DENPASAR, Lensabali.id – Sebanyak 15 ekor jalak Bali atau curik Bali (Leucopsar rothschildi), satwa endemik yang dilindungi, dilepasliarkan di Kecamatan Penebel, Tabanan, Jumat (16/10/2026). Pelepasliaran dilakukan di dua lokasi, yakni 13 ekor di Kampoeng Jalak Bali, Banjar Tingkih Kerep, Desa Tengkudak, serta dua ekor di kawasan Pura Besi Kalung, Desa Babahan.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Ratna Hendratmoko, menjelaskan 13 ekor jalak Bali yang dilepas di Kampoeng Jalak Bali merupakan hibah dari Yayasan Begawan. Burung-burung tersebut diserahkan kepada BKSDA Bali setelah izin penangkaran yayasan berakhir dan tidak diperpanjang, kemudian diteruskan kepada Yayasan Friends of Nature, People, and Forest (FNPF) untuk dilepasliarkan.

Pemilihan Kampoeng Jalak Bali sebagai lokasi pelepasliaran didasarkan pada kajian habitat oleh tim ornitologi Universitas Udayana (Unud). Kawasan tersebut juga telah menjadi lokasi pelepasliaran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Pada 2024 dan 2025, Yayasan FNPF bersama BKSDA Bali telah melakukan pelepasliaran dengan total 64 ekor indukan," ujar Hendratmoko.

Sementara itu, dua ekor jalak Bali yang dilepas di Pura Besi Kalung merupakan hasil penyitaan dari seorang warga Desa Jatiluwih pada Agustus 2025. Burung tersebut sebelumnya dijerat untuk dipelihara sendiri di rumah, bukan untuk diperjualbelikan.

Hendratmoko menerangkan, penanganan kasus tersebut dilakukan melalui mekanisme restorative justice dengan melibatkan pemerintah desa, desa adat, kepolisian, BKSDA, dan Yayasan FNPF. Meski tidak terkait sindikat perdagangan satwa ilegal, pelaku tetap harus menjalani proses penyelesaian sesuai ketentuan yang disepakati.

"Yang bersangkutan bukan sindikat penjualan satwa ilegal. Alasannya untuk dipelihara sendiri. Namun, yang bersangkutan wajib menjalani Guru Piduka sebagai bentuk permohonan maaf secara niskala," jelas Hendratmoko.

Ia menegaskan, pelepasliaran tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian satwa endemik Bali sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga konservasi, masyarakat, dan desa adat. Masyarakat juga diharapkan turut melaporkan aktivitas yang berpotensi mengancam keberadaan satwa dilindungi.

Pendiri Yayasan FNPF, I Gede Nyoman Bayu Wirayudha, menyebut populasi jalak Bali di alam liar, khususnya di Kecamatan Penebel, telah mencapai ratusan ekor. Di Kampoeng Jalak Bali, jumlahnya diperkirakan berkisar 140–150 ekor. Persebarannya pun mulai menjangkau Desa Tengkudak, Babahan, dan Jatiluwih.

Menurut Bayu, jalak Bali hasil penangkaran baru dilepasliarkan setelah berusia 11–12 bulan. "Untuk burung yang ditangkarkan, pelepasliaran dilakukan ketika umurnya sudah memasuki 11-12 bulan," ujarnya.

Selain di Tabanan, Yayasan FNPF telah melaksanakan pelepasliaran jalak Bali di hampir seluruh kabupaten di Bali. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat populasi di habitat alami sekaligus menjaga keberlanjutan konservasi burung khas Pulau Dewata. (ap)

TABANAN, Lensabali.id – Seorang pria lanjut usia berinisial IMS ditangkap polisi karena diduga menimbun solar bersubsidi di Kabupaten Tabanan, Bali. Pelaku memanfaatkan barcode kendaraan dan barcode petani yang dimilikinya untuk membeli solar dalam jumlah besar sebelum menjualnya kembali demi memperoleh keuntungan pribadi.

“Pelaku memborong solar bersubsidi di SPBU memanfaatkan barcode kendaraan dan barcode petani yang ia miliki,” ungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Kombes Ariasandy, Jumat (16/10/2026).

IMS ditangkap di lahan kosong di sebelah SPBU 54.821.04, Jalan Dr Soekarno, Desa Delod Peken, Tabanan, pada Sabtu (10/10/2026) sekitar pukul 00.30 Wita. Setelah diamankan, pelaku dibawa ke Mapolda Bali untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam menjalankan aksinya, IMS membeli solar bersubsidi di SPBU, kemudian menampungnya di mobil pikap miliknya. Praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak awal 2026.

Solar yang dikumpulkan itu rencananya dijual kembali melalui warung milik pelaku. “BBM bersubsidi tersebut rencananya dijual kembali di warung miliknya demi meraup keuntungan pribadi,” tutur Ariasandy.

Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas menyita sekitar 300 liter solar bersubsidi dan 18 jeriken berkapasitas masing-masing 30 liter. Sebanyak 10 jeriken di antaranya ditemukan dalam kondisi terisi penuh.

Polisi juga mengamankan barcode kendaraan serta Surat Rekomendasi Pembelian Solar Pertanian yang diduga digunakan IMS untuk memperoleh BBM bersubsidi tersebut.

Atas perbuatannya, IMS telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Tersangka terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster kembali turun langsung memantau penanganan distribusi bahan bakar minyak (BBM) hingga Jumat (16/10/2026) dini hari. Bersama jajaran Pertamina, ia mendatangi sejumlah SPBU di Denpasar untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus mendengar keluhan masyarakat yang masih menghadapi antrean panjang.

Pemantauan tersebut dilakukan setelah Koster menghadiri kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan pada Kamis (15/10) malam. Sekitar pukul 22.00 WITA, ia langsung menuju Depo BBM Pesanggaran untuk membahas perkembangan distribusi bersama Pertamina.

Dalam perjalanan, Koster sempat terjebak kemacetan di kawasan Jalan Sesetan akibat antrean kendaraan yang mengular hingga membuat arus lalu lintas dari kedua arah tidak bergerak. Agar segera tiba di depo, ia turun dari kendaraan dinas dan melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan seorang warga.

Di Depo Pesanggaran, Koster bertemu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri beserta jajaran Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga. Pembahasan mencakup kendala operasional, perkembangan penyaluran BBM, serta langkah yang perlu dipercepat untuk mengurai antrean di sejumlah SPBU.

Koster menegaskan, jika persediaan BBM masih mencukupi sebagaimana disampaikan Pertamina, perhatian utama harus diarahkan pada kelancaran distribusi dan peningkatan pelayanan. Ia meminta pengiriman ke SPBU dipercepat, termasuk melalui pelayanan menggunakan jeriken dan pengoperasian layanan selama 24 jam di wilayah prioritas Denpasar dan Badung.

"Jika stok masih aman, berarti problem saat ini adalah pelayanan pengisian. Penyaluran menggunakan jeriken bagus itu, cepat mengurai antrean karena langsung menyasar konsumen. Tapi kalau jam segini sudah stop, seharusnya sama dilakukan 24 jam juga. Jumlahnya ditambah, siapkan angkutan khusus untuk distribusi, khususnya wilayah prioritas Denpasar dan Badung," tegasnya.

Menindaklanjuti arahan itu, Pertamina Patra Niaga berencana menambah sedikitnya 20 kendaraan distribusi mulai Jumat (16/10), di luar 115 kendaraan yang sudah beroperasi. Koster meminta penambahan armada segera direalisasikan agar pengiriman BBM ke SPBU, terutama di Denpasar dan Badung, tidak semakin terlambat.

"Kalau bisa mulai malam ini, jangan besok. Semakin cepat semakin baik," pintanya.

Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan 3.000 jeriken untuk mendukung skema penyaluran BBM. Koster meminta agar mekanisme tersebut dimaksimalkan dengan tetap mematuhi ketentuan keselamatan dan operasional. Pembatasan volume pembelian bagi kendaraan roda dua dan roda empat turut dibahas sebagai salah satu opsi untuk memperluas pemerataan pelayanan.

Setelah pertemuan, Koster bersama Simon dan jajaran Pertamina melanjutkan pengecekan ke sejumlah SPBU. Di SPBU jalur Bypass Ngurah Rai, Pemogan, ia menyapa warga yang mengantre, berdialog dengan petugas, serta berkoordinasi dengan personel TNI yang membantu pengaturan pelayanan. Pemilik SPBU, Wayan Ekayana, mengusulkan penggunaan kartu atau kupon BBM agar pembelian lebih teratur, alokasi bagi konsumen lebih jelas, dan antrean tidak mengganggu lalu lintas.

Sekitar pukul 00.30 WITA, rombongan mendatangi SPBU lain di kawasan Pemogan. Pengawas SPBU Wayan Adi Guna menjelaskan bahwa pelayanan telah berlangsung 24 jam dengan pembagian tiga sif petugas. Pasokan juga meningkat. Jika sebelumnya Pertalite dan Pertamax masing-masing dikirim sebanyak 8 kiloliter dalam kondisi normal, saat itu total pasokan kedua jenis BBM tersebut mencapai sekitar 30 kiloliter.

Peninjauan berlanjut ke SPBU kawasan Hayam Wuruk. Di lokasi ini, Koster menerima keluhan warga mengenai dugaan penjualan BBM eceran dengan harga tidak wajar oleh pihak yang memanfaatkan situasi antrean.

"Tindak saja dengan tegas oknum-oknum seperti itu, Pak Gubernur. Mohon bantuannya kepada aparat yang terkait," ujar salah seorang warga.

Warga lainnya juga menyoroti kurangnya kepastian informasi mengenai jam operasional SPBU. Sejumlah orang mengaku sudah mengantre cukup lama, tetapi tidak memperoleh BBM karena pelayanan berhenti tanpa pemberitahuan sebelumnya. Masukan tersebut menjadi perhatian untuk memperbaiki komunikasi dan kepastian pelayanan.

Sekitar pukul 01.30 WITA, Koster tiba di SPBU Renon dan mendengarkan keluhan warga mengenai sulitnya mendapatkan solar. Ia berdialog dengan masyarakat yang masih menunggu giliran sekaligus mengimbau agar pembelian BBM dilakukan sesuai kebutuhan.

"Kalau panik membeli, seberapa pun disuplai akan terus terasa kekurangan. Normalnya beli dua atau tiga hari sekali, sekarang tiap kurang sedikit langsung beli. Kan menambah antrean jadinya, yang benar-benar membutuhkan ikut kena imbas. Saya jamin ketersediaan stok aman, sesuai informasi dari pihak Pertamina," tegasnya.

Koster menekankan bahwa percepatan distribusi harus disertai kepastian pelayanan agar BBM dapat dijangkau masyarakat secara merata. Ia juga mengajak warga tidak melakukan pembelian berlebihan karena dapat memperpanjang antrean dan berdampak pada konsumen yang benar-benar membutuhkan.

Sekitar pukul 02.00 WITA, rombongan kembali ke Depo Pesanggaran untuk melanjutkan evaluasi bersama Pertamina. Temuan dari lapangan, termasuk kebutuhan tambahan armada, kendala pelayanan, pengaturan jam operasional, dan keluhan masyarakat, menjadi bahan pembahasan untuk menentukan tindak lanjut.

Melalui pemantauan hingga dini hari tersebut, Pemprov Bali mendorong Pertamina mempercepat pemulihan distribusi, menambah armada, serta mengoptimalkan pelayanan 24 jam. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan dan memulihkan pelayanan BBM bagi masyarakat di Bali. (*/ap)