KLUNGKUNG, Lensabali.id – Aktivitas pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, sempat terhenti selama beberapa pekan setelah para petugas memilih menghentikan sementara pekerjaan mereka akibat gaji yang belum dibayarkan sejak Maret 2026.

Kondisi tersebut diungkapkan Perbekel Desa Negari, I Gusti Ngurah Bagus Mahendra, saat penyerahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengolahan sampah dari Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada desa-desa pengelola sampah pada 02/06/2026.

Mahendra menjelaskan, delapan petugas TPS3R memutuskan mogok kerja setelah hak mereka untuk bulan Maret, April, dan Mei belum dapat dipenuhi oleh pemerintah desa. Situasi itu dipicu berkurangnya alokasi Dana Desa yang berdampak pada kemampuan operasional TPS3R.

"Benar. Seperti yang tadi kami sampaikan. Sudah ada sekitar tiga-empat minggu petugas kami tidak bekerja. Gajinya dari Maret-April-Mei belum bisa berikan. Bersyukur sekarang ada BKK ini, jadi ini solusi yang kami dibantu pak Bupati," terang Mahendra.

Menurutnya, kebutuhan operasional TPS3R Desa Negari mencapai sekitar Rp12,6 juta setiap bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk membayar dua sopir pengangkut sampah dan enam petugas yang bertugas memilah serta mengolah sampah.

Sebelum aksi mogok terjadi, pemerintah desa mengaku telah menjelaskan kondisi keuangan yang sedang dihadapi. Namun karena belum ada kepastian mengenai pencairan bantuan, para petugas akhirnya memilih menghentikan aktivitas mereka untuk sementara waktu.

"Sudah kita paparkan. Tapi karena tidak ada kejelasan, jadinya ada pemogokan ini. Sekarang dengan sudah ada kejelasan, semoga permasalahan di desa bisa diselesaikan," ujarnya.

Selama operasional TPS3R berhenti, pengelolaan sampah di Desa Negari bergantung pada partisipasi masyarakat untuk memilah dan menampung sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing.

Mahendra berharap para petugas dapat segera kembali bekerja setelah pencairan bantuan keuangan khusus mulai direalisasikan dalam waktu dekat. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali mulai melaksanakan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Hang Tuah, Sanur, Denpasar, pada periode 02/06/2026 hingga 15/06/2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kepadatan kendaraan yang selama ini kerap terjadi di dua titik persimpangan strategis.

Kepala Dishub Bali, I Kade Mudarta, menjelaskan bahwa rekayasa diterapkan di Simpang Jalan Hang Tuah–Jalan Danau Beratan serta Simpang Jalan Hang Tuah–Jalan Sedap Malam. Kedua lokasi tersebut dinilai menjadi titik rawan antrean kendaraan berdasarkan hasil pemantauan dan kajian teknis yang dilakukan di lapangan.

Menurut Mudarta, pada Simpang Hang Tuah–Danau Beratan sering terjadi konflik pergerakan kendaraan akibat manuver belok kanan dari berbagai arah yang saling berpotongan.

"Berdasarkan hasil pemantauan dan kajian teknis di lapangan, pada Simpang Jalan Hang Tuah-Jalan Danau Beratan terjadi konflik pergerakan kendaraan akibat adanya kendaraan yang melakukan pergerakan belok kanan dari arah Jalan Hang Tuah Barat menuju Jalan Danau Beratan serta dari Jalan Danau Beratan menuju arah timur," ungkap Mudarta, Senin (02/06/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan perlambatan arus lalu lintas dan antrean kendaraan yang cukup panjang. Bahkan, pada jam-jam tertentu, kepadatan kendaraan dapat menjalar hingga ke ruas Jalan Bypass Ngurah Rai.

Permasalahan serupa juga ditemukan di Simpang Jalan Hang Tuah–Sedap Malam. Pengaturan lampu lalu lintas yang belum optimal membuat kendaraan yang bergerak lurus dan berbelok kanan masih menggunakan fase yang sama sehingga menghambat kelancaran arus kendaraan.

Selain itu, keterbatasan jumlah lajur di pendekat Jalan Hang Tuah turut memperparah antrean, terutama ketika kendaraan yang hendak berbelok kanan menghalangi kendaraan yang bergerak lurus.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dishub Bali akan melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk pengaturan ulang fase lampu lalu lintas serta penambahan kapasitas lajur menjadi tiga jalur di titik tertentu.

"Uji coba ini bersifat evaluatif dan akan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi lalu lintas di lapangan sebagai dasar penyempurnaan pengaturan lalu lintas ke depan," pungkas Mudarta. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan upacara penyerahan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Tahun 2024, pengambilan sumpah PNS, serta pelantikan jabatan fungsional teknis dan kesehatan di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (2/6/2026).

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi Mejaya-jaya di Pura Jagatnatha sebagai bentuk ungkapan syukur dan permohonan tuntunan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Selanjutnya, para peserta mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria.

Sebanyak 175 pegawai resmi diambil sumpahnya dan dilantik pada kesempatan tersebut. Jumlah itu terdiri dari 171 PNS Formasi Tahun 2024, termasuk 111 pejabat fungsional, serta empat orang lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Terhitung mulai 1 Juni 2026, seluruhnya telah resmi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam sambutannya, Bupati Satria menyampaikan ucapan selamat kepada para PNS yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa momen tersebut merupakan langkah penting dalam perjalanan pengabdian sebagai aparatur sipil negara.

Menurutnya, sumpah yang telah diucapkan bukan sekadar rangkaian seremonial, melainkan janji moral yang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat.

“Sum­pah itu harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai abdi negara dan pelayan publik,” tegas Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong reformasi birokrasi yang lebih lincah, profesional, cepat, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, integritas, serta komitmen untuk menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, seluruh ASN juga diharapkan menjadikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap pelayanan kepada masyarakat, mulai dari orientasi pelayanan hingga semangat kolaborasi.

Bupati Satria turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 yang telah mengawal proses seleksi hingga berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh PNS yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab serta bersama-sama mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah menuju Klungkung Mahottama yang maju, harmonis, tenteram, dan makmur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana, Kepala BKPSDM Kabupaten Klungkung Ida Bagus Wirawan Adiputra, para staf ahli, asisten, kepala OPD, rohaniawan, dan sejumlah undangan terkait lainnya. (*/ap)