KARANGASEM, Lensabali.id - Bahu jalan penghubung Kecamatan Selat dan Rendang, tepatnya di Banjar Dinas Padangaji Tengah, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Karangasem, mengalami kerusakan sejak sekitar lima bulan terakhir. Hingga kini, bagian jalan yang jebol tersebut belum mendapat penanganan.

Pantauan di lokasi, Rabu (16/9/2026), menunjukkan bahu jalan yang ambles telah diberi plang peringatan bagi pengendara. Warga juga memasang karung berisi pasir di sekitar titik kerusakan untuk menahan aliran air hujan agar tidak semakin menggerus sisi jalan.

Warga setempat, Putu Nanda, mengatakan kerusakan tersebut sudah cukup lama menjadi perhatian masyarakat. Ia yang hampir setiap hari melintas di jalur itu khawatir kerusakan bahu jalan nantinya merembet hingga ke badan jalan.

"Sudah sekitar lima bulan lalu bahu jalan ini jebol, tetapi sampai sekarang belum diperbaiki. Takutnya ruas jalan ikut amblas," kata Nanda, Rabu (16/9/2026).

Menurutnya, perbaikan perlu segera dilakukan sebelum kondisi semakin parah. Penanganan lebih awal dinilai dapat mencegah kerusakan meluas sekaligus menghindari kebutuhan biaya yang lebih besar jika bagian jalan yang terdampak semakin luas.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRKIM Karangasem I Wayan Artawan menjelaskan, ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.

Artawan mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan mengenai kerusakan itu kepada Pemprov Bali sejak beberapa bulan lalu. Namun, sampai sekarang belum ada informasi mengenai waktu pelaksanaan perbaikan.

"Kami sudah sampaikan. Namun, kapan diperbaiki belum ada info. Nanti akan kami koordinasikan lagi dengan pihak provinsi," ujar Artawan.

Dinas PUPRKIM Karangasem selanjutnya akan kembali berkoordinasi dengan Pemprov Bali untuk menindaklanjuti kondisi tersebut. Warga berharap perbaikan segera dilakukan sehingga kerusakan tidak semakin meluas dan keselamatan pengguna jalan tetap terjaga. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Akses jalan utama di Desa Wisata Kamasan, Klungkung, ditutup sementara karena tengah dilakukan perbaikan gorong-gorong. Pekerjaan tersebut dilakukan untuk mengatasi saluran drainase yang selama ini kerap meluap dan menyebabkan banjir.

Sebelumnya, air dari saluran drainase sempat menggenangi badan jalan hingga setinggi mata kaki. Genangan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga membahayakan pengendara karena terdapat lubang jalan yang tertutup air.

Sejumlah pengendara motor bahkan dilaporkan sempat terjatuh akibat kondisi jalan yang tergenang dan tidak terlihat jelas.

Pada Sabtu (5/9/2026), perbaikan gorong-gorong telah dilakukan secara menyeluruh. Pekerjaan meliputi pembongkaran gorong-gorong lama yang membentang di tengah jalan serta pembangunan trotoar baru dengan elevasi lebih tinggi.

Peninggian tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan pendangkalan saluran yang selama ini dikeluhkan warga. Dengan perbaikan tersebut, aliran drainase diharapkan lebih optimal dan tidak kembali meluap ke badan jalan.

Perbaikan gorong-gorong di Desa Wisata Kamasan telah berlangsung selama sekitar sepekan. Warga setempat, Ketut Resina, menyambut baik respons pemerintah terhadap persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.

"Pengerjaan sudah seminggu ini. Syukur sekali, setelah diberitakan, jadi langsung ditangani. Semoga cepat selesai. Tinggal menutup gorong-gorong dengan aspal saja," terang Resina saat ditemui detikBali.

Menurut Resina, kondisi drainase yang sudah rusak cukup parah memang membutuhkan perbaikan secara menyeluruh. Setelah pekerjaan selesai dan jalan kembali diaspal, akses menuju sentra kerajinan serta jalur city tour Desa Wisata Kamasan diharapkan menjadi lebih aman.

Selama proses pengerjaan berlangsung, warga dan pengguna jalan diminta bersabar serta menggunakan jalur alternatif untuk sementara waktu.

"Mohon bersabar saja dahulu selama pengerjaan ini. Jadi ambil jalur alternatif dulu," terang Resina. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mematangkan berbagai langkah untuk memperkuat kualitas infrastruktur daerah, khususnya yang berkaitan dengan akses dan kenyamanan kawasan pariwisata. Salah satu upaya yang tengah disiapkan yakni melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menerima audiensi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Rabu (2/9). Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan proyek infrastruktur melalui skema KPBU.

Pembahasan difokuskan pada indikasi ruang lingkup serta persiapan kegiatan peninjauan lapangan atau site visit terhadap usulan proyek KPBU Preservasi Jalan dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Proyek tersebut menjadi langkah awal penerapan skema KPBU di Kabupaten Klungkung. Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah berupaya membuka alternatif pembiayaan pembangunan sehingga kebutuhan infrastruktur dapat ditangani secara lebih terencana dan berkelanjutan.

Penataan jalan dan penerangan menjadi perhatian utama, terutama pada jalur yang menghubungkan serta mendukung kawasan objek wisata. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pengalaman wisatawan selama berada di Klungkung.

Karena itu, kegiatan site visit nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi lapangan, kebutuhan penanganan, serta ruang lingkup proyek yang akan dikembangkan. Hasil peninjauan tersebut menjadi bagian dari tahapan dalam mematangkan rencana kerja sama.

Bupati Klungkung I Made Satria menyambut baik sinergi dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu langkah untuk mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah kebutuhan infrastruktur daerah yang terus berkembang.

“Kami terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan melalui berbagai skema pendanaan kreatif demi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat Klungkung,” harap Bupati Satria.

Pemkab Klungkung berharap seluruh tahapan persiapan, termasuk kunjungan lapangan, dapat berjalan lancar dan menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Infrastruktur jalan dan PJU yang tertata dengan baik diharapkan nantinya memberi manfaat langsung bagi mobilitas masyarakat maupun aktivitas pariwisata.

Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mencari pola pembangunan yang efektif, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang. Melalui sinergi pemerintah dan badan usaha, penguatan infrastruktur di Klungkung diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan memberi dampak bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. (*/ap)

TABANAN, Lensabali.id - Kepastian pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kembali menjadi perhatian warga terdampak. Dalam konsultasi publik yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Tabanan, Kamis (20/8/2026), masyarakat dari Jembrana, Tabanan, dan Badung meminta pemerintah tidak lagi membiarkan rencana pembangunan tanpa kejelasan.

Konsultasi yang berlangsung di Graha Sanjayaning Singasana itu melibatkan perwakilan warga, perbekel, bendesa adat, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali.

Perbekel Desa Antosari, I Wayan Agus Suriawan, mengatakan masyarakat telah lama menantikan realisasi tol tersebut. Menurutnya, rencana pembangunan sudah bergulir sejak 2022 dan sebelumnya telah memasuki tahap penetapan lokasi.

"Pada dasarnya kami setuju ada pembangunan tol. Jangan sampai terus ada konsultasi, tapi akhirnya digantung," tegas Agus.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan jalur melasti dan jaringan irigasi yang berada di sekitar rencana trase. Menurutnya, kondisi faktual di lapangan perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan desain pembangunan.

Hal senada disampaikan Bendesa Adat Kesiut, I Gusti Putu Muliawan. Ia menegaskan masyarakat mendukung pembangunan tol, tetapi berharap pemerintah memberikan kepastian agar warga tidak terus berada dalam ketidakjelasan.

Muliawan juga meminta proyek tersebut tidak dijadikan komoditas politik. "Jadi mohon bapak-bapak PU sampaikan saja ke Pak Presiden secara langsung. Bali perlu jalan tol," tegasnya.

Ia turut mengingatkan pemerintah agar tidak sembarangan melakukan pematokan lahan karena tanah di Bali memiliki nilai adat dan budaya. Menurutnya, keberadaan jalan nasional Denpasar-Gilimanuk yang dibangun sejak era Belanda juga kerap menghadapi persoalan kemacetan hingga kecelakaan.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Muhamad Yoga, menjelaskan pemerintah telah melakukan review studi pada 2025. Review tersebut dilakukan untuk memperbarui kajian, menyesuaikan harga serta kondisi terbaru, sekaligus menekan biaya pembangunan.

Untuk tahap pertama, ruas Pekutatan-Soka-Mengwi sepanjang sekitar 42-43 kilometer, Yoga memastikan tidak ada perubahan trase dari rencana awal. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan kembali kebutuhan jalur khusus sepeda motor.

"Jadi jalan untuk sepeda motor dipertimbangkan lagi, apakah layak atau tidak," ujarnya.

Secara keseluruhan, Tol Gilimanuk-Mengwi tetap dirancang memiliki panjang sekitar 96 kilometer dan akan dibangun secara bertahap. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan tahapan AMDAL sekaligus menghimpun masukan masyarakat, termasuk terkait aspek lingkungan, adat, jalur melasti, dan irigasi.

"Masukan dari masyarakat Bali, terutama terkait adat, akan kami masukkan dan diaplikasikan dalam pembangunan," jelas Yoga.

Penyusunan AMDAL ditargetkan selesai pada 2026, kemudian dilanjutkan pengurusan persetujuan lingkungan sebagai salah satu syarat menuju dokumen tender. Pemerintah menargetkan proses tender mulai dilakukan pada 2027, meski pelaksanaannya masih bergantung pada seluruh tahapan yang harus diselesaikan.

Jika proses berjalan sesuai rencana, badan usaha diperkirakan mulai melakukan pembebasan lahan pada 2028 hingga 2029. Sementara Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ditargetkan mulai beroperasi pada 2031. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Warga yang tinggal di bantaran Sungai Candigara, Desa Kusamba, Klungkung, kembali dihantui ancaman banjir. Kerusakan tanggul akibat luapan sungai membuat bagian pekarangan rumah warga tergerus hingga sebuah kamar mandi roboh.

Pantauan di lokasi pada Minggu (9/8/2026), kondisi bantaran sungai terlihat memprihatinkan. Selain reruntuhan kamar mandi, dua tiang pelinggih yang nyaris roboh tampak diikat menggunakan tali agar tetap berdiri. Air Sungai Candigara juga terlihat keruh, berbau, dan dipenuhi sampah.

Warga berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul atau membuat talud untuk mencegah kerusakan semakin meluas, terutama saat hujan deras kembali mengguyur wilayah tersebut.

"Kami di sini langganan banjir. Setiap tahun kalau hujan besar pasti naik airnya. Sekarang tanggulnya roboh karena banjir seminggu lalu. Jadi semoga dibantu, minimal dibuatkan talud biar tidak habis pekarangan rumah kami," kata Komang Agus, warga bantaran Sungai Candigara, Kusamba, Minggu (9/8/2026).

Agus menduga kondisi tanggul semakin rusak setelah dilakukan pengerukan sungai. Menurutnya, getaran alat berat yang digunakan saat pengerukan kemungkinan menyebabkan talud mengalami keretakan sebelum akhirnya tergerus luapan air.

Ia mengakui warga memiliki kekeliruan karena membangun sejumlah bangunan di atas talud sungai. Namun, Agus berharap pemerintah setidaknya dapat memperbaiki tanggul yang rusak demi mengantisipasi banjir berikutnya.

"Ini saja taludnya. Karena kami khawatir setiap hujan besar datang," pintanya.

Agus juga mengenang kondisi Sungai Candigara puluhan tahun lalu. Saat masih kecil, ia mengaku kerap mandi di sungai tersebut karena kondisinya masih bersih. Kini, sungai mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah.

"Waktu kecil saya selalu mandi di sungai ini. Sekarang kondisinya seperti ini, keruh dan bau," paparnya.

Plt Perbekel Kusamba, Nengah Suriadi, mengatakan pemerintah desa telah menerima aspirasi warga. Meski mengakui pembangunan rumah di atas talud merupakan kesalahan, ia menilai pembangunan kembali tanggul sungai tetap menjadi kewenangan pemerintah.

"Mengenai ini kami sudah melayangkan surat langsung ke Bapak Bupati. Karena bagaimanapun tanggulnya itu jebol karena banjir. Sehingga kewajiban pemerintah untuk membangunnya," ujar Suriadi.

Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur Klungkung pada Senin (27/7/2026) menyebabkan Sungai Candigara meluap. Arus air kemudian menggerus tanggul hingga merusak bagian pekarangan dan merobohkan kamar mandi serta pelinggih milik warga. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Keterbatasan anggaran membuat warga Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung, bergotong royong memperbaiki akses jalan yang amblas dan sempat mengisolasi sekitar 21 kepala keluarga (KK).

Pantauan di lokasi pada Minggu (9/8/2026) pagi, sejumlah warga bahu-membahu mengerjakan perbaikan jalan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Perbekel Desa Pesinggahan, Nyoman Suastika, bersama Bendesa Adat Pesinggahan, jajaran Polsek Dawan, Babinsa, serta mahasiswa yang tengah menjalani program KKN.

Suastika mengatakan kerusakan jalan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Karena jalan yang rusak berstatus nonstatus, pemerintah desa bersama warga memutuskan melakukan perbaikan secara swadaya.

"Hujan deras beberapa waktu lalu membuat jalan ini rusak. Sekitar 21 Kepala Keluarga (KK) terisolir dan butuh perbaikan segera. Karena jalan ini nonstatus, maka ini merupakan tanggung jawab kami. Setelah rembuk bersama, kami sepakat memperbaikinya dengan bergotong royong," terang Suastika.

Namun, keterbatasan anggaran desa menjadi salah satu kendala untuk melakukan pembangunan fisik secara langsung. Dana Desa Pesinggahan tahun ini disebut berkurang sekitar Rp 558 juta atau hampir 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kami sendiri pemerintah desa tidak bisa melaksanakan pembangunan fisik tahun ini karena adanya pengurangan Dana Desa sekitar Rp 558 juta atau hampir 60 persen, dari sebelumnya Rp 926 juta di 2025. Itulah mengapa kami berinisiatif meminta sumbangan CSR dari pengusaha yang ada di Pesinggahan," imbuhnya.

Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi warga Dusun Sukahati. Setelah mengalami kerusakan, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif berupa jalan setapak yang berada di lahan milik warga.

Perbaikan dilakukan secara manual dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua pekan. Tahapan awal difokuskan pada pembangunan pondasi sebelum dilanjutkan dengan pengerjaan rabat beton.

"Hari ini kami akan bangun pondasinya dulu, kemudian menunggu sekitar satu minggu untuk dirabat," jelas Suastika.

Suastika mengapresiasi keterlibatan warga, aparat, mahasiswa, hingga pihak pengusaha yang membantu proses perbaikan. Ia berharap semangat gotong royong tetap terjaga untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.

Jalan di wilayah Sangluh tersebut sebelumnya amblas setelah hujan deras pada Senin (27/7/2026). Pada waktu yang sama, hujan juga memicu luapan Sungai Candigara di Desa Kusamba hingga menyebabkan belasan rumah warga terendam. (ap)

BULELENG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai merealisasikan penataan kawasan Jalan Diponegoro, Singaraja, pada Agustus 2026. Proyek senilai sekitar Rp 4,5 miliar tersebut ditargetkan selesai dalam empat bulan dan diharapkan menjadi wajah baru kawasan pusat kota dengan konsep sentra kuliner malam yang lebih tertata.

Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra mengatakan proses tender telah rampung dan penyedia jasa telah ditetapkan. Nilai proyek mengalami efisiensi dari pagu anggaran awal sekitar Rp 5 miliar menjadi sekitar Rp 4,5 miliar.

"Anggarannya awal sekitar Rp 5 miliar, setelah proses tender dan penawaran menjadi sekitar Rp 4,5 miliar. Setelah proses lelang, penyedianya sudah ada yang memenangkan. Jadi rencananya bulan ini sudah mulai dikerjakan sekitar empat bulan. Diperkirakan pertengahan Desember sudah selesai semuanya," ujar Sutjidra, Kamis (6/8/2026).

Penataan tidak hanya mencakup pembangunan jalur pedestrian, tetapi juga pembenahan saluran limbah yang selama ini menjadi sumber bau dan memberi kesan kumuh akibat aliran limbah dari Pasar Anyar.

"Saluran limbah yang sekarang terkesan kumuh dan berbau akan kita bersihkan. Limbah dari pasar akan disalurkan dengan baik sehingga tidak lagi menimbulkan bau di lingkungan sekitar," katanya.

Pedestrian akan dibangun hingga kawasan perempatan Jalan Sawo dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti ornamen serta lampu penerangan. Kawasan ini selanjutnya akan difungsikan sebagai pusat kuliner malam yang beroperasi mulai pukul 17.00 hingga 23.00 Wita.

Menurut Sutjidra, seluruh pedagang kuliner yang selama ini berjualan di gang-gang sekitar Jalan Sawo akan dipusatkan di Jalan Diponegoro. Penataan tersebut diharapkan menciptakan kawasan yang lebih rapi, nyaman, sekaligus mempermudah pengawasan.

"Food truck dan pedagang kuliner akan kita tempatkan di sana. Jadi tidak ada lagi yang berjualan di jalan-jalan kecil. Kawasan akan lebih tertata, lebih aman, dan lebih nyaman," jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan sarana pendukung berupa jaringan listrik dan sambungan air bersih bagi para pelaku usaha. Selain itu, komunitas food truck akan diberi kesempatan berjualan dengan sistem kurasi menu agar pilihan kuliner lebih beragam.

"Nanti dikurasi supaya tidak semua jualan yang sama. Ada bakso, sosis, rebusan, dan kuliner lainnya. Jadi masyarakat punya banyak pilihan," ungkap Sutjidra.

Ia juga mengajak para pemilik toko di sepanjang Jalan Diponegoro ikut berpartisipasi mempercantik kawasan dengan membersihkan dan mengecat bagian depan bangunan sehingga penataan kawasan semakin optimal.

"Kami minta pemilik toko juga mulai berbenah. Jangan hanya pemerintah yang menata jalannya, tetapi toko-tokonya juga ikut dipercantik supaya wajah kota menjadi lebih baik," pungkasnya. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Pemerintah Kota Denpasar mulai merealisasikan proyek revitalisasi dan penataan kawasan pusat kota yang mencakup koridor Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, Jalan Hasanuddin, hingga kawasan bantaran Tukad Badung. Program yang menggunakan skema anggaran tahun jamak mulai 2026 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat wajah kawasan heritage sekaligus memulihkan fungsi lingkungan perkotaan.

Penataan kawasan catus pata atau perempatan utama Kota Denpasar akan terintegrasi dengan revitalisasi bantaran Tukad Badung yang saat ini dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida menggunakan dana APBN. Salah satu fokus pekerjaan adalah pembangunan senderan sungai untuk mengembalikan fungsi sempadan yang selama ini terpengaruh keberadaan bangunan di sepanjang aliran sungai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar, AA Ngurah Bagus Airawata, mengatakan pemulihan fungsi sungai menjadi prioritas setelah banjir bandang yang melanda kawasan tersebut pada 10 September 2025.

Menurutnya, penataan dilakukan untuk mengembalikan lebar alur Tukad Badung sesuai kondisi semula sehingga kapasitas sungai dalam menampung debit air dapat kembali optimal. Proses lelang jasa pengawasan proyek telah dilakukan sejak April 2026, sementara pekerjaan fisik ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Dampak penataan kawasan ini dirasakan langsung oleh bangunan yang berdiri di sepanjang sempadan sungai, khususnya di Jalan Sulawesi. Tercatat sebanyak 26 rumah toko (ruko) masuk dalam area yang harus disesuaikan dengan ketentuan garis sempadan sungai.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan seluruh pemilik bangunan terdampak telah menandatangani berita acara kesepakatan untuk memundurkan bangunan sejauh tiga meter dari bibir sungai.

"Dari hasil kesepakatan bersama, pemilik bangunan bersedia menyesuaikan bangunannya sesuai ketentuan sempadan sungai yang berlaku," ujarnya.

Sebanyak sembilan ruko yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang telah lebih dahulu dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pembongkaran dilakukan tanpa kompensasi karena bangunan tersebut berada di area sempadan sungai yang tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan permanen.

Sementara itu, pemerintah masih melakukan kajian terhadap sejumlah bangunan besar yang berada di kawasan tanggul sungai, termasuk Gedung Kohinoor dan Hotel Raya. Kajian diperlukan karena dokumen perizinan kedua bangunan tersebut masih tercatat aktif dan berlaku.

Melalui revitalisasi ini, pemerintah berharap kawasan pusat Kota Denpasar tidak hanya menjadi lebih tertata dan representatif sebagai kawasan heritage, tetapi juga mampu mengurangi risiko bencana akibat penyempitan alur sungai yang selama ini menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan perkotaan. (ap)

BADUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Badung mematangkan rencana melanjutkan tembusan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Barat yang selama ini berakhir di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara. Jalur tersebut dirancang terhubung hingga kawasan Canggu dan Mengwi sebagai upaya mengurai kemacetan yang kian padat di wilayah Badung Selatan.

Namun, realisasi proyek tersebut menghadapi tantangan besar karena jalur yang direncanakan melintasi kawasan permukiman padat dan sejumlah tempat suci di Banjar Batu Culung, Kelurahan Kerobokan Kaja. Kondisi itu membuat pemerintah mempertimbangkan pembangunan jalan bawah tanah atau underpass sepanjang sekitar 400 meter.

"Untuk menghindari akses sosial di sepanjang Gatot Subroto Barat yang pemukimannya sangat padat, tidak menutup kemungkinan kami akan membuat jalan di bawah tanah menuju Canggu sekitar panjangnya 400 meter," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Proyek strategis tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 3,2 triliun. Sebagian besar biaya dialokasikan untuk pembebasan lahan yang nilainya diperkirakan melampaui Rp 2 triliun.

Jalan baru dengan lebar sekitar 30 meter itu dirancang menghubungkan kawasan Gatot Subroto, Canggu, hingga Mengwitani. Pemerintah menargetkan pelaksanaan proyek dimulai pada periode 2027-2028.

Menurut Adi Arnawa, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran mobilitas dan mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di kawasan Canggu yang terus berkembang.

"Kami persiapkan untuk eksekusi tahun 2027 sampai 2028. Kalau titik-titik kemacetan ini tidak segera kami sentuh, pariwisata kita nanti hanya tinggal kenangan saja," tegasnya.

Selain proyek tersebut, Pemkab Badung juga melanjutkan pembangunan shortcut dari Tibubeneng menuju Canggu. Saat ini proses pembebasan lahan tengah berlangsung untuk membuka jalur baru dari jalan eksisting ke arah barat kawasan Padang Linjong, Desa Canggu.

Ruas jalan itu nantinya akan tersambung hingga Mengwitani dan Werdi Bhuwana sehingga membentuk jaringan transportasi yang lebih terintegrasi. Pemerintah berharap langkah ini mampu mendistribusikan arus kendaraan secara lebih merata dan memangkas waktu tempuh perjalanan di kawasan Badung dan Denpasar.

Melalui pengembangan jaringan jalan baru tersebut, Pemkab Badung optimistis kemacetan yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan pariwisata dapat dikurangi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat dalam jangka panjang. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Warga Nusa Penida mengeluhkan debu tebal yang muncul akibat proyek peningkatan Jalan Sampalan-Toyapakeh. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pedagang yang berjualan di sepanjang jalur proyek serta para pengguna jalan yang melintas setiap hari.

Keluhan itu disampaikan melalui media sosial oleh akun Facebook I Made Lumiyarta. Dalam unggahannya, ia meminta pihak pemborong meningkatkan frekuensi penyiraman jalan untuk mengurangi debu yang beterbangan, khususnya saat cuaca panas.

"Tolong pemborong pelebaran jalan Toyapakeh Sampalan, lakukanlah penyiraman jalan pagi sore dan merata. Kami pedagang pinggir jalan hampir putus asa tidak berdaya diserang debu tebal," tulis Lumiyarta.

Menurut warga, debu tidak hanya mengganggu aktivitas usaha, tetapi juga berdampak pada kenyamanan dan kesehatan pengguna jalan. Sejumlah pengendara mengaku harus menghirup debu saat melintasi ruas jalan tersebut, terutama pada siang hingga sore hari ketika kondisi cuaca lebih terik.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRPKP Klungkung, I Komang Maryana, menjelaskan bahwa penyedia jasa sebenarnya telah melakukan penyiraman jalan secara rutin dua kali sehari selama pekerjaan berlangsung.

Namun demikian, Maryana mengakui kondisi cuaca panas di Nusa Penida membuat air hasil penyiraman cepat menguap sehingga debu kembali muncul dalam waktu relatif singkat.

"Mengingat cuaca di Nusa Penida sangat panas mengakibatkan air bekas penyiraman cepat menguap. Untuk mengatasi hal tersebut kami sudah memerintahkan penyedia untuk menambah jadwal penyiraman terutama di daerah padat aktivitas penduduk," ujar Maryana.

Selain menambah frekuensi penyiraman, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana untuk mempercepat progres pekerjaan, termasuk tahapan pengaspalan yang diharapkan dapat segera mengurangi dampak debu bagi masyarakat.

"Terkait pengaspalan, kami juga sudah berkoordinasi kepada penyedia untuk segera melakukan percepatan," katanya.

Proyek peningkatan Jalan Sampalan-Toyapakeh dikerjakan oleh PT Aditya Sinar Pratama dengan pengawasan CV Dinamika Desain. Pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak lebih dari Rp50,6 miliar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Proyek yang dimulai sejak 4 Mei 2026 itu ditargetkan rampung dalam waktu 240 hari kalender, dengan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender setelah pekerjaan selesai. (ap)

TABANAN, Lensabali.id - Patung Catur Muka yang menjadi salah satu ikon Kota Tabanan di kawasan Jalan Gajah Mada mulai direvitalisasi. Proses penataan ditandai dengan pembongkaran patung menggunakan alat berat pada Minggu (12/7/2026), sebagai bagian dari upaya mempercantik wajah kota yang tengah berkembang.

Pantauan di lokasi pada Senin (13/7/2026), area revitalisasi telah dipagari seng, sementara alat berat dan sejumlah pekerja terlihat melakukan pembersihan material sisa pembongkaran. Revitalisasi ini dilakukan seiring penataan kawasan Jalan Gajah Mada yang sedang dikerjakan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Bendesa Adat Kota Tabanan, I Made Suwardika, mengungkapkan gagasan revitalisasi Patung Catur Muka berawal dari usulan kepada Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya. Usulan tersebut kemudian mendapat dukungan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tabanan.

"Karena sekarang Pemkab Tabanan juga sedang melakukan penataan Jalan Gajah Mada, maka patung tersebut diharapkan ikut direvitalisasi agar lebih layak dan serasi dengan kawasan tersebut," ujar Suwardika.

Menurutnya, Patung Catur Muka telah berdiri sejak dekade 1980-an dan menjadi salah satu penanda penting Kota Tabanan. Selama ini, pembaruan yang dilakukan hanya sebatas pengecatan ulang dan pemasangan prada, tanpa perubahan ukuran maupun bentuk utama patung.

Perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat membuat keberadaan patung dinilai tidak lagi sebanding dengan bangunan di sekitarnya. Jika dahulu patung tampak dominan karena dikelilingi bangunan rendah, kini kehadiran gedung bertingkat membuat ikon tersebut terlihat lebih kecil.

Melalui revitalisasi ini, ukuran patung direncanakan diperbesar dengan lebar sekitar tiga meter dan tinggi mencapai enam meter, menyesuaikan kondisi lapangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan tampilan yang lebih proporsional sekaligus memperkuat daya tarik kawasan pusat kota.

"Revitalisasi dilakukan tanpa mengubah bentuk maupun pakem Patung Dewa Brahma. Nantinya dengan ukuran yang lebih besar agar lebih proporsional dengan kondisi kawasan saat ini," jelas Suwardika.

Ia menambahkan seluruh aspek teknis, mulai dari penyusunan anggaran hingga penunjukan pematung, menjadi kewenangan Dinas PUPR Tabanan. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proyek revitalisasi ditargetkan selesai dalam waktu sekitar empat bulan dan diharapkan rampung bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Singasana.

Meski memunculkan beragam tanggapan di masyarakat, Suwardika menilai revitalisasi dilakukan demi menyesuaikan ikon kota dengan perkembangan kawasan tanpa menghilangkan nilai filosofis maupun pakem yang selama ini melekat pada Patung Catur Muka.

"Yang terpenting masyarakat mengetahui sumber dan tujuan dari revitalisasi ini, yakni untuk menyesuaikan ikon Kota Tabanan dengan perkembangan kawasan tanpa menghilangkan nilai dan pakem yang sudah ada," tegasnya. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – Anggota DPRD Kabupaten Badung I Made Suryananda Pramana menggelar kegiatan reses bersama Paiketan Krama Istri (Pakis) Banjar Adat Babakan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Jumat (10/7) malam. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini menjadi perhatian warga setempat.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah usulan dan masukan disampaikan masyarakat. Salah satu aspirasi yang paling banyak mengemuka adalah permintaan pembangunan trotoar di sepanjang jalan wilayah Banjar Babakan.

Warga menilai keberadaan trotoar sangat dibutuhkan mengingat kawasan Babakan kini berkembang pesat sebagai daerah penunjang pariwisata Canggu. Meski aktivitas wisatawan dan masyarakat terus meningkat, hingga kini wilayah tersebut dinilai masih belum memiliki fasilitas trotoar yang memadai.

I Nyoman Sida Mahayoga menyampaikan bahwa kebutuhan trotoar telah lama menjadi harapan masyarakat. Menurutnya, banyak wisatawan mancanegara yang memilih berjalan kaki pada pagi hari sehingga keberadaan jalur pedestrian dinilai penting untuk menunjang keamanan dan kenyamanan.

"Saya minta tolong Pak agar jalan di Babakan ini segera bisa diwujudkan pembangunan trotoarnya. Mengingat, di Babakan saat ini banyak wisatawan mancanegara yang senang memilih berjalan kaki di pagi hari," ujarnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, I Made Suryananda Pramana menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat yang aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan di lingkungan mereka.

Ia menegaskan seluruh usulan yang disampaikan akan menjadi perhatian dan akan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada agar dapat direalisasikan sesuai prioritas pembangunan daerah.

"Mudah-mudahan tahun depan jalan di Babakan ini bisa dibangun trotoarnya," kata Suryananda.

Menurutnya, perkembangan pariwisata di Canggu yang berlangsung sangat pesat harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur pendukung yang memadai. Karena itu, aspirasi masyarakat terkait trotoarisasi akan terus diperjuangkan demi meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bersama. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat upaya percepatan pembangunan daerah melalui sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah dan Perjanjian Pengelolaan Debt Service Reserve Account (DSRA) bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan PT Bank BPD Bali di Jakarta, Senin (6/7).

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, serta perwakilan pimpinan PT Bank BPD Bali. Kesepakatan ini mencakup pembiayaan kegiatan multisektor senilai Rp50,6 miliar yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan di Kabupaten Klungkung.

Dalam sambutannya, Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada PT SMI atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung. Menurutnya, fasilitas pembiayaan tersebut merupakan bentuk kemitraan strategis yang akan memberikan manfaat besar bagi penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bupati menegaskan bahwa pembiayaan yang diperoleh bukan sekadar dukungan finansial, melainkan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang semakin baik diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat ketahanan daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kami menyadari sepenuhnya bahwa fasilitas ini merupakan amanah besar. Oleh karena itu, Pemkab Klungkung berkomitmen penuh untuk mengelola dana ini dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati Satria.

Selain perjanjian pinjaman daerah, kerja sama pengelolaan DSRA bersama PT Bank BPD Bali juga menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan fiskal daerah berjalan sehat dan terukur. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat mitigasi risiko serta menjamin pemenuhan kewajiban daerah secara berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Pemkab Klungkung juga menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT SMI berupa satu unit mobil pick up dan mesin pencacah limbah kayu. Bantuan tersebut dinilai sangat bermanfaat, terutama dalam mendukung penanganan dampak bencana pohon tumbang akibat cuaca ekstrem yang kerap terjadi di wilayah Klungkung, termasuk kawasan kepulauan.

"Peralatan ini tidak hanya akan memulihkan akses mobilitas masyarakat dengan cepat, tetapi juga sangat mendukung upaya pengelolaan lingkungan secara lebih berkelanjutan di Kabupaten Klungkung. Semoga kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik demi mewujudkan pembangunan yang membawa manfaat nyata bagi terwujudnya Klungkung yang Mahottama," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menyampaikan bahwa PT SMI sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan RI memiliki komitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur daerah melalui pembiayaan yang berkelanjutan dan berlandaskan tata kelola yang baik. Ia menilai kerja sama ini dapat menjadi katalis bagi percepatan program pembangunan strategis di Kabupaten Klungkung.

Faaris juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam membangun sinergi dengan PT SMI. Bahkan, Klungkung tercatat sebagai pemerintah daerah pertama yang menjalin kerja sama pembiayaan dengan PT SMI pada tahun ini. Melalui kolaborasi tersebut, kedua belah pihak berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung. (*/ap)

BULELENG, Lensabali.id - Sebanyak 75 lampu mulai dinyalakan di kawasan Titik Nol Kota Singaraja sebagai tanda dimulainya uji coba sistem penerangan hasil revitalisasi kawasan tersebut. Cahaya lampu trotoar langsung mengubah suasana pusat Kota Singaraja menjadi lebih terang dan menarik pada malam hari.

Meski demikian, proses penataan kawasan belum sepenuhnya selesai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyebut progres revitalisasi telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan rampung serta diresmikan pada 29/07/2026. Kawasan ini diproyeksikan menjadi ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, mengatakan pekerjaan yang tersisa masih berupa tahap penyempurnaan agar kawasan semakin nyaman bagi masyarakat.

"Ini masih tahap penyempurnaan. Nanti akan dilengkapi kursi taman dan pohon tabebuya agar kawasan lebih nyaman dan teduh bagi masyarakat," ujar Sutjidra.

Selain memperindah kawasan, Pemkab Buleleng juga menyiapkan sistem pengamanan untuk mengantisipasi aksi vandalisme maupun gangguan keamanan lainnya. Kawasan tersebut akan dipasang kamera pengawas (CCTV) dan mendapat pengawasan terpadu bersama pecalang Banjar Paketan serta Banjar Tegal, Desa Adat Buleleng.

Pemerintah juga mengantisipasi potensi balap liar dengan memasang fasilitas pengendali kecepatan atau speed trap di sejumlah titik strategis di sisi utara, timur, dan barat kawasan.

Untuk menunjang kenyamanan pengunjung, tiga lokasi parkir resmi telah disiapkan, yakni di area Kantor Bapenda Buleleng, Gedung Laksmi Graha, dan Kantor Bupati Buleleng.

Sutjidra memastikan penataan kawasan kota akan terus berlanjut pada tahun depan dengan cakupan yang lebih luas.

"Tahun depan penataan akan kami perluas secara masif, mulai dari kawasan Puri, Pasar Buleleng, sampai ke Setra Buleleng. Sisi utara dekat Taman Kota juga akan ditata total," tegasnya. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung mulai melakukan penanganan kerusakan gorong-gorong di ruas Jalan Takmung–Lepang, Kecamatan Banjarangkan. Perbaikan tersebut menjadi bagian dari paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan yang saat ini telah memasuki tahap pelaksanaan.

Penanganan dilakukan sebagai langkah menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus mengantisipasi kerusakan yang lebih luas akibat terganggunya sistem drainase di kawasan tersebut. Ruas jalan Takmung–Lepang merupakan salah satu akses penting yang mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi setempat.

Paket pekerjaan pemeliharaan berkala ini dilaksanakan oleh CV Dwi Karya Perdana setelah ditetapkan sebagai pemenang tender. Nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp396,99 juta dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender.

Pekerjaan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 3 Juni 2026 dan ditargetkan rampung pada 1 Agustus 2026. Selama masa pengerjaan, sejumlah titik yang mengalami kerusakan akan ditangani secara bertahap.

Salah satu fokus utama pekerjaan adalah pembangunan kembali gorong-gorong kotak beton bertulang (box culvert) yang sebelumnya mengalami kerusakan dan berdampak pada kondisi badan jalan di sekitarnya.

Gorong-gorong tersebut dibangun menggunakan sistem precast dan lean concrete dengan ukuran dalam 80 sentimeter x 80 sentimeter serta panjang enam meter. Konstruksi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas aliran air sekaligus memperkuat struktur jalan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Klungkung, I Made Jati Laksana, mengatakan bahwa pekerjaan tidak hanya mencakup pemasangan beton kurus, tetapi juga pembangunan gorong-gorong pada titik jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang.

“Pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Takmung–Lepang ini, selain pengerjaan beton kurus, kami juga melaksanakan pembangunan gorong-gorong pada titik jalan yang saat ini mengalami kerusakan atau berlubang. Pekerjaan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem drainase sekaligus meningkatkan kondisi dan keamanan ruas jalan bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (4/6).

Menurutnya, keberadaan gorong-gorong yang berfungsi optimal sangat penting untuk mengendalikan aliran air, terutama saat musim hujan. Dengan sistem drainase yang baik, risiko genangan maupun kerusakan jalan dapat diminimalkan sehingga usia layanan infrastruktur menjadi lebih panjang.

Melalui perbaikan ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap kemantapan jalan dapat terus terjaga dan masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih aman, nyaman, serta lancar. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, menegaskan dukungannya terhadap pembangunan sistem drainase pengendali banjir di ruas Jalan Basangkasa–Sunset Road. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri rapat sosialisasi yang digelar di Kantor Camat Kuta, Selasa (2/6/2026).

Kehadiran pimpinan legislatif Badung dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berfokus pada penanganan genangan dan banjir di kawasan Kuta.

Menurut Anom Gumanti, pembangunan infrastruktur drainase merupakan kebutuhan penting yang tidak hanya berfungsi mengatasi persoalan banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Ia menilai kawasan Kuta sebagai salah satu pusat pariwisata Bali membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar aktivitas masyarakat dan wisatawan dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

“Keberadaan sistem drainase yang baik menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini kerap terjadi di sejumlah titik kawasan tersebut,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana serta memperoleh dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek.

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat juga memperoleh penjelasan terkait tahapan pekerjaan, manfaat pembangunan, hingga potensi dampak yang mungkin muncul selama masa konstruksi berlangsung.

Selain Ketua DPRD Badung, kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas PUPR, unsur kecamatan, desa dan kelurahan, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak langsung oleh pembangunan drainase pengendali banjir tersebut.

Dukungan DPRD Badung diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan kawasan Kuta yang lebih tertata, aman, dan bebas dari persoalan banjir yang selama ini menjadi tantangan. (*/ap)

BULELENG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama masyarakat di kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, menyepakati proses pembebasan lahan untuk mendukung pengembangan tahap lanjutan kawasan menara komunikasi tersebut.

Kesepakatan itu dicapai saat pertemuan antara Gubernur Koster dengan warga setempat pada Minggu (17/5/2026). Dalam agenda tersebut, Koster didampingi Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam penjelasannya, Koster menyampaikan pembangunan Turyapada Tower kini memasuki tahap kedua. Pengembangan tersebut mencakup penataan kawasan terpadu, pembangunan planetarium, convention center, gondola, hingga akses jalan menuju kawasan menara yang diproyeksikan menjadi pusat siaran digital sekaligus destinasi wisata baru di Bali Utara.

Menurutnya, seluruh proses pembebasan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menggunakan mekanisme appraisal independen agar berlangsung transparan serta adil bagi masyarakat pemilik lahan.

“Sudah ada titik yang disepakati untuk pembebasan lahannya dan lebarnya cukup 20 meter dan panjangnya sesuai kebutuhan sekitar 1 kilometer. Untuk harga lahannya ada lembaga yang melakukan appraisal dan proses ini dilakukan dalam waktu dekat supaya bisa dibebaskan dan dibayar langsung ke masyarakat pemilik lahan,” ujar Koster kepada awak media.

Ia menambahkan, setelah proses pembebasan lahan rampung, Pemprov Bali akan melanjutkan pembangunan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat, termasuk area UMKM dan koperasi yang melibatkan warga sekitar kawasan Turyapada Tower.

Koster menegaskan pembangunan kawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

“Tujuannya agar masyarakat memiliki tempat berusaha yang rapi. Ketika Turyapada Tower ini beroperasi, anak-anak lulusan SMA maupun SMK di kawasan ini akan diprioritaskan mendapatkan pelatihan kerja agar siap bekerja di sini,” tegasnya.

Selain pengembangan ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali juga berencana melakukan revitalisasi rumah warga di sekitar kawasan tower. Sedikitnya sekitar 40 rumah akan ditata, termasuk perbaikan atap dan penyesuaian visual lingkungan agar kawasan terlihat lebih tertata dan menarik.

“Biayanya akan dihitung dan menggunakan dana APBD,” kata Koster.

Di sela kunjungannya, Gubernur Bali juga meninjau pengerjaan proyek communal space yang nantinya dipersiapkan sebagai pusat aktivitas UMKM masyarakat sekitar. Ia juga menyempatkan menikmati hamparan bunga pecah seribu berwarna ungu yang tumbuh di kawasan tersebut. (hms/ap)

TABANAN, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Tabanan bersiap melakukan penataan menyeluruh di kawasan Jalan Gajah Mada hingga Terminal Pesiapan pada tahun 2026. Revitalisasi ini diarahkan untuk menciptakan ruang kota yang lebih tertib, bersih, dan memiliki nilai estetika yang kuat.

Kepala Bapelitbang Tabanan, I Made Urip Gunawan, menjelaskan bahwa langkah tersebut sekaligus menjadi solusi atas persoalan klasik di pusat kota, terutama kemacetan dan penataan pedagang.

"Benar, rencananya akan dikerjakan tahun 2026. Pasar Senggol yang selama ini berada di tengah jalan Gajah Mada akan dipindahkan ke Terminal Pesiapan agar arus lalu lintas lebih lancar. Progres rancangan ada di Dinas PUPR," ujar Urip Gunawan, Rabu (29/04/2026).

Selama ini, aktivitas Pasar Senggol yang memanfaatkan badan jalan dinilai kerap memicu kepadatan lalu lintas. Di sisi lain, persoalan kebersihan juga menjadi perhatian karena sisa aktivitas perdagangan sering meninggalkan sampah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Tabanan, I Gde Made Partana, mengungkapkan bahwa penataan akan difokuskan pada dua kawasan utama. Di Jalan Gajah Mada, konsep penataan mengadopsi kawasan serupa di Denpasar dengan pemasangan paving dari Banjar Sakenan hingga depan Toko Cakra.

Tak hanya itu, elemen penunjang seperti patung dan videotron akan ditambahkan untuk memperkuat daya tarik visual kawasan. Selama proses berlangsung, pedagang akan direlokasi sementara ke sisi barat Gedung Kesenian I Ketut Maria hingga ke utara Bank BPD Bali.

"Penataan di Jalan Gajah Mada difokuskan pada estetika dan kenyamanan. Harapannya kawasan ini menjadi lebih rapi dan representatif," jelas Partana.

Sementara itu, Terminal Pesiapan dirancang menjadi pusat ekonomi baru dengan pembangunan kios, penataan area depan, serta pengembangan pasar tematik seperti pasar hewan, kuliner, hingga pasar bermobil.

Konsep ini bahkan akan dilengkapi sentra kuliner yang beroperasi 24 jam. Di sisi lain, pemerintah juga berencana mengalihkan arus kendaraan berat agar tidak lagi melintas di pusat kota.

Partana menegaskan fungsi terminal tetap dipertahankan. "Penataan terminal tidak menghilangkan fungsi utamanya, tetapi menambah nilai ekonomi di bagian belakang," ujarnya.

Saat ini, dokumen lelang tengah disiapkan agar proses tender dapat segera berjalan. Pemerintah berharap proyek yang mendapat perhatian langsung dari Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya ini dapat terlaksana sesuai rencana dan didukung masyarakat. (ap)

GIANYAR, Lensabali.id - Upaya penataan kawasan Ubud terus dilakukan, salah satunya melalui relokasi jaringan utilitas telekomunikasi dari udara ke bawah tanah. Pengerjaan ini mulai terlihat di sisi barat Puri Agung Ubud, tepatnya di Jalan Suweta, Kecamatan Ubud, Gianyar.

Sejumlah titik di sepanjang jalan tersebut tampak digali sebagai bagian dari proses pemindahan kabel demi meningkatkan estetika kawasan wisata.

"Ya gali lubang untuk relokasi jaringan utilitas. Namanya boring (pengeboran/gali lubang)," ujar salah satu pekerja, Maung, saat ditemui, Senin (20/04/2026).

Pantauan di lapangan menunjukkan setidaknya lima titik lubang telah dikerjakan di pinggir jalan.

Proses pengerjaan dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat bor berat seperti pada umumnya.

Belasan pekerja terlihat bergotong royong menggali lubang di lokasi tersebut.

Sebuah spanduk pemberitahuan proyek juga terpasang di tembok puri sebagai penanda adanya pekerjaan berlangsung.

Meski pengerjaan dilakukan di tepi jalan, arus lalu lintas dari dua arah tetap berjalan lancar.

Aktivitas wisatawan di kawasan tersebut juga tidak terganggu, mereka masih terlihat berlalu-lalang seperti biasa.

"Saya tidak bisa memastikan kapan selesai karena di bawah lubang itu bisa ada apa saja," kata Maung. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – Proyek pembangunan penahan ombak (seawall) di kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, menjadi sorotan publik setelah beredar video di media sosial yang menyebut konstruksi proyek tersebut rusak akibat hantaman gelombang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Anak Agung Rama Putra, memberikan klarifikasi terkait kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa proyek penanganan tebing retak di Uluwatu saat ini masih berada pada fase pertama dari tiga tahap pembangunan yang telah direncanakan.

“Itu sebenarnya kegiatan kami ada di fase satu. Jadi, fase satu itu memang untuk membentukkan jalan inspeksi dan proses meredam dan mereduksi hantaman gelombang,” ujar Rama Putra, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, tahap awal proyek difokuskan pada pembukaan akses jalan inspeksi sekaligus pemasangan struktur awal untuk meredam energi gelombang laut yang menghantam tebing.

Rama menjelaskan, struktur breakwater yang telah dipasang saat ini dirancang mampu menahan gelombang laut dengan ketinggian sekitar 4 hingga 6 meter.

Ia menambahkan, proyek tersebut menggunakan metode design and build, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan secara paralel.

“Nah, kemarin karena ini design and build, jadi pergerakannya paralel antara perencana dan pelaksana,” imbuhnya.

Terkait batu-batu yang terlihat berserakan dan viral di media sosial, Rama menjelaskan bahwa material tersebut merupakan bagian dari lapisan dasar jalan inspeksi yang digunakan untuk mobilisasi material serta alat berat ke area proyek.

Dengan demikian, kondisi yang terlihat di lapangan bukanlah kerusakan konstruksi sebagaimana yang ramai diperbincangkan di media sosial.

“Kalau yang dilihat bebatuan yang berserakan, jadi untuk jalan inspeksi memang harus dipasang batu itu sampai ke bawah,” ujar Rama.

Ia menegaskan bahwa tidak ada kerusakan pada struktur revetment maupun fasilitas penahan ombak yang sedang dibangun. Proyek penanganan tebing retak di kawasan Uluwatu juga dipastikan tetap berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. (ap)