BADUNG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pembangunan di Bali harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (10/9/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna.

Koster mengapresiasi penyelenggaraan ENSIA 2026 oleh SUCOFINDO yang memberikan penghargaan terhadap berbagai inovasi di bidang lingkungan dan sosial. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menjadikan kelestarian alam sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut dituangkan melalui visi pembangunan Bali berbasis kearifan lokal, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Konsep ini tidak hanya mengedepankan kualitas kehidupan manusia, tetapi juga menjaga lingkungan serta keberlangsungan seluruh makhluk hidup.

Prinsip tersebut diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang menempatkan pembangunan berkelanjutan dan keharmonisan manusia dengan alam sebagai pijakan utama.

“Tidak boleh hidup sendiri, lalu mematikan yang lain. Hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus harmonis dengan alam. Itulah ajaran leluhur kami dan menjadi konsep teknokratis pembangunan agar Bali terjaga dengan baik untuk masa depan generasi penerus,” ujar Gubernur Koster.

Salah satu implementasinya dilakukan melalui kebijakan penggunaan energi bersih dari hulu hingga hilir yang telah dituangkan dalam berbagai regulasi daerah. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu program prioritas yang didorong Pemprov Bali sejak 2019.

Koster menyampaikan pengembangan PLTS di Bali mendapat dukungan Pemerintah Pusat. Bali diharapkan memperoleh pasokan listrik hingga 1.000 MW melalui pengembangan PLTS sebagai bagian dari program nasional berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Penguatan energi bersih ini sekaligus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pariwisata Bali yang berkualitas.

Selain energi, persoalan sampah menjadi perhatian pemerintah daerah. Koster mengatakan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah mulai memperlihatkan hasil positif, terutama di wilayah Denpasar dan Badung.

“Khusus untuk kawasan Denpasar dan Badung, tingkat pemilahan sampah telah mencapai 80 hingga 90 persen. Hal ini berdampak pada beban TPA Suwung yang makin menurun,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi pelaksanaan ENSIA 2026. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat tanggung jawab pelaku usaha terhadap sampah yang dihasilkan, termasuk sampah dari produk makanan berkemasan plastik.

Sementara itu, Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna mengatakan ENSIA diselenggarakan SUCOFINDO bersama Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha dan local hero yang menghadirkan inovasi nyata di bidang lingkungan dan sosial.

ENSIA juga diarahkan untuk mendorong lahirnya inovasi berkelanjutan yang mampu mempertemukan kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi. Antusiasme peserta tahun ini meningkat dengan masuknya 954 makalah inovasi dari 253 perusahaan serta 48 calon local hero inspiratif.

Pada ENSIA 2026, penghargaan Best of the Best Participant diraih PT Smelting. Empat peserta terbaik lainnya adalah PT PLN Nusantara Power UP Rembang, PT TIMAH Tbk Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu, serta PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Bali. Aset daerah, menurutnya, tidak boleh dibiarkan menganggur, tidak terurus, atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.

Hal tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (7/9/2026). Ia mengatakan sejumlah aset strategis Pemprov Bali telah mulai ditata dan dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Salah satunya aset di Padanggalak yang sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi sempat terbengkalai selama puluhan tahun. Setelah dilakukan pembenahan, pengelolaannya kini berjalan baik dan telah memberikan pemasukan sekitar Rp63 miliar ke kas daerah.

Optimalisasi juga dilakukan terhadap aset tanah seluas 50 are di kawasan Renon, tepat di sebelah Gedung BPD Bali. Lahan strategis tersebut diarahkan untuk dikerjasamakan dengan Bank BPD Bali, antara lain mendukung rebranding dan pembangunan gedung baru agar BPD Bali tampil lebih modern dan mampu bersaing dengan perbankan lainnya.

Lahan tersebut telah melalui appraisal dengan nilai sekitar Rp150 miliar dan kemudian menjadi bagian dari penyertaan modal Pemprov Bali pada BPD Bali. Dari langkah tersebut, Pemprov Bali memperoleh manfaat berupa dividen lebih dari 30 persen.

Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp145 miliar, aset tersebut diproyeksikan menghasilkan dividen sekitar Rp37–40 miliar setiap tahun. Sebelumnya, lahan tersebut hanya digunakan BTB dan UPT Samsat sehingga belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah.

Aset lain yang menjadi perhatian adalah tanah Pemprov Bali seluas sekitar 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua. Sebelumnya, aset ini hanya menghasilkan sewa sekitar Rp6 miliar per tahun. Evaluasi pada 2017 menaikkan nilai sewa menjadi sekitar Rp7 miliar, namun kemudian diketahui pembayaran tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga persoalan tersebut terungkap pada 2020.

Koster kemudian menugaskan pihak independen untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap data serta pengelolaan aset tersebut. Hasil appraisal menunjukkan nilai pemanfaatan yang jauh lebih tinggi, sekitar Rp51 miliar per tahun. Untuk periode 2017–2021, termasuk denda, Pemprov Bali berhasil memperoleh sekitar Rp41 miliar.

Pemprov Bali selanjutnya mencari mitra baru karena mitra sebelumnya dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Setelah appraisal kembali dilakukan, nilai pemanfaatan aset meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun. Dengan mitra baru, pembayaran dilakukan di muka sekitar Rp850 miliar setelah memperhitungkan discount rate hingga 2050.

Dari hasil optimalisasi tersebut, pada Desember 2025 Pemprov Bali menempatkan Rp300 miliar di BPD Bali. Penempatan ini diproyeksikan memberikan dividen minimal sekitar Rp108 miliar bagi Pemprov Bali.

Koster menegaskan optimalisasi aset merupakan bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Aset pemerintah, kata dia, harus mampu bekerja dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi angka dalam daftar inventaris.

“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Koster.

Ia juga mengutip pandangan Sri Mulyani mengenai perbedaan pengelolaan aset di negara maju dan berkembang. Di negara maju, aset negara didorong produktif dan menghasilkan manfaat, sedangkan di negara berkembang masih banyak aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, Pemprov Bali tidak ingin aset daerah “tidur”.

Koster menilai dukungan DPRD Bali sangat penting dalam proses penataan dan optimalisasi aset. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus mendukung pembangunan Bali.

“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” ujar Koster.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Bali menggali sumber pendapatan secara inovatif, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap aset daerah mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan Bali. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana (Unud) yang berlangsung di halaman kampus FEB Unud, Selasa (1/9/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan Koster untuk menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan Bali.

Dalam sambutannya, Koster menyebut Universitas Udayana memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan tinggi yang selama ini turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Hubungan antara Pemprov Bali dan Unud, menurutnya, juga terus diperkuat melalui koordinasi dan kerja sama.

“Pakar yang tergabung di Pemprov Bali sebagian dari UNUD dan secara institusi maupun pribadi, saya dengan Bapak Rektor memiliki hubungan yang sangat baik, terus berkoordinasi untuk menyelaraskan kerjasama antara Pemprov dengan UNUD,” ucapnya.

Koster menilai Unud merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Bali sekaligus menjadi rujukan pendidikan tinggi bagi kawasan Indonesia Timur. Ia juga menyinggung makna nama Udayana yang diambil dari sosok raja yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Bali dan membawa pulau ini pada masa kejayaan.

Menurut Koster, sejarah tersebut menjadi salah satu inspirasi dalam menjalankan pembangunan Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menegaskan pembangunan tidak boleh melepaskan karakter, potensi dan jati diri daerah.

“Ini saya jadikan pedoman agar alam, manusia dan alam Bali tetap ajeg. Bali harus betul-betul dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Ini yang sedang saya kerjakan dengan sangat serius melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun,” urainya.

Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, lanjutnya, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari alam, manusia hingga kebudayaan. Ketiganya harus berjalan beriringan, tumbuh secara seimbang dan saling menjaga agar keberlanjutan Bali tetap terpelihara.

Dalam konteks pendidikan ekonomi, Koster menilai konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dituangkan dalam sebuah buku relevan untuk dikenalkan kepada sivitas akademika FEB Unud. Konsep tersebut dinilai penting agar pengembangan pengetahuan ekonomi tidak terlepas dari kondisi dan potensi lokal Bali.

“Saya berharap konsep ini dikenalkan di kampus karena sangat bagus, Supaya pengetahuan yang kita bangun benar-benar menyentuh dan menyatu dengan karakter serta potensi daerah Bali. Saya siap memberi kuliah umum tentang Ekonomi Kerthi Bali di FEB,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Koster berharap FEB Unud semakin memperkuat perannya dalam menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia juga meminta usia 59 tahun menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan reputasi fakultas.

“Ini yang sangat saya harapkan, khususnya pada FEB yang genap berusia 59 tahun. Jadikan dies natalis menjadi momentum untuk bergerak maju agar FEB makin kuat, tangguh dan makin terkenal. Menjadi kebanggaan masyakarat Bali dan Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FEB Unud Prof. Dr. Ni Putu Wiwin Setyari memaparkan sejumlah capaian fakultas. FEB Unud kini menjadi salah satu fakultas ekonomi terkemuka di kawasan Indonesia Timur, dengan ribuan alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor. Dari 12 program studi yang dimiliki, 10 di antaranya telah meraih akreditasi unggul.

Wiwin menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur fakultas dan dukungan berbagai pihak. Sejalan dengan tema Dies Natalis ke-59, “Empowering Collective Impact: Driving Change Beyond Limits, Together as One”, ia mengajak keluarga besar FEB menerjemahkan semangat kolaborasi tersebut ke dalam kontribusi yang lebih konkret.

“Saya berharap ini bukan hanya sekadar slogan tapi penegasan bahwa keunggulan dari kerja keras harus diterjemahkan dalam tindakan nyata hingga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Rangkaian perayaan Dies Natalis ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Dekan FEB Unud Wiwin Setyari. Potongan pertama kemudian diserahkan kepada Gubernur Bali Wayan Koster. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk melanjutkan pembangunan secara menyeluruh dengan berpedoman pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Penegasan tersebut disampaikan Koster dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Denpasar, Jumat (14/8/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, jajaran Forkopimda, Sekda Bali, para pimpinan DPRD kabupaten/kota, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Dalam momentum tersebut, Koster mengajak masyarakat Bali menghargai perjuangan para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan. Menurutnya, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pengabdian tersebut demi keberlanjutan Bali.

“Kita sebagai generasi penerus yang mewarisi spirit pengabdian Beliau, wajib meneruskan perjuangan dan pengabdian Beliau, membangun Bali pada masa kini dan masa depan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga eksistensi keberlanjutan Bali sepanjang masa,” tegas Koster.

Ia mengatakan dirinya bersama Wagub Giri Prasta mengemban amanah masyarakat Bali untuk ngayah secara total, dengan bekerja sungguh-sungguh, fokus, tulus dan konsisten dalam menjalankan pembangunan.

“Dalam melanjutkan Kepemimpinan Pembangunan Bali itulah, Titiang sebagai Gubernur bersama Bapak I Nyoman Giri Prasta sebagai Wakil Gubernur Bali mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat Bali untuk Ngayah secara total Lascarya Niskala-Sakala, berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja ekstra keras, fokus, tulus, lurus membangun Bali,” ujarnya.

Koster menilai lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali menjadi capaian penting karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan berdasarkan karakteristik alam, manusia dan kebudayaan Bali, termasuk pengakuan terhadap Desa Adat, Subak serta nilai-nilai Sad Kerthi.

“Yang sangat penting dan strategis, Undang-Undang Provinsi Bali telah dijadikan sebagai payung hukum dalam menata arah dan tatanan pembangunan Bali sesuai karakteristik alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” katanya.

Landasan tersebut kemudian diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Pembangunan jangka panjang tersebut tetap berpijak pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam beserta isinya.

Koster menegaskan periode 2025–2030 menjadi tahap awal yang sangat menentukan. Keberhasilan lima tahun pertama akan menjadi pijakan bagi keberlanjutan pembangunan dan kehidupan generasi Bali hingga satu abad mendatang.

“Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali lima tahun ke depan, akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang jaman. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses,” tegasnya.

Enam sektor menjadi prioritas pembangunan Bali 2025–2030, yakni adat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal; kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; transformasi ekonomi melalui Ekonomi Kerthi Bali; infrastruktur dan transportasi; lingkungan, kehutanan dan energi; serta Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

Koster mengakui pembangunan Bali telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga melahirkan sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan sawah, sampah, kerusakan lingkungan, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, infrastruktur hingga kesenjangan antarwilayah.

Pemerintah Provinsi Bali karena itu menjalankan sejumlah program prioritas, mulai dari penanganan sampah dan pembangunan PSEL, pengendalian kemacetan, penataan transportasi dan akomodasi pariwisata, penertiban OTA hingga pengawasan perilaku wisatawan asing.

Sejumlah proyek infrastruktur strategis juga disiapkan pada periode 2026–2029, di antaranya Shortcut Singaraja–Mengwi, Underpass Jimbaran dan Tohpati, Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu, Jalan Baru Sunset Road–Mahendradatta serta sejumlah ruas konektivitas Jalan Lingkar Bali.

Dalam pidatonya, Koster juga menyoroti besarnya kontribusi Bali terhadap pariwisata nasional. Sepanjang 2025, Bali menerima 7,05 juta wisatawan mancanegara melalui jalur udara atau sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia.

Dari sisi devisa, Bali disebut menyumbang sekitar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.

“Data ini menunjukkan bahwa Bali berkontribusi sangat besar kepada Indonesia. Meskipun tidak masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara dalam konteks ‘dana bagi hasil’, namun secara tidak langsung, sektor pariwisata Bali berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan cadangan devisa negara,” ujar Koster.

Pada sisi lingkungan, Bali juga terus menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan, antara lain pembatasan plastik sekali pakai, pengembangan energi bersih dan kendaraan listrik, pertanian organik, perlindungan sumber daya air serta pengembangan pariwisata berkualitas.

Bali bahkan menargetkan Net Zero Emission pada 2045, lebih cepat 15 tahun dibandingkan target nasional 2060.

“Bali dinilai berani mengambil langkah dengan mencanangkan target pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2045, 15 tahun lebih cepat dari target nasional tahun 2060,” ungkapnya.

Menutup pidato, Koster mengajak seluruh masyarakat Bali, terutama generasi muda, menjaga persatuan, kekompakan dan semangat gotong royong sebagai kekuatan dalam melanjutkan pembangunan Bali.

“Selamat Hari Jadi ke-68! Dirgahayu Provinsi Bali!” tutupnya. (hms/ap)

KARANGASEM, Lensabali.id – Memperingati HUT ke-68 Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan persembahyangan dan Upacara Ngaturang Pekeling di Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Rabu (12/8). Persembahyangan berlangsung bertepatan dengan Tilem Sasih Karo, rahina Buda Umanis Tambir.

Ngaturang Pekeling tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali menjaga keseimbangan pembangunan secara sekala dan niskala. Pembangunan Bali tidak hanya diarahkan pada pencapaian fisik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga tetap berpijak pada nilai spiritual dan kearifan lokal.

Dalam persembahyangan itu, Gubernur Koster bersama jajaran Pemprov Bali menghaturkan bhakti sekaligus memohon ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar seluruh proses pembangunan Bali senantiasa memperoleh tuntunan dan restu.

Doa juga dipanjatkan agar jajaran pemerintah diberikan kerahayuan, keselamatan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan amanah pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Momentum HUT ke-68 Provinsi Bali sekaligus dimaknai sebagai ruang refleksi untuk memperkuat arah pembangunan yang harmonis. Kemajuan Bali diharapkan tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga alam, manusia, dan kebudayaan sebagai tiga unsur penting kehidupan masyarakat Bali.

Semangat tersebut selaras dengan konsep pembangunan Bali yang menempatkan keseimbangan sekala-niskala sebagai landasan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga menjaga nilai, jati diri, serta keharmonisan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kemajuan yang dicapai harus tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan hari ini tidak mengurangi kualitas kehidupan dan warisan Bali yang akan diteruskan kepada generasi mendatang.

Persembahyangan berlangsung khidmat dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta istri, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.

Rangkaian upacara dipuput Ida Shri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pamayun dari Kadatuan Kawista Pura, Grya Belatungan, Tabanan. Seluruh prosesi berlangsung penuh kekhidmatan sebagai ungkapan syukur sekaligus permohonan agar Bali senantiasa dianugerahi keadaan yang rahayu, aman, damai, dan harmonis.

Melalui peringatan HUT ke-68, Pemprov Bali kembali meneguhkan komitmen melanjutkan pembangunan dengan menjaga keseimbangan sekala dan niskala. Kemajuan diharapkan tidak hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga mampu menjaga alam, budaya, dan kehidupan Bali secara berkelanjutan. (hms/ap)

JAKARTA, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai strategi pembiayaan pembangunan, termasuk peluang penerapan skema pembiayaan kreatif melalui penerbitan obligasi daerah.

Dalam keterangan kepada awak media, Gubernur Koster menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah Provinsi Bali mempelajari berbagai inovasi pembiayaan yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

"Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ujar Koster.

Selain membahas peluang penerbitan obligasi daerah, ketiga kepala daerah juga berdiskusi mengenai berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Pembahasan turut mencakup pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai instrumen pengelolaan tata ruang yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan kawasan perkotaan maupun destinasi pariwisata.

Koster mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memperoleh banyak referensi dari pengalaman DKI Jakarta dalam mengembangkan kebijakan pembiayaan maupun pengelolaan ruang yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.

"Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali," jelasnya.

Menurut Koster, seluruh hasil pembahasan akan dikaji lebih lanjut oleh tim teknis di Bali sebelum diterapkan. Setiap kebijakan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan gubernur.

"Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemerintah daerah perlu mulai membuka ruang bagi model pembiayaan yang lebih inovatif di tengah tantangan fiskal saat ini.

"Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ungkap Pramono.

Ia juga memaparkan pengalaman DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan KLB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Bali.

Di sisi lain, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa sekitar 74 persen aktivitas pariwisata Bali berada di wilayah Kabupaten Badung sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, terutama untuk mengatasi kemacetan.

"Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah mengatasi kemacetan," katanya.

Menurut Adi Arnawa, Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun sejumlah ruas jalan baru melalui skema pembiayaan kolaboratif bersama pihak ketiga. Ke depan, kebutuhan investasi infrastruktur masih cukup besar sehingga opsi penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif yang terbuka untuk dipertimbangkan. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat infrastruktur, menjaga lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata melampaui 7 juta orang, sementara wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan tercatat sekitar 16,3 juta orang, hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.

"Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.

Menurutnya, Bali masih menjadi tulang punggung pariwisata nasional dengan kontribusi sekitar 45,8 persen terhadap total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, sehingga menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025 atau setara hampir setengah kontribusi sektor pariwisata nasional.

Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen. Selain itu, Bali mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran 1,45 persen, serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, Koster mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus diantisipasi, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, ancaman terhadap sumber daya air, kerusakan ekosistem, hingga kemacetan akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur. Berbagai persoalan sosial yang melibatkan wisatawan asing dan praktik usaha ilegal juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sekaligus menjalankan sejumlah program prioritas, seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Pada sektor infrastruktur, Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat dan laut, termasuk pengembangan jalur logistik terintegrasi dari Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," tegas Koster.

Sementara itu, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan Bali berjalan selaras dan terarah.

"Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," ujarnya.

AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, penataan ruang, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program lintas sektor melalui evaluasi berkala guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Bali ke depan. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (15/7). Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mempercepat pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, BRIDA Provinsi Bali, serta seluruh perguruan tinggi yang terlibat dalam gerakan bersama tersebut. Menurutnya, program ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi bentuk nyata implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus tumbuh dari desa sebagai akar kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan maupun destinasi wisata.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya yaitu dari desa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, visi pembangunan Bali berorientasi pada terjaganya kesucian dan keharmonisan alam beserta seluruh isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara lahir maupun batin. Untuk mencapainya diperlukan kolaborasi seluruh elemen pembangunan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas hingga media.

“Pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media,” ujarnya.

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera tahun ini melibatkan 39 perguruan tinggi dengan total 12.942 mahasiswa dan 953 dosen pembimbing lapangan yang akan terjun langsung ke desa-desa di seluruh Bali. Menurut Koster, jumlah tersebut merupakan kekuatan intelektual yang sangat besar untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa.

Kepada para mahasiswa, Gubernur menitipkan empat pesan utama, yakni menjadi pembelajar yang rendah hati, problem solver yang mampu menawarkan solusi, inovator yang menghadirkan terobosan sederhana bagi masyarakat, serta future leader yang memiliki integritas dan kepedulian sosial.

“Titiang berharap semua mahasiswa mampu meninggalkan jejak pengabdian yang nyata, bukan sekadar laporan kegiatan,” pesannya.

Program ini juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, Gerakan Bali Bersih Sampah, pembatasan plastik sekali pakai, perlindungan sumber daya air, penguatan pertanian organik, pengembangan UMKM, penggunaan produk lokal Bali, pelestarian budaya hingga Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Menutup sambutannya, Koster optimistis kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan desa yang maju, lingkungan yang lestari, ekonomi yang mandiri, serta kebudayaan Bali yang semakin kokoh.

“Titiang percaya, apabila gerakan ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kita akan mampu mewujudkan desa yang maju, masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang lestari, ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan Bali yang semakin kokoh,” tutupnya. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan arah pembangunan Bali ke depan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7).

Dalam arahannya, Koster meminta seluruh perangkat daerah menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan program, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila kebijakan dirancang berdasarkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat Bali untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

“Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data,” tegasnya.

Menurut Koster, Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis karena tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembaruan data ekonomi keluarga, pemerintah akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan rumah tangga, hingga dinamika ekonomi yang berkembang di tingkat akar rumput.

Bagi Bali yang memiliki struktur ekonomi khas dengan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, dan UMKM, keberadaan data yang berkualitas menjadi kebutuhan mendasar dalam memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Koster menilai hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas sektor ekonomi, perkembangan UMKM, tingkat daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat Bali.

Ia juga mengapresiasi kebijakan BPS yang memulai pelaksanaan sensus lebih awal agar tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga kelancaran pelaksanaan sensus sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat Hindu menjalankan rangkaian hari suci dengan tenang.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” ujar Koster.

Karena itu, Gubernur Bali dua periode tersebut secara khusus menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut sensus ekonomi sebagai kompas pembangunan bangsa. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi kunci agar arah pembangunan nasional maupun daerah dapat berjalan secara tepat dan terukur.

Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus di Bali, sebanyak 3.774 petugas diterjunkan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah hingga akhir Agustus 2026. Pendataan tersebut mencakup sekitar 647 ribu unit usaha dan lebih dari 1,71 juta sasaran usaha serta keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Bali.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Bali berharap terbangun fondasi pembangunan yang semakin kuat, berbasis data akurat, serta mampu mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara berkelanjutan. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengakselerasi pembangunan berkelanjutan melalui investasi berkualitas, transformasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).

Dalam forum itu, Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini berlandaskan konsep Ekonomi Kerthi Bali, yang menitikberatkan pada transformasi struktur ekonomi tanpa mengesampingkan kelestarian budaya dan lingkungan. Implementasinya dilakukan melalui penguatan ekosistem investasi satu pintu, percepatan digitalisasi, kolaborasi lintas lembaga, serta pemetaan sektor-sektor investasi yang sesuai dengan karakter Bali.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Bali tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas meliputi pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, hingga pariwisata budaya dan wellness tourism. Seluruh sektor tersebut diharapkan saling mendukung dalam memperkuat fondasi ekonomi Bali.

“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Giri Prasta.

Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas destinasi berbasis budaya melalui peningkatan daya saing, promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan posisi Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif dan digital diarahkan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mampu meningkatkan kualitas produk lokal sekaligus memperluas akses pasar. Sektor tersebut dipandang sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Bali di masa mendatang.

Pada sektor energi, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya Bali Mandiri Energi melalui pemanfaatan energi bersih. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menekan emisi karbon, serta mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE), termasuk melalui optimalisasi penggunaan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan.

Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, meliputi pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi transportasi darat, laut, dan udara dengan sistem transportasi publik modern.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan daerah.

“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, investasi seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai proyek, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, memperkuat pelaku usaha daerah, dan menghadirkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Bali yang membahas percepatan pengelolaan sampah, penutupan open dumping, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta berbagai isu strategis lainnya. Rakor berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.

Pertemuan tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali sebagai forum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Menurutnya, berbagai tantangan daerah, mulai dari persoalan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan kerja bersama dan langkah yang terintegrasi.

Pada kesempatan itu, Bupati Satria memaparkan sejumlah program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Di sektor kebersihan dan pengelolaan sampah, Pemkab Klungkung telah menerapkan penertiban pemilahan sampah dari sumber serta mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp8,4 miliar kepada 42 desa untuk mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, Klungkung juga tengah mengembangkan teknologi pengolahan sampah melalui pemasangan alat pirolisis berkapasitas 24 ton per hari di TOSS Center. Saat ini fasilitas tersebut masih berada pada tahap uji coba dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mempercepat penanganan sampah di daerah.

Di bidang pengentasan kemiskinan, Bupati Satria menjelaskan bahwa Pemkab Klungkung menjalankan program inovatif “Beri Kail Bukan Ikan” yang difokuskan pada pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam upaya menurunkan angka stunting, pemerintah daerah terus memperkuat layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, hingga calon pengantin. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang dimulai sejak sebelum kelahiran.

Bupati Satria juga memaparkan komitmen pembangunan di Nusa Penida yang diposisikan sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi Klungkung. Melalui alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur strategis, meliputi jalan, sistem penyediaan air minum, fasilitas kesehatan, sekolah, serta pengembangan destinasi wisata.

Menurutnya, Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali. Dengan sinergi yang kuat, berbagai target pembangunan diyakini dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Jadi melalui rakor ini saya berharap adanya dukungan dan sinergi yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan Klungkung yang Maju, Harmonis, Tentram dan Makmur (Mahottama),” ujar Bupati Satria.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, Pemkab Klungkung optimistis berbagai program prioritas, mulai dari pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, hingga pembangunan infrastruktur, dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola sebagai arah pembangunan Bali ke depan.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (Redite Kliwon, Sungsang), 7 Juni 2026 malam.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, perwakilan BNN Provinsi Bali, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut yang dinilainya menjadi ruang penting untuk mempererat komunikasi dan memperkuat kerja sama antarinstansi dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan sesuai ketentuan.

Koster menegaskan bahwa selama memimpin Bali, prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan selalu menjadi perhatian utama. Pengalaman saat berkecimpung di Badan Anggaran DPR RI menjadi dasar baginya untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah bekerja berdasarkan data, fakta, dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, berbagai rekomendasi dan arahan dari BPK senantiasa dijadikan pedoman dalam menjalankan pengelolaan anggaran daerah agar tetap berada pada koridor yang benar dan menghasilkan kualitas pembangunan yang optimal.

"Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali," ujar Koster.

Ia menambahkan bahwa capaian opini WTP tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

Pada kesempatan itu, Koster kembali menegaskan pentingnya penerapan konsep One Island, One Management. Menurutnya, luas wilayah Bali yang relatif kecil menuntut adanya pola pembangunan yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun ego sektoral antarwilayah.

"Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pencapaian prestasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia menilai konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Koster merupakan pendekatan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali. Karena itu, BPK mendorong seluruh institusi di Bali terus memperkuat sinergi dan menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan," ujarnya. (hms/ap)

BULELENG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama masyarakat di kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, menyepakati proses pembebasan lahan untuk mendukung pengembangan tahap lanjutan kawasan menara komunikasi tersebut.

Kesepakatan itu dicapai saat pertemuan antara Gubernur Koster dengan warga setempat pada Minggu (17/5/2026). Dalam agenda tersebut, Koster didampingi Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam penjelasannya, Koster menyampaikan pembangunan Turyapada Tower kini memasuki tahap kedua. Pengembangan tersebut mencakup penataan kawasan terpadu, pembangunan planetarium, convention center, gondola, hingga akses jalan menuju kawasan menara yang diproyeksikan menjadi pusat siaran digital sekaligus destinasi wisata baru di Bali Utara.

Menurutnya, seluruh proses pembebasan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menggunakan mekanisme appraisal independen agar berlangsung transparan serta adil bagi masyarakat pemilik lahan.

“Sudah ada titik yang disepakati untuk pembebasan lahannya dan lebarnya cukup 20 meter dan panjangnya sesuai kebutuhan sekitar 1 kilometer. Untuk harga lahannya ada lembaga yang melakukan appraisal dan proses ini dilakukan dalam waktu dekat supaya bisa dibebaskan dan dibayar langsung ke masyarakat pemilik lahan,” ujar Koster kepada awak media.

Ia menambahkan, setelah proses pembebasan lahan rampung, Pemprov Bali akan melanjutkan pembangunan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat, termasuk area UMKM dan koperasi yang melibatkan warga sekitar kawasan Turyapada Tower.

Koster menegaskan pembangunan kawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

“Tujuannya agar masyarakat memiliki tempat berusaha yang rapi. Ketika Turyapada Tower ini beroperasi, anak-anak lulusan SMA maupun SMK di kawasan ini akan diprioritaskan mendapatkan pelatihan kerja agar siap bekerja di sini,” tegasnya.

Selain pengembangan ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali juga berencana melakukan revitalisasi rumah warga di sekitar kawasan tower. Sedikitnya sekitar 40 rumah akan ditata, termasuk perbaikan atap dan penyesuaian visual lingkungan agar kawasan terlihat lebih tertata dan menarik.

“Biayanya akan dihitung dan menggunakan dana APBD,” kata Koster.

Di sela kunjungannya, Gubernur Bali juga meninjau pengerjaan proyek communal space yang nantinya dipersiapkan sebagai pusat aktivitas UMKM masyarakat sekitar. Ia juga menyempatkan menikmati hamparan bunga pecah seribu berwarna ungu yang tumbuh di kawasan tersebut. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Penurunan signifikan Dana Desa (DD) pada 2026 memaksa Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung, menunda seluruh pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran tersebut. Tahun ini, desa tersebut hanya menerima DD sebesar Rp 234 juta, jauh menurun dari sekitar Rp 619 juta pada 2025.

Dengan jumlah penduduk 861 jiwa dan 270 kepala keluarga, desa ini memang tidak tengah menghadapi kebutuhan pembangunan fisik berskala besar. Namun demikian, keterbatasan lahan juga menjadi kendala utama dalam merealisasikan sejumlah rencana infrastruktur, termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS).

Sekretaris Desa Kampung Kusamba, Samsul Bahri, mengakui penurunan anggaran tersebut cukup berdampak, meskipun tidak sebesar desa lain dengan wilayah lebih luas.

"Memang pengurangan DD ini cukup terasa dampaknya. Tapi tidak sebesar desa-desa dengan jumlah penduduk banyak dan luas wilayah yang besar," ujarnya saat ditemui, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, dengan anggaran yang terbatas, pelaksanaan pembangunan fisik akan sulit dilakukan, terutama karena harus mengikuti skema padat karya.

Meski demikian, Pemdes tetap mengoptimalkan DD untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu program yang kembali dijalankan adalah penyediaan kantong pemilahan sampah bagi masyarakat.

"Untuk pengadaan kantong sampah ini pernah kami lakukan dulu. Dan berjalan baik. Sekarang kita alokasikan lagi," terang Samsul. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id — Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara merata melalui penguatan kolaborasi lintas wilayah. Kesepakatan strategis antara Pemprov Bali dengan Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar resmi ditandatangani di Kantor Gubernur Bali, Senin (13/4), sebagai simbol kebersamaan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Kesepakatan ini merupakan perubahan atas perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi Bali.

Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan Bali tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan dalam satu kesatuan visi. Semangat gotong royong diwujudkan melalui kontribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran, untuk membantu percepatan pembangunan wilayah lain.

Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 2028–2029.

Sejumlah proyek prioritas difokuskan pada peningkatan mobilitas, seperti pembangunan Jalan Gatot Subroto Barat–Canggu, Jalan Sunset Road–Mahendradatta, serta underpass Tohpati yang menjadi titik vital lalu lintas di Denpasar.

Selain itu, pembangunan Jalan Singaraja–Mengwitani menjadi langkah penting membuka akses Bali Utara, yang selama ini relatif tertinggal. Upaya ini juga diperkuat dengan pengembangan Jalan Lingkar Nusa Penida guna mengoptimalkan potensi pariwisata kawasan kepulauan.

Konektivitas kawasan juga diperluas melalui pembangunan Jalan Kusamba–Padangbai serta jalur penghubung Pura Batur–Pura Besakih yang memadukan kepentingan ekonomi dan spiritual Bali.

Sementara itu pengembangan pelabuhan di Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba diproyeksikan menjadi pusat baru distribusi logistik dan pariwisata, sekaligus mengurangi tekanan di Bali Selatan.

Tak hanya infrastruktur, perhatian juga diberikan pada sektor budaya dan pertanian, termasuk penataan kawasan Pura Besakih serta pembangunan fasilitas pengolahan gabah dan pakan ternak di Tabanan.

Dalam perjalanannya, jumlah proyek strategis disesuaikan dari 20 menjadi 22 proyek, setelah sebagian diambil alih pemerintah pusat sebagai Proyek Strategis Nasional. Penambahan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap mampu mengatasi persoalan klasik seperti ketimpangan wilayah, kemacetan, serta keterbatasan infrastruktur di Bali bagian utara, timur, dan barat. (*/ap)