LENSA BALI: Pembangunan Bali

Hot


Tampilkan postingan dengan label Pembangunan Bali. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pembangunan Bali. Tampilkan semua postingan

Kamis, 05 November 2026

𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗶𝗺 𝗪𝗮𝘀𝗲𝘃 𝗧𝗠𝗠𝗗 𝗸𝗲-𝟭𝟯𝟬, 𝗘𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗱𝗶 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗧𝗶𝗵𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻

November 05, 2026 0
Bupati Satria Terima Tim Wasev TMMD ke-130, Evaluasi Progres Pembangunan di Desa Tihingan

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Bupati Klungkung I Made Satria menerima kunjungan kerja Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Balai Desa Adat Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Rabu (4/11). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program TMMD yang berlangsung di Kabupaten Klungkung.

Tim Wasev hadir untuk melihat secara langsung perkembangan kegiatan di lapangan, sekaligus mengikuti pemaparan panel data terkait capaian program. Evaluasi ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan TMMD berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Desa Tihingan.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, program ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Dalam sambutannya, Bupati Satria menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD ke-130 di Klungkung. Menurutnya, program yang merupakan sinergi TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, dan masyarakat tersebut memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan warga.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur melalui TMMD diharapkan dapat memperbaiki akses masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara TNI dan rakyat. Pelaksanaan program di Desa Tihingan sendiri telah berlangsung sekitar 21 hari dari total 30 hari yang direncanakan.

Bupati Satria Terima Tim Wasev TMMD ke-130, Evaluasi Progres Pembangunan di Desa Tihingan

Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menyambut baik pelaksanaan TMMD yang secara berkelanjutan menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah. Kegiatan ini juga dinilai mampu menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai budaya yang telah diwariskan sejak dahulu.

“Pemerintah Daerah senantiasa menyambut baik dilaksanakannya kegiatan TMMD dari tahun ke tahun sebagai aktualisasi pelestarian budaya gotong royong yang kita warisi sejak dahulu kala yang patut kita pertahankan dalam rangka mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah, pembangunan pedesaan dengan sasaran memantapkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujar Bupati Satria.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi unsur penting agar hasil program dapat dirasakan secara langsung. Kolaborasi yang terjalin juga diharapkan tidak berhenti selama kegiatan TMMD berlangsung, tetapi terus tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui kunjungan dan evaluasi Tim Wasev, pelaksanaan TMMD ke-130 di Desa Tihingan diharapkan dapat berjalan sesuai target hingga selesai. Pemerintah Kabupaten Klungkung pun berkomitmen mendukung sinergi lintas sektor sebagai bagian dari percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*/ap)
Read More

Senin, 02 November 2026

𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗸 𝗣𝗞𝗕 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁, 𝗞𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘁𝘂𝘁𝘂𝗽 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗠𝗮𝘀𝘆𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗨𝗺𝘂𝗺

November 02, 2026 0
Proyek PKB Klungkung Berlanjut, Kawasan Ditutup untuk Masyarakat Umum

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung akan ditutup sementara bagi masyarakat umum mulai 15 November 2026. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan proyek yang digarap di kawasan tersebut.

Bendesa Desa Adat Tangkas, Nyoman Sudarma, menyatakan kesiapan pihaknya membantu menyosialisasikan kebijakan penutupan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar warga memahami tujuan sterilisasi kawasan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Supaya masyarakat tidak kaget, dikira ujug-ujug ditutup. Jadi, melalui sosialisasi ini masyarakat bisa memahami bahwa ini adalah komitmen pemerintah melanjutkan pembangunan PKB sebagai pusat destinasi budaya," ujar Sudarma, Senin (2/11/2026).

Penutupan sementara berlaku mulai 15 November 2026 hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) nomor 036/SP/PKB/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Bendesa Adat Tangkas.

Surat yang ditandatangani Direktur PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda), Putu Andi Yuda Prayoga, itu menyebutkan penutupan dilakukan untuk menunjang kelancaran pembangunan sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat selama pekerjaan berlangsung.

Sebelumnya, Desa Adat Tangkas telah mengikuti sejumlah kegiatan focus group discussion (FGD) dan sosialisasi mengenai master plan serta penataan ruang di sekitar kawasan PKB pada Oktober lalu. Dalam pertemuan tersebut turut dibahas teknis penutupan sementara dan akses yang akan dibatasi.

"Intinya kami tetap mendukung agar bisa terlaksananya rencana pembangunan sesuai dengan hasil FGD kemarin," tegas Sudarma.

Ia menyebut penutupan akses merupakan bagian dari proses sterilisasi area pembangunan. Meski belum mengetahui secara pasti jalur mana saja yang akan ditutup, pihak desa adat berkomitmen membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Akses apa saja yang ditutup kami sendiri tidak tahu pasti. Tapi kami berkomitmen membantu memastikan sosialisasi penutupannya untuk diketahui masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya memastikan proyek strategis senilai Rp 1,3 triliun tersebut tetap berlanjut. Tender konstruksi fisik PKB dijadwalkan dimulai pada November 2026, setelah proses tender Manajemen Konstruksi dan penyelesaian kontrak desain.

"Kawasan Pusat Kebudayaan Bali baru selesai tender Manajemen Konstruksi dan selesai kontrak untuk desain paling lambat Oktober, jadi November ini sudah bisa tender konstruksi," kata Koster beberapa waktu lalu.

Proyek yang dikerjakan secara multiyears itu ditargetkan rampung pada Desember 2027. Nantinya, kawasan PKB di Klungkung diproyeksikan menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai agenda seni budaya berskala besar, termasuk Pesta Kesenian Bali (PKB), yang selama ini berlangsung di Taman Budaya Art Center Denpasar. (ap)
Read More

Minggu, 18 Oktober 2026

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗛𝗮𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗞𝗮𝗿𝘆𝗮 𝗱𝗶 𝗣𝘂𝗿𝗮 𝗗𝗮𝗱𝗶𝗮 𝗚𝗲𝗹𝗴𝗲𝗹 𝗔𝗮𝗻, 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗴𝗮 𝗞𝗲𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗶

Oktober 18, 2026 0

Gubernur Koster Hadiri Karya di Pura Dadia Gelgel Aan, Tegaskan Komitmen Membangun Bali dan Jaga Kedekatan dengan Krama Bali

BANGLI, Lensabali.id – Di tengah kesibukannya mengawal berbagai program pembangunan strategis Bali, Gubernur Bali Wayan Koster tetap berupaya menjaga kedekatan dengan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadirannya dalam Karya Tawur Malik Sumpah, Ngenteg Linggih lan Mendem Pedagingan di Pura Dadia Gelgel Aan, Manikaji, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Sabtu (17/10/2026).

Kedatangan Gubernur Koster disambut hangat oleh krama pengempon pura. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Budiutama, serta anggota DPRD Kabupaten Bangli Sang Nyoman Wijaya.

Dalam kesempatan itu, Koster mengungkapkan rasa syukur karena dapat hadir dan bertatap muka langsung dengan krama pengempon. Ia juga mendoakan agar seluruh rangkaian upacara berlangsung lancar serta membawa kerahayuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Koster, kehadirannya dalam kegiatan adat, agama, dan budaya bukan sekadar memenuhi undangan. Momen tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mesimakrama, menyerap aspirasi, serta melihat secara langsung kondisi kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Bali.

Perjalanan menuju lokasi kegiatan, misalnya, memberinya kesempatan mengamati potensi dan aktivitas warga, mulai dari pertanian, tegalan, kerajinan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

"Hadir dalam undangan ini membuat saya secara tidak langsung bisa melihat bagaimana pertanian, tegalan, kerajinan, hingga ekonomi masyarakat yang saya lewati dalam perjalanan menuju ke sini," ungkap Gubernur Wayan Koster.

Ia mengakui, padatnya agenda pemerintahan membuat dirinya belum dapat memenuhi seluruh undangan kegiatan adat, agama, budaya, maupun kemasyarakatan. Saat ini, sebagian besar waktu dan perhatiannya diarahkan untuk memastikan program-program pembangunan strategis Bali berjalan sesuai rencana.

Meski demikian, Koster menegaskan bahwa komunikasi langsung dengan masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Ia berupaya memprioritaskan kunjungan ke wilayah yang belum sempat didatangi secara langsung.

"Untuk daerah-daerah yang belum pernah saya kunjungi, saya selalu upayakan untuk hadir. Karena saya juga berprinsip harus bisa bertatap muka langsung dengan warga Bali," ujarnya.

Koster juga menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan masa jabatan yang dipercayakan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ia ingin memastikan berbagai program yang telah dirancang dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Bali serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Masa jabatan saya tidak panjang. Saya fokus manfaatkan sisa jabatan yang diamanahkan warga Bali ini untuk benar-benar membangun Bali, agar program-program yang saya rencanakan bisa terwujud dengan sukses, bisa bermanfaat untuk membangun Bali," tegasnya.

Sementara itu, Kelihan Dadia Gelgel Aan Manikaji, Made Kuat, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Gubernur Bali dalam pelaksanaan karya tersebut. Menurutnya, kehadiran kepala daerah menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap kehidupan adat, agama, dan budaya masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangli.

Made Kuat menjelaskan, Dadia Gelgel Aan Manikaji memiliki 120 kepala keluarga (KK). Rangkaian karya telah dimulai sejak Agustus 2026, dengan puncak karya berlangsung pada 14 Oktober 2026. Adapun upacara Penyineban dijadwalkan pada 27 Oktober 2026.

Gubernur Koster Hadiri Karya di Pura Dadia Gelgel Aan, Tegaskan Komitmen Membangun Bali dan Jaga Kedekatan dengan Krama Bali

"Atas nama seluruh anggota dadia, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur dalam pelaksanaan karya ini," ujar Made Kuat.

Gubernur Sampaikan Perkembangan Penanganan Distribusi BBM di Bali

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Koster turut menyampaikan perkembangan penanganan kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Bali selama sepekan terakhir. Berdasarkan informasi pasokan yang diterimanya, ia memastikan stok BBM untuk kebutuhan masyarakat Bali berada dalam kondisi aman.

Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk mempercepat penyaluran BBM dari fasilitas penyimpanan menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah tersebut menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Upaya percepatan distribusi mulai menunjukkan hasil positif. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU, terutama di wilayah Denpasar dan Badung, dilaporkan mulai berkurang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Meski begitu, pemerintah bersama pihak terkait terus mengawal pemulihan distribusi agar penyaluran BBM berlangsung semakin lancar dan merata.

Koster juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Warga diharapkan membeli bahan bakar sesuai kebutuhan serta tetap menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.

Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina dan pihak terkait akan terus mengupayakan percepatan pemulihan distribusi sehingga pelayanan BBM kepada masyarakat dapat kembali berlangsung secara optimal. (*/ap)
Read More

Selasa, 13 Oktober 2026

𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗧𝗠𝗠𝗗 𝗸𝗲-𝟭𝟯𝟬, 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮: 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝗻𝗴𝗴𝗮𝗹𝗮𝗻 𝗧𝗡𝗜 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗞𝗲𝗸𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻

Oktober 13, 2026 0
Buka TMMD ke-130, Bupati Satria: Kemanunggalan TNI dan Rakyat Jadi Kekuatan Pembangunan

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Bupati Klungkung I Made Satria secara resmi membuka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026 di Lapangan Umum Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Selasa (13/10/2026). Program ini menjadi salah satu upaya mempercepat pembangunan desa melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Satria menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar program pembangunan, melainkan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat dalam memperkuat gotong royong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

"Pemerintah Daerah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan TMMD sebagai upaya melestarikan budaya gotong royong demi percepatan pembangunan pedesaan. Sejarah telah membuktikan bahwa kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah kekuatan ampuh dalam menjaga keutuhan NKRI," ujar Bupati Satria dalam sambutannya.

Mengusung tema “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, kegiatan ini menempatkan desa sebagai salah satu fondasi penting kemajuan bangsa. Bupati Satria menilai pembangunan yang dimulai dari wilayah pedesaan akan memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan.

Ia menjelaskan, program TMMD sejalan dengan berbagai agenda strategis pemerintah pusat dan daerah, baik pembangunan fisik maupun nonfisik. Sejumlah program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat turut menjadi perhatian, mulai dari penanganan stunting, bedah rumah, ketahanan pangan, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

Bupati Satria juga mengajak masyarakat di lokasi sasaran agar terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan memperkuat koordinasi sehingga pembangunan yang dilakukan dapat terintegrasi dan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.

Buka TMMD ke-130, Bupati Satria: Kemanunggalan TNI dan Rakyat Jadi Kekuatan Pembangunan

"Saya mengajak seluruh masyarakat di lokasi sasaran untuk berpartisipasi aktif, serta mengimbau jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait untuk bersinergi secara terpadu. Dengan begitu, hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," imbuhnya.

TMMD ke-130 yang dilaksanakan Kodim 1610/Klungkung ini mencakup sejumlah pekerjaan fisik untuk mendukung aktivitas warga. Salah satu sasaran utamanya adalah pembangunan jalan rabat beton yang menjadi akses menuju lahan pertanian, sehingga mobilitas petani serta pengangkutan sarana produksi dan hasil panen dapat lebih mudah.

Selain itu, prajurit TNI bersama masyarakat membangun senderan atau dinding penahan tanah untuk memperkuat badan jalan sekaligus mengurangi risiko erosi dan tanah longsor. Program ini juga mencakup rehabilitasi wantilan atau balai banjar sebagai pusat kegiatan sosial, adat, budaya, dan keagamaan, serta pembangunan balai pesandekan sebagai fasilitas pendukung masyarakat.

Pembukaan TMMD ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Satria. Kegiatan turut dihadiri Raja Klungkung Ida Dalem Semaraputra, Kasrem 163/Wirasatya Kolonel Inf. Dafit Beni Upeni, Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forkopimda, serta Pj Sekda Klungkung. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako kepada warga kurang mampu, peninjauan layanan kesehatan gratis, dan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan fisik. Melalui TMMD ini, diharapkan semangat gotong royong semakin kuat dan hasil pembangunan mampu menunjang kebutuhan masyarakat Desa Tihingan. Salam Mahottama. (*/ap)
Read More

Sabtu, 10 Oktober 2026

𝗥𝗮𝗸𝗼𝗿 𝗕𝗮𝗽𝗽𝗲𝗱𝗮 𝘀𝗲-𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗮𝗺𝗮 𝗕𝗿𝗮𝘆𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

Oktober 10, 2026 0
Rakor Bappeda se-Bali, Semangat Menyama Braya Perkuat Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

BULELENG, Lensabali.id – Filosofi menyama braya yang menjunjung kebersamaan dan kekeluargaan menjadi pijakan penting dalam memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Semangat tersebut ditekankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).

Rapat koordinasi yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 itu mengangkat tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup bertumpu pada kualitas dokumen perencanaan. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penentu agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Menurutnya, semangat menyama braya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam membangun hubungan kerja dengan pemerintah pusat. Nilai kebersamaan dan kekeluargaan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk menyatukan langkah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang tersusun atas berbagai subsistem dan saling bergantung satu sama lain. Karena itu, keterpaduan antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota menjadi kunci untuk membangun sistem perencanaan daerah yang kuat sekaligus terhubung dengan agenda pembangunan nasional.

Ika Putra juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan kerja secara berkelanjutan dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Jejaring yang terbangun dengan baik akan membantu pemerintah daerah memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, dan merespons dinamika pembangunan secara lebih cepat serta tepat.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah. Fokusnya adalah mendukung pencapaian Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang disinergikan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Penyelarasan dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali turut dihadirkan untuk memperkaya pembahasan.

Rakor Bappeda se-Bali, Semangat Menyama Braya Perkuat Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

Keterlibatan kementerian dan lembaga tersebut diharapkan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Ika Putra pun mengajak seluruh jajaran Bappeda di Bali terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi agar program pembangunan terlaksana secara selaras, terukur, dan berkelanjutan.

Selain agenda koordinasi, kegiatan ini dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, diikuti Kabupaten Gianyar pada posisi kedua dan Kabupaten Klungkung di peringkat ketiga.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus sarana evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Penilaian ini juga diharapkan memacu setiap kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan memperhatikan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Melalui rakor tersebut, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan memperkuat keterkaitan antara prioritas nasional dengan program unggulan daerah. Dengan menjadikan menyama braya sebagai landasan kolaborasi, sinergi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang saling mendukung, berorientasi pada hasil, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (hms/ap)
Read More

Jumat, 11 September 2026

𝗘𝗡𝗦𝗜𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗦𝗲𝗹𝗮𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝗹𝗮𝗺

September 11, 2026 0
ENSIA 2026, Gubernur Koster Tegaskan Pembangunan Bali Harus Selaras dengan Alam

BADUNG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pembangunan di Bali harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri puncak penganugerahan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis (10/9/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, serta Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna.

Koster mengapresiasi penyelenggaraan ENSIA 2026 oleh SUCOFINDO yang memberikan penghargaan terhadap berbagai inovasi di bidang lingkungan dan sosial. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali yang menjadikan kelestarian alam sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut dituangkan melalui visi pembangunan Bali berbasis kearifan lokal, Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Konsep ini tidak hanya mengedepankan kualitas kehidupan manusia, tetapi juga menjaga lingkungan serta keberlangsungan seluruh makhluk hidup.

Prinsip tersebut diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang menempatkan pembangunan berkelanjutan dan keharmonisan manusia dengan alam sebagai pijakan utama.

“Tidak boleh hidup sendiri, lalu mematikan yang lain. Hidup yang menghidupi, urip yang menguripi. Hidup harus harmonis dengan alam. Itulah ajaran leluhur kami dan menjadi konsep teknokratis pembangunan agar Bali terjaga dengan baik untuk masa depan generasi penerus,” ujar Gubernur Koster.

Salah satu implementasinya dilakukan melalui kebijakan penggunaan energi bersih dari hulu hingga hilir yang telah dituangkan dalam berbagai regulasi daerah. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu program prioritas yang didorong Pemprov Bali sejak 2019.

Koster menyampaikan pengembangan PLTS di Bali mendapat dukungan Pemerintah Pusat. Bali diharapkan memperoleh pasokan listrik hingga 1.000 MW melalui pengembangan PLTS sebagai bagian dari program nasional berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Penguatan energi bersih ini sekaligus diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung pariwisata Bali yang berkualitas.

Selain energi, persoalan sampah menjadi perhatian pemerintah daerah. Koster mengatakan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah mulai memperlihatkan hasil positif, terutama di wilayah Denpasar dan Badung.

ENSIA 2026, Gubernur Koster Tegaskan Pembangunan Bali Harus Selaras dengan Alam

“Khusus untuk kawasan Denpasar dan Badung, tingkat pemilahan sampah telah mencapai 80 hingga 90 persen. Hal ini berdampak pada beban TPA Suwung yang makin menurun,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengapresiasi pelaksanaan ENSIA 2026. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat tanggung jawab pelaku usaha terhadap sampah yang dihasilkan, termasuk sampah dari produk makanan berkemasan plastik.

Sementara itu, Direktur Utama PT SUCOFINDO Sandry Pasambuna mengatakan ENSIA diselenggarakan SUCOFINDO bersama Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha dan local hero yang menghadirkan inovasi nyata di bidang lingkungan dan sosial.

ENSIA juga diarahkan untuk mendorong lahirnya inovasi berkelanjutan yang mampu mempertemukan kepentingan sosial, ekonomi, dan ekologi. Antusiasme peserta tahun ini meningkat dengan masuknya 954 makalah inovasi dari 253 perusahaan serta 48 calon local hero inspiratif.

Pada ENSIA 2026, penghargaan Best of the Best Participant diraih PT Smelting. Empat peserta terbaik lainnya adalah PT PLN Nusantara Power UP Rembang, PT TIMAH Tbk Divisi Pengolahan dan Peleburan Kundur, PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Rewulu, serta PT ANTAM Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat. (hms/ap)
Read More

Selasa, 08 September 2026

𝗢𝗽𝘁𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗙𝗶𝘀𝗸𝗮𝗹, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗔𝘀𝗲𝘁 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗕𝗲𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗮𝗮𝘁 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶

September 08, 2026 0

Optimalisasi Jadi Strategi Perkuat Fiskal, Gubernur Koster: Aset Daerah Harus Bekerja dan Memberikan Manfaat bagi Bali

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus membenahi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Bali. Aset daerah, menurutnya, tidak boleh dibiarkan menganggur, tidak terurus, atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.

Hal tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (7/9/2026). Ia mengatakan sejumlah aset strategis Pemprov Bali telah mulai ditata dan dioptimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Salah satunya aset di Padanggalak yang sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi sempat terbengkalai selama puluhan tahun. Setelah dilakukan pembenahan, pengelolaannya kini berjalan baik dan telah memberikan pemasukan sekitar Rp63 miliar ke kas daerah.

Optimalisasi juga dilakukan terhadap aset tanah seluas 50 are di kawasan Renon, tepat di sebelah Gedung BPD Bali. Lahan strategis tersebut diarahkan untuk dikerjasamakan dengan Bank BPD Bali, antara lain mendukung rebranding dan pembangunan gedung baru agar BPD Bali tampil lebih modern dan mampu bersaing dengan perbankan lainnya.

Lahan tersebut telah melalui appraisal dengan nilai sekitar Rp150 miliar dan kemudian menjadi bagian dari penyertaan modal Pemprov Bali pada BPD Bali. Dari langkah tersebut, Pemprov Bali memperoleh manfaat berupa dividen lebih dari 30 persen.

Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp145 miliar, aset tersebut diproyeksikan menghasilkan dividen sekitar Rp37–40 miliar setiap tahun. Sebelumnya, lahan tersebut hanya digunakan BTB dan UPT Samsat sehingga belum memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah.

Aset lain yang menjadi perhatian adalah tanah Pemprov Bali seluas sekitar 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua. Sebelumnya, aset ini hanya menghasilkan sewa sekitar Rp6 miliar per tahun. Evaluasi pada 2017 menaikkan nilai sewa menjadi sekitar Rp7 miliar, namun kemudian diketahui pembayaran tidak berjalan sebagaimana mestinya hingga persoalan tersebut terungkap pada 2020.

Koster kemudian menugaskan pihak independen untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap data serta pengelolaan aset tersebut. Hasil appraisal menunjukkan nilai pemanfaatan yang jauh lebih tinggi, sekitar Rp51 miliar per tahun. Untuk periode 2017–2021, termasuk denda, Pemprov Bali berhasil memperoleh sekitar Rp41 miliar.

Pemprov Bali selanjutnya mencari mitra baru karena mitra sebelumnya dinilai tidak mampu memenuhi kewajibannya dengan baik. Setelah appraisal kembali dilakukan, nilai pemanfaatan aset meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun. Dengan mitra baru, pembayaran dilakukan di muka sekitar Rp850 miliar setelah memperhitungkan discount rate hingga 2050.

Dari hasil optimalisasi tersebut, pada Desember 2025 Pemprov Bali menempatkan Rp300 miliar di BPD Bali. Penempatan ini diproyeksikan memberikan dividen minimal sekitar Rp108 miliar bagi Pemprov Bali.

Koster menegaskan optimalisasi aset merupakan bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah. Aset pemerintah, kata dia, harus mampu bekerja dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya menjadi angka dalam daftar inventaris.

“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Koster.

Optimalisasi Jadi Strategi Perkuat Fiskal, Gubernur Koster: Aset Daerah Harus Bekerja dan Memberikan Manfaat bagi Bali

Ia juga mengutip pandangan Sri Mulyani mengenai perbedaan pengelolaan aset di negara maju dan berkembang. Di negara maju, aset negara didorong produktif dan menghasilkan manfaat, sedangkan di negara berkembang masih banyak aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, Pemprov Bali tidak ingin aset daerah “tidur”.

Koster menilai dukungan DPRD Bali sangat penting dalam proses penataan dan optimalisasi aset. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan terus terjaga untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus mendukung pembangunan Bali.

“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” ujar Koster.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Bali menggali sumber pendapatan secara inovatif, memperkuat kemandirian fiskal, dan memastikan setiap aset daerah mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan Bali. (*/ap)
Read More

Rabu, 02 September 2026

𝗛𝗮𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗗𝗶𝗲𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀 𝗸𝗲-𝟱𝟵 𝗙𝗘𝗕 𝗨𝗻𝘂𝗱, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘀𝗶 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶

September 02, 2026 0
Hadiri Dies Natalis ke-59 FEB Unud, Gubernur Koster Perkuat Kontribusi bagi Pembangunan Bali

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri puncak Dies Natalis ke-59 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Udayana (Unud) yang berlangsung di halaman kampus FEB Unud, Selasa (1/9/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan Koster untuk menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan Bali.

Dalam sambutannya, Koster menyebut Universitas Udayana memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan tinggi yang selama ini turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Hubungan antara Pemprov Bali dan Unud, menurutnya, juga terus diperkuat melalui koordinasi dan kerja sama.

“Pakar yang tergabung di Pemprov Bali sebagian dari UNUD dan secara institusi maupun pribadi, saya dengan Bapak Rektor memiliki hubungan yang sangat baik, terus berkoordinasi untuk menyelaraskan kerjasama antara Pemprov dengan UNUD,” ucapnya.

Koster menilai Unud merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Bali sekaligus menjadi rujukan pendidikan tinggi bagi kawasan Indonesia Timur. Ia juga menyinggung makna nama Udayana yang diambil dari sosok raja yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Bali dan membawa pulau ini pada masa kejayaan.

Menurut Koster, sejarah tersebut menjadi salah satu inspirasi dalam menjalankan pembangunan Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ia menegaskan pembangunan tidak boleh melepaskan karakter, potensi dan jati diri daerah.

“Ini saya jadikan pedoman agar alam, manusia dan alam Bali tetap ajeg. Bali harus betul-betul dibangun sesuai dengan karakteristik dan potensi lokalnya. Ini yang sedang saya kerjakan dengan sangat serius melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun,” urainya.

Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, lanjutnya, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari alam, manusia hingga kebudayaan. Ketiganya harus berjalan beriringan, tumbuh secara seimbang dan saling menjaga agar keberlanjutan Bali tetap terpelihara.

Dalam konteks pendidikan ekonomi, Koster menilai konsep Ekonomi Kerthi Bali yang telah dituangkan dalam sebuah buku relevan untuk dikenalkan kepada sivitas akademika FEB Unud. Konsep tersebut dinilai penting agar pengembangan pengetahuan ekonomi tidak terlepas dari kondisi dan potensi lokal Bali.

“Saya berharap konsep ini dikenalkan di kampus karena sangat bagus, Supaya pengetahuan yang kita bangun benar-benar menyentuh dan menyatu dengan karakter serta potensi daerah Bali. Saya siap memberi kuliah umum tentang Ekonomi Kerthi Bali di FEB,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Koster berharap FEB Unud semakin memperkuat perannya dalam menghasilkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia juga meminta usia 59 tahun menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan reputasi fakultas.

Hadiri Dies Natalis ke-59 FEB Unud, Gubernur Koster Perkuat Kontribusi bagi Pembangunan Bali

“Ini yang sangat saya harapkan, khususnya pada FEB yang genap berusia 59 tahun. Jadikan dies natalis menjadi momentum untuk bergerak maju agar FEB makin kuat, tangguh dan makin terkenal. Menjadi kebanggaan masyakarat Bali dan Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Dekan FEB Unud Prof. Dr. Ni Putu Wiwin Setyari memaparkan sejumlah capaian fakultas. FEB Unud kini menjadi salah satu fakultas ekonomi terkemuka di kawasan Indonesia Timur, dengan ribuan alumni yang telah berkiprah di berbagai sektor. Dari 12 program studi yang dimiliki, 10 di antaranya telah meraih akreditasi unggul.

Wiwin menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur fakultas dan dukungan berbagai pihak. Sejalan dengan tema Dies Natalis ke-59, “Empowering Collective Impact: Driving Change Beyond Limits, Together as One”, ia mengajak keluarga besar FEB menerjemahkan semangat kolaborasi tersebut ke dalam kontribusi yang lebih konkret.

“Saya berharap ini bukan hanya sekadar slogan tapi penegasan bahwa keunggulan dari kerja keras harus diterjemahkan dalam tindakan nyata hingga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya.

Rangkaian perayaan Dies Natalis ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Dekan FEB Unud Wiwin Setyari. Potongan pertama kemudian diserahkan kepada Gubernur Bali Wayan Koster. (hms/ap)
Read More

Jumat, 14 Agustus 2026

𝗛𝗨𝗧 𝗸𝗲-𝟲𝟴 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗮𝗻

Agustus 14, 2026 0
HUT ke-68 Provinsi Bali, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Bangun Bali Berkelanjutan

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk melanjutkan pembangunan secara menyeluruh dengan berpedoman pada visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Penegasan tersebut disampaikan Koster dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Denpasar, Jumat (14/8/2026). Sidang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, jajaran Forkopimda, Sekda Bali, para pimpinan DPRD kabupaten/kota, tokoh masyarakat serta undangan lainnya.

Dalam momentum tersebut, Koster mengajak masyarakat Bali menghargai perjuangan para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan. Menurutnya, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk meneruskan pengabdian tersebut demi keberlanjutan Bali.

“Kita sebagai generasi penerus yang mewarisi spirit pengabdian Beliau, wajib meneruskan perjuangan dan pengabdian Beliau, membangun Bali pada masa kini dan masa depan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga eksistensi keberlanjutan Bali sepanjang masa,” tegas Koster.

Ia mengatakan dirinya bersama Wagub Giri Prasta mengemban amanah masyarakat Bali untuk ngayah secara total, dengan bekerja sungguh-sungguh, fokus, tulus dan konsisten dalam menjalankan pembangunan.

“Dalam melanjutkan Kepemimpinan Pembangunan Bali itulah, Titiang sebagai Gubernur bersama Bapak I Nyoman Giri Prasta sebagai Wakil Gubernur Bali mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat Bali untuk Ngayah secara total Lascarya Niskala-Sakala, berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja ekstra keras, fokus, tulus, lurus membangun Bali,” ujarnya.

UU Provinsi Bali Jadi Payung Pembangunan

Koster menilai lahirnya UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali menjadi capaian penting karena memberikan landasan hukum yang kuat bagi pembangunan berdasarkan karakteristik alam, manusia dan kebudayaan Bali, termasuk pengakuan terhadap Desa Adat, Subak serta nilai-nilai Sad Kerthi.

“Yang sangat penting dan strategis, Undang-Undang Provinsi Bali telah dijadikan sebagai payung hukum dalam menata arah dan tatanan pembangunan Bali sesuai karakteristik alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” katanya.

Landasan tersebut kemudian diperkuat melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Pembangunan jangka panjang tersebut tetap berpijak pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam beserta isinya.

Koster menegaskan periode 2025–2030 menjadi tahap awal yang sangat menentukan. Keberhasilan lima tahun pertama akan menjadi pijakan bagi keberlanjutan pembangunan dan kehidupan generasi Bali hingga satu abad mendatang.

“Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali lima tahun ke depan, akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang jaman. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses,” tegasnya.

Enam sektor menjadi prioritas pembangunan Bali 2025–2030, yakni adat, agama, tradisi, seni, budaya dan kearifan lokal; kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; transformasi ekonomi melalui Ekonomi Kerthi Bali; infrastruktur dan transportasi; lingkungan, kehutanan dan energi; serta Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

HUT ke-68 Provinsi Bali, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Bangun Bali Berkelanjutan


Sampah, Kemacetan dan Pariwisata Jadi Perhatian

Koster mengakui pembangunan Bali telah memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, perkembangan tersebut juga melahirkan sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan sawah, sampah, kerusakan lingkungan, kemacetan, keterbatasan transportasi publik, infrastruktur hingga kesenjangan antarwilayah.

Pemerintah Provinsi Bali karena itu menjalankan sejumlah program prioritas, mulai dari penanganan sampah dan pembangunan PSEL, pengendalian kemacetan, penataan transportasi dan akomodasi pariwisata, penertiban OTA hingga pengawasan perilaku wisatawan asing.

Sejumlah proyek infrastruktur strategis juga disiapkan pada periode 2026–2029, di antaranya Shortcut Singaraja–Mengwi, Underpass Jimbaran dan Tohpati, Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu, Jalan Baru Sunset Road–Mahendradatta serta sejumlah ruas konektivitas Jalan Lingkar Bali.

Bali Berkontribusi Besar bagi Pariwisata Indonesia

Dalam pidatonya, Koster juga menyoroti besarnya kontribusi Bali terhadap pariwisata nasional. Sepanjang 2025, Bali menerima 7,05 juta wisatawan mancanegara melalui jalur udara atau sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia.

Dari sisi devisa, Bali disebut menyumbang sekitar Rp176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.

“Data ini menunjukkan bahwa Bali berkontribusi sangat besar kepada Indonesia. Meskipun tidak masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara dalam konteks ‘dana bagi hasil’, namun secara tidak langsung, sektor pariwisata Bali berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan cadangan devisa negara,” ujar Koster.

Pada sisi lingkungan, Bali juga terus menjalankan kebijakan pembangunan berkelanjutan, antara lain pembatasan plastik sekali pakai, pengembangan energi bersih dan kendaraan listrik, pertanian organik, perlindungan sumber daya air serta pengembangan pariwisata berkualitas.

Bali bahkan menargetkan Net Zero Emission pada 2045, lebih cepat 15 tahun dibandingkan target nasional 2060.

“Bali dinilai berani mengambil langkah dengan mencanangkan target pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2045, 15 tahun lebih cepat dari target nasional tahun 2060,” ungkapnya.

Menutup pidato, Koster mengajak seluruh masyarakat Bali, terutama generasi muda, menjaga persatuan, kekompakan dan semangat gotong royong sebagai kekuatan dalam melanjutkan pembangunan Bali.

“Selamat Hari Jadi ke-68! Dirgahayu Provinsi Bali!” tutupnya. (hms/ap)
Read More

Kamis, 13 Agustus 2026

𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗶𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗹𝗮-𝗡𝗶𝘀𝗸𝗮𝗹𝗮, 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗡𝗴𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗸𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗕𝗲𝘀𝗮𝗸𝗶𝗵

Agustus 13, 2026 0
Perkuat Keseimbangan Sekala-Niskala, Pemprov Bali Ngaturang Pekeling di Besakih

KARANGASEM, Lensabali.id – Memperingati HUT ke-68 Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan persembahyangan dan Upacara Ngaturang Pekeling di Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Rabu (12/8). Persembahyangan berlangsung bertepatan dengan Tilem Sasih Karo, rahina Buda Umanis Tambir.

Ngaturang Pekeling tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Bali menjaga keseimbangan pembangunan secara sekala dan niskala. Pembangunan Bali tidak hanya diarahkan pada pencapaian fisik, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga tetap berpijak pada nilai spiritual dan kearifan lokal.

Dalam persembahyangan itu, Gubernur Koster bersama jajaran Pemprov Bali menghaturkan bhakti sekaligus memohon ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar seluruh proses pembangunan Bali senantiasa memperoleh tuntunan dan restu.

Doa juga dipanjatkan agar jajaran pemerintah diberikan kerahayuan, keselamatan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan amanah pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Momentum HUT ke-68 Provinsi Bali sekaligus dimaknai sebagai ruang refleksi untuk memperkuat arah pembangunan yang harmonis. Kemajuan Bali diharapkan tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga alam, manusia, dan kebudayaan sebagai tiga unsur penting kehidupan masyarakat Bali.

Perkuat Keseimbangan Sekala-Niskala, Pemprov Bali Ngaturang Pekeling di Besakih

Semangat tersebut selaras dengan konsep pembangunan Bali yang menempatkan keseimbangan sekala-niskala sebagai landasan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan fisik, tetapi juga menjaga nilai, jati diri, serta keharmonisan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa kemajuan yang dicapai harus tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan hari ini tidak mengurangi kualitas kehidupan dan warisan Bali yang akan diteruskan kepada generasi mendatang.

Persembahyangan berlangsung khidmat dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta istri, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali.

Rangkaian upacara dipuput Ida Shri Bhagawan Putra Nata Nawa Wangsa Pamayun dari Kadatuan Kawista Pura, Grya Belatungan, Tabanan. Seluruh prosesi berlangsung penuh kekhidmatan sebagai ungkapan syukur sekaligus permohonan agar Bali senantiasa dianugerahi keadaan yang rahayu, aman, damai, dan harmonis.

Melalui peringatan HUT ke-68, Pemprov Bali kembali meneguhkan komitmen melanjutkan pembangunan dengan menjaga keseimbangan sekala dan niskala. Kemajuan diharapkan tidak hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga mampu menjaga alam, budaya, dan kehidupan Bali secara berkelanjutan. (hms/ap)
Read More

Rabu, 05 Agustus 2026

𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺𝘂 𝗣𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝗼 𝗔𝗻𝘂𝗻𝗴, 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿𝗶 𝗦𝗸𝗲𝗺𝗮 𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶

Agustus 05, 2026 0
Bertemu Pramono Anung, Koster Pelajari Skema Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan Bali

JAKARTA, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai strategi pembiayaan pembangunan, termasuk peluang penerapan skema pembiayaan kreatif melalui penerbitan obligasi daerah.

Dalam keterangan kepada awak media, Gubernur Koster menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah Provinsi Bali mempelajari berbagai inovasi pembiayaan yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

"Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ujar Koster.

Selain membahas peluang penerbitan obligasi daerah, ketiga kepala daerah juga berdiskusi mengenai berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Pembahasan turut mencakup pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai instrumen pengelolaan tata ruang yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan kawasan perkotaan maupun destinasi pariwisata.

Koster mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memperoleh banyak referensi dari pengalaman DKI Jakarta dalam mengembangkan kebijakan pembiayaan maupun pengelolaan ruang yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.

"Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali," jelasnya.

Menurut Koster, seluruh hasil pembahasan akan dikaji lebih lanjut oleh tim teknis di Bali sebelum diterapkan. Setiap kebijakan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan gubernur.

"Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur," imbuhnya.

Bertemu Pramono Anung, Koster Pelajari Skema Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan Bali

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemerintah daerah perlu mulai membuka ruang bagi model pembiayaan yang lebih inovatif di tengah tantangan fiskal saat ini.

"Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ungkap Pramono.

Ia juga memaparkan pengalaman DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan KLB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Bali.

Di sisi lain, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa sekitar 74 persen aktivitas pariwisata Bali berada di wilayah Kabupaten Badung sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, terutama untuk mengatasi kemacetan.

"Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah mengatasi kemacetan," katanya.

Menurut Adi Arnawa, Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun sejumlah ruas jalan baru melalui skema pembiayaan kolaboratif bersama pihak ketiga. Ke depan, kebutuhan investasi infrastruktur masih cukup besar sehingga opsi penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif yang terbuka untuk dipertimbangkan. (hms/ap)
Read More

Senin, 20 Juli 2026

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿–𝗔𝗛𝗬 𝗦𝗶𝗻𝗸𝗿𝗼𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗮𝗿𝗶𝘄𝗶𝘀𝗮𝘁𝗮 𝗕𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗮𝗻𝗷𝘂𝘁𝗮𝗻

Juli 20, 2026 0
Gubernur Koster–AHY Sinkronkan Program Pembangunan Bali, Dorong Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat infrastruktur, menjaga lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata melampaui 7 juta orang, sementara wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan tercatat sekitar 16,3 juta orang, hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.

"Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.

Menurutnya, Bali masih menjadi tulang punggung pariwisata nasional dengan kontribusi sekitar 45,8 persen terhadap total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, sehingga menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025 atau setara hampir setengah kontribusi sektor pariwisata nasional.

Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen. Selain itu, Bali mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran 1,45 persen, serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, Koster mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus diantisipasi, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, ancaman terhadap sumber daya air, kerusakan ekosistem, hingga kemacetan akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur. Berbagai persoalan sosial yang melibatkan wisatawan asing dan praktik usaha ilegal juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sekaligus menjalankan sejumlah program prioritas, seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Gubernur Koster–AHY Sinkronkan Program Pembangunan Bali, Dorong Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Pada sektor infrastruktur, Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat dan laut, termasuk pengembangan jalur logistik terintegrasi dari Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," tegas Koster.

Sementara itu, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan Bali berjalan selaras dan terarah.

"Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," ujarnya.

AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, penataan ruang, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program lintas sektor melalui evaluasi berkala guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Bali ke depan. (hms/ap)
Read More

Kamis, 16 Juli 2026

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗟𝗶𝗯𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝟭𝟮.𝟵𝟰𝟮 𝗠𝗮𝗵𝗮𝘀𝗶𝘀𝘄𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗟𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗞𝗲𝗿𝘁𝗵𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗦𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮

Juli 16, 2026 0

Gubernur Koster Libatkan 12.942 Mahasiswa Bangun Desa Bali Lewat Program Desa Kerthi Bali Sejahtera

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (15/7). Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mempercepat pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, BRIDA Provinsi Bali, serta seluruh perguruan tinggi yang terlibat dalam gerakan bersama tersebut. Menurutnya, program ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi bentuk nyata implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus tumbuh dari desa sebagai akar kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan maupun destinasi wisata.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya yaitu dari desa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, visi pembangunan Bali berorientasi pada terjaganya kesucian dan keharmonisan alam beserta seluruh isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara lahir maupun batin. Untuk mencapainya diperlukan kolaborasi seluruh elemen pembangunan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas hingga media.

“Pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media,” ujarnya.

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera tahun ini melibatkan 39 perguruan tinggi dengan total 12.942 mahasiswa dan 953 dosen pembimbing lapangan yang akan terjun langsung ke desa-desa di seluruh Bali. Menurut Koster, jumlah tersebut merupakan kekuatan intelektual yang sangat besar untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa.

Gubernur Koster Libatkan 12.942 Mahasiswa Bangun Desa Bali Lewat Program Desa Kerthi Bali Sejahtera

Kepada para mahasiswa, Gubernur menitipkan empat pesan utama, yakni menjadi pembelajar yang rendah hati, problem solver yang mampu menawarkan solusi, inovator yang menghadirkan terobosan sederhana bagi masyarakat, serta future leader yang memiliki integritas dan kepedulian sosial.

“Titiang berharap semua mahasiswa mampu meninggalkan jejak pengabdian yang nyata, bukan sekadar laporan kegiatan,” pesannya.

Program ini juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, Gerakan Bali Bersih Sampah, pembatasan plastik sekali pakai, perlindungan sumber daya air, penguatan pertanian organik, pengembangan UMKM, penggunaan produk lokal Bali, pelestarian budaya hingga Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Menutup sambutannya, Koster optimistis kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan desa yang maju, lingkungan yang lestari, ekonomi yang mandiri, serta kebudayaan Bali yang semakin kokoh.

“Titiang percaya, apabila gerakan ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kita akan mampu mewujudkan desa yang maju, masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang lestari, ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan Bali yang semakin kokoh,” tutupnya. (hms/ap)
Read More

Senin, 13 Juli 2026

𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗦𝗲𝗻𝘀𝘂𝘀 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟲, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗨𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶

Juli 13, 2026 0

Dukung Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Koster Tegaskan Data Jadi Fondasi Utama Perencanaan Pembangunan Bali

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan arah pembangunan Bali ke depan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7).

Dalam arahannya, Koster meminta seluruh perangkat daerah menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan program, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila kebijakan dirancang berdasarkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat Bali untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

“Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data,” tegasnya.

Menurut Koster, Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis karena tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembaruan data ekonomi keluarga, pemerintah akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan rumah tangga, hingga dinamika ekonomi yang berkembang di tingkat akar rumput.

Bagi Bali yang memiliki struktur ekonomi khas dengan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, dan UMKM, keberadaan data yang berkualitas menjadi kebutuhan mendasar dalam memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Koster menilai hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas sektor ekonomi, perkembangan UMKM, tingkat daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat Bali.

Ia juga mengapresiasi kebijakan BPS yang memulai pelaksanaan sensus lebih awal agar tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga kelancaran pelaksanaan sensus sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat Hindu menjalankan rangkaian hari suci dengan tenang.

Dukung Sensus Ekonomi 2026, Gubernur Koster Tegaskan Data Jadi Fondasi Utama Perencanaan Pembangunan Bali

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” ujar Koster.

Karena itu, Gubernur Bali dua periode tersebut secara khusus menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut sensus ekonomi sebagai kompas pembangunan bangsa. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi kunci agar arah pembangunan nasional maupun daerah dapat berjalan secara tepat dan terukur.

Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus di Bali, sebanyak 3.774 petugas diterjunkan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah hingga akhir Agustus 2026. Pendataan tersebut mencakup sekitar 647 ribu unit usaha dan lebih dari 1,71 juta sasaran usaha serta keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Bali.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Bali berharap terbangun fondasi pembangunan yang semakin kuat, berbasis data akurat, serta mampu mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara berkelanjutan. (*/ap)
Read More