BADUNG, Lensabali.id - Ketersediaan LPG 3 kilogram (kg) di Kabupaten Badung, Bali, dikeluhkan warga karena pasokan seret sejak sekitar dua bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi dan terpaksa membeli di tingkat pengecer dengan harga hingga Rp 25 ribu per tabung.

Kelangkaan juga dirasakan pedagang warung yang mengaku menerima pasokan lebih sedikit dan tidak lagi setiap hari. Kondisi ini diduga semakin berat akibat penggunaan LPG subsidi oleh sejumlah sektor usaha yang seharusnya menggunakan gas non-subsidi.

"Belakangan kalau gas habis, pasti bingung. Sudah pasti ribet dapatnya karena harus ke pangkalan atau ke SPBU. Sempat coba, tapi ngantre, nggak semua juga dapat, apalagi di warung jarang-jarang ada," ujar Eni Suastini, warga Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kamis (17/9/2026).

Pedagang eceran di Banjar Bernasi, Desa Buduk, Martina (52), mengatakan distribusi LPG 3 kg mulai tidak lancar sejak dua bulan lalu. Jika sebelumnya pasokan diterima setiap hari, kini pengiriman hanya datang dua hari sekali dengan jumlah yang dibatasi.

"Memang langka sudah ada dua bulanan ini. Distribusi dari distributor tidak lancar, biasanya tiap hari dapat, sekarang dua hari sekali baru dapat dan jumlahnya dibatasi," kata Martina.

Terbatasnya pasokan membuat harga di tingkat pengecer ikut meningkat. Menurut Martina, harga sesuai ketentuan seharusnya Rp 18 ribu, tetapi gas terpaksa dijual Rp 25 ribu karena sulit diperoleh. Bahkan, harga pernah mencapai Rp 28 ribu per tabung.

"Harga standar harusnya Rp 18 ribu, tapi di pasaran saya jual rata-rata Rp 25 ribu. Warga terpaksa beli karena butuh, bahkan dulu pernah tembus sampai Rp 28 ribu per tabung saking sulitnya barang," tuturnya.

Pedagang lainnya, Made Rupawan, menduga kelangkaan turut dipengaruhi penggunaan LPG 3 kg oleh usaha seperti laundry dan warung makan. Selain itu, ia menilai pertumbuhan penduduk dan pelaku usaha baru di Badung belum sepenuhnya diimbangi kuota distribusi.

"Banyak usaha kayak laundry dan tempat makan ikut pakai gas kecil, padahal harusnya mereka pakai gas non-subsidi tabung besar. Kan jadinya kuota gas subsidi untuk masyarakat kecil dan pedagang warung makin tergerus," tegasnya.

Siapkan 6.720 Tabung Tambahan

Merespons kondisi tersebut, Pemkab Badung bersama PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Bali menyalurkan tambahan LPG 3 kg sebanyak 6.720 tabung pada 14-25 September 2026. Penyaluran ekstra tersebut dilakukan di sejumlah titik yang mengalami kekurangan pasokan.

"Kami berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk menyalurkan 6.720 tabung gas melon tambahan demi mengamankan stok wilayah yang kekurangan. Penggelontoran ini dilakukan sebanyak 48 kali penyaluran ke 24 titik lokasi yang terindikasi mengalami kelangkaan," kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung, Anak Agung Sagung Rosyawati.

Rosyawati mengatakan pasokan Pertamina ke agen sebenarnya berjalan normal dan tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya, peningkatan konsumsi masyarakat sejak masa liburan menjadi salah satu faktor yang membuat ketersediaan LPG di tingkat lapangan menipis.

"Pasokan dari Pertamina ke agen sebenarnya berjalan normal dan stok dipastikan aman tanpa ada keterlambatan. Kelangkaan terjadi karena konsumsi masyarakat meningkat," ujarnya.

Ia juga menyoroti pembelian di pangkalan menggunakan KTP luar daerah. Kondisi tersebut disebut membuat sebagian warga yang terdaftar di pangkalan setempat tidak memperoleh jatah.

"Banyak warga ber-KTP luar daerah membeli gas di pangkalan setempat sehingga masyarakat yang terdaftar di sana malah tidak dapat jatah. Pihak Pertamina sudah berkeliling memantau stok di semua agen dan berusaha memenuhi kebutuhan lokasi yang kekurangan," tutur Rosyawati.

Untuk Badung, kuota LPG 3 kg secara keseluruhan disebut mencapai 30 juta ton atau setara 10 juta tabung per tahun. Pasokan tersebut disalurkan secara bertahap melalui PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Bali.

"Kuota tahunan LPG tiga kilo untuk Kabupaten Badung mencapai 30 juta ton atau setara 10 juta tabung. Seluruh kuota ini didistribusikan bertahap oleh Pertamina Patra Niaga Sales Area Bali," ungkap Rosyawati.

Masyarakat diimbau membeli LPG 3 kg melalui pangkalan resmi dengan ketentuan satu KTP untuk satu tabung. Di sekitar 700 pangkalan resmi di Badung, harga ditetapkan sesuai HET Rp 18 ribu berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2022.

"Untuk harga resmi HET Rp 18 ribu, masyarakat bisa membeli di 700 pangkalan resmi Badung yang lokasinya dapat dicek melalui situs subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg," beber Rosyawati.

Pemkab Badung juga menyiapkan Operasi Pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan lonjakan harga. Penyaluran tambahan dan penguatan pasokan harian di tingkat pangkalan akan terus dilakukan hingga kondisi distribusi kembali normal. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat aksi iklim dengan menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan pembangunan. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, agenda menghadapi perubahan iklim tidak hanya diarahkan untuk menekan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hal itu disampaikan Koster saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9).

Menurut Koster, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya. Prinsip tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka itu, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan.

Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Koster menyebut Bali kini telah memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal pengembangan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, Bali memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Potensi lainnya berada pada sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi ini menjadi modal penting untuk pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Sementara pada sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, terdiri dari sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Kawasan tersebut berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Menurut Koster, seluruh potensi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai angka ekologis. Jika dikelola secara hati-hati, transparan, dan dengan tata kelola yang baik, aset iklim dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Karena itu, Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yakni Blue Carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, Solar Energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta Agricultural Carbon melalui pertanian organik dan pengembangan soil carbon.

Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan tahap awal sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat ditingkatkan hingga 700–1.200 MWp untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Koster menegaskan pengembangan potensi tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas hingga pemangku kepentingan lainnya.

Namun, seluruh kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemprov Bali. Dengan demikian, kepastian investasi dapat terjaga, kepentingan masyarakat terlindungi, dan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.

Pendekatan tersebut menempatkan aksi iklim tidak sebatas agenda pengurangan emisi. Lebih jauh, kebijakan ini diarahkan untuk membuka sumber ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga biodiversitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koster menegaskan pembangunan Bali ke depan harus tetap bertumpu pada ekonomi hijau, keberlanjutan, serta keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan demikian, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga pijakan menuju Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang dinilai telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki peluang besar menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, hingga kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengutamakan keberlanjutan.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek konkret, terukur, dan memenuhi standar internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Kelangkaan BBM jenis Pertalite dikeluhkan sejumlah warga di Bali. Stok yang kosong di beberapa SPBU membuat antrean kendaraan mengular, bahkan di sejumlah lokasi mencapai badan jalan.

Kondisi tersebut terlihat di SPBU Jalan Pulau Komodo, Denpasar, yang tidak lagi memiliki stok Pertalite. Antrean panjang juga tampak di SPBU Jalan Imam Bonjol, Denpasar, dengan kendaraan mengular hingga ke jalan di sekitar SPBU.

Salah seorang pengendara, Made Sandi, mengaku terpaksa membeli Pertamax setelah Pertalite yang dicari habis. Sebelum mendatangi SPBU tersebut, ia mengaku telah mengecek dua SPBU lain dengan hasil serupa.

"Di sini Pertalite lagi habis, jadinya terpaksa beli Pertamax. Tadi cek di SPBU lain juga habis Perrtalite. Saya tanya pegawai SPBU-nya juga katanya Pertalite masih diantar," ujar Sandi, Kamis (27/8/2026).

Menurut Sandi, biasanya SPBU tersebut menyediakan hingga tiga jalur pengisian Pertalite untuk sepeda motor. Namun, karena stok kosong, sebagian pengendara memilih tidak mengantre dan mencari SPBU lain.

"Iya tadi sudah dua SPBU habis semua. Jadi daripada nunggu, mending isi pertamax dulu," katanya.

Sandi berharap distribusi Pertalite kembali normal sehingga masyarakat tidak harus berpindah-pindah SPBU atau menghabiskan waktu dalam antrean panjang.

"Semoga biar stoknya semakin lancar dan kalau bisa nggak antre lama-lama," harapnya.

Keluhan lain datang dari Bayu yang mencari Pertalite di SPBU kawasan Kampial, Nusa Dua, Badung. Ia mengaku harus mengantre lebih dari 30 menit. Antrean yang awalnya terbagi dua jalur kemudian menyempit menjadi satu karena hanya satu jalur pengisian yang tersedia.

"30 menitan kayaknya atau lebih. Dua jalur mengerucut jadi satu jalur. Sudah terlanjur antre panjang, sampai bocil kelaperan," ujarnya.

Namun, setelah tiba di mesin pengisian, Bayu baru mengetahui Pertalite telah habis dan hanya tersedia Pertamax.

"Jadi ceritanya sudah antre panjang cari Pertalite, sampai di tempat pengisian, eh, yang ada cuma Pertamax," tuturnya.

Bayu menyayangkan tidak adanya pemberitahuan sejak awal mengenai stok Pertalite yang kosong. Menurutnya, informasi tersebut penting agar pengendara bisa menentukan pilihan sebelum ikut mengantre.

"Saya tanya kenapa tidak ada tulisan Pertalite habis, kasihan yang antre lama cari Pertalite kayak saya ini, lalu Bli-nya jawab 'nggak boleh tulis bensin habis," imbuhnya.

Ia kemudian mempertanyakan pihak yang melarang pemasangan informasi tersebut. Menurut Bayu, petugas SPBU menyebut larangan itu berasal dari atasannya.

Bayu berharap SPBU memberikan informasi yang jelas ketika stok Pertalite kosong. Dengan begitu, pengendara dapat memilih untuk tetap mengantre atau langsung beralih ke jenis BBM lain. (ap)

JAKARTA, Lensabali.id - Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian Pertalite dengan mempertimbangkan jenis kendaraan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penyaluran subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jenis kendaraan akan menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk memperkirakan kelompok kesejahteraan pemiliknya.

"Kita kemarin berbasis dari jenis kendaraan. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).

Dalam sistem desil, masyarakat dikelompokkan dari desil 1 hingga 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi angka desil, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan kelompok tersebut.

Meski demikian, Airlangga belum membeberkan secara rinci kendaraan seperti apa yang nantinya masuk dalam skema pembatasan. Pemerintah masih mematangkan mekanisme sebelum aturan tersebut diterapkan.

"Nanti kita matangkan lagi, kita matengin," singkat Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Namun, penerapannya tidak langsung mencakup seluruh kelompok tersebut.

Pada tahap awal, pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat yang berada di desil 10. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai diterapkan dalam beberapa bulan mendatang dan diharapkan berjalan sebelum pergantian tahun.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Pemerintah menilai pembatasan tersebut dapat membantu menekan belanja subsidi BBM sekaligus memastikan manfaat subsidi diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Namun, hingga kini pemerintah belum menetapkan secara final jenis kendaraan maupun mekanisme teknis pembelian Pertalite yang akan dibatasi. Ketentuan lebih lengkap masih menunggu pembahasan lanjutan. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali mempercepat pengembangan lima kawasan rendah emisi sebagai bagian dari strategi memperkuat pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan kawasan Nusa Dua dan Kuta di Kabupaten Badung, Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Kepulauan Nusa Penida di Kabupaten Klungkung sebagai wilayah prioritas penerapan konsep tersebut.

Pengembangan kawasan rendah emisi dilakukan melalui lima pilar utama, yakni Green Energy dengan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada hotel, restoran, vila, perkantoran hingga rumah tinggal; Green Mobility melalui penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; Green Ecosystem dengan memperluas tutupan lahan hijau; Green Tourism melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di destinasi wisata; serta Green Community dengan memperkuat kualitas masyarakat berbasis kearifan lokal.

Gubernur Koster menegaskan, berbagai kebijakan ramah lingkungan sebenarnya telah berjalan, mulai dari pembatasan plastik sekali pakai hingga penggunaan kendaraan listrik. Namun, menurutnya, implementasi program tersebut harus dipercepat agar mampu meningkatkan kualitas pariwisata Bali di masa depan.

"Kita sudah melakukan pembatasan plastik sekali pakai, menerapkan energi bersih melalui kendaraan listrik dan memanfaatkan PLTS, namun tahun ini harus kita akan gencarkan lagi. Kalau ini bisa kita kerjakan, maka pariwisata Bali akan semakin berkualitas. Jangan terus menerima PHR, tapi kita harus mempersiapkan konsep bertatanan untuk kemajuan masa depan Bali," tegas Koster saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Kawasan Emisi, Rabu (5/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Bali, Kepala BRIDA Provinsi Bali beserta jajaran kabupaten/kota, Kelompok Ahli Gubernur Bali, serta perwakilan World Resources Institute.

Dalam arahannya, Koster menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan mendesak. Ia mengingatkan bahwa Bali masih bergantung pada pasokan listrik melalui kabel bawah laut yang sewaktu-waktu berpotensi mengalami gangguan akibat faktor alam maupun penyebab lainnya.

"Mengapa harus kita kendalikan Bali mandiri energi, karena kabel bawah laut itu bisa putus kapan saja akibat faktor alam dan lainnya. Karenanya Saya mengajak semua untuk beralih ke PLTS," ujarnya.

Menurut Koster, PLTS merupakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, efisien, sekaligus mampu menjaga kualitas udara. Ia menilai udara bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi kesehatan masyarakat sehingga kebijakan energi hijau harus menjadi prioritas seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bali.

"Mengapa udara harus bersih? Karena kita hidup menghirup udara, kalau udara ini kotor, maka yang kita hirup itu kotor dan akan menyebabkan kesehatan kita terganggu," jelasnya.

Gubernur juga mengingatkan kebutuhan listrik Bali terus meningkat. Beban listrik diperkirakan mencapai lebih dari 1.200 MW pada tahun ini dan meningkat menjadi lebih dari 1.400 MW pada 2027. Tanpa langkah antisipasi sejak sekarang, menurutnya, risiko pemadaman bergilir dapat terjadi dan berpotensi mengganggu kawasan pariwisata utama.

Selain memperkuat penggunaan energi surya, Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan polusi udara dan kebisingan.

Mengakhiri arahannya, Gubernur Koster meminta BRIDA Provinsi Bali bersama BRIDA kabupaten/kota, kelompok ahli, dan perangkat daerah terkait segera menyusun konsep teknis kawasan rendah emisi, termasuk pemetaan wilayah serta aturan yang mengatur pembangunan di dalamnya.

"Brida harus merumuskan bersama Kelompok Ahli dan Dinas terkait untuk Zona Low Emission ini, petakan wilayahnya yang boleh ditreatment itu apa dan yang tidak boleh itu apa. Kemudian harus didorong bangunan hotel, restaurant, villa, perkantoran dan rumah menggunakan PLTS Atap di kawasan tersebut dengan mengikut sertakan Dinas Perizinan," tegasnya. (hms/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka The SPE/IADC Asia Pacific Drilling Technology Conference and Exhibition (APDT) 2026 di Hotel The Westin, Nusa Dua, Badung, Rabu (5/8/2026). Konferensi teknologi pengeboran terbesar di kawasan Asia Pasifik tersebut dihadiri sekitar 800 delegasi dari 39 negara dan menjadi ajang bertukar gagasan mengenai masa depan industri energi yang lebih berkelanjutan.

Mengawali sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta internasional yang memilih Bali sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi.

"Selamat datang di Bali, pulau yang indah, masyarakatnya ramah, serta memiliki budaya yang unik dan tidak dimiliki daerah lain di dunia. Bali dikenal dan dicintai masyarakat internasional karena kami mampu menjaga budaya, tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal sebagai fondasi utama pembangunan," ujar Koster.

Ia menegaskan bahwa kekuatan Bali tidak hanya bertumpu pada pesona alamnya, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menjaga warisan budaya yang menjadi identitas utama pulau ini. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang mengantarkan Bali sebagai destinasi wisata dunia tanpa kehilangan jati dirinya.

Koster juga mengungkapkan pengalamannya mengikuti forum perubahan iklim di London beberapa waktu lalu. Dari forum tersebut, ia semakin meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan agar mampu memberikan manfaat jangka panjang.

Menurutnya, penyelenggaraan APDT 2026 tidak hanya penting bagi kemajuan teknologi di sektor energi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian Bali melalui meningkatnya aktivitas pariwisata, tingkat hunian hotel, dan perputaran usaha masyarakat.

"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian bukan hanya penting bagi industri energi dan teknologi pengeboran. Kehadiran Anda juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Bali melalui meningkatnya tingkat hunian hotel, kegiatan usaha, dan sektor pariwisata. Terima kasih karena telah berkontribusi terhadap pariwisata Bali," katanya.

Dalam paparannya, Koster menjelaskan bahwa Bali masih menjadi destinasi utama wisatawan mancanegara di Indonesia. Sepanjang 2025, lebih dari tujuh juta wisatawan asing datang melalui jalur udara. Dari sekitar 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, hampir separuhnya memilih Bali sebagai tujuan perjalanan.

"Berdasarkan perhitungan kami, belanja wisatawan mancanegara menghasilkan devisa sekitar Rp176 triliun. Artinya, kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia mencapai sekitar 55 persen. Ini merupakan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional," jelasnya.

Karena sektor pariwisata menopang sekitar 66 persen perekonomian Bali, Pemerintah Provinsi Bali terus mengembangkan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

"Karena Bali sangat bergantung pada pariwisata, maka Bali harus dijaga. Alamnya harus lestari, manusianya harus berkualitas, dan budayanya harus tetap hidup. Itulah sebabnya kami menetapkan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagai arah pembangunan jangka panjang agar Bali tetap eksis, berkualitas, dan memiliki daya saing tinggi untuk selamanya," tegasnya.

Koster menjelaskan arah pembangunan tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Semesta Berencana yang berlandaskan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Implementasinya diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan plastik sekali pakai, pengembangan pertanian organik, hingga percepatan penggunaan energi bersih dan kendaraan listrik.

"Kami ingin Bali menjadi provinsi yang ramah lingkungan dan menjadi contoh pembangunan berkelanjutan. Karena itu kami terus memperkuat kebijakan energi bersih, pengurangan emisi karbon, serta penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa ketahanan energi tetap menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi seiring meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, inovasi di sektor energi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

"Saya berharap konferensi ini dapat melahirkan berbagai inovasi dan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan energi dunia secara berkelanjutan. Indonesia harus mampu memastikan kebutuhan energi masyarakatnya terpenuhi, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," katanya.

Menutup sambutannya, Koster berharap APDT 2026 semakin memperkuat kolaborasi internasional dalam menghadirkan teknologi energi yang aman, efisien, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dunia. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 1 Agustus 2026. Sejumlah produk mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax, Pertamax Turbo, dan Pertamax Green 95.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta arahan pemerintah. Kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional sekaligus memperhatikan daya beli masyarakat.

Secara nasional, harga Pertamax (RON 92) turun dari Rp 16.250 menjadi Rp 15.950 per liter. Sementara Pertamax Turbo (RON 98) mengalami penurunan dari Rp 19.300 menjadi Rp 18.300 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 turun dari Rp 17.000 menjadi Rp 16.600 per liter.

Untuk wilayah Bali, harga Pertamax kini menjadi Rp 15.900 per liter atau turun Rp 350 dibandingkan sebelumnya. Pertamax Turbo juga turun menjadi Rp 18.300 per liter. Adapun harga Dexlite tetap bertahan di Rp 19.700 per liter dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan, yakni Rp 21.150 per liter.

Sementara itu, harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp 10.000 per liter dan Bio Solar bersubsidi bertahan di angka Rp 6.800 per liter.

Penyesuaian harga juga berlaku di berbagai daerah di Indonesia dengan nominal yang berbeda-beda menyesuaikan kebijakan pajak daerah dan distribusi. Sejumlah wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua turut mengalami penurunan harga Pertamax dan Pertamax Turbo.

Pertamina menegaskan bahwa evaluasi harga BBM nonsubsidi dilakukan secara berkala mengikuti dinamika pasar energi global dan kondisi ekonomi nasional. Dengan penurunan harga ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh BBM berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif.

Daftar harga terbaru tersebut mulai berlaku serentak pada Sabtu, 1 Agustus 2026, di seluruh jaringan SPBU Pertamina sesuai ketentuan masing-masing wilayah. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tekadnya menjadikan Bali sebagai daerah yang mandiri energi berbasis sumber energi bersih dan berkelanjutan. Dalam roadmap pembangunan jangka panjang daerah, Bali ditargetkan mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2045, atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional.

Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Selasa (14/7).

Menurut Koster, keberlanjutan sektor pariwisata Bali sangat bergantung pada kualitas lingkungan yang terjaga. Karena itu, transformasi menuju sistem energi yang bersih menjadi kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda.

Ia menjelaskan bahwa percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya energi surya, menjadi salah satu langkah utama yang tengah didorong Pemerintah Provinsi Bali. Upaya tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kendaraan listrik, pembangunan pembangkit energi bersih, serta pembukaan peluang investasi hijau.

“Untuk mewujudkan target tersebut, kami mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi surya, memperluas penggunaan kendaraan listrik, mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi bersih, serta membuka ruang investasi dan kolaborasi di sektor energi hijau,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Bali harus mampu memenuhi kebutuhan energinya dari sumber daya yang tersedia di daerah sendiri. Oleh sebab itu, ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil secara bertahap akan dikurangi hingga akhirnya dihentikan.

Menurutnya, energi surya menjadi pilihan paling realistis sekaligus strategis karena Bali memiliki potensi sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun.

“PLTS adalah pilihan terbaik karena sumber energinya berasal dari matahari. Saya mendorong pemanfaatan PLTS sebagai sumber energi masa depan Bali,” tegasnya.

Koster juga memastikan pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan PLTS, termasuk melalui berbagai kebijakan yang mempermudah implementasinya.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Bali akan mengembangkan kawasan rendah emisi yang diawali dari Nusa Penida. Program tersebut selanjutnya diperluas ke sejumlah kawasan strategis seperti Nusa Dua, Kuta, Sanur, hingga Ubud.

Untuk memperkuat arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi pendukung, mulai dari Perda Rencana Umum Energi Daerah, Pergub Bali Energi Bersih, hingga Surat Edaran tentang pemanfaatan PLTS atap.

Koster berharap Indonesia Solar Summit 2026 tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan kolaborasi konkret, investasi hijau, dan kebijakan strategis yang mempercepat pengembangan energi surya nasional menuju target 100 gigawatt. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mempercepat transformasi Nusa Penida menuju kawasan wisata berkelanjutan berbasis energi bersih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Klungkung, PT Riline Velocity Express (RVE), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait pengembangan Green Mobility Ecosystem, kendaraan bermotor listrik, serta penguatan layanan jasa keuangan perbankan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria bersama Direktur PT Riline Velocity Express, Raymond Wibisono Djukardi, dan perwakilan PT Bank Mandiri Area Denpasar, Hero Priantoro, di Lapangan Umum Sampalan, Nusa Penida, Selasa (14/7). Kerja sama ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung visi besar Nusa Penida sebagai Green Island.

Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membangun komitmen dan kepercayaan sehingga kolaborasi tersebut dapat terwujud. Menurutnya, pembangunan Nusa Penida tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, tetapi juga harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa visi Green Island sejalan dengan Peta Jalan Nusa Penida 100 Persen Energi Terbarukan yang menargetkan penggunaan energi bersih secara penuh pada tahun 2030. Target tersebut akan dicapai melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, serta pengurangan penggunaan pembangkit berbahan bakar diesel secara bertahap.

"Visi ini bukan hanya tentang menjaga keindahan alam, tetapi membangun sebuah pulau yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin Nusa Penida menjadi contoh nyata pembangunan hijau yang berkelanjutan," ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong berbagai program yang saling terintegrasi, mulai dari pengembangan energi terbarukan, percepatan penggunaan kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur pendukung, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, digitalisasi layanan publik, hingga peningkatan investasi hijau.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Sementara itu, Direktur PT Riline Velocity Express, Raymond Wibisono Djukardi, menjelaskan bahwa Green Mobility Ecosystem merupakan sistem transportasi terintegrasi berbasis kendaraan listrik yang mencakup armada kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, platform digital, pelatihan pengemudi, serta layanan mobilitas yang mendukung sektor pariwisata.

Menurutnya, program ini dirancang untuk menjadikan Nusa Penida sebagai pulau wisata dengan ekosistem transportasi listrik terintegrasi pertama di Indonesia. Selain mendukung transisi energi bersih, pengembangan ekosistem kendaraan listrik juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, dan memperkuat daya saing sektor pariwisata daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemkab Klungkung. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan pariwisata Nusa Penida yang lebih maju, berkualitas, dan ramah lingkungan melalui penerapan sistem transportasi berbasis kendaraan listrik," ujar Raymond. Melalui sinergi ini, Nusa Penida diharapkan menjadi pelopor Green Mobility Tourism di Indonesia sekaligus inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan pariwisata yang modern, berkelanjutan, dan berbasis energi bersih. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peresmian Bendungan Sidan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara serentak bersama empat bendungan lainnya di Indonesia, Jumat (10/7). Peresmian tersebut disaksikan secara virtual dari lokasi Bendungan Sidan yang berada di wilayah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Bangli.

Selain Bendungan Sidan di Bali, Presiden juga meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh di Aceh, serta Bendungan Jlantah di Jawa Tengah.

Presiden Prabowo yang hadir langsung di Bendungan Meninting memimpin prosesi peresmian melalui penekanan sirene dan penandatanganan prasasti. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa lima bendungan tersebut merupakan investasi strategis negara dengan nilai mencapai Rp9,79 triliun.

Presiden menegaskan kehadiran bendungan-bendungan tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan ketersediaan air baku, mengurangi risiko bencana, hingga mendukung pengembangan energi hijau.

Proyek-proyek tersebut bahkan diproyeksikan berkontribusi terhadap produksi hingga satu juta ton beras serta memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional di masa mendatang.

Di Bali, Gubernur Koster mengikuti rangkaian peresmian bersama sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, di antaranya Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, Kapoksahli Pangdam IX/Udayana Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda, Wakil Ketua DPRD Bali I Gede Komang Kresna Budi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, serta Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun.

Bendungan Sidan sendiri berada di Daerah Aliran Sungai Ayung dengan kawasan genangan yang mencakup Desa Sidan di Kabupaten Badung, Desa Buahan Kaja di Kabupaten Gianyar, serta sejumlah desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Proyek yang dibangun sejak 2018 hingga 2024 tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp1,8 triliun dengan kapasitas tampung mencapai 5,76 juta meter kubik dan luas genangan sekitar 37,15 hektare. Bendungan ini memiliki tinggi 68 meter dengan konstruksi tipe zonal inti aspal.

Keberadaan Bendungan Sidan memberikan manfaat strategis bagi Bali, terutama dalam penyediaan air baku sebesar 1,75 meter kubik per detik yang akan melayani kebutuhan Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Selain itu, bendungan ini juga mendukung layanan irigasi seluas 9.598 hektare dengan jaringan sepanjang 123,19 kilometer, membantu pengendalian banjir di kawasan seluas 108 hektare, serta menghasilkan energi terbarukan sebesar 8,08 MW yang berasal dari PLTA dan PLTS terapung.

Dengan beroperasinya Bendungan Sidan, Bali memperoleh tambahan infrastruktur vital yang tidak hanya menopang sektor pertanian dan kebutuhan air masyarakat, tetapi juga mendukung pengembangan energi bersih yang berkelanjutan. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya mewujudkan Bali mandiri energi melalui pemanfaatan sumber energi bersih dan terbarukan yang dimiliki daerah. Salah satu potensi yang kini mendapat perhatian serius adalah energi arus laut di kawasan Selat Nusa Penida yang dinilai mampu menjadi sumber energi masa depan Pulau Dewata.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penataan Ruang Laut Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (9/7).

Menurut Koster, posisi Bali sebagai destinasi wisata dunia sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi membuat kebutuhan energi terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, ketergantungan terhadap pasokan listrik dari luar Bali perlu dikurangi secara bertahap.

“Bali harus mandiri energi dengan memanfaatkan energi bersih dan terbarukan,” tegasnya.

Saat ini kebutuhan listrik Bali berada pada kisaran 1.300 hingga 1.400 megawatt. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 megawatt masih dipasok melalui jaringan kabel bawah laut yang terhubung dengan PLTU Paiton di Jawa Timur.

Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus menjalankan berbagai kebijakan energi bersih sesuai Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Program yang dijalankan antara lain percepatan pemasangan PLTS Atap pada gedung pemerintah, kawasan komersial, hotel, hingga sektor industri.

Selain itu, pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan bauran energi baru terbarukan sekaligus mengatasi persoalan sampah perkotaan.

Dalam forum tersebut, Koster mengungkapkan ketertarikannya terhadap hasil kajian pemanfaatan energi arus laut yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama sejumlah ahli di bawah koordinasi Prof. Dwi Susanto dari Maryland University.

“Saya sudah menangkap idenya dan ini memang sangat kita perlukan. Ternyata kita memiliki potensi besar, ini harus kita manfaatkan sebagai sumber penghidupan masyarakat Bali,” ujarnya.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa tiga selat di sekitar Nusa Penida memiliki potensi energi arus laut yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL). Potensi listrik yang dapat dihasilkan diperkirakan mencapai 376,8 megawatt.

Menurut Koster, peluang ini bukan hanya penting untuk memperkuat ketahanan energi daerah, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mempercepat transisi menuju energi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap pengembangan energi laut juga datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Pemerintah pusat menilai Bali berpotensi menjadi daerah percontohan dalam pemanfaatan energi arus laut yang nantinya dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mempercepat langkah menuju terwujudnya Nusa Penida sebagai kawasan berbasis energi hijau. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Klungkung, I Made Satria, ke kantor produsen kendaraan listrik global VinFast di Jakarta, Selasa (30/6), guna membahas peluang kerja sama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari program Green Island 2030.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati I Made Satria didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya. Rombongan diterima langsung jajaran pimpinan VinFast, yakni Deputy CEO of Mobility Services Operations Nguyen Ngoc Thuy Linh, GSM Carbiz B2B Manager Stevani Albertin, dan RVE Director Raymond Wibisono.

Pertemuan berlangsung produktif dengan membahas berbagai peluang kolaborasi untuk mempercepat transformasi energi bersih di Nusa Penida. Pemerintah Kabupaten Klungkung dan VinFast sepakat menindaklanjuti pembahasan tersebut melalui penyusunan surat permohonan resmi sebagai dasar dimulainya proses kerja sama antarkedua pihak.

Bupati I Made Satria menegaskan, percepatan program Green Island merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing sektor pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Kami berkomitmen penuh melakukan percepatan program Green Island di Nusa Penida. Fokus utama kami saat ini adalah transisi menuju kawasan pariwisata berkelanjutan melalui penerapan mobilitas hijau berbasis kendaraan listrik, yang akan kami jadikan sebagai proyek percontohan (pilot project)," ujar Bupati I Made Satria.

Sebagai tindak lanjut, peluncuran program kerja sama direncanakan dipusatkan di Nusa Penida. Momentum tersebut nantinya juga akan menjadi awal pembangunan ekosistem kendaraan listrik, termasuk penentuan lokasi pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk melayani kebutuhan pengisian daya kendaraan listrik roda dua maupun roda empat.

Keberadaan SPKLU diharapkan menjadi infrastruktur penting yang mendukung operasional kendaraan listrik di kawasan wisata. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, wisatawan maupun masyarakat akan semakin mudah beralih ke moda transportasi ramah lingkungan yang bebas emisi.

Meski demikian, jadwal peluncuran resmi kerja sama masih menunggu penyelesaian seluruh proses administrasi dan legalitas. Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama VinFast sepakat akan menetapkan waktu pelaksanaan setelah seluruh tahapan tersebut rampung sehingga implementasi program dapat berjalan optimal.

Selain membangun ekosistem kendaraan listrik, Pemkab Klungkung juga terus memperkuat berbagai infrastruktur pendukung di Nusa Penida. Perbaikan akses jalan utama serta peningkatan layanan penyediaan air bersih menjadi bagian penting yang disiapkan untuk menunjang kawasan pariwisata bertaraf internasional.

Melalui sinergi pembangunan infrastruktur dan penerapan mobilitas hijau, Pemerintah Kabupaten Klungkung optimistis target Nusa Penida sebagai Green Island dengan 100 persen energi hijau pada tahun 2030 dapat terwujud. Langkah ini diharapkan menjadikan Nusa Penida sebagai percontohan destinasi wisata berkelanjutan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kenyamanan wisatawan, dan kelestarian lingkungan. (*/ap)

TABANAN, Lensabali.id – Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, mulai mengembangkan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM) berupa solar dan bensin melalui pemanfaatan teknologi pirolisis. Program ini dijalankan sebagai upaya memberikan nilai tambah terhadap limbah plastik sekaligus menjadi model pengelolaan sampah berbasis teknologi.

Perbekel Desa Cepaka, I Ketut Tedja, saat ditemui pada 23/06/2026, menjelaskan bahwa pemerintah desa bekerja sama dengan Yayasan Coco Social Fun untuk mengoperasikan mesin pirolisis yang didukung oleh salah satu investor yang berusaha di wilayah tersebut.

Menurut Tedja, mesin tersebut awalnya merupakan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari pihak Denmark melalui Yayasan Coco Social Fun. Selanjutnya, pengelolaannya diserahkan kepada Yayasan Putra Jaya Cepaka agar proses penerimaan hibah dan operasional dapat berjalan lebih fleksibel.

"Sistem pengelolaan sampah terpusat di BUMDES dan kerja sama dengan pihak ketiga. Nantinya BUMDES yang memilah sampah plastik yang sesuai dengan kriteria untuk diolah menjadi BBM," jelas Tedja.

Ia menegaskan bahwa teknologi tersebut masih bersifat percontohan sehingga belum menjadi solusi utama dalam penanganan sampah plastik. Saat ini kapasitas mesin masih terbatas, yakni mampu mengolah sekitar 10 kilogram sampah plastik menjadi 8 hingga 10 liter solar.

"Ini masih sebatas inovasi dan model percontohan bahwa sampah plastik ternyata bisa diolah menjadi bahan bakar," ujarnya.

Sementara itu, Program Koordinator Coco Social Fun, Early Indira Salsabila, mengungkapkan bahwa sejak uji coba dimulai pada awal 06/2026, sekitar 120 kilogram sampah plastik telah berhasil diolah menjadi solar dan bensin. Dalam satu siklus produksi selama empat hingga lima jam, mesin menghasilkan sekitar 8–9 liter solar dan sekitar 550 mililiter bensin.

"BBM jenis solar yang dihasilkan telah diuji coba pada mesin traktor," terang Salsabila.

Selain plastik, Desa Cepaka juga mulai mengembangkan pengolahan sampah organik. Pada uji coba awal, sebanyak 1,2 ton sampah organik berhasil diolah menjadi sekitar 800 kilogram pupuk dalam waktu 18 hari. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan. Salah satu langkah strategis yang kini mulai dipersiapkan adalah pengembangan sistem transportasi berbasis energi bersih melalui program elektrifikasi kendaraan.

Komitmen tersebut ditandai dengan penyampaian hasil Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Opportunity Business Case (OBC) Program Elektrifikasi Kendaraan Nusa Penida oleh PT Inako Kreta Udhaya (INAKO) kepada Bupati Klungkung I Made Satria di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Selasa (10/6/2026).

Kajian tersebut disusun sebagai dasar dalam merancang pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Nusa Penida, sekaligus menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan transportasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Selain menyerahkan hasil studi, PT Inako juga memberikan bantuan empat unit sepeda motor listrik yang akan langsung dimanfaatkan untuk mendukung mobilitas di wilayah Nusa Penida. Bantuan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkenalkan penggunaan kendaraan listrik di kawasan destinasi wisata unggulan Kabupaten Klungkung.

Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kolaborasi yang dibangun PT Inako dalam mendukung upaya pemerintah daerah mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Menurutnya, hasil studi tersebut memberikan gambaran sekaligus arah yang jelas dalam pengembangan transportasi ramah lingkungan di masa mendatang.

Ia menilai elektrifikasi kendaraan menjadi salah satu solusi penting untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas transportasi seiring pertumbuhan sektor pariwisata di Nusa Penida. Dengan karakteristik wilayah yang menjadi destinasi wisata kelas dunia, pengelolaan mobilitas yang berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

"Karakteristik unik Nusa Penida sebagai destinasi unggulan dunia memang menuntut kita untuk mengantisipasi dampak pertumbuhan kendaraan dan ketergantungan bahan bakar fosil sejak dini. Elektrifikasi mobilitas ini adalah gerbang utama menuju kawasan wisata yang bersih dan berkelanjutan," ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa pembangunan sektor pariwisata harus berjalan seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan. Karena itu, berbagai inovasi yang mampu mengurangi emisi karbon dan penggunaan energi fosil perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam.

Program elektrifikasi kendaraan juga dinilai sejalan dengan visi pengembangan Nusa Penida sebagai kawasan unggulan yang mengedepankan konsep pariwisata hijau (green tourism). Kehadiran kendaraan listrik diharapkan mampu meningkatkan citra destinasi sekaligus memberikan pengalaman wisata yang lebih ramah lingkungan bagi wisatawan.

Melalui hasil studi ini, Pemkab Klungkung berharap dapat menyusun langkah implementasi yang terukur dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diyakini menjadi kunci dalam mewujudkan Nusa Penida sebagai kawasan wisata rendah emisi yang mendukung visi Klungkung Green Island serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*/ap)

JAKARTA, Lensabali.id – Masyarakat dikejutkan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada 10/06/2026. Penyesuaian tersebut menjadi sorotan karena dilakukan di tengah bulan, berbeda dengan pola sebelumnya yang umumnya berlangsung pada awal bulan.

Harga Pertamax kini dipatok Rp 16.250 per liter, meningkat hampir Rp 4.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di angka Rp 12.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Menanggapi perubahan tersebut, Pertamina Patra Niaga menyatakan bahwa penyesuaian dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, Rabu (10/06/2026).

Menurut Roberth, keputusan penyesuaian harga tidak dilakukan secara sepihak. Pertamina terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah selaku regulator serta mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia yang memengaruhi biaya penyediaan energi.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pasokan dan distribusi BBM berkualitas kepada masyarakat.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," jelasnya.

Sementara itu, jenis BBM Pertamina lainnya belum mengalami perubahan harga. Pertamax Turbo tetap dijual Rp 20.750 per liter, Pertalite Rp 10.000 per liter, Dexlite Rp 23.000 per liter, serta Pertamina Dex Rp 24.800 per liter.

Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green ini pun memunculkan berbagai respons dari masyarakat yang mempertanyakan alasan perubahan harga dilakukan di luar jadwal penyesuaian bulanan yang biasa berlaku. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster menggelar pertemuan santai dengan Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya atau De Gadjah pada Minggu (19/04/2026). Pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal itu diisi dengan diskusi sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan sampah hingga rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

Koster menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan agenda resmi, melainkan komunikasi rutin yang telah terjalin sejak lama.

"Hanya ngobrol santai sambil makan. Agenda rutin informal, sudah dari dulu," ujar Koster saat dikonfirmasi, Senin (20/04/2026).

Dalam kesempatan itu, kedua tokoh berbincang sambil makan dan minum kopi, membahas berbagai persoalan yang menjadi perhatian di Bali.

"Intinya kami ngobrol santai sambil diskusinya untuk Bali, kita ngobrol diskusi banyak tentang sampah juga, kita ngobrol diskusi tentang PSEL yang sebentar lagi MoU," kata De Gadjah.

Selain itu, diskusi juga menyentuh program sosial seperti sekolah rakyat yang saat ini mulai berjalan.

Tak hanya bertukar gagasan, Koster juga disebut terbuka terhadap masukan dalam proses pembangunan daerah.

"Artinya saya mengapresiasi ya beliau seorang gubernur beliau sudah sekaliber itu politiknya sudah matang tapi masih minta masukan dari semua," lanjut De Gadjah.

Ia juga menilai Koster mendukung berbagai program nasional, termasuk Koperasi Merah Putih dan inisiatif pemerintah pusat lainnya.

"Dan intinya kami sebagai perwakilan masyarakat ya ingin terbaik untuk Bali, intinya sama-sama untuk Bali lah," tandasnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pengusaha asal Bali, Made Bayu Adisastra. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa kepastian ketersediaan energi berkelanjutan menjadi kebutuhan mendasar bagi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Simposium Asia Pacific Offshore Exploration Symposium (APEX) 2026 di Hotel Padma Kuta, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, forum internasional ini memiliki nilai strategis karena menghadirkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, perusahaan energi global, akademisi, hingga lembaga riset dari 15 negara dengan total ratusan peserta.

Simposium ini menjadi ruang bertukar gagasan terkait perkembangan teknologi eksplorasi lepas pantai berbasis energi baru terbarukan, sekaligus membuka peluang investasi serta memperkuat arah kebijakan energi nasional yang berkelanjutan.

Dalam paparannya, Koster menegaskan bahwa agenda tersebut selaras dengan visi pembangunan Bali melalui konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan keseimbangan dan keberlanjutan, termasuk dalam sektor energi.

Ia menjelaskan bahwa komitmen menuju kemandirian energi telah dituangkan dalam berbagai kebijakan daerah, salah satunya Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih.

“Ini sejalan dengan forum, karena teknologi eksplorasi lepas pantai di Asia Pasifik dan khususnya di Indonesia tentunya mengutamakan efisiensi, termasuk juga dengan menggunakan energi baru terbarukan melalui optimalisasi potensi dari tenaga laut baik gelombang, maupun arus laut,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Koster menyatakan kesiapan Bali untuk terlibat aktif dalam pengembangan eksplorasi lepas pantai yang diyakini mampu membuka peluang investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

“Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah bersama untuk mewujudkan ketahanan energi yang memberikan dampak bagi pembangunan nasional dan khususnya Bali,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Society of Exploration Geophysicists, Joseph M. Reilly, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan forum ini di Bali. Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam eksplorasi lepas pantai berkat luasnya cekungan sedimen yang didukung teknologi pencitraan seismik, model geologi, serta pemanfaatan kecerdasan buatan. (*/ap)