Lensabali.id - Manchester United resmi mengakhiri masa jabatan Michael Carrick sebagai manajer tim menyusul serangkaian hasil mengecewakan yang membuat klub terpuruk hingga masuk zona degradasi Liga Inggris musim ini.

Dikutip dari detikSport, keputusan pemecatan tersebut diambil setelah sejumlah petinggi klub, di antaranya Jason Wilcox dan Omar Berrada, menggelar pertemuan dengan Carrick di Manchester pada Kamis (12/11/2026) pagi waktu setempat.

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu berujung pada keputusan untuk memberhentikan Carrick dari posisinya. Melalui pernyataan resmi, Manchester United menyampaikan rencana untuk segera mencari sosok pengganti.

"Klub berniat untuk menunjuk pengganti tetap sesegera mungkin," tulis pernyataan resmi MU.

Dengan keputusan tersebut, Carrick tercatat sebagai manajer pertama yang kehilangan jabatan di Liga Inggris musim ini. Pemecatan itu terbilang mengejutkan mengingat ia baru ditunjuk sebagai manajer tetap sekitar enam bulan lalu, tepatnya sejak Mei 2026.

Nama Mauricio Pochettino mulai dikaitkan dengan posisi manajer baru Setan Merah. Ia disebut-sebut berpeluang menjadi penerus Carrick. Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pengumuman resmi dari pihak klub mengenai calon pengganti tersebut.

Sebelum mengalami penurunan performa musim ini, Carrick sempat membawa MU mengakhiri kompetisi Premier League 2025-2026 di peringkat ketiga.

Dalam periode tersebut, ia berhasil mengantarkan Setan Merah meraih 12 kemenangan dari 17 pertandingan tersisa. MU juga mencatatkan perolehan poin terbanyak di liga sepanjang periode itu. (ap)

JAKARTA, Lensabali.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkap persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi keputusan Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden. Meski mengaku berat menerima keputusan tersebut, Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.

"Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur, namun kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Prabowo menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan adanya putusan hukum yang menyebutkan ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran jika mengacu pada sistem konstitusional Indonesia.

"Di sisi lain berdasarkan putusan hukum yang ada terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan di dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita," tuturnya.

Kondisi itu, lanjut Prabowo, menjadi salah satu dasar bagi Gibran untuk mengajukan pengunduran diri. Keputusan tersebut disebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, terutama bangsa dan negara.

"Atas dasar itu beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," jelas Prabowo.

Prabowo mengaku telah menerima surat pengunduran diri yang diajukan Gibran. Meski merasa berat, ia menegaskan tetap menghormati sekaligus mendukung keputusan tersebut.

"Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," kata Prabowo.

Ia juga memberikan apresiasi terhadap sikap Gibran yang dinilainya menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan dalam bernegara karena menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

"Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang ksatria, penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mengenang peran Gibran selama mendampinginya, sejak masa kampanye hingga dua tahun jalannya pemerintahan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya. Mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat," kata Prabowo di Istana Merdeka, Kamis (12/11/2026).

Ia menyebut sejumlah capaian pemerintahan selama dua tahun terakhir juga tidak terlepas dari kontribusi Gibran sebagai Wakil Presiden.

"Dan dalam 2 tahun pemerintahan kita, banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita," ujarnya.

"Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," pungkas Prabowo. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara konsisten memberikan pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik korupsi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, seluruh pemerintah daerah di Bali pada dasarnya memiliki komitmen untuk menjalankan arahan KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi. Pendampingan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman aparatur terhadap regulasi, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan konkret untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan berbagai potensi pelanggaran hukum.

“Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik. Tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata untuk melakukan pencegahan terhadap semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegasnya.

Salah satu agenda utama rapat koordinasi adalah penguatan kapabilitas APIP. Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan perlunya perubahan paradigma pengawasan. APIP didorong beralih dari pola kerja yang dominan administratif menuju pengawasan strategis dengan pendekatan berbasis risiko.

Rustam menjelaskan, perubahan model penilaian kapabilitas APIP melalui Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 lebih menitikberatkan pada mutu pelaksanaan pengawasan. Aspek yang diperhatikan meliputi kecukupan bukti, ketepatan dalam mengidentifikasi akar persoalan, serta efektivitas rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan APIP tidak lagi hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen atau capaian tingkat kapabilitas.

Untuk mendukung perubahan itu, inspektorat daerah perlu memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, meningkatkan kompetensi auditor, menyusun daftar risiko (risk register), serta menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kualitas penugasan, pengendalian mutu, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan juga harus menjadi perhatian.

Rustam turut memaparkan hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 yang mencatat capaian Level 2 (Terstruktur). Karena evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, masa pembinaan hingga Desember tahun ini diharapkan dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat kesiapan menghadapi evaluasi kapabilitas APIP pada 2027.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Yudawan Roswinardo menegaskan bahwa APIP memiliki posisi penting sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel. Penguatan lembaga pengawasan tersebut perlu dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran, pengembangan kompetensi auditor, serta penajaman pengawasan pada area yang rawan korupsi.

Menurut Yudawan, efektivitas APIP tidak cukup dinilai dari jumlah pemeriksaan maupun rekomendasi yang dihasilkan. Kinerja pengawasan harus terlihat dari kemampuan menemukan akar persoalan, memastikan rekomendasi ditindaklanjuti, memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, serta mencegah penyimpangan serupa terulang. Untuk itu, koordinasi KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah perlu terus diperkuat.

Dalam rapat tersebut, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Alhuda mengingatkan adanya tiga area strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ketiganya meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Nurul menegaskan bahwa pengawasan terhadap ketiga sektor tersebut tidak boleh sebatas memeriksa kelengkapan administrasi. APIP harus mampu mengidentifikasi risiko penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, kelemahan pengendalian internal, hingga kemungkinan kerugian keuangan daerah melalui pengawasan berbasis risiko.

Pada proses perencanaan dan penganggaran pokir DPRD, APIP diharapkan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, berangkat dari kebutuhan masyarakat, serta tidak dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kewenangan maupun kepentingan tertentu. Sementara itu, pengelolaan hibah harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, memenuhi persyaratan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui verifikasi serta evaluasi yang memadai.

Pengawasan pengadaan barang dan jasa juga harus memastikan seluruh proses berlangsung kompetitif, efisien, transparan, dan terbebas dari pengaturan penyedia, penggelembungan harga, suap, gratifikasi, maupun konflik kepentingan. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, APIP perlu segera menindaklanjutinya melalui reviu, audit, pemantauan, evaluasi, atau audit investigatif sesuai tingkat risiko.

Nurul turut menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pencegahan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), melainkan harus tercermin dalam perubahan nyata tata kelola pemerintahan daerah.

Melalui rakor tersebut, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen pencegahan korupsi dengan menempatkan APIP sebagai pengawas strategis yang mampu memberikan peringatan dini, mengantisipasi penyimpangan, dan mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Sinergi antarlembaga, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta komitmen kepala daerah dan seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. (hms/ap)