JAKARTA, Lensabali.id – Kejaksaan Agung mengungkap dugaan praktik penyimpangan dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026 yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) nonaktif Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa program MBG sejatinya dikelola oleh yayasan pada masing-masing sekolah. Namun dalam pelaksanaannya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

"Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, namun pada faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan merupakan yayasan dan dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (03/06/2026).

Menurut penyidik, para tersangka diduga melakukan pengaturan dalam proses verifikasi pembentukan SPPG. Akibatnya, yayasan yang seharusnya dipilih secara independen justru didominasi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan para tersangka.

"Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka," jelasnya.

Kejaksaan Agung juga menemukan bahwa yayasan-yayasan tersebut memperoleh insentif dalam jumlah sangat besar dari program yang dijalankan.

"Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya yang dimiliki saudara DH, SS dan Saudara LP," ujar Syarief.

Saat ini, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung telah resmi ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

"Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," tegas Syarief. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Literasi dan Pendidikan Tahun 2026. Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal, Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Rabu (3/6).

Pekan Literasi dan Pendidikan dijadwalkan berlangsung pada 6–8 Juni 2026 dengan mengusung tema “Pendidikan Bermutu untuk Semua Menuju Klungkung Mahottama.” Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pendidikan sekaligus menumbuhkan budaya literasi di kalangan generasi muda.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis dan substansi kegiatan dibahas secara mendalam, mulai dari kesiapan lokasi, rangkaian acara, keterlibatan sekolah, hingga kolaborasi lintas perangkat daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan.

Bupati I Made Satria menegaskan bahwa literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menyaring informasi secara bijak di tengah derasnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital.

Menurutnya, budaya literasi menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Klungkung.

“Pekan Literasi dan Pendidikan ini jangan hanya menjadi agenda seremonial tahunan. Saya minta seluruh pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, hingga sekolah-sekolah, berkolaborasi menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan minat baca dan kreativitas anak-anak,” ujar Bupati Satria.

Ia juga mengajak para pelajar dan generasi muda untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang belajar, berkarya, dan menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Selain aspek pendidikan, Bupati turut mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

“Pekan literasi ini sangat penting untuk mengajarkan anak-anak sejak dini mencintai membaca, menulis, dan berbagai aktivitas positif lainnya. Saya berharap kegiatan ini berjalan lancar serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda Klungkung,” tambahnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menilai Pekan Literasi dan Pendidikan merupakan momentum strategis untuk membangun semangat belajar sekaligus mendorong lahirnya generasi yang kreatif dan berdaya saing. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi menyukseskan kegiatan tersebut.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat, Pekan Literasi dan Pendidikan 2026 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan pendidikan, tetapi juga mampu memperkuat budaya literasi sebagai fondasi menuju terwujudnya Klungkung Mahottama yang maju, harmonis, tenteram, dan makmur. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) memperketat langkah pencegahan terhadap penyebaran African Swine Fever (ASF) atau demam babi afrika. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah melarang peternak menggunakan sisa makanan dari hotel, restoran, maupun warung sebagai pakan ternak.

Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya laporan kematian mendadak pada ternak babi di sejumlah wilayah yang memicu peningkatan kewaspadaan pemerintah daerah terhadap ancaman penyakit tersebut.

Kepala Disperpa Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukadana, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim kesehatan hewan untuk melakukan pemantauan langsung ke sentra-sentra peternakan babi di Badung.

"Kami menerjunkan tim Keswan untuk ngecek ke kantong-kantong peternakan babi di Badung. Kami harus memastikan kondisi kesehatan ternak warga tetap terjaga," kata Raka Sukadana, Selasa (02/06/2026).

Menurutnya, upaya pengawasan itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang mengimbau daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus ASF di kawasan Asia Pasifik.

Selain memperkuat pengawasan, Disperpa juga meminta peternak memperketat pengendalian akses keluar masuk kandang guna mengurangi risiko masuknya virus dari luar lingkungan peternakan.

"Kami juga memperketat sistem pembatasan dan pengawasan akses keluar masuk kandang guna meminimalkan pembawa virus dari luar. Kami sudah sampaikan titik poin dari pemahaman bahaya ASF, gejala klinis, hingga jalur penularannya," ujarnya.

Pemerintah daerah juga mewajibkan peternak melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin pada kandang dan seluruh sarana pendukung peternakan.

"Kami mewajibkan penyemprotan cairan disinfektan pada area kandang dan sarana prasarana peternakan secara berkala. Kami juga melarang keras praktik swill feeding atau pemberian pakan dari sisa makanan hotel, restoran, maupun warung karena disinyalir menjadi jalur utama penyebaran virus," tegasnya.

Disperpa Badung mengimbau peternak segera melaporkan apabila menemukan gejala yang mengarah pada ASF. Seluruh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di setiap kecamatan kini disiagakan untuk menerima laporan dan melakukan penanganan cepat. (ap)