BADUNG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi memulai pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Shortcut Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat melalui prosesi peletakan batu pertama yang berlangsung di kawasan Labuan Sait dan Jalan Pedati, Desa Pecatu, Senin (27/7).

Peresmian pembangunan ditandai dengan pemencetan sirine bersama Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, dan Sekretaris Daerah Badung Ida Bagus Surya Suamba. Proyek strategis ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan kemacetan yang selama ini membebani kawasan Badung Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa Badung Selatan merupakan salah satu pusat pariwisata Bali yang memiliki tingkat mobilitas sangat tinggi, baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan. Karena itu, permasalahan kemacetan yang telah berlangsung bertahun-tahun harus segera ditangani agar kualitas pariwisata Bali tetap terjaga.

"Langkah pembangunan Jalan Lingkar Selatan yang merupakan inisiatif baik dari Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, dan Ketua DPRD Badung sangat saya dukung dan harus dikerjakan sesuai target waktu pembangunan yang telah ditentukan dengan hasil yang berkualitas," ujar Koster.

Ia menilai proyek tersebut merupakan keputusan besar yang diambil dengan perencanaan matang. Selain membutuhkan proses yang kompleks, pembangunan jalan ini juga didukung pembiayaan lebih dari Rp2 triliun melalui PT SMI dengan skema bunga yang relatif rendah.

Menurut Koster, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi Bali. Semakin cepat proyek strategis direalisasikan, semakin besar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan sektor pariwisata.

Ia juga menekankan perlunya penataan kawasan wisata secara menyeluruh, termasuk di wilayah Kuta, melalui peningkatan kualitas ruang publik, taman, hingga jalur pedestrian agar pengalaman wisatawan semakin nyaman dan berkelas.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa total panjang Jalan Lingkar Selatan yang direncanakan mencapai 29,95 kilometer dengan kebutuhan anggaran lebih dari Rp3 triliun. Pendanaan berasal dari pinjaman lebih dari Rp2 triliun serta dukungan APBD Badung sebesar Rp511 miliar lebih.

Pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada periode 2026–2027 mencakup pembangunan JLS dan penataan Simpang Siligita sepanjang 10,89 kilometer dengan anggaran lebih dari Rp2 triliun. Selanjutnya, tahap kedua pada 2027–2029 akan melanjutkan pembangunan sepanjang 19,94 kilometer dengan anggaran sekitar Rp2,6 triliun.

"Banyak akses yang kita buat, target kita pada akhir tahun 2027, seluruh kemacetan sudah teratasi," kata Adi Arnawa.

Selain pembangunan JLS di wilayah Kuta Selatan, Pemerintah Kabupaten Badung juga mulai mengerjakan Shortcut Berawa–Umalas–Kedampang–Teuku Umar Barat di Kecamatan Kuta Utara sepanjang 4,779 kilometer sebagai bagian dari upaya memperlancar konektivitas dan mengurangi titik-titik kemacetan di kawasan strategis pariwisata. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat infrastruktur, menjaga lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata melampaui 7 juta orang, sementara wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan tercatat sekitar 16,3 juta orang, hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.

"Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.

Menurutnya, Bali masih menjadi tulang punggung pariwisata nasional dengan kontribusi sekitar 45,8 persen terhadap total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, sehingga menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025 atau setara hampir setengah kontribusi sektor pariwisata nasional.

Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen. Selain itu, Bali mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran 1,45 persen, serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, Koster mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus diantisipasi, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, ancaman terhadap sumber daya air, kerusakan ekosistem, hingga kemacetan akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur. Berbagai persoalan sosial yang melibatkan wisatawan asing dan praktik usaha ilegal juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sekaligus menjalankan sejumlah program prioritas, seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Pada sektor infrastruktur, Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat dan laut, termasuk pengembangan jalur logistik terintegrasi dari Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," tegas Koster.

Sementara itu, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan Bali berjalan selaras dan terarah.

"Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," ujarnya.

AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, penataan ruang, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program lintas sektor melalui evaluasi berkala guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Bali ke depan. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi membahas sejumlah agenda strategis penguatan transportasi udara, laut, dan darat di Bali dalam pertemuan yang berlangsung di Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (9/7).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Bupati Klungkung I Made Satria, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Badung. Sejumlah program prioritas yang dibahas meliputi pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu di Buleleng, revitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang, pembangunan sejumlah pelabuhan baru, hingga pengoperasian layanan Water Taxi di Bali Selatan.

Dalam forum tersebut, Menteri Perhubungan menyatakan dukungan terhadap usulan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan Bandar Udara Letkol Wisnu sebagai bandara khusus yang dapat membantu mengurangi beban pelayanan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa pengembangan Bandara Letkol Wisnu tidak diarahkan menjadi bandara komersial seperti Ngurah Rai, melainkan sebagai fasilitas pendukung untuk kebutuhan penerbangan khusus, termasuk pendaratan darurat, layanan jet pribadi, penerbangan carter, logistik, dan distribusi peralatan.

“Untuk itulah, kami harapkan Bandar Udara Letkol Wisnu ini bisa mengatasi problem lalu lintas udara di Bali. Sampai saat ini belum berpikir mengembangkan bandara komersial seperti Ngurah Rai, karena Bali ini kecil dan kita harus menjaga lahan produktif agar tidak tergerus serta melindungi ekosistem subak yang ada,” ujar Koster.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk badan usaha dan menyiapkan langkah pembebasan lahan. Pemerintah juga membuka peluang investasi bagi pihak yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan proyek tersebut.

Menhub Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa Bali memerlukan penguatan sistem transportasi karena tingginya mobilitas wisatawan dan masyarakat yang datang ke Pulau Dewata setiap tahun.

“Ini adalah pengembangan bandara eksisting. Harapan kita bisa diwujudkan agar Bali Utara berkembang seperti Bali Selatan. Saya akan pastikan Letkol Wisnu di Buleleng menjadi fokus kami karena kondisinya relatif clear dan tidak lagi menghadapi persoalan lahan maupun lingkungan,” tegasnya.

Selain sektor udara, pembahasan juga mencakup revitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng. Pelabuhan tersebut direncanakan dilengkapi layanan kapal Ro-Ro untuk mendukung penyeberangan dari Jawa Timur sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Denpasar–Gilimanuk, terutama saat musim libur dan arus mudik.

Pemerintah pusat juga memberikan dukungan terhadap pengembangan Pelabuhan Kusamba di Klungkung, Pelabuhan Amed di Karangasem, serta Pelabuhan Sangsit di Buleleng. Ke depan, pelabuhan-pelabuhan tersebut diharapkan mampu membuka pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata baru di luar Bali Selatan.

Sementara itu, program Water Taxi yang menghubungkan kawasan Bandara Ngurah Rai dengan Canggu juga menjadi perhatian. Layanan ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh yang selama ini mencapai 1,5 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit.

“Mudah-mudahan ini bisa terwujud sebagai alternatif transportasi dalam mengatasi kepadatan jalan di Canggu,” kata Dudy Purwagandhi.

Melalui berbagai proyek tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian Perhubungan berharap konektivitas antarkawasan semakin kuat, distribusi ekonomi lebih merata, dan kualitas layanan transportasi Bali semakin mampu menjawab tantangan pertumbuhan pariwisata dan mobilitas masyarakat. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peresmian Bendungan Sidan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara serentak bersama empat bendungan lainnya di Indonesia, Jumat (10/7). Peresmian tersebut disaksikan secara virtual dari lokasi Bendungan Sidan yang berada di wilayah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli.

Selain Bendungan Sidan di Bali, Presiden juga meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, serta Bendungan Jlantah di Jawa Tengah.

Presiden Prabowo yang hadir langsung di Bendungan Meninting memimpin prosesi peresmian melalui penekanan sirene dan penandatanganan prasasti. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa lima bendungan tersebut merupakan investasi strategis negara dengan nilai mencapai Rp9,79 triliun.

Presiden menegaskan kehadiran bendungan-bendungan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi risiko bencana, hingga mendukung pengembangan energi hijau.

Proyek-proyek tersebut bahkan diproyeksikan berkontribusi terhadap produksi hingga satu juta ton beras serta memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional di masa mendatang.

Di Bali, Gubernur Koster mengikuti rangkaian peresmian bersama sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Kapoksahli Pangdam IX/Udayana Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, Wakil Ketua DPRD Bali I Gede Komang Kresna Budi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, serta Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.

Bendungan Sidan sendiri berada di Daerah Aliran Sungai Ayung dengan kawasan genangan yang mencakup Desa Sidan di Kabupaten Badung, Desa Buahan Kaja di Kabupaten Gianyar, serta sejumlah desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Proyek yang dibangun sejak 2018 hingga 2024 tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp1,8 triliun dengan kapasitas tampung mencapai 5,76 juta meter kubik dan luas genangan sekitar 37,15 hektare. Bendungan ini memiliki tinggi 68 meter dengan konstruksi tipe zonal inti aspal.

Keberadaan Bendungan Sidan memberikan manfaat strategis bagi Bali, terutama dalam penyediaan air baku sebesar 1,75 meter kubik per detik yang akan melayani kebutuhan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Selain itu, bendungan ini juga mendukung layanan irigasi seluas 9.598 hektare dengan jaringan sepanjang 123,19 kilometer, membantu pengendalian banjir di kawasan seluas 108 hektare, serta menghasilkan energi terbarukan sebesar 8,08 MW yang berasal dari PLTA dan PLTS terapung.

Dengan beroperasinya Bendungan Sidan, Bali memperoleh tambahan infrastruktur vital yang tidak hanya menopang sektor pertanian dan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan energi bersih yang berkelanjutan. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Kusamba sebagai salah satu infrastruktur strategis yang diyakini mampu mendukung konektivitas Bali sekaligus memperkuat distribusi logistik menuju Kepulauan Nusa Penida. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Klungkung, I Made Satria, saat menghadiri Rapat Koordinasi bersama Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (9/7).

Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai rencana percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Bali. Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah pengembangan Pelabuhan Kusamba di Kecamatan Dawan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung sistem transportasi dan distribusi barang di wilayah Bali daratan dan kepulauan.

Dalam kesempatan itu, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa pembangunan Pelabuhan Kusamba sudah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Selain mendukung program pengembangan jalur tol laut, keberadaan pelabuhan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah titik serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik menuju Nusa Penida.

Menurut Bupati, tingginya biaya distribusi barang selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga kebutuhan pokok di Nusa Penida. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan membuat biaya transportasi logistik relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan Klungkung.

"Saat ini tingkat inflasi di Nusa Penida cukup tinggi akibat biaya logistik. Jika Pelabuhan Kusamba terwujud, pendistribusian bahan pokok dan material ke Nusa Penida akan jauh lebih lancar, sehingga harga-harga di sana bisa ditekan dan setara dengan Klungkung daratan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dari Bapak Gubernur Wayan Koster," ujar Bupati I Made Satria.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa keberadaan Pelabuhan Kusamba tidak hanya akan memberikan manfaat bagi sektor logistik, tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Klungkung.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi. Dalam rapat tersebut, Menhub menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan Pelabuhan Kusamba dan menilai proyek tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya warga Nusa Penida.

"Ini menyangkut hajat hidup dan harga kebutuhan pokok masyarakat di Nusa Penida, jadi kami jadikan prioritas. Saya minta seluruh proses administrasi segera dipersiapkan agar Pemkab Klungkung bisa langsung berkoordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Perhubungan," tegas Menteri Perhubungan.

Dukungan tersebut menjadi sinyal positif bagi percepatan realisasi pembangunan Pelabuhan Kusamba yang selama ini menjadi harapan masyarakat Klungkung. Dengan masuknya proyek tersebut ke dalam program prioritas Kementerian Perhubungan, proses koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Klungkung optimistis pembangunan Pelabuhan Kusamba akan menjadi salah satu solusi strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah kepulauan, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat Nusa Penida dan Kabupaten Klungkung secara keseluruhan. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali memulai babak baru pengelolaan sampah modern melalui pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali di Desa Pedungan, Denpasar Selatan. Proyek yang menjadi bagian dari program percepatan pembangunan PSEL nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 itu resmi dimulai pada Rabu (8/7).

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemilihan hari pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan penanggalan Bali sebagai simbol harapan agar seluruh proses berjalan lancar hingga rampung sesuai target.

“Niat baik Bapak Presiden juga dijalankan dengan cara yang baik, dengan memilih hari yang baik untuk memulai pembangunan PSEL ini,” ujar Koster.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan proyek strategis tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar bersama Pelindo menyiapkan lahan sekitar enam hektare, sementara Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab pada proses pematangan lahan guna mempercepat realisasi proyek.

Menurut Koster, pembangunan PSEL ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu tahun delapan bulan atau sekitar Oktober 2027 sehingga dapat segera beroperasi melayani kebutuhan pengelolaan sampah di Bali.

“Semoga pembangunan ini selesai tepat waktu. Jika PSEL ini selesai, maka persoalan sampah di Bali dapat ditangani secara tuntas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan PSEL menjadi kebutuhan mendesak mengingat Bali merupakan destinasi wisata dunia yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang telah melampaui 16 juta orang per tahun dan kontribusi sektor pariwisata sekitar 65 persen terhadap perekonomian daerah, persoalan sampah harus ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Menurutnya, lingkungan yang bersih menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global.

“Mewakili Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan terhadap pembangunan PSEL ini. Kami akan terus mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan dengan baik sesuai target,” tegasnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa percepatan pembangunan PSEL merupakan wujud komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah.

“Tanpa sinergi seluruh pihak, proyek ini tidak akan berjalan dengan baik dan cepat. Kami di Danantara optimistis pembangunan PSEL Bali dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai semangat kolaborasi yang ditunjukkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Danantara, dan berbagai pihak terkait menjadi fondasi penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional.

PSEL Bali dirancang menggunakan teknologi moving grate incinerator berstandar internasional yang dilengkapi sistem pengendalian polusi udara sesuai standar emisi Eropa. Teknologi tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 80 persen dibandingkan metode pembuangan terbuka di TPA.

Dengan nilai investasi sekitar Rp3 triliun, fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari, mampu memasok listrik bagi sekitar 100 ribu rumah tangga, serta membuka hingga 1.200 lapangan kerja hijau selama masa pembangunan dan operasional.

Lebih dari sekadar infrastruktur pengolahan sampah, PSEL Bali juga dirancang mengadopsi filosofi Tri Hita Karana melalui pendekatan arsitektur lokal, penggunaan material daerah, serta fasilitas edukasi yang dapat dimanfaatkan pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum. Pemerintah Provinsi Bali optimistis proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Bali yang bersih, berdaya saing, dan berkelanjutan. (hms/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Badung mulai mempercepat penataan kawasan wisata Canggu, Kecamatan Kuta Utara, dengan menertibkan kabel utilitas yang semrawut di sepanjang Jalan Canggu hingga Jalan Batu Mejan, dekat kawasan Pura Batu Mejan. Penertiban dilakukan oleh Tim Penertiban Utilitas Dinas PUPR Badung pada Jumat (8/5/2026).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Badung, Teddy Widnyana Putra, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari program penataan jaringan utilitas terpadu yang sebelumnya telah dibangun pemerintah daerah.

“Langkah ini bertujuan menciptakan kawasan yang lebih rapi, aman, dan nyaman, baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata pesisir tersebut,” ujarnya, Minggu (10/5/2026).

Menurut Teddy, penertiban kabel provider sebenarnya telah dilakukan sejak tahun lalu di sejumlah wilayah di Kabupaten Badung. Namun, kegiatan itu kini diperkuat dan dijadwalkan rutin dua kali setiap bulan sesuai arahan pimpinan daerah.

“Kegiatan ini sudah sejak tahun lalu dilaksanakan dan beberapa wilayah sudah ditertibkan. Sesuai arahan pimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan penertiban jaringan utilitas yang semrawut di Kabupaten Badung, kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam sebulan,” jelasnya.

Ia menegaskan, penataan kabel bukan hanya berkaitan dengan estetika kawasan wisata, tetapi juga menyangkut faktor keselamatan masyarakat, terutama pejalan kaki yang melintas di area wisata yang padat aktivitas tersebut.

Penertiban jaringan utilitas ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Badung, APJATEL, Telkom Indonesia, hingga pendampingan Kejaksaan Negeri Badung.

“Selain untuk menjaga estetika, agar keselamatan pejalan kaki yang melintas juga tetap terjaga,” tambah Teddy.

Sementara itu, Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara menegaskan pemerintah sebenarnya telah menyediakan fasilitas bagi provider untuk menempatkan jaringan kabel di bawah trotoar. Karena itu, pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi kepada provider yang masih melanggar aturan.

“Jika setelah penertiban hari ini para provider masih bandel, maka kabelnya akan kami turunkan. Kepada provider juga akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan berupa denda hingga Rp 50 juta atau pidana kurungan paling lama enam bulan,” tegasnya.

Penataan jaringan utilitas ini diharapkan mampu memperbaiki wajah kawasan wisata Canggu yang selama ini dikeluhkan akibat kabel udara yang semrawut dan mengganggu kenyamanan maupun estetika lingkungan. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – Rencana Pemerintah Kabupaten Badung melakukan penataan kawasan Kuta, Legian, dan Seminyak (Samigita) mulai tahun 2026 mendapat dukungan dari DPRD Badung. Revitalisasi tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing pariwisata Badung di tengah perubahan tren industri wisata.

Anggota DPRD Badung I Wayan Puspa Negara menegaskan penataan kawasan wisata harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, khususnya dalam memperbaiki infrastruktur di kawasan Samigita.

“Saya mendukung penuh tekad dan langkah Bupati untuk segera, serius dan sejati melakukan beautifikasi infrastruktur total dan menyeluruh dalam mewujudkan penataan kawasan Samigita yang futuristik dan berkelanjutan,” ujarnya, Minggu (10/5).

Menurut politisi Gerindra asal Legian itu, kawasan Samigita sebelumnya telah memiliki konsep penataan melalui Strategic Management Plan for Kuta (SMPK) yang bertujuan melakukan rejuvenasi kawasan agar tetap menarik bagi wisatawan.

Ia menilai sejumlah pembenahan memang perlu dilakukan, mulai dari trotoar, penataan kabel utilitas, hingga tata ruang kawasan wisata.

Rencana revitalisasi yang mulai dirancang Pemkab Badung pada 2026 disebut mencakup pembangunan trotoar selebar empat meter, penataan kabel bawah tanah, penyediaan transportasi listrik, hingga restorasi pantai.

“Saya amat mendukung upaya dan keseriusan Bupati Badung merancang revitalisasi besar-besaran kawasan Kuta mulai 2026 untuk mengembalikan kejayaan Samigita,” jelasnya.

Puspa Negara menambahkan, pelebaran trotoar menjadi bagian penting karena berkaitan dengan kenyamanan pejalan kaki serta estetika kawasan wisata.

Selain itu, penataan ulang kawasan juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat lokal. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Nusa Penida. Salah satu langkah strategis tersebut ditandai dengan peluncuran proyek peningkatan Jalan Sampalan–Toyapakeh oleh Bupati Klungkung I Made Satria bersama jajaran Forkopimda, Senin (11/5/2026).

Peluncuran proyek dilakukan langsung di lokasi pekerjaan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dan wisatawan.

Peningkatan jalan ini menyasar ruas sepanjang delapan kilometer yang menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat, distribusi barang, serta akses wisata di kawasan Nusa Penida.

Dalam keterangannya, Bupati Satria menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempercepat seluruh tahapan pekerjaan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Kami mohon masyarakat untuk sedikit bersabar selama proses pengerjaan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen penuh untuk segera menuntaskan jalan rusak yang ada di Nusa Penida,” ujar Bupati Satria.

Ia berharap kualitas infrastruktur yang lebih baik nantinya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat sektor pariwisata yang menjadi andalan Nusa Penida.

Menurutnya, akses jalan yang nyaman dan aman akan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat maupun kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klungkung, Made Jati Laksana, menjelaskan proyek tersebut dikerjakan oleh PT Aditya Sinar Pratama dengan pengawasan dari CV Dinamika Desain.

Nilai kontrak proyek tercatat sebesar Rp50.684.831.307,82 dengan masa pelaksanaan selama 240 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender.

“Proyek dengan nilai investasi lebih dari Rp50,6 miliar ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat di Nusa Penida,” jelasnya.

Melalui proyek strategis ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan merata dan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah kepulauan. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan peran sumber daya lokal yang berintegritas dan berkualitas. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Provinsi XII INKINDO Bali di Hotel Prama Sanur, Rabu (6/5).

Menurutnya, sejumlah proyek strategis tengah dipersiapkan, di antaranya pembangunan underpass dan overpass Jimbaran yang direncanakan berlangsung pada 2026–2027, serta lanjutan pembangunan shortcut titik 11 dan 12 jalur Singaraja–Mengwitani.

Ia menargetkan seluruh proyek tersebut dapat rampung sebelum masa jabatan periode keduanya berakhir pada 2030. “Jadi ini semua saya kebut. Terus saya koordinasikan dengan pusat,” jelasnya.

Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi berbagai pihak, termasuk konsultan dan kontraktor lokal yang dinilai memiliki kapasitas dan pengalaman memadai.

“Kita selalu memprioritaskan sumber daya lokal asalkan berintegritas, kualitasnya bagus dan teruji. Jarang sekali kita ambil dari luar kecuali kalau memerlukan spesifikasi khusus yang tidak ada di Bali,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya lokal tidak terbatas pada asal daerah, melainkan siapa pun yang berdomisili dan berkontribusi terhadap perekonomian Bali.

“Maksudnya lokal Bali bukan harus orang Bali tapi siapapun yang berdomisili di Bali, membayar pajak di Bali dan dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Bali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koster menilai Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Ia berharap kualitas konsultan di Bali terus ditingkatkan dan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pembangunan ke depan.

Sementara itu, Ketua DPP INKINDO Bali, I Gusti Made Palguna, menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah yang terus melibatkan konsultan dan kontraktor lokal dalam berbagai proyek pembangunan. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung resmi memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Kecamatan Nusa Penida. Total plafon kredit yang disetujui mencapai Rp114,1 miliar.

Tahap awal pencairan dilakukan sebesar Rp66,28 miliar, ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Bupati Klungkung I Made Satria dan Direktur Kredit BPD Bali Made Lestara Widiatmika di Aula Bank BPD Bali Cabang Klungkung, Senin (4/5/2026).

Bupati Satria menjelaskan bahwa dana tersebut akan difokuskan pada sejumlah proyek prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam mendukung konektivitas dan layanan publik di Nusa Penida.

Salah satu proyek utama adalah peningkatan Jalan Sampalan–Toya Pakeh senilai Rp51,92 miliar, yang menjadi akses vital bagi mobilitas warga dan wisatawan di kawasan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan Jalan Lingkar Ceningan dengan anggaran Rp9,5 miliar guna memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan.

Di sektor kesehatan, pembangunan Gedung Central Sterile Supply Department (CSSD) RS Gema Santi Nusa Penida senilai Rp4,86 miliar juga menjadi prioritas untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fasilitas kredit ini diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan di Kabupaten Klungkung,” ujar Bupati Satria.

Sementara itu, sisa plafon kredit sebesar Rp47,83 miliar direncanakan untuk pembangunan Pasar Mentigi Nusa Penida tahap pertama yang saat ini masih dalam proses pemenuhan administrasi dan teknis.

Bupati Satria menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan proyek di lapangan dengan tetap menjaga kualitas, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

“Setiap rupiah dari pinjaman ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Klungkung,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPD Bali atas dukungan yang diberikan, seraya menilai sinergi tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. (ap)

GIANYAR, Lensabali.id - Kabupaten Gianyar mencatatkan prestasi dengan masuk dalam 10 besar kabupaten termaju di Indonesia versi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencapai 3,95. Meski demikian, pemerintah daerah masih memprioritaskan pembenahan sektor infrastruktur, khususnya jalan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Gianyar, I Ketut Sedana, menyebut perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat.

"Ya, kami genjot di infrastruktur jalan. Karena dampaknya ke akses mobilitas masyarakat di Gianyar," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Sedana menjelaskan, seluruh capaian pembangunan daerah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik, kemudian diolah oleh BRIN dalam 12 pilar pembangunan.

Dari keseluruhan pilar tersebut, sektor infrastruktur menjadi perhatian utama karena nilainya masih relatif rendah, yakni 3,71 dalam skala 0 hingga 5.

"Pilar infrastruktur kami kecil, nilainya 3 koma. Yang lain, sudah empat koma semua," kata Sedana.

Ia mengakui, dalam setahun terakhir banyak keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, termasuk di wilayah Ubud dan Payangan. Saat ini, sejumlah ruas telah diperbaiki, sementara penanganan jalan rusak lainnya terus dilakukan secara berkala.

"Pak Bupati Gianyar I Made Mahayastra bilang, 2027 jangan ada lagi jalan berlubang," ungkapnya.

Selain jalan, perhatian juga diarahkan pada pemerataan akses air bersih. Sejumlah wilayah masih mengandalkan sumber air desa karena belum terjangkau layanan PDAM.

Sedana menambahkan, upaya peningkatan layanan publik terus berjalan, termasuk penerapan teknologi GPS pada transportasi sekolah. Dengan peningkatan anggaran, diharapkan nilai IDSD Gianyar dapat meningkat pada penilaian berikutnya.

"Jadi, harapannnya, yang dilaporkan 2026 diterbitkan 2027, nilai IDSD bisa empat koma," katanya. (ap)

JAKARTA, Lensabali.id — Posisi Bali sebagai salah satu penopang utama sektor pariwisata nasional kembali mendapat sorotan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026).

Dalam forum tersebut, Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata dunia sekaligus penyumbang devisa terbesar bagi sektor pariwisata nasional.

Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah.

Sementara itu, total kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, tercatat mencapai sekitar 16,3 juta orang.

Dengan asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan mancanegara di Bali diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun, yang menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegas Koster.

Dalam paparannya, ia juga menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi Bali, mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, hingga persoalan sampah dan keterbatasan infrastruktur transportasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Koster mengusulkan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.

Ia juga menyoroti kepadatan kendaraan dari Pulau Jawa yang kerap terjadi saat musim libur maupun hari raya akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.

“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.

Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi yang dihasilkan.

“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.

Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menjadi kendala bagi wisatawan.

“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Bali demi menjaga posisi pulau ini sebagai destinasi unggulan dunia sekaligus motor penggerak ekonomi nasional. (hms/ap)

BULELENG, Lensabali.id — Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung perkembangan pembangunan tahap kedua Turyapada Tower di Kabupaten Buleleng, Minggu (5/4). Dalam kunjungan tersebut, ia mengecek sejumlah area konstruksi yang tengah dikerjakan, mulai dari kawasan komunal, jalur dan terminal gondola, hingga fasilitas pendukung seperti area glamping, ruang pameran, dan museum telekomunikasi.

Selain memantau progres fisik bangunan, Koster juga menaruh perhatian pada penataan kawasan, khususnya desain lanskap yang meliputi jalur menuju area parkir serta konektivitas antara terminal gondola dengan ruang tunggu pengunjung.

Ia menegaskan bahwa seluruh elemen pembangunan harus menggunakan material berkualitas tinggi dan dirancang secara matang. Menurutnya, standar kualitas menjadi kunci agar menara tersebut mampu bersaing dengan ikon serupa di dunia.

“Harus konsisten dengan bahan berkualitas. Kita rancang dengan bagus, maka tower ini akan jauh lebih unggul dibandingkan yang lain di dunia,” ujar Koster.

Berdasarkan laporan proyek, progres pembangunan tahap kedua saat ini telah mencapai 45 persen. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan proses konstruksi selesai pada akhir November 2026, kemudian dilanjutkan dengan tahap perapian serta persiapan peresmian pada Desember.

Koster menegaskan proyek tersebut tidak boleh mengalami penurunan standar teknis selama proses pengerjaan berlangsung.

“Saya minta tepat waktu, tapi tidak boleh menurunkan mutu. Ini bukan bangunan biasa, melainkan ikon. Penataannya tidak bisa standar,” tegasnya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Bali Dewa Mahadnyana. Ia berharap keberadaan kawasan Turyapada Tower nantinya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Buleleng sebagai daerah tuan rumah.

Ia bahkan mengusulkan adanya hari khusus dengan akses gratis bagi masyarakat lokal secara bergiliran agar warga dapat menikmati fasilitas kawasan tersebut.

Sejumlah pejabat daerah juga turut mendampingi, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Kominfos Bali, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali.

Sebagai proyek strategis di Bali Utara, Turyapada Tower dirancang sebagai menara multifungsi yang memadukan teknologi komunikasi dengan pariwisata modern. Selain menjadi pemancar siaran televisi digital, internet, dan radio komunitas, kawasan ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata edukatif.

Berbagai fasilitas dirancang untuk mendukung konsep tersebut, seperti planetarium, skywalk, jembatan kaca, restoran putar di badan menara, serta restoran statis.

Selain itu, pengunjung juga akan menemukan museum keunggulan budaya Bali serta laboratorium pendidikan yang dirancang sebagai ruang pembelajaran interaktif.

Di area luar, kawasan ini dilengkapi kebun bunga, kebun buah, taman bermain anak, serta wahana outbound seperti flying fox. Untuk mendukung aksesibilitas, tersedia area parkir seluas sekitar satu hektare serta jalur gondola sepanjang 1,4 kilometer yang menghubungkan area parkir dengan menara.

Tak hanya itu, kawasan Turyapada Tower juga dilengkapi pusat UMKM serta gedung konvensi yang menyasar pasar MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition).

Dengan konsep “wisata di atas awan”, proyek ini diharapkan menjadi ikon baru pariwisata Bali sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Bali Utara. (hms/ap)

BULELENG, Lensabali.id - Proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Titik Nol Singaraja terus bergulir. Seiring berlangsungnya pekerjaan tersebut, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bali Utara melakukan langkah pengamanan jaringan listrik sekaligus relokasi sejumlah infrastruktur kelistrikan di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Buleleng.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan keselamatan para pekerja proyek serta masyarakat di sekitar lokasi dari potensi risiko kelistrikan selama proses pengerjaan berlangsung.

Asisten Manajer Jaringan Distribusi Unit Induk Distribusi (UID) Bali UP3 Bali Utara, Putu Agus Cipta Kusuma, menjelaskan bahwa saat ini PLN tengah memfokuskan pekerjaan pada pengamanan jaringan listrik di area proyek.

“Saat ini progres kami adalah dalam tahap pengamanan untuk pelaksanaan pengerjaan proyek Titik Nol Singaraja. Tujuannya supaya teman-teman dari PU maupun vendor pelaksana di sana aman dari bahaya listrik,” ujarnya, Jumat (6/3).

Selain pengamanan jaringan, PLN juga melakukan relokasi gardu listrik yang sebelumnya berada di depan Kantor Bupati Buleleng. Pemindahan tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan agar selaras dengan rencana pembangunan ruang publik di area itu.

“Gardu yang awalnya berada di depan Kantor Bupati, nantinya akan digeser atau dipindahkan ke sisi barat. Itu proses yang sedang berjalan saat ini,” imbuhnya.

Di tengah pengerjaan proyek, sempat terjadi pemadaman listrik di kawasan pusat pemerintahan pada Selasa (3/3). PLN menjelaskan bahwa sebagian pemadaman tersebut merupakan bagian dari proses pengamanan jaringan listrik, termasuk penanganan tiang listrik yang berpotensi roboh akibat aktivitas penggalian di lokasi proyek.

Agus mengungkapkan, pemeliharaan jaringan sebenarnya dijadwalkan selesai pada pukul 15.00 Wita. Namun muncul gangguan tak terduga yang menyebabkan durasi pemadaman menjadi lebih panjang.

“Sebenarnya kami mengamankan tiang yang terancam roboh akibat adanya penggalian di lokasi proyek. Secara jadwal pekerjaan pemeliharaan sudah selesai pukul 15.00 Wita, tetapi terjadi gangguan di sisi timur berupa kabel tembus,” jelasnya.

Kerusakan pada kabel bawah tanah tersebut membutuhkan penanganan lebih lama karena tingkat kesulitannya cukup tinggi. Akibatnya, pemadaman listrik berlangsung hingga sekitar lima jam dan berdampak pada sejumlah area, mulai dari kawasan Kantor Bupati hingga DPRD Buleleng.

Menanggapi keluhan warga mengenai pemadaman listrik yang dianggap mendadak, PLN memastikan bahwa setiap pemadaman terencana selalu disertai pemberitahuan kepada instansi terkait.

“Kami selalu bersurat ke Pemkab dan DPRD terkait rencana pemadaman. Bahkan komunikasi dengan teman-teman Diskominfo sangat intens karena mereka harus mengamankan server. Informasi jadwal pemadaman juga sudah kami sampaikan melalui media sosial Instagram resmi kami,” tandas Agus. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya, di wilayah Kepulauan Nusa Penida, Minggu (15/2). Kunjungan selama dua hari ini bertujuan menyelaraskan program pusat dan daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Kehadiran Wamendagri disambut langsung oleh I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Sekda Klungkung, para kepala OPD, serta unsur kecamatan di Nusa Penida.

Pada hari pertama, rombongan meninjau sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Kelingking, Broken Beach (Pasih Uug) di Desa Bunga Mekar, Crystal Bay, serta fasilitas SWRO Penida di Desa Sakti. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi lapangan serta kesiapan infrastruktur penunjang pariwisata.

Kunjungan berlanjut di hari kedua ke Pasar Mentigi, RSUD Gema Santi, SWRO Ceningan, hingga Jembatan Kuning yang menghubungkan Lembongan dan Ceningan. Rangkaian kunjungan ini menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap layanan publik dan konektivitas antarpulau.

Dalam paparannya, Bupati I Made Satria menyampaikan bahwa Pemkab Klungkung tengah mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar melalui dukungan Program Inpres Jalan Daerah dan Air Minum. Menurutnya, status Nusa Penida sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional memerlukan dukungan khusus dari pemerintah pusat.

“Kami berharap dukungan konkret untuk perbaikan jalan induk menuju destinasi wisata serta penguatan layanan air bersih. Kebutuhan ini akan terus meningkat seiring pertumbuhan pariwisata,” ujar Bupati Satria.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengaku terkesan dengan potensi alam Nusa Penida yang luar biasa. Namun ia menilai penguatan infrastruktur harus dipercepat agar momentum lonjakan kunjungan wisatawan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Saya akan mendampingi Pemkab Klungkung mencari alternatif pendanaan. Ini harus cepat agar potensi wisata berdampak langsung pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bima Arya juga mendorong pematangan konsep Green Island Nusa Penida yang terintegrasi dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar arah pembangunan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Ia bahkan menyatakan kesiapan mengusulkan Nusa Penida kepada Menteri Pariwisata untuk dipertimbangkan masuk dalam Destinasi Super Prioritas. “Kita bangun ekosistemnya secara utuh, bukan hanya promosi. Termasuk peluang dukungan dana insentif fiskal dan program penanganan kemiskinan serta stunting,” pungkasnya. (*/ap)

JEMBRANA, Lensabali.id – Menjelang Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali mulai melakukan perbaikan di ruas Jalan Denpasar–Gilimanuk. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kelancaran serta keselamatan arus kendaraan yang diperkirakan meningkat signifikan saat musim mudik.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Bali pada BBPJN Jawa Timur–Bali, I Made Mardita, menjelaskan pekerjaan perbaikan telah dimulai sejak Rabu (11/2) sebagai bagian dari program Tahun Anggaran 2026 sekaligus antisipasi lonjakan lalu lintas.

“Secara total terdapat 36 titik ruas jalan yang menjadi sasaran perbaikan. Titik-titik itu membentang dari Antosari, Tabanan, hingga Cekik, Gilimanuk,” ujar Mardita saat dikonfirmasi, Kamis (12/2).

Dari puluhan titik tersebut, wilayah Jembrana menjadi fokus awal pengerjaan. Penanganan meliputi berbagai tingkat kerusakan, mulai dari ringan hingga berat, termasuk jalan berlubang dan retak yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. “Fokus utama kami adalah menangani kerusakan mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat,” tegasnya.

Secara keseluruhan, total efektif penanganan jalan mencapai sekitar 9 kilometer, dengan panjang per titik bervariasi antara 200 meter hingga 1 kilometer, menyesuaikan kondisi kerusakan di lapangan.

Salah satu titik prioritas berada di Kilometer 115 wilayah Batu Karung, Kecamatan Melaya, yang mengalami kerusakan cukup parah. Ruas ini menjadi perhatian karena kerap dilalui kendaraan berat dan merupakan jalur utama menuju Pelabuhan Gilimanuk.

“Target kami sudah selesai H-7 Lebaran,” kata Mardita. Selama proses perbaikan, pengguna jalan diimbau lebih berhati-hati karena di sejumlah titik diberlakukan sistem buka-tutup arus demi kelancaran pekerjaan dan keselamatan bersama.

Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas, mengingat jalur Denpasar–Gilimanuk merupakan akses vital penghubung Bali dan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria menerima audiensi Indonesia Korea (INAKO) di ruang kerjanya, Kamis (12/2/2026), membahas pengembangan proyek “Green Island Nusa Penida”.

Audiensi tersebut memaparkan hasil survei lapangan serta uji coba kendaraan listrik yang telah dilakukan INAKO di wilayah Kepulauan Nusa Penida sebagai bagian dari kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Proyek Green Island menargetkan Nusa Penida sebagai pulau berbasis 100 persen energi bersih, dengan fokus awal pada transformasi sistem mobilitas menuju elektrifikasi kendaraan.

Perwakilan INAKO, Riniwaty Sinaga, menjelaskan bahwa Nusa Penida dinilai paling siap menjadi proyek percontohan di Bali. Hal ini didukung karakter wilayah yang relatif terkendali, akses pelabuhan terbatas, serta pola mobilitas wisatawan dan masyarakat yang didominasi sistem rental dan berbasis klaster.

“Elektrifikasi kendaraan menjadi entry point paling cepat, terlihat, dan terukur dampaknya dalam mendorong transformasi menuju pulau hijau,” jelas Riniwaty.

Pendekatan yang direkomendasikan adalah penerapan berbasis klaster secara bertahap dengan mengedepankan kemitraan lokal, sehingga pembangunan ekosistem kendaraan listrik dapat berjalan realistis dan berkelanjutan.

Hasil uji coba lapangan menunjukkan kendaraan listrik mampu beroperasi dengan baik di medan Nusa Penida yang berbukit, sekaligus memberikan efisiensi biaya energi dan kemudahan dalam skema pengisian daya.

Tahap selanjutnya yang direkomendasikan INAKO adalah pelaksanaan program percontohan terstruktur melalui paket Flagship Program untuk menguji ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh dalam skala terbatas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria menyambut baik inisiatif Green Island yang dinilai sejalan dengan visi peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata Nusa Penida.

“Konsep besarnya menjadikan Nusa Penida sebagai green island. Saya berharap tahun 2026 sudah bisa dimulai percontohan kendaraan listrik di Nusa Penida,” ujar Bupati Satria, didampingi Kepala Bappeda Klungkung Ketut Arie Gunawan.

Melalui program ini, Nusa Penida diharapkan menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis energi bersih di Bali. (*/ap)