BADUNG, Lensabali.id – Sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Bali mulai menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang rencananya diterapkan pada pekan depan. Namun hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Badung masih belum mengambil keputusan terkait penerapan kebijakan tersebut.

Pemkab Badung memilih menunggu arahan resmi dari Pemerintah Provinsi Bali agar kebijakan yang diambil tetap selaras dan tidak menimbulkan perbedaan langkah antar daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Wayan Putra Yadnya, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah menerima surat edaran mengenai pengaturan sistem kerja ASN.

Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut belum dapat langsung dilaksanakan di lingkungan Pemkab Badung.

“Kami menunggu kebijakan provinsi dulu. Secara formal belum dibahas. Tapi saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, dan beliau masih menunggu arahan provinsi,” ujarnya, Jumat (3/4).

Putra Yadnya juga mengaku belum dapat memastikan kapan kebijakan tersebut akan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah daerah.

Menurutnya, keputusan terkait penerapan WFH tetap berada di tangan Bupati Badung.

“Sampai saat ini belum ada keputusan. Kami masih menunggu petunjuk,” katanya.

Ia menambahkan bahwa terdapat sejumlah pertimbangan teknis yang membuat kebijakan WFH tidak dapat diterapkan secara serta-merta di lingkungan Pemkab Badung.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah keberadaan pejabat tinggi pratama (JPT) dan pejabat administrator yang tetap harus menjalankan tugas dari kantor.

“Kalau JPT masuk, administrator masuk, yang lain tidak masuk, manajemen satker kerja juga agak susah,” jelas mantan Kabag Organisasi Setda Badung tersebut.

Menurutnya, kondisi organisasi di pemerintah daerah berbeda dengan pemerintah pusat yang memiliki unit kerja lebih besar sehingga pengaturan sistem kerja lebih fleksibel.

Oleh karena itu, penerapan WFH di daerah perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu kinerja organisasi maupun pelayanan publik.

Selain itu, beberapa perangkat daerah di Kabupaten Badung juga termasuk dalam kategori pelayanan strategis yang tetap harus menjalankan tugas dari kantor.

Perangkat daerah tersebut antara lain yang menangani perizinan, keamanan, ketertiban, keuangan, serta layanan administrasi kependudukan (Dukcapil).

“Ada beberapa perangkat daerah yang memang harus work from office, seperti perizinan, keamanan, ketertiban, keuangan, dan Dukcapil,” ujar Putra Yadnya. (ap)

BADUNG, Lensabali.id - Suasana gotong royong terasa kuat di Banjar Batulantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, saat masyarakat setempat menyambut pelaksanaan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu, Minggu (5/4).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Bali sekaligus Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Palemahan Kedas (PADAS) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster. Dalam kesempatan itu ia turut didampingi Kepala Dinas PMD Provinsi Bali I Made Dwi Dewata serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani.

Kehadiran rombongan disambut oleh Perbekel Desa Sulangai I Nyoman Sunarta, Ketua BPD Sulangai I Nyoman Subagia, Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Rasniathi Adi Arnawa, serta Camat Petang AA Ngurah Darmaputra.

Kegiatan diawali dengan pemukulan kulkul pada pukul 05.45 WITA sebanyak tiga kali sebagai tanda dimulainya gerakan bersih lingkungan. Selanjutnya pada pukul 06.00 WITA, kulkul kembali dipukul dua kali sebagai penanda warga mulai membersihkan lingkungan rumah masing-masing.

Sejak saat itu, warga tampak bergerak serentak membersihkan rumah dan lingkungan sekitar, mulai dari lantai rumah, halaman, hingga area telajakan di depan pekarangan.

Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, Ny. Putri Koster memberikan motivasi dengan menggagas lomba penataan telajakan yang rencananya akan digelar pada Mei 2026 dengan total hadiah mencapai Rp10 juta bagi lima terbaik.

Dalam arahannya, ia kembali menegaskan pentingnya penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan.

Menurutnya, sampah yang telah dipilah sebaiknya ditempatkan di bagian belakang rumah, bukan di depan. Sampah organik juga dianjurkan untuk diselesaikan di rumah masing-masing, khususnya bagi warga yang masih memiliki teba.

“Sesibuk apa pun, jika ada niat, kebersihan lingkungan pasti dapat terwujud,” tegas Putri Koster.

Pada kesempatan tersebut, ia juga turun langsung bersama warga untuk menata telajakan dengan menanam berbagai jenis bunga agar lingkungan terlihat lebih asri dan nyaman.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya perawatan rutin, seperti membersihkan ranting kering serta tanaman yang mulai layu.

Bendesa Adat Batulantang I Made Sarpa menyampaikan bahwa masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga mengungkapkan rencana penanaman bunga jepun dan bunga arjuna sebagai bagian dari upaya mempercantik lingkungan desa.

Perbekel Desa Sulangai I Nyoman Sunarta turut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, semangat masyarakat menjadi modal penting dalam mengembangkan konsep desa wisata di wilayah tersebut.

Ia menambahkan bahwa kegiatan gotong royong telah rutin dilakukan hampir setiap minggu dan diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi contoh bagi desa lain.

Sebagai penutup kegiatan, Ny. Putri Koster menyerahkan bantuan beras sebanyak 200 kilogram yang dikemas dalam 40 sak masing-masing seberat lima kilogram kepada masyarakat Desa Sulangai melalui pemerintah desa. (hms/ap)

JAKARTA, Lensabali.id - Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, menerima penghargaan sebagai Tokoh Hindu Inspiratif dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam memperkuat peran umat Hindu sekaligus mendukung pembangunan bangsa.

Penghargaan yang dikenal sebagai KMHDI Award itu diserahkan langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam pembukaan Mahasabha KMHDI ke-XIV yang berlangsung di Auditorium Universitas Lampung (Unila), Bandar Lampung, Rabu (1/4).

KMHDI menilai Ari Dwipayana memiliki rekam jejak pengabdian yang konsisten dalam menjaga, mengembangkan, serta menginspirasi kemajuan umat Hindu di Indonesia.

Menanggapi penghargaan tersebut, Ari Dwipayana menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada dirinya secara pribadi.

Menurutnya, penghargaan itu merupakan bentuk penghormatan bagi seluruh pihak yang terus berupaya memperkuat peran umat Hindu dalam pembangunan nasional.

“Penghargaan ini, menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk terus berkontribusi dalam berkarya untuk kemajuan Hindu dan Indonesia,” ujar Ari Dwipayana dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/4) malam.

Ketua Umum PP KMHDI Wayan Darmawan menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi munculnya lebih banyak tokoh yang berperan aktif dalam berbagai bidang.

“Khususnya, dalam kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

Ari Dwipayana sendiri dikenal memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo pada periode 2014–2019, serta Koordinator Staf Khusus Presiden pada 2019–2024.

Selain itu, melalui Yayasan Puri Kauhan Ubud, ia aktif menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Bali sebagai bagian dari kontribusi terhadap kemajuan peradaban Nusantara di tengah arus globalisasi.

Mahasabha KMHDI XIV yang berlangsung pada 28 Maret hingga 5 April 2026 menjadi forum tertinggi organisasi mahasiswa Hindu tersebut. Kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan peran generasi muda Hindu dalam menjawab berbagai tantangan zaman. (ap)