BADUNG, Lensabali.id – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melaksanakan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Sebanyak 163 pejabat dari berbagai jenjang dilantik dan diambil sumpahnya di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (11/2/2026).

Langkah ini menjadi reshuffle perdana pemerintahan Adi Arnawa sejak resmi menjabat Bupati Badung pada 20 Februari 2025 bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta. Pergeseran mencakup pejabat Eselon II hingga Eselon IV dengan penekanan pada sistem merit.

Sebanyak 11 pejabat Eselon II mengalami pergeseran. I Wayan Wijana yang sebelumnya memimpin Dinas Pertanian dan Pangan kini dipercaya sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Badung. Sementara I Gde Eka Sudarwitha bergeser dari Kepala Dinas Kebudayaan menjadi Kepala Dinas Sosial.

Kepala Dinas Sosial sebelumnya, AA Ngurah Raka Sukaeling, ditugaskan sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Badung. Posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan kini diisi IGNG Jaya Saputra yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perubahan juga terjadi pada jabatan strategis lain. IB Gede Arjana ditunjuk sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), sementara AAN Rai Yuda Darma yang lama memimpin Dinas Perhubungan kini menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Bupati Adi Arnawa menegaskan mutasi dilakukan murni berdasarkan kinerja. “Ini mutasi perdana bagi kami selama memimpin di Badung ini. Kami berupaya pejabat yang dilantik hari ini benar-benar berdasarkan sistem merit,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab besar. “Ada beberapa yang nyengsek. Pangkatnya tidak terlalu kelihatan, tetapi punya kinerja, ya langsung saya naikkan. Saya ingin membuat sistem yang jelas bagi karier ASN di Badung,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah jabatan Eselon II masih kosong dan akan diisi melalui mekanisme manajemen talenta setelah sistem tersebut siap. Kepala BKPSDM Badung I Wayan Putra Yadnya menegaskan, “Pejabat yang dilantik sekarang sudah melewati uji kompetisi dan penilaian kinerja. Jadi, tidak ujug-ujug tetapi berproses.” (apn)

DENPASAR, Lensabali.id - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Bima, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026), serta diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota yang berada dalam lingkup kerja Ditjen PKN VI.

Entry meeting merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Forum ini bertujuan menyampaikan ruang lingkup dan metodologi pemeriksaan, sekaligus membangun komunikasi serta koordinasi yang efektif antara BPK RI dan pemerintah daerah agar proses pemeriksaan berjalan optimal.

Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menekankan pentingnya komitmen seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyampaikan kesiapan para kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI dalam mendukung dan menyukseskan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Entry meeting tersebut dihadiri oleh 15 gubernur yang berada dalam lingkup Ditjen PKN VI, antara lain Gubernur Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Selain itu, turut hadir tujuh wakil gubernur, yakni Wakil Gubernur Bali, Papua Barat, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan entry meeting di Kantor BPK RI Perwakilan Bali juga dirangkaikan dengan dialog antara Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama para kepala daerah di lingkungan Ditjen PKN VI, guna memperkuat pemahaman dan sinergi dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Dampak hujan berintensitas tinggi kembali dirasakan warga Kota Denpasar. Senderan parit di kawasan Gang Wahyu, Jalan Ayani Utara, Desa Peguyangan, Denpasar Utara, jebol pada Kamis (12/2) sore, menyebabkan akses menuju dua rumah tertutup material dan berdampak pada sekitar 14 orang penghuni.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Arimbawa, menjelaskan jebolnya senderan membuat fondasi rumah di sisi saluran air ikut tertarik dan berpotensi membahayakan bangunan di sekitarnya. Kondisi tersebut juga menghambat akses menuju rumah kos yang berada di bagian belakang lokasi kejadian.

“Total ada empat kepala keluarga terdampak, terdiri dari tiga KK penghuni kos dengan sekitar 10 orang, serta satu KK pemilik rumah dengan empat anggota keluarga,” ujar Joni saat ditemui di lokasi.

Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, demi keselamatan, bangunan yang fondasinya terdampak sementara tidak ditempati sehingga penghuninya harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Dalam proses penanganan, BPBD menghadapi kendala teknis. Penggunaan alat berat dinilai berisiko karena getaran dapat memicu runtuhnya bangunan. Karena itu, penanganan direncanakan menggunakan metode manual dengan pemasangan bambu atau penguat sebagai penahan struktur sementara.

BPBD bersama tim gabungan juga akan melibatkan warga dan pemilik rumah untuk melakukan pembersihan parit secara manual guna memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi longsor susulan.

Petugas gabungan dari BPBD, Damkar, kepolisian, kecamatan, serta instansi terkait telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan dan memastikan keselamatan warga. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat curah hujan di Denpasar masih cukup tinggi. (ap)