DENPASAR, Lensabali.id - Seorang perempuan berinisial KSI (26) mengaku mengalami pelecehan seksual saat melintas di Jalan Antasura, Kelurahan Peguyangan, Denpasar, Kamis (19/2/2026) malam. Pengakuan itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial pribadinya.

KSI menuturkan, malam itu ia baru pulang kontrol dari rumah sakit dan sempat bertemu sejumlah teman. Sekitar pukul 21.40 Wita, ia memutuskan kembali ke rumah seorang diri.

"Singkat cerita, di perjalanan pulang di Jalan Antasura, aku dipepet pemotor NMax. Aku kira cuma ingin menyapa iseng, jadi tidak aku hiraukan," tulis KSI dalam unggahannya.

Namun, situasi berubah ketika pengendara tersebut diduga melakukan tindakan tidak senonoh dengan menyentuh bagian belakang tubuh korban. Pelaku juga disebut mengucapkan kata-kata bernada melecehkan sambil menjulurkan lidah.

Merasa dilecehkan, KSI menghentikan motornya dan menghampiri terduga pelaku. Ia mengaku sempat memegang kerah baju pria tersebut. Seorang pengendara lain juga sempat berhenti untuk membantu.

"Aku dongkrak motor lalu menghampirinya. Aku pegang kerah bajunya. Ada pemotor lain berhenti mau bantuin aku," tulisnya.

Namun, terduga pelaku justru memutar gas dan melaju ke arah timur di Jalan Antasura saat tangan korban masih mencengkeram kerah bajunya. Akibatnya, KSI terseret beberapa meter hingga mengalami luka.

"Ternyata pelaku mulai memutarkan gasnya, posisi tanganku masih memegang kerah bajunya, lantas aku keseret cukup jauh sampai luka," ujarnya.

Pelaku kemudian melarikan diri dan disebut sempat menyerempet trotoar. Korban tidak sempat mencatat nomor polisi kendaraan, namun mengingat pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha NMax dan mengenakan jaket hitam.

Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, menyampaikan korban telah membuat laporan resmi ke Polsek Denpasar Utara. Polisi juga telah mendatangi rumah korban untuk menggali keterangan lebih rinci.

"Penyelidikan sudah berlangsung dan sedang didalami. Mohon waktu dan dukungan agar pelaku segera tertangkap," ujar Adi, Jumat (20/2/2026).

Aparat turut melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Antasura serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku. (*/apn)

DENPASAR, Lensabali.id – Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ni Putri Suastini Koster, menyatakan dukungannya kepada Rasha Azzahra, siswi kelas XI SMAS Santo Yoseph Denpasar, yang akan mewakili Bali dalam ajang Pemilihan Putra Putri Pelajar Indonesia Tahun 2026. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima Rasha di Gedung Jayasabha, Sabtu (21/2/2026).

Didampingi dua guru pembina OSIS, Rasha menyampaikan bahwa ajang tingkat nasional tersebut akan berlangsung pada Juni mendatang di Jakarta. “Ajang ini cukup bergengsi karena bergerak di bidang pendidikan,” ujar siswi yang akrab disapa Acha itu.

Ia menjelaskan, para finalis dari berbagai daerah akan mengikuti rangkaian kegiatan, mulai dari masa karantina hingga malam budaya. Pada sesi tersebut, setiap peserta diwajibkan menampilkan busana khas daerah asalnya.

“Nah, pada malam budaya itu kami diwajibkan menampilkan busana khas dari daerah masing-masing,” ucapnya.

Menyadari komitmen Ibu Putri Koster terhadap pelestarian kain dan tenun khas Bali, Acha memohon arahan terkait busana yang akan dikenakannya. “Karena saya membawa nama Bali, mohon rekomendasi dari Ibu,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Ibu Putri Koster menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi Acha. Selain memberikan dukungan dana, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Bali tersebut merekomendasikan desainer untuk merancang busana yang akan dikenakan pada malam budaya.

Dalam pesannya, Ibu Putri Koster menekankan pentingnya penilaian yang berorientasi pada kapasitas dan bakat peserta. Ia berharap ajang tersebut benar-benar menjadi ruang pengembangan diri bagi pelajar.

“Jadi bukan hanya mengutamakan lenggak-lenggok. Ibu ingin anak-anak berkembang sesuai usia dan tidak dipaksa dewasa,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Acha didampingi Satya Ningsih dan Joshua selaku guru pembina OSIS SMAS Santo Yoseph Denpasar, sementara Ibu Putri Koster didampingi jajaran pengurus TP PKK Provinsi Bali. (ap)

BANGLI, Lensabali.id - Bangunan rumah jabatan dan rumah dinas Bupati Bangli di Jalan Lettu Kanten Nomor 4 resmi terjual melalui mekanisme penjualan langsung. Nilainya mencapai Rp 57,2 juta, melampaui harga limit Rp 51 juta yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja. Penjualan ini hanya mencakup bangunan untuk dibongkar, tidak termasuk tanahnya.

Kabag Umum Setda Bangli I Putu Gede Surya Pujawan menegaskan proses tersebut telah selesai pada 18–19 Februari 2026. "Tanggal 18 Februari 2026 dan 19 Februari 2026 kami bukan penjualannya. Sudah laku Rp 57, 2 juta dari limit senilai Rp 51 juta, oleh seorang warga Jember bernama Holis," ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Ia memastikan, proses penjualan berlangsung transparan dengan pengawasan aparat penegak hukum serta tim dari Pemkab Bangli. Informasi lelang juga telah diumumkan melalui situs resmi pemerintah, media sosial, dan papan pengumuman kantor Pemkab.

Sebelum transaksi dilakukan, seluruh aset bergerak dan perabotan telah dipindahkan ke kantor Pemkab Bangli. "Untuk pura, sanggah, merajan sudah kami proses. Kami stanakan di padmasana di kantor bupati. Jadi tidak ada yang berstana di sana secara kepercayaan kami," kata Pujawan.

Pemilik baru dijadwalkan mulai membongkar bangunan pada 21 Februari 2026 dengan batas waktu pengerjaan maksimal 21 hari. Setelah area diratakan, Pemkab Bangli akan memulai tahapan pembangunan rumah dinas dan rumah jabatan baru di lokasi yang sama.

"Jadi yang dibeli bangunan saja. Tanah tetap milik Pemerintah Kabupaten Bangli. PUPR Bangli yang menangani kalau soal lelang tender dan kontraktor siapa yang akan membangun kembali rumah dinas dan rumah jabatan," tegasnya.

Kompleks baru tersebut akan mengusung arsitektur tradisional Hindu Bali berkonsep Sikut Satak, dengan ciri khas arsitektur Bali Bangli. Fasilitasnya meliputi Bale Ancak Saji, Bale Pertemuan, Bale Paon, Bale Kerta Pengajahan, Bale Munjungsari, Merajan, Bale Gedong, hingga tugu.

Pembangunan berdiri di atas lahan seluas 50 are dengan total anggaran sekitar Rp 29 miliar.

Pujawan mengakui, kompleks dua rumah negara tersebut memang lama tak tersentuh rehabilitasi total. "Sejak saya masih SMP tahun 1993, bangunannya ya begitu-begitu saja. Tidak pernah rehabilitasi total. Tidak pernah dilakukan perawatan yang signifikan," katanya.

Menurutnya, pembongkaran total menjadi langkah realistis untuk menghadirkan fasilitas representatif bagi kepala daerah, sekaligus menata ulang wajah pusat pemerintahan Bangli. (ap)