GIANYAR, Lensabali.id - Upaya penataan kawasan Ubud terus dilakukan, salah satunya melalui relokasi jaringan utilitas telekomunikasi dari udara ke bawah tanah. Pengerjaan ini mulai terlihat di sisi barat Puri Agung Ubud, tepatnya di Jalan Suweta, Kecamatan Ubud, Gianyar.

Sejumlah titik di sepanjang jalan tersebut tampak digali sebagai bagian dari proses pemindahan kabel demi meningkatkan estetika kawasan wisata.

"Ya gali lubang untuk relokasi jaringan utilitas. Namanya boring (pengeboran/gali lubang)," ujar salah satu pekerja, Maung, saat ditemui, Senin (20/04/2026).

Pantauan di lapangan menunjukkan setidaknya lima titik lubang telah dikerjakan di pinggir jalan.

Proses pengerjaan dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat bor berat seperti pada umumnya.

Belasan pekerja terlihat bergotong royong menggali lubang di lokasi tersebut.

Sebuah spanduk pemberitahuan proyek juga terpasang di tembok puri sebagai penanda adanya pekerjaan berlangsung.

Meski pengerjaan dilakukan di tepi jalan, arus lalu lintas dari dua arah tetap berjalan lancar.

Aktivitas wisatawan di kawasan tersebut juga tidak terganggu, mereka masih terlihat berlalu-lalang seperti biasa.

"Saya tidak bisa memastikan kapan selesai karena di bawah lubang itu bisa ada apa saja," kata Maung. (ap)

GIANYAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik dengan menerima dialog langsung bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) terkait persoalan sampah, Rabu (22/4/2026). Pertemuan yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali ini dihadiri ratusan mahasiswa serta jajaran pejabat daerah.

Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai catatan kritis mengenai pengelolaan sampah di Bali, mulai dari belum optimalnya sistem pengolahan, lemahnya penegakan hukum, hingga keterbatasan fasilitas pendukung.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster mengapresiasi sikap mahasiswa yang dinilainya mencerminkan kepedulian terhadap Bali.

“Saya mengapresiasi aspirasi yang dibawa, ini mencerminkan rasa empati dan partisipasi dalam merespon permasalahan yang muncul di Daerah Bali,” ujarnya.

Koster kemudian memaparkan bahwa pengelolaan sampah secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, dengan pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun di Bali, pendekatan dilakukan secara kolaboratif lintas tingkat pemerintahan.

Sejak periode pertama kepemimpinannya, Koster telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk pembatasan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

“Regulasi ini dikeluarkan karena saya sangat paham bahwa sampah harus dikelola dari sumbernya mulai dari rumah tangga, Desa/Kelurahan dan komunitas,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui implementasi belum berjalan optimal, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 yang sempat menghambat program pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Memasuki periode kedua, penanganan sampah kembali dipacu sebagai prioritas utama. Saat ini, pengelolaan di tingkat sumber baru mampu menangani sekitar 30 persen, sementara sisanya masih bergantung pada TPA Suwung.

Koster juga mengungkapkan beban besar TPA Suwung yang telah menampung sampah sejak 1984 hingga mencapai ketinggian 45 meter.

“Sama seperti yang adik-adik mahasiswa utarakan, saya paham semua,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung merupakan amanat regulasi nasional yang melarang sistem open dumping.

Menanggapi tuntutan percepatan penanganan sampah, Koster menegaskan kesamaan posisi antara pemerintah dan mahasiswa.

“Dalam konteks itu posisi kita sama. Adik-adik tuntut agar ini cepat selesai, saya juga ingin cepat selesai,” tandasnya.

Saat ini, upaya dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, optimalisasi TPS3R dan TPST, hingga pembangunan fasilitas PSEL yang ditargetkan beroperasi pada 2027.

Di akhir dialog, Koster juga meluruskan isu pemanfaatan lahan TPA Suwung.

“Bukan untuk bangun mall atau fasilitas pariwisata… saya jaminannya sebagai gubernur, sekala dan niskala,” ujarnya.

Ia pun menutup dengan permohonan maaf sekaligus komitmen untuk terus memperbaiki kinerja.

“Saya tak alergi kritik,” pungkasnya.

TABANAN, Lensabali.id - Para petani di Subak Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, mulai mengadopsi teknologi drone untuk mendukung proses pemupukan padi. Inovasi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi beban tenaga yang selama ini cukup besar dalam metode manual.

Bidang Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Jatiluwih, I Gede Made Ardana, menjelaskan bahwa penggunaan drone menjadi solusi atas luasnya area persawahan yang mencapai 227 hektare.

"Karena luas dan untuk meringkas waktu sehingga drone ini digunakan," ujar Ardana saat diwawancarai, Senin (20/04/2026).

Menurutnya, teknologi ini sebenarnya telah mulai diterapkan sejak awal tahun 2025 sebagai bagian dari upaya modernisasi pertanian di kawasan tersebut.

Dalam praktiknya, pupuk yang digunakan berupa pupuk hormon yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, memperkuat batang, serta meningkatkan hasil panen.

Pupuk tersebut terlebih dahulu dicampur dengan air sebanyak 1,5 liter sebelum dimasukkan ke dalam tangki drone untuk kemudian disemprotkan ke lahan pertanian.

Volume pupuk tersebut mampu menjangkau area hingga satu hektare dalam sekali penyemprotan.

"Pemberian pupuk ini rutin dilakukan setiap dua minggu sekali," imbuh Ardana.

Meski demikian, tidak seluruh area Subak Jatiluwih dapat dijangkau oleh drone karena adanya medan yang tidak memiliki terasering serta banyaknya pepohonan.

Selain itu, keterbatasan daya baterai juga menjadi kendala tersendiri dalam pengoperasian drone di area yang luas. (ap)