BADUNG, Lensabali.id  – Kantor Imigrasi Ngurah Rai menerbitkan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) bagi warga negara asing (WNA) yang terdampak gangguan penerbangan akibat situasi di kawasan Timur Tengah.

“Hingga saat ini dari data sementara, kami sudah terbitkan 54 ITKT,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Jimbaran, Selasa.

Ia menjelaskan, izin tinggal darurat tersebut berlaku selama 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali untuk durasi yang sama apabila kondisi belum memungkinkan untuk kembali ke negara tujuan.

Pengajuan ITKT diperuntukkan bagi WNA yang dapat menunjukkan surat keterangan dari maskapai terkait pembatalan penerbangan. Selain itu, pemohon wajib membawa paspor asli serta bukti tiket yang telah dibatalkan.

Berdasarkan data sementara, WNA yang mengajukan ITKT berasal dari berbagai negara, antara lain Belanda, Prancis, Italia, Ukraina, Inggris, Jerman, Rusia, hingga Amerika Serikat dan Brasil.

Bugie memastikan proses penerbitan izin dilakukan cepat. “Kami menjamin proses penerbitan ITKT selesai pada hari yang sama. Petugas kami sudah disiagakan untuk melayani kondisi darurat ini agar WNA tidak perlu khawatir dengan status keimigrasian mereka selama menunggu jadwal penerbangan baru,” katanya.

Selain itu, Imigrasi juga memberikan kebijakan pembebasan denda overstay bagi WNA yang terdampak kondisi darurat ini. Dalam aturan normal, keterlambatan izin tinggal kurang dari 60 hari dikenakan denda Rp1 juta per hari.

Namun, mengingat situasi yang bersifat force majeure, sanksi administratif tersebut tidak diberlakukan. Tercatat lima WNA sempat melewati izin tinggal satu hari, namun seluruhnya telah meninggalkan Bali menggunakan rute alternatif yang tidak melalui wilayah terdampak penutupan ruang udara seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Imigrasi juga membuka posko layanan bantuan di lantai dua Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai untuk memberikan informasi dan pendataan bagi penumpang yang membutuhkan layanan keimigrasian.

WNA yang ingin mengajukan ITKT dapat melakukan registrasi di posko tersebut sebelum melanjutkan proses penerbitan izin di kantor imigrasi di Jimbaran. Berdasarkan data sementara sejak 28 Februari hingga 2 Maret, sebanyak 4.426 WNA tercatat terdampak pembatalan penerbangan. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – TP PKK Provinsi Bali memperluas kolaborasi pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial bersama Konsulat Jenderal Australia di Denpasar. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, dengan Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, Selasa (3/3).

Dalam dialog tersebut, Putri Suastini Koster menyoroti dinamika peran perempuan dan laki-laki dalam tradisi Bali yang telah berlangsung turun-temurun. Meski sistem patrilineal masih kuat, ia menilai relasi gender berjalan dalam semangat saling menghormati.

“Bali tidak akan berkembang tanpa perempuan. Dalam sektor ekonomi, perempuan sangat dominan, termasuk pada tenun tradisional. Kami terus mendorong kehadiran perempuan di ranah publik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kesetaraan harus diwujudkan secara seimbang, tanpa mengabaikan peran domestik perempuan dalam keluarga. Menurutnya, penguatan peran publik perlu tetap selaras dengan tanggung jawab pengasuhan, karena anak-anak memerlukan pendampingan orang tua, khususnya ibu.

Sementara itu, Jo Stevens menyampaikan bahwa kesetaraan gender merupakan prioritas Pemerintah Australia. Berbagai kebijakan dirancang untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan sekaligus memperluas akses ekonomi bagi perempuan.

Salah satu bentuk dukungan konkret adalah Program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) periode 2021–2029, yang berfokus pada penguatan masyarakat sipil, kesetaraan gender, serta perlindungan kelompok rentan. Di Bali, implementasi program ini menggandeng organisasi masyarakat sipil seperti Yayasan BaKTI, Bali Sruti, dan KAPAL Perempuan.

Kolaborasi juga terwujud melalui pelatihan pemasaran digital bagi para penenun di Kabupaten Klungkung yang didukung Indonesia–Australia Institute. Selain itu, skema Direct Aid Program (DAP) memberikan hibah bagi berbagai inisiatif lokal, termasuk pemberdayaan penyandang disabilitas.

Dalam sektor lingkungan, Australia mendukung pengelolaan sampah di Karangasem dan pengembangan SDM di Nusa Penida. Kerja sama ekonomi hijau juga dilakukan melalui lembaga sosial PT Bamboo Creative Bali yang mengembangkan kerajinan bambu berbasis pemberdayaan komunitas, serta dukungan riset dari Australian Centre for International Agricultural Research.

Menanggapi hal tersebut, Putri Suastini Koster menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Ia menegaskan komitmen Bali membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dengan target perubahan pola pikir masyarakat pada 2027. Ia juga membuka ruang kolaborasi lebih luas dalam penguatan UMKM dan promosi kain tradisional Bali ke pasar internasional melalui platform digital.

Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat kemitraan Bali dan Australia dalam mendorong pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kolaborasi masyarakat. (hms/ap)

JEMBRANA, Lensabali.id  – Perusahaan daerah air minum milik Pemkab Jembrana, PDAM Tirta Amertha Jati, menggandeng pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan air bersih pelabuhan ikan bertaraf internasional yang direncanakan dibangun di wilayah tersebut.

Direktur PDAM Tirta Amertha Jati, Gede Puriawan, menyebut kolaborasi ini menjadi pilihan rasional mengingat besarnya nilai investasi jika proyek dikerjakan sepenuhnya oleh perusahaan daerah. “Kalau kami tangani sendiri investasinya sangat besar. Makanya kami menggandeng pihak swasta,” ujarnya di Negara, Senin.

Saat ini, pembahasan kerja sama dengan salah satu perusahaan tengah dimatangkan. Skema awal yang disepakati, PDAM akan berinvestasi dalam pengadaan lahan, sedangkan mitra swasta bertanggung jawab atas pembangunan fasilitas, infrastruktur, serta sarana pendukung lainnya.

Fasilitas pengolahan air bersih tersebut direncanakan berlokasi di Dusun Kumbading, desa yang sama dengan area pengembangan pelabuhan ikan internasional. Lokasi dipilih dengan mempertimbangkan kedekatannya terhadap sumber bahan baku air.

Puriawan menjelaskan, pihaknya akan memanfaatkan aliran Sungai Ijogading sebagai sumber utama air baku. “Kami akan menggunakan air pada aliran sungai sebagai bahan baku. Aliran yang jauh dari hulu juga menjadi pertimbangan penting,” katanya.

Menurutnya, pengambilan air dari hulu sungai memiliki keterbatasan karena harus mengikuti aturan neraca air yang membatasi debit. Sementara di kawasan mendekati muara seperti Dusun Kumbading, fleksibilitas pengambilan air dinilai lebih memungkinkan.

Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebutuhan air untuk operasional pelabuhan diperkirakan mencapai 110 liter per detik.

Meski demikian, PDAM berencana meningkatkan kapasitas produksi hingga sekitar 150 liter per detik guna mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan di masa mendatang. “Tapi kami akan naikkan debitnya di kisaran 150 liter per detik untuk mengantisipasi perkembangan pelanggan sesuai arahan Pak Bupati,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan proyek, PDAM memastikan seluruh proses akan diawasi sesuai ketentuan hukum dengan melibatkan BPKP dan Kejaksaan agar tata kelola tetap transparan dan akuntabel. (ap)