KLUNGKUNG, Lensabali.id - Rencana pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung, masih menuai pro dan kontra. Medan tebing yang terjal menjadi alasan sebagian wisatawan mendukung fasilitas tersebut, sementara dampaknya terhadap alam dan panorama kawasan menjadi perhatian pihak lain.

Polemik proyek ini kembali mengemuka setelah investor memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar melawan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Meski demikian, proyek belum dapat langsung dilanjutkan karena Pemprov Bali memastikan akan mengajukan banding.

Di tengah proses hukum tersebut, wisatawan yang merasakan langsung kondisi medan Pantai Kelingking memiliki pandangan beragam. Irwin Khajotia, wisatawan asal Selandia Baru, menilai lift kaca dapat memberikan manfaat, terutama bagi pengunjung yang kesulitan menaklukkan jalur tebing.

Menurut Irwin, pembangunan tersebut semestinya tetap melibatkan masyarakat sekitar dan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka.

"Saya pikir ada baiknya lift ini dibangun. Selama masyarakat setempat menerima manfaatnya dari keuntungan yang didapatkan," kata Irwin saat menaiki tangga tebing Pantai Kelingking, Senin (7/9/2026).

Ia menilai persoalan utama bukan saat wisatawan menuruni tebing, melainkan ketika harus kembali mendaki jalur yang curam dan menguras tenaga.

"Turun ke bawah tidak masalah, yang menjadi masalah adalah naik ke atas," imbuhnya.

Menurut Irwin, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan serius bagi wisatawan lanjut usia maupun pengunjung dengan kondisi fisik tertentu. Karena itu, fasilitas pendukung dinilai dapat membantu aspek kesehatan dan keselamatan wisatawan.

Namun, pembangunan lift kaca juga dikhawatirkan mengubah karakter alam dan panorama Pantai Kelingking. Irwin menilai desain bangunan masih dapat disesuaikan agar menyatu dengan lingkungan sekitar.

"Kalau itu kan bisa ditata sedemikian rupa sehingga kelihatannya tetap selaras dengan tebing yang hijau. Kalau merusak alam, apa bedanya dengan hotel-hotel, resort yang banyak dibangun. Kenapa itu diizinkan?," ujarnya.

Pandangan berbeda disampaikan wisatawan mancanegara lain yang memilih tidak disebutkan namanya. Ia justru menilai jalur terjal merupakan bagian dari daya tarik Pantai Kelingking yang ingin dinikmati wisatawan.

"Kenapa dibiarkan itu, kita ke sini untuk menuruni tebing itu dan menikmati alam," ujarnya.

Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, polemik lift kaca Pantai Kelingking masih berlanjut. Selain persoalan keselamatan dan kelestarian alam, aspek legalitas proyek juga masih menunggu proses hukum lanjutan setelah Pemprov Bali menyatakan akan mengajukan banding atas putusan PTUN Denpasar. (ap)

JEMBRANA, Lensabali.id - Gusti Komang Suatra (83), warga Banjar Tibusambi, Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, sempat dilaporkan hilang setelah berpamitan pergi ke kebun. Lansia tersebut akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat, namun linglung di pinggir sungai.

Koordinator Pos SAR Jembrana Dewa Putu Hendri Gunawan mengatakan Suatra dilaporkan hilang pada Minggu (6/9/2026). Tim SAR kemudian memulai pencarian pada Senin pagi setelah menerima laporan dari keluarga.

"Korban berpamitan pada Minggu (6/9) sekitar pukul 13.00 Wita. Pencarian dilakukan mulai pagi tadi. Tim juga sempat menyisir area menggunakan drone thermal pada pukul 09.10 Wita, namun hasil awal masih nihil," ungkap Dewa Hendri saat dikonfirmasi detikBali, Senin (7/9/2026).

Pencarian berlanjut hingga siang hari dengan memperluas penyisiran ke arah timur. Titik pencarian kemudian mengarah ke kawasan sungai yang berada cukup jauh dari lokasi awal korban diperkirakan hilang.

Sekitar pukul 15.40 Wita, keberadaan Suatra akhirnya diketahui setelah seorang pemancing menemukan lansia tersebut di pinggir sungai.

"Korban ditemukan oleh warga yang sedang memancing di sungai pada koordinat 8°22'0.03"S - 114°46'31.12"E, atau sekitar 2 kilometer ke arah utara dari titik perkiraan hilang (LKP). Korban dalam kondisi linglung, lalu dievakuasi ke rumah warga terdekat," jelas Dewa Hendri.

Setelah ditemukan, Suatra dipastikan dalam kondisi selamat. Keluarga bersama perangkat desa kemudian menjemput dan membawa korban kembali ke rumahnya.

"Berdasarkan hasil koordinasi, korban langsung dibawa pulang. Operasi SAR resmi diusulkan untuk dihentikan dan seluruh unsur gabungan dikembalikan ke kesatuan masing-masing," pungkas Dewa Hendri.

Dengan ditemukannya Suatra, operasi pencarian yang melibatkan unsur gabungan tersebut dihentikan. Seluruh personel selanjutnya dikembalikan ke kesatuan masing-masing. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Bali. Aset daerah, menurutnya, tidak boleh dibiarkan menganggur, tidak terurus, atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.

Hal tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (7/9/2026). Ia mengatakan sejumlah aset strategis Pemprov Bali telah mulai ditata dan dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Salah satunya aset di Padanggalak yang sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi sempat terbengkalai selama puluhan tahun. Setelah dilakukan pembenahan, pengelolaannya kini berjalan baik dan telah memberikan pemasukan sekitar Rp63 miliar ke kas daerah.

Optimalisasi juga dilakukan terhadap aset tanah seluas 50 are di kawasan Renon, tepat di sebelah Gedung BPD Bali. Lahan strategis tersebut diarahkan untuk dikerjasamakan dengan Bank BPD Bali, antara lain mendukung rebranding dan pembangunan gedung baru agar BPD Bali tampil lebih modern dan mampu bersaing dengan perbankan lainnya.

Lahan tersebut telah melalui appraisal dengan nilai sekitar Rp150 miliar dan kemudian menjadi bagian dari penyertaan modal Pemprov Bali pada BPD Bali. Dari langkah tersebut, Pemprov Bali memperoleh manfaat berupa dividen lebih dari 30 persen.

Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp145 miliar, aset tersebut diproyeksikan menghasilkan dividen sekitar Rp37–40 miliar setiap tahun. Sebelumnya, lahan tersebut hanya digunakan BTB dan UPT Samsat sehingga belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah.

Aset lain yang menjadi perhatian adalah tanah Pemprov Bali seluas sekitar 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua. Sebelumnya, aset ini hanya menghasilkan sewa sekitar Rp6 miliar per tahun. Evaluasi pada 2017 menaikkan nilai sewa menjadi sekitar Rp7 miliar, namun kemudian diketahui pembayaran tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga persoalan tersebut terungkap pada 2020.

Koster kemudian menugaskan pihak independen untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap data serta pengelolaan aset tersebut. Hasil appraisal menunjukkan nilai pemanfaatan yang jauh lebih tinggi, sekitar Rp51 miliar per tahun. Untuk periode 2017–2021, termasuk denda, Pemprov Bali berhasil memperoleh sekitar Rp41 miliar.

Pemprov Bali selanjutnya mencari mitra baru karena mitra sebelumnya dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Setelah appraisal kembali dilakukan, nilai pemanfaatan aset meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun. Dengan mitra baru, pembayaran dilakukan di muka sekitar Rp850 miliar setelah memperhitungkan discount rate hingga 2050.

Dari hasil optimalisasi tersebut, pada Desember 2025 Pemprov Bali menempatkan Rp300 miliar di BPD Bali. Penempatan ini diproyeksikan memberikan dividen minimal sekitar Rp108 miliar bagi Pemprov Bali.

Koster menegaskan optimalisasi aset merupakan bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Aset pemerintah, kata dia, harus mampu bekerja dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi angka dalam daftar inventaris.

“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Koster.

Ia juga mengutip pandangan Sri Mulyani mengenai perbedaan pengelolaan aset di negara maju dan berkembang. Di negara maju, aset negara didorong produktif dan menghasilkan manfaat, sedangkan di negara berkembang masih banyak aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, Pemprov Bali tidak ingin aset daerah “tidur”.

Koster menilai dukungan DPRD Bali sangat penting dalam proses penataan dan optimalisasi aset. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus mendukung pembangunan Bali.

“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” ujar Koster.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Bali menggali sumber pendapatan secara inovatif, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap aset daerah mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan Bali. (*/ap)