JAKARTA, Lensabali.id – Pemerintah berencana membatasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di lingkungan pendidikan, khususnya bagi siswa tingkat pendidikan dasar hingga menengah.

Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam agenda penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital dan Kecerdasan Artifisial di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2026).

Dalam keterangannya, Pratikno menegaskan bahwa siswa SD hingga SMA tidak diperkenankan menggunakan AI instan, seperti chatbot yang dapat langsung menjawab pertanyaan.

“Jadi misalnya pendidikan dasar dan menengah itu tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan AI instan misalnya tanya ke ChatGPT dan seterusnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut merupakan bagian dari SKB tujuh menteri yang akan mengatur berbagai aspek pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan.

Menurutnya, kebijakan ini bukan dimaksudkan untuk menolak teknologi, melainkan untuk memastikan pemanfaatannya berlangsung secara tepat dan mendukung proses pembelajaran.

“Kita butuh memanfaatkan teknologi itu untuk pendukung pendidikan, misalnya simulasi robotik untuk pendidikan dasar bisa menggunakan AI, tapi dirancang buat kebutuhan pendidikan,” jelas Pratikno.

Pemerintah menilai penggunaan chatbot AI instan seperti ChatGPT, Gemini, Claude, maupun Meta AI perlu diatur lebih ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

“Ini untuk menghindari brain rot, menghindari cognitive debt, pengurangan kognisi anak,” katanya.

Selain itu, Pratikno juga menyoroti tingginya tingkat paparan teknologi digital pada anak dan remaja di Indonesia yang dinilai dapat berdampak pada kesehatan mental.

Ia menyebutkan bahwa rata-rata screen time anak dan remaja saat ini telah mencapai lebih dari 7,5 jam per hari, sehingga waktu untuk aktivitas di luar ruangan atau green time semakin berkurang.

“Screen time-nya 7,5 jam lebih, artinya green time-nya makin kecil. Memang ada banyak faktor, tapi remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental tinggi dan terus meningkat,” ungkapnya.

Pratikno menegaskan bahwa SKB tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan pemanfaatan teknologi dengan perlindungan terhadap perkembangan anak.

“SKB ini bukan menghalangi, tetapi mengatur untuk memitigasi risiko di satu sisi, dan sekaligus teknologi digital dan kecerdasan artifisial ini memberdayakan, bukan memperdayakan anak-anak kita,” pungkasnya. (apn)

DENPASAR, Lensabali.id – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ni Putu Putri Suastini Koster, mengingatkan tenaga kesehatan agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasien tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi.

Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-39 RSU Dharma Yadnya di Denpasar, Minggu (15/3).

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti masih adanya anggapan mengenai perbedaan pelayanan antara pasien BPJS, pasien mandiri, maupun pasien dengan asuransi di sejumlah fasilitas kesehatan.

“Sering ibu lihat di rumah sakit ada perbedaan pelayanan bagi pasien BPJS, mandiri, maupun asuransi. Padahal, bagaimanapun pasien tetap membayar. Jadi kita jangan seperti itu, apalagi kita adalah rumah sakit pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, rumah sakit milik pemerintah seharusnya menjadikan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan sebagai fokus utama pelayanan, sehingga para tenaga kesehatan terbiasa melayani masyarakat dari berbagai lapisan.

Ia pun mengingatkan para dokter, bidan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya untuk tidak membeda-bedakan sikap maupun perlakuan terhadap pasien.

“Tolong jangan membeda-bedakan sikap dan perlakuan kita. Yang kita fokuskan adalah penanganan penyakitnya agar pasien lekas sembuh,” tegasnya.

Sebagai Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Putri Koster menuturkan bahwa dirinya memberi perhatian besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Bali.

Meski saat ini Posyandu telah bertransformasi melalui konsep Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tidak lagi hanya berfokus pada bidang kesehatan, menurutnya sektor kesehatan tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan rumah sakit tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi medis, tetapi juga membutuhkan manajemen yang kuat serta kerja sama seluruh jajaran.

“Jadi kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bapak Gubernur dan Bapak Direktur Rumah Sakit tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh semua jajarannya,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Putri Koster turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada RSU Dharma Yadnya sekaligus memberikan penghargaan kepada tenaga kesehatan dengan masa pengabdian terpanjang.

“Maju terus. Selamat ulang tahun ke-39 untuk Rumah Sakit Dharma Yadnya. Semoga Rumah Sakit Dharma Yadnya terus tumbuh dan berkembang,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur RSU Dharma Yadnya dr. Kadek Iwan Darmawan, M.P.H. menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua TP Posyandu Provinsi Bali dalam peringatan hari jadi rumah sakit tersebut.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh tenaga kesehatan di RSU Dharma Yadnya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih atas motivasi dan bimbingan Ibu. Ke depan, semoga Rumah Sakit Dharma Yadnya bisa menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ungkapnya.

Usai kegiatan seremonial, Putri Koster didampingi Direktur RSU Dharma Yadnya beserta jajaran juga melakukan visitasi ke beberapa bangsal rumah sakit, khususnya ruang rawat inap kelas III pasien BPJS Kesehatan, sekaligus menyerahkan bingkisan kepada pasien.

Sebagai informasi, RSU Dharma Yadnya resmi dihibahkan oleh Yayasan Rsi Markandeya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada akhir tahun 2023. Rumah sakit tersebut kemudian mulai beroperasi penuh di bawah Pemprov Bali sejak 1 Juli 2025 dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bali menyiapkan sejumlah strategi pengaturan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Jembrana menjelang arus mudik Lebaran 2026. Kawasan ini menjadi salah satu titik krusial karena merupakan jalur utama kendaraan yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Direktur Lalu Lintas Polda Bali, Kombes Turmudi, menjelaskan bahwa pengaturan lalu lintas akan dilakukan dengan membagi antrean kendaraan berdasarkan jenisnya.

“Nah, di Jembrana itu kita atur nanti antrean itu akan dibagi menjadi tiga. Untuk kendaraan kecil, motor, sama truk,” ujar Turmudi usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Agung 2026 di Mako Brimob Polda Bali, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, skema tersebut diterapkan untuk mempermudah pengendalian arus kendaraan yang menuju pelabuhan. Selain itu, kepolisian juga menyiapkan sistem indikator pengendalian lalu lintas apabila terjadi kepadatan kendaraan di jalur utama.

“Itu dibagi sendiri-sendiri. Kemudian di situ kita bagi menjadi beberapa indikator, indikator satu sampai tiga. Kalau macet nanti diarahkan ke mana, yang prioritas mana, itu sudah diatur semua,” jelasnya.

Dalam skema pengaturan tersebut, sepeda motor dan kendaraan kecil yang menuju Pelabuhan Gilimanuk akan diarahkan masuk ke area Terminal Cargo Gilimanuk. Setelah melalui jalur parkir di area tersebut, kendaraan akan dilepas secara bertahap menuju pelabuhan.

Khusus sepeda motor, kendaraan akan keluar melalui Gang I atau jalur utama Denpasar–Gilimanuk sebelum melanjutkan perjalanan ke pelabuhan. Sementara kendaraan kecil akan diarahkan keluar secara bergiliran melalui Gang I, Gang II, dan Gang III.

Adapun kendaraan besar seperti truk dan bus akan langsung diarahkan menuju area dermaga Landing Craft Machine (LCM) di Pelabuhan Gilimanuk.

Selain rekayasa jalur kendaraan, Ditlantas Polda Bali juga menyiapkan lima kantong parkir di sepanjang jalur Denpasar–Gilimanuk untuk menampung antrean kendaraan sebelum memasuki kawasan pelabuhan.

Lima lokasi tersebut berada di Rest Area Pengeragoan, Terminal Kaliakah, Gudang Utama Suzuki, Agung Citra Trans, serta area Timbangan Cekik. Fasilitas ini disiapkan agar antrean kendaraan tidak menumpuk di badan jalan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menahan kendaraan secara bertahap sebelum memasuki pelabuhan sehingga kepadatan lalu lintas dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Selain rekayasa lalu lintas, kepolisian juga akan melakukan sosialisasi melalui media sosial agar masyarakat yang hendak mudik dapat berangkat lebih awal, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan menjelang Hari Raya Nyepi.

“Kan sekarang sudah diberlakukan WFA oleh pemerintah, work from anywhere. Jadi ibaratnya cutinya lebih diperlonggar lagi. Nah harapannya jangan terlalu mepet dengan Hari Nyepi,” ujar Turmudi.

Ditlantas Polda Bali juga telah memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan (blackspot) di jalur mudik Bali. Tercatat terdapat 18 titik di wilayah Polresta Denpasar, dua titik di wilayah Polres Buleleng, dua titik di Polres Tabanan, dua titik di Polres Jembrana, dua titik di Polres Badung, serta satu titik di wilayah Polres Klungkung.

Sebagai langkah antisipasi, kepolisian juga mengimbau masyarakat yang akan meninggalkan rumah saat mudik agar menitipkan kendaraan bermotor di kantor polisi terdekat.

“Kalau misalnya mau nitip ke kantor polisi, silahkan menghubungkan kantor polisi terdekat masing-masing. Nanti akan kita data,” pungkasnya. (ap)