Ia menilai situasi ini berpotensi merugikan banyak pihak. Jika pengangkutan terhenti, tumpukan sampah dikhawatirkan akan meluas dan berdampak pada lingkungan hingga sektor pariwisata.

Suarta juga menilai kebijakan tersebut diterapkan terlalu cepat tanpa kesiapan sistem yang matang. “Program dadakan itu tergesa-gesa dipaksakan,” tandasnya. (ap)

𝗙𝗿𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗚𝗼𝗹𝗸𝗮𝗿 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵, 𝗠𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁

Pengelolaan Sampah

Redaksi April 13, 2026 0

Fraksi Golkar DPRD Badung Tegaskan Dukungan Penanganan Sampah, Minta Sosialisasi Diperkuat

BADUNG, Lensabali.id - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Badung dalam menangani persoalan sampah, termasuk kebijakan darurat jangka pendek yang tengah dijalankan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meluruskan polemik yang muncul terkait unggahan salah satu anggota Fraksi Golkar, I Putu Sika Adiputra, mengenai aktivitas pembuangan material kompos di Desa Penarungan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Badung, I Gusti Ngurah Saskara, menegaskan bahwa fraksinya tetap solid dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai persoalan sampah merupakan isu strategis, khususnya bagi daerah pariwisata seperti Badung.

“Secara prinsip Fraksi Golkar tetap mendukung penuh langkah Pemerintah Badung dalam penanganan sampah. Apa yang disampaikan saudara Putu Sika merupakan spontanitas sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan tersebut tidak mencerminkan penolakan terhadap program pemerintah, melainkan bentuk respons atas kondisi yang dirasakan langsung masyarakat.

Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Yang perlu diperkuat adalah komunikasi intensif kepada masyarakat. Harus ada sosialisasi yang jelas sehingga masyarakat memahami bahwa ini langkah jangka pendek untuk kepentingan bersama,” tegasnya. (*/ap)

𝗨𝘀𝗮𝗶 𝗧𝗣𝗔 𝗦𝘂𝘄𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗶𝘁𝘂𝘁𝘂𝗽, 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂 𝗨𝘀𝗮𝗵𝗮 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗞𝗲𝘄𝗮𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵

Pengelolaan Sampah

Redaksi April 13, 2026 0

Usai TPA Suwung Ditutup, Pelaku Usaha di Badung Kewalahan Kelola Sampah

BADUNG, Lensabali.id – Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung sejak awal April 2026 memunculkan tantangan baru bagi pelaku usaha di Kabupaten Badung. Kebijakan pembatasan pengiriman sampah ke TPA membuat pelaku usaha harus mengelola limbahnya secara mandiri, terutama sampah organik yang sebelumnya bergantung pada sistem pengangkutan.

Perubahan ini tidak sepenuhnya diiringi kesiapan di lapangan. Sejumlah pelaku usaha mengaku masih kebingungan dalam menentukan langkah awal pengolahan sampah.

“Dulu sampah tinggal diangkut, sekarang kami harus olah sendiri. Jujur saja kami masih bingung mulai dari mana,” ujar seorang pengelola restoran di kawasan Kuta yang enggan disebutkan namanya.

Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha lain, terutama yang memiliki keterbatasan ruang. Pengolahan sampah organik dinilai membutuhkan lahan dan biaya tambahan yang tidak sedikit.

“Tempat kami terbatas. Untuk bikin pengolahan sampah organik itu butuh ruang dan biaya. Sementara operasional usaha juga harus jalan,” kata pemilik vila di wilayah Canggu, Minggu (13/4/2026).

Minimnya fasilitas pemilahan dan pengolahan menyebabkan sebagian sampah menumpuk di lokasi usaha. Di sisi lain, alternatif pengelolaan yang tersedia belum sepenuhnya dipahami maupun diakses oleh pelaku usaha.

Data di lapangan menunjukkan dalam periode 1 hingga 10 April 2026 terdapat 128 pelanggaran terkait tata kelola sampah di Badung, dengan mayoritas melibatkan sektor usaha.

“Kadang kami terpaksa simpan lebih lama atau cari jasa angkut sendiri, tapi itu juga tidak selalu ada. Kami harap ada solusi yang lebih jelas dari pemerintah,” ungkap pengelola kafe lainnya.

Pelaksana tugas Kepala DLHK Badung, I Made Agus Aryawan, mengakui angka pelanggaran tersebut cukup tinggi. Meski demikian, ia menilai situasi ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

“Ini bukan soal mencari-cari kesalahan pelaku usaha. Tapi kalau sudah diedukasi berkali-kali dan tidak ada perubahan, kami tidak bisa terus diam. Aturan harus ditegakkan,” tegasnya.

Menurut Aryawan, masa transisi ini menjadi fase penting yang menuntut keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pelaku usaha sebagai salah satu penghasil sampah terbesar. (ap)

Hot

Social Media

Jumat, 07 Agustus 2026

Selasa, 04 Agustus 2026

Sabtu, 01 Agustus 2026

Rabu, 29 Juli 2026

𝗗𝗶𝗸𝗲𝗷𝗮𝗿 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁 𝟭𝟬 𝗛𝗮𝗿𝗶, 𝗧𝘂𝗺𝗽𝘂𝗸𝗮𝗻 𝟯𝟬𝟬 𝗧𝗼𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗧𝗣𝗦𝟯𝗥 𝗦𝗲𝗺𝗽𝗶𝗱𝗶 𝗠𝘂𝗹𝗮𝗶 𝗗𝗶𝗮𝗻𝗴𝗸𝘂𝘁

Rabu, 08 Juli 2026

Selasa, 07 Juli 2026

Desa dan Desa Adat Terbaik Jadi Ujung Tombak Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

10 Desa di Bali Jadi Motor Penggerak Pilah Sampah dari Sumber

Jumat, 03 Juli 2026

𝗧𝗶𝗺𝗯𝘂𝗹𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗶 𝟴𝟳𝟲 𝗧𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿 𝗛𝗮𝗿𝗶, 𝟳𝟬,𝟮 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻 𝗦𝘂𝗱𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮

Kamis, 11 Juni 2026

Mulai 1 Agustus 2026, Sistem Open Dumping di TPA Ditutup Serentak

Minggu, 07 Juni 2026

𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗶𝗻𝗷𝗮𝘂 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗶 𝗧𝗢𝗦𝗦 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗞𝘂𝘀𝗮𝗺𝗯𝗮

Rabu, 03 Juni 2026

𝗠𝗲𝘀𝗸𝗶 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗲𝗳𝗶𝘀𝗶𝘁, 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗣𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗗𝗲𝘀𝗮

Minggu, 10 Mei 2026

𝗜𝗯𝘂 𝗣𝘂𝘁𝗿𝗶 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗮𝗱𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗹𝗲𝗸𝘁𝗶𝗳 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗞𝘂𝗻𝗰𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗕𝗮𝗹𝗶

Jumat, 24 April 2026

𝗞𝗶𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗧𝗶𝗯𝗮, 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘀𝗶 𝗸𝗲 𝗧𝗢𝗦𝗦 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗠𝗮𝘀𝗶𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗵𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁

Sabtu, 18 April 2026

Menteri LH Tekankan Konsistensi Pemilahan Sampah dan Percepatan Penghentian Open Dumping

Jumat, 17 April 2026

Rabu, 15 April 2026

𝗥𝗮𝗸𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗜𝗜, 𝗗𝗟𝗛𝗞 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗥𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗲𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗥𝗗𝗙

Selasa, 14 April 2026

𝗧𝗣𝗦𝟯𝗥 𝗦𝗮𝗱𝘂 𝗞𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗘𝗱𝘂𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗶𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗯𝗮𝗻𝗮𝗻

𝗟𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵 𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗸 𝗣𝗶𝗰𝘂 𝗝𝗮𝘀𝗮 𝗔𝗻𝗴𝗸𝘂𝘁 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗝𝘂𝗮𝗹 𝗧𝗿𝘂𝗸

Senin, 13 April 2026

𝗨𝘀𝗮𝗶 𝗧𝗣𝗔 𝗦𝘂𝘄𝘂𝗻𝗴 𝗗𝗶𝘁𝘂𝘁𝘂𝗽, 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗸𝘂 𝗨𝘀𝗮𝗵𝗮 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗞𝗲𝘄𝗮𝗹𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗵

Recent

Popular

Comments