GIANYAR, Lensabali.id - Kabupaten Gianyar mencatatkan prestasi dengan masuk dalam 10 besar kabupaten termaju di Indonesia versi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencapai 3,95. Meski demikian, pemerintah daerah masih memprioritaskan pembenahan sektor infrastruktur, khususnya jalan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Gianyar, I Ketut Sedana, menyebut perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat.

"Ya, kami genjot di infrastruktur jalan. Karena dampaknya ke akses mobilitas masyarakat di Gianyar," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Sedana menjelaskan, seluruh capaian pembangunan daerah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik, kemudian diolah oleh BRIN dalam 12 pilar pembangunan.

Dari keseluruhan pilar tersebut, sektor infrastruktur menjadi perhatian utama karena nilainya masih relatif rendah, yakni 3,71 dalam skala 0 hingga 5.

"Pilar infrastruktur kami kecil, nilainya 3 koma. Yang lain, sudah empat koma semua," kata Sedana.

Ia mengakui, dalam setahun terakhir banyak keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan, termasuk di wilayah Ubud dan Payangan. Saat ini, sejumlah ruas telah diperbaiki, sementara penanganan jalan rusak lainnya terus dilakukan secara berkala.

"Pak Bupati Gianyar I Made Mahayastra bilang, 2027 jangan ada lagi jalan berlubang," ungkapnya.

Selain jalan, perhatian juga diarahkan pada pemerataan akses air bersih. Sejumlah wilayah masih mengandalkan sumber air desa karena belum terjangkau layanan PDAM.

Sedana menambahkan, upaya peningkatan layanan publik terus berjalan, termasuk penerapan teknologi GPS pada transportasi sekolah. Dengan peningkatan anggaran, diharapkan nilai IDSD Gianyar dapat meningkat pada penilaian berikutnya.

"Jadi, harapannnya, yang dilaporkan 2026 diterbitkan 2027, nilai IDSD bisa empat koma," katanya. (ap)

KARANGASEM, Lensabali.id - Sebuah video yang menampilkan dugaan penyelewengan dana punia oleh seorang pengayah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Rekaman tersebut dinarasikan terjadi di kawasan Pura Agung Besakih, Karangasem, Bali.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria yang bertugas di dekat kotak dana punia. Alih-alih langsung memasukkan uang sumbangan dari pemedek, pria tersebut tampak menyimpannya terlebih dahulu di tangan.

Belum ada kepastian apakah uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau akhirnya dimasukkan kembali ke dalam kotak. Namun, potongan video singkat itu telah memicu beragam reaksi dari warganet.

Bendesa Adat Besakih, Jro Mangku Widiartha, menyatakan pihaknya belum dapat memastikan kebenaran lokasi maupun waktu kejadian dalam video tersebut.

"Saya sudah sempat melihat video tersebut, tapi saya belum berani memastikan apakah itu di Pura Besakih atau di tempat lain. Supaya saya tidak salah," ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, kawasan Pura Agung Besakih memiliki total 37 titik kotak dana punia. Verifikasi belum dilakukan karena pihaknya tengah fokus pada rangkaian upacara Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK).

"Kalau saya bilang di tempat A atau B nanti tidak benar, maka saya dianggap menuduh. Kecuali oknum yang bersangkutan memberikan klarifikasi," pungkasnya. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – Komisi III DPRD Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja ke Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di fasilitas Rice Milling Unit (RMU) kawasan Terminal Mengwi, Senin (13/4/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor pangan sekaligus mengevaluasi kinerja perusahaan daerah tersebut.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, bersama sejumlah anggota dewan. Dalam agenda tersebut, mereka meninjau langsung proses pengolahan beras serta berdialog dengan manajemen terkait peningkatan kualitas produksi dan distribusi.

Selain itu, perhatian juga diarahkan pada strategi menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Ponda Wirawan menegaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap arah kebijakan direksi baru Perumda MGS.

"Karena ini direksi baru, sudah sepatutnya kami memahami rencana kerja dan rencana bisnisnya ke depan. Kami melihat ada semangat pembenahan, terutama efisiensi operasional agar Perumda MGS bisa semakin maju," ujarnya.

Meski demikian, ia menyoroti belum adanya Peraturan Perusahaan (PP) sebagai dasar pengelolaan SDM.

"Selama ini Perumda belum memiliki Peraturan Perusahaan. Kalau payung hukumnya belum ada, mereka sulit melakukan efisiensi maupun penegakan disiplin pegawai," tegasnya.

Sorotan lain datang dari I Nyoman Satria yang menilai beban belanja pegawai terlalu besar, mencapai sekitar 80 persen dari total operasional.

"Banyak kerja sama justru menurunkan keuntungan dibanding dikelola sendiri oleh Perumda. Ini harus dievaluasi," katanya.

DPRD pun mendorong pembenahan menyeluruh, termasuk perampingan organisasi agar Perumda MGS lebih efisien dan berdaya saing. (*/ap)