JAKARTA, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai strategi pembiayaan pembangunan, termasuk peluang penerapan skema pembiayaan kreatif melalui penerbitan obligasi daerah.

Dalam keterangan kepada awak media, Gubernur Koster menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah Provinsi Bali mempelajari berbagai inovasi pembiayaan yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

"Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ujar Koster.

Selain membahas peluang penerbitan obligasi daerah, ketiga kepala daerah juga berdiskusi mengenai berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Pembahasan turut mencakup pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai instrumen pengelolaan tata ruang yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan kawasan perkotaan maupun destinasi pariwisata.

Koster mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memperoleh banyak referensi dari pengalaman DKI Jakarta dalam mengembangkan kebijakan pembiayaan maupun pengelolaan ruang yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.

"Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali," jelasnya.

Menurut Koster, seluruh hasil pembahasan akan dikaji lebih lanjut oleh tim teknis di Bali sebelum diterapkan. Setiap kebijakan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan gubernur.

"Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemerintah daerah perlu mulai membuka ruang bagi model pembiayaan yang lebih inovatif di tengah tantangan fiskal saat ini.

"Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ungkap Pramono.

Ia juga memaparkan pengalaman DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan KLB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Bali.

Di sisi lain, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa sekitar 74 persen aktivitas pariwisata Bali berada di wilayah Kabupaten Badung sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, terutama untuk mengatasi kemacetan.

"Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah mengatasi kemacetan," katanya.

Menurut Adi Arnawa, Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun sejumlah ruas jalan baru melalui skema pembiayaan kolaboratif bersama pihak ketiga. Ke depan, kebutuhan investasi infrastruktur masih cukup besar sehingga opsi penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif yang terbuka untuk dipertimbangkan. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7). Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat infrastruktur, menjaga lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Bali.

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Dewata melampaui 7 juta orang, sementara wisatawan domestik mencapai sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan tercatat sekitar 16,3 juta orang, hampir empat kali lipat dari jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa.

"Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.

Menurutnya, Bali masih menjadi tulang punggung pariwisata nasional dengan kontribusi sekitar 45,8 persen terhadap total kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai 1.522 dolar AS per kunjungan, sehingga menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025 atau setara hampir setengah kontribusi sektor pariwisata nasional.

Capaian tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Bali hingga 5,82 persen. Selain itu, Bali mencatat tingkat kemiskinan terendah secara nasional sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran 1,45 persen, serta peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Namun di balik pertumbuhan tersebut, Koster mengingatkan adanya berbagai tantangan yang harus diantisipasi, mulai dari alih fungsi lahan, peningkatan volume sampah, ancaman terhadap sumber daya air, kerusakan ekosistem, hingga kemacetan akibat keterbatasan kapasitas infrastruktur. Berbagai persoalan sosial yang melibatkan wisatawan asing dan praktik usaha ilegal juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sekaligus menjalankan sejumlah program prioritas, seperti pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangkit listrik berbahan bakar gas.

Pada sektor infrastruktur, Bali mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat dan laut, termasuk pengembangan jalur logistik terintegrasi dari Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem guna mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," tegas Koster.

Sementara itu, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan Bali berjalan selaras dan terarah.

"Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," ujarnya.

AHY menjelaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, penataan ruang, pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program lintas sektor melalui evaluasi berkala guna memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Bali ke depan. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster resmi meluncurkan Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera di Panggung Terbuka Ardha Candra, Taman Budaya Provinsi Bali, Rabu (15/7). Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi guna mempercepat pembangunan desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, BRIDA Provinsi Bali, serta seluruh perguruan tinggi yang terlibat dalam gerakan bersama tersebut. Menurutnya, program ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi bentuk nyata implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus tumbuh dari desa sebagai akar kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kawasan perkotaan maupun destinasi wisata.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berpusat di kota atau kawasan pariwisata saja, melainkan tumbuh subur dari akar rumputnya yaitu dari desa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, visi pembangunan Bali berorientasi pada terjaganya kesucian dan keharmonisan alam beserta seluruh isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia secara lahir maupun batin. Untuk mencapainya diperlukan kolaborasi seluruh elemen pembangunan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas hingga media.

“Pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah. Kita memerlukan sinergi seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Komunitas, dan Media,” ujarnya.

Program Pengabdian Masyarakat Desa Kerthi Bali Sejahtera tahun ini melibatkan 39 perguruan tinggi dengan total 12.942 mahasiswa dan 953 dosen pembimbing lapangan yang akan terjun langsung ke desa-desa di seluruh Bali. Menurut Koster, jumlah tersebut merupakan kekuatan intelektual yang sangat besar untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan di tingkat desa.

Kepada para mahasiswa, Gubernur menitipkan empat pesan utama, yakni menjadi pembelajar yang rendah hati, problem solver yang mampu menawarkan solusi, inovator yang menghadirkan terobosan sederhana bagi masyarakat, serta future leader yang memiliki integritas dan kepedulian sosial.

“Titiang berharap semua mahasiswa mampu meninggalkan jejak pengabdian yang nyata, bukan sekadar laporan kegiatan,” pesannya.

Program ini juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, Gerakan Bali Bersih Sampah, pembatasan plastik sekali pakai, perlindungan sumber daya air, penguatan pertanian organik, pengembangan UMKM, penggunaan produk lokal Bali, pelestarian budaya hingga Program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Menutup sambutannya, Koster optimistis kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan desa yang maju, lingkungan yang lestari, ekonomi yang mandiri, serta kebudayaan Bali yang semakin kokoh.

“Titiang percaya, apabila gerakan ini dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kita akan mampu mewujudkan desa yang maju, masyarakat yang sejahtera, lingkungan yang lestari, ekonomi yang berdikari, dan kebudayaan Bali yang semakin kokoh,” tutupnya. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya data yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan arah pembangunan Bali ke depan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7).

Dalam arahannya, Koster meminta seluruh perangkat daerah menjadikan data sebagai dasar utama dalam penyusunan program, penganggaran, hingga evaluasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila kebijakan dirancang berdasarkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengajak seluruh kepala daerah, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat Bali untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

“Bagi warga dan masyarakat Bali, saya minta agar bersama-sama membantu pelaksanaan sensus ekonomi ini sebagai landasan pemetaan anggaran untuk perencanaan kebijakan pembangunan ke depan, dengan cara memberikan data akurat dan benar, agar tepat waktu dan bermanfaat untuk menyusun kebijakan sesuai data,” tegasnya.

Menurut Koster, Sensus Ekonomi 2026 memiliki nilai strategis karena tidak hanya mendata seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melalui pembaruan data ekonomi keluarga, pemerintah akan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola penghidupan rumah tangga, hingga dinamika ekonomi yang berkembang di tingkat akar rumput.

Bagi Bali yang memiliki struktur ekonomi khas dengan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, dan UMKM, keberadaan data yang berkualitas menjadi kebutuhan mendasar dalam memastikan kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Koster menilai hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi antarwilayah, produktivitas sektor ekonomi, perkembangan UMKM, tingkat daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat Bali.

Ia juga mengapresiasi kebijakan BPS yang memulai pelaksanaan sensus lebih awal agar tidak berbenturan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Langkah tersebut dinilai mampu menjaga kelancaran pelaksanaan sensus sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat Hindu menjalankan rangkaian hari suci dengan tenang.

“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik, dan kebijakan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang lebih berkualitas bagi masyarakat Bali,” ujar Koster.

Karena itu, Gubernur Bali dua periode tersebut secara khusus menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut sensus ekonomi sebagai kompas pembangunan bangsa. Menurutnya, data yang berkualitas menjadi kunci agar arah pembangunan nasional maupun daerah dapat berjalan secara tepat dan terukur.

Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus di Bali, sebanyak 3.774 petugas diterjunkan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah hingga akhir Agustus 2026. Pendataan tersebut mencakup sekitar 647 ribu unit usaha dan lebih dari 1,71 juta sasaran usaha serta keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Bali.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Provinsi Bali berharap terbangun fondasi pembangunan yang semakin kuat, berbasis data akurat, serta mampu mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali secara berkelanjutan. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengakselerasi pembangunan berkelanjutan melalui investasi berkualitas, transformasi ekonomi, serta pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).

Dalam forum itu, Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini berlandaskan konsep Ekonomi Kerthi Bali, yang menitikberatkan pada transformasi struktur ekonomi tanpa mengesampingkan kelestarian budaya dan lingkungan. Implementasinya dilakukan melalui penguatan ekosistem investasi satu pintu, percepatan digitalisasi, kolaborasi lintas lembaga, serta pemetaan sektor-sektor investasi yang sesuai dengan karakter Bali.

Menurutnya, investasi yang masuk ke Bali tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.

Sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas meliputi pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, hingga pariwisata budaya dan wellness tourism. Seluruh sektor tersebut diharapkan saling mendukung dalam memperkuat fondasi ekonomi Bali.

“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Giri Prasta.

Di sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas destinasi berbasis budaya melalui peningkatan daya saing, promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan posisi Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif dan digital diarahkan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang mampu meningkatkan kualitas produk lokal sekaligus memperluas akses pasar. Sektor tersebut dipandang sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Bali di masa mendatang.

Pada sektor energi, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya Bali Mandiri Energi melalui pemanfaatan energi bersih. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menekan emisi karbon, serta mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE), termasuk melalui optimalisasi penggunaan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan.

Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, meliputi pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi transportasi darat, laut, dan udara dengan sistem transportasi publik modern.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan daerah.

“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, investasi seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya nilai proyek, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, memperkuat pelaku usaha daerah, dan menghadirkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Bali yang membahas percepatan pengelolaan sampah, penutupan open dumping, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta berbagai isu strategis lainnya. Rakor berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.

Pertemuan tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali sebagai forum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Menurutnya, berbagai tantangan daerah, mulai dari persoalan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan kerja bersama dan langkah yang terintegrasi.

Pada kesempatan itu, Bupati Satria memaparkan sejumlah program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Di sektor kebersihan dan pengelolaan sampah, Pemkab Klungkung telah menerapkan penertiban pemilahan sampah dari sumber serta mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp8,4 miliar kepada 42 desa untuk mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, Klungkung juga tengah mengembangkan teknologi pengolahan sampah melalui pemasangan alat pirolisis berkapasitas 24 ton per hari di TOSS Center. Saat ini fasilitas tersebut masih berada pada tahap uji coba dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mempercepat penanganan sampah di daerah.

Di bidang pengentasan kemiskinan, Bupati Satria menjelaskan bahwa Pemkab Klungkung menjalankan program inovatif “Beri Kail Bukan Ikan” yang difokuskan pada pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam upaya menurunkan angka stunting, pemerintah daerah terus memperkuat layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, hingga calon pengantin. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang dimulai sejak sebelum kelahiran.

Bupati Satria juga memaparkan komitmen pembangunan di Nusa Penida yang diposisikan sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi Klungkung. Melalui alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur strategis, meliputi jalan, sistem penyediaan air minum, fasilitas kesehatan, sekolah, serta pengembangan destinasi wisata.

Menurutnya, Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali. Dengan sinergi yang kuat, berbagai target pembangunan diyakini dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Jadi melalui rakor ini saya berharap adanya dukungan dan sinergi yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan Klungkung yang Maju, Harmonis, Tentram dan Makmur (Mahottama),” ujar Bupati Satria.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, Pemkab Klungkung optimistis berbagai program prioritas, mulai dari pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, hingga pembangunan infrastruktur, dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola sebagai arah pembangunan Bali ke depan.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (Redite Kliwon, Sungsang), 7 Juni 2026 malam.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, perwakilan BNN Provinsi Bali, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut yang dinilainya menjadi ruang penting untuk mempererat komunikasi dan memperkuat kerja sama antarinstansi dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan sesuai ketentuan.

Koster menegaskan bahwa selama memimpin Bali, prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan selalu menjadi perhatian utama. Pengalaman saat berkecimpung di Badan Anggaran DPR RI menjadi dasar baginya untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah bekerja berdasarkan data, fakta, dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, berbagai rekomendasi dan arahan dari BPK senantiasa dijadikan pedoman dalam menjalankan pengelolaan anggaran daerah agar tetap berada pada koridor yang benar dan menghasilkan kualitas pembangunan yang optimal.

"Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali," ujar Koster.

Ia menambahkan bahwa capaian opini WTP tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

Pada kesempatan itu, Koster kembali menegaskan pentingnya penerapan konsep One Island, One Management. Menurutnya, luas wilayah Bali yang relatif kecil menuntut adanya pola pembangunan yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun ego sektoral antarwilayah.

"Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pencapaian prestasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia menilai konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Koster merupakan pendekatan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali. Karena itu, BPK mendorong seluruh institusi di Bali terus memperkuat sinergi dan menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan," ujarnya. (hms/ap)

BULELENG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama masyarakat di kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, menyepakati proses pembebasan lahan untuk mendukung pengembangan tahap lanjutan kawasan menara komunikasi tersebut.

Kesepakatan itu dicapai saat pertemuan antara Gubernur Koster dengan warga setempat pada Minggu (17/5/2026). Dalam agenda tersebut, Koster didampingi Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam penjelasannya, Koster menyampaikan pembangunan Turyapada Tower kini memasuki tahap kedua. Pengembangan tersebut mencakup penataan kawasan terpadu, pembangunan planetarium, convention center, gondola, hingga akses jalan menuju kawasan menara yang diproyeksikan menjadi pusat siaran digital sekaligus destinasi wisata baru di Bali Utara.

Menurutnya, seluruh proses pembebasan lahan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menggunakan mekanisme appraisal independen agar berlangsung transparan serta adil bagi masyarakat pemilik lahan.

“Sudah ada titik yang disepakati untuk pembebasan lahannya dan lebarnya cukup 20 meter dan panjangnya sesuai kebutuhan sekitar 1 kilometer. Untuk harga lahannya ada lembaga yang melakukan appraisal dan proses ini dilakukan dalam waktu dekat supaya bisa dibebaskan dan dibayar langsung ke masyarakat pemilik lahan,” ujar Koster kepada awak media.

Ia menambahkan, setelah proses pembebasan lahan rampung, Pemprov Bali akan melanjutkan pembangunan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat, termasuk area UMKM dan koperasi yang melibatkan warga sekitar kawasan Turyapada Tower.

Koster menegaskan pembangunan kawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

“Tujuannya agar masyarakat memiliki tempat berusaha yang rapi. Ketika Turyapada Tower ini beroperasi, anak-anak lulusan SMA maupun SMK di kawasan ini akan diprioritaskan mendapatkan pelatihan kerja agar siap bekerja di sini,” tegasnya.

Selain pengembangan ekonomi, Pemerintah Provinsi Bali juga berencana melakukan revitalisasi rumah warga di sekitar kawasan tower. Sedikitnya sekitar 40 rumah akan ditata, termasuk perbaikan atap dan penyesuaian visual lingkungan agar kawasan terlihat lebih tertata dan menarik.

“Biayanya akan dihitung dan menggunakan dana APBD,” kata Koster.

Di sela kunjungannya, Gubernur Bali juga meninjau pengerjaan proyek communal space yang nantinya dipersiapkan sebagai pusat aktivitas UMKM masyarakat sekitar. Ia juga menyempatkan menikmati hamparan bunga pecah seribu berwarna ungu yang tumbuh di kawasan tersebut. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Penurunan signifikan Dana Desa (DD) pada 2026 memaksa Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung, menunda seluruh pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran tersebut. Tahun ini, desa tersebut hanya menerima DD sebesar Rp 234 juta, jauh menurun dari sekitar Rp 619 juta pada 2025.

Dengan jumlah penduduk 861 jiwa dan 270 kepala keluarga, desa ini memang tidak tengah menghadapi kebutuhan pembangunan fisik berskala besar. Namun demikian, keterbatasan lahan juga menjadi kendala utama dalam merealisasikan sejumlah rencana infrastruktur, termasuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS).

Sekretaris Desa Kampung Kusamba, Samsul Bahri, mengakui penurunan anggaran tersebut cukup berdampak, meskipun tidak sebesar desa lain dengan wilayah lebih luas.

"Memang pengurangan DD ini cukup terasa dampaknya. Tapi tidak sebesar desa-desa dengan jumlah penduduk banyak dan luas wilayah yang besar," ujarnya saat ditemui, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, dengan anggaran yang terbatas, pelaksanaan pembangunan fisik akan sulit dilakukan, terutama karena harus mengikuti skema padat karya.

Meski demikian, Pemdes tetap mengoptimalkan DD untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Salah satu program yang kembali dijalankan adalah penyediaan kantong pemilahan sampah bagi masyarakat.

"Untuk pengadaan kantong sampah ini pernah kami lakukan dulu. Dan berjalan baik. Sekarang kita alokasikan lagi," terang Samsul. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id — Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara merata melalui penguatan kolaborasi lintas wilayah. Kesepakatan strategis antara Pemprov Bali dengan Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar resmi ditandatangani di Kantor Gubernur Bali, Senin (13/4), sebagai simbol kebersamaan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra. Kesepakatan ini merupakan perubahan atas perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi Bali.

Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa pembangunan Bali tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan dalam satu kesatuan visi. Semangat gotong royong diwujudkan melalui kontribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran, untuk membantu percepatan pembangunan wilayah lain.

Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek strategis ini dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 2028–2029.

Sejumlah proyek prioritas difokuskan pada peningkatan mobilitas, seperti pembangunan Jalan Gatot Subroto Barat–Canggu, Jalan Sunset Road–Mahendradatta, serta underpass Tohpati yang menjadi titik vital lalu lintas di Denpasar.

Selain itu, pembangunan Jalan Singaraja–Mengwitani menjadi langkah penting membuka akses Bali Utara, yang selama ini relatif tertinggal. Upaya ini juga diperkuat dengan pengembangan Jalan Lingkar Nusa Penida guna mengoptimalkan potensi pariwisata kawasan kepulauan.

Konektivitas kawasan juga diperluas melalui pembangunan Jalan Kusamba–Padangbai serta jalur penghubung Pura Batur–Pura Besakih yang memadukan kepentingan ekonomi dan spiritual Bali.

Sementara itu pengembangan pelabuhan di Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba diproyeksikan menjadi pusat baru distribusi logistik dan pariwisata, sekaligus mengurangi tekanan di Bali Selatan.

Tak hanya infrastruktur, perhatian juga diberikan pada sektor budaya dan pertanian, termasuk penataan kawasan Pura Besakih serta pembangunan fasilitas pengolahan gabah dan pakan ternak di Tabanan.

Dalam perjalanannya, jumlah proyek strategis disesuaikan dari 20 menjadi 22 proyek, setelah sebagian diambil alih pemerintah pusat sebagai Proyek Strategis Nasional. Penambahan ini menunjukkan komitmen daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap mampu mengatasi persoalan klasik seperti ketimpangan wilayah, kemacetan, serta keterbatasan infrastruktur di Bali bagian utara, timur, dan barat. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menghadiri Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-38 Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Klungkung di Balai Budaya Ida Dewa Istri Kanya, Minggu (8/2/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung Ny. Eva Satria, Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Klungkung I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, serta Ida Dalem Semaraputra bersama undangan lainnya.

Peringatan HUT WHDI tahun ini mengusung tema “Pemberdayaan Perempuan dalam Membentuk Keluarga Sehat dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas”. Tema tersebut dinilai relevan dengan arah pembangunan nasional dan daerah dalam menyiapkan generasi unggul menuju 2045.

Bupati I Made Satria menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam kehidupan keluarga. Menurutnya, kontribusi perempuan tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan ekonomi keluarga.

“Perempuan adalah fondasi keluarga. Dari keluargalah lahir generasi yang berkualitas, sehingga peran perempuan sangat menentukan arah masa depan daerah dan bangsa,” ujar Bupati Satria.

Ia menegaskan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan harus terus didorong agar mampu berperan aktif dalam pembangunan, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah mengakar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Satria juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota WHDI Kabupaten Klungkung atas kontribusi nyata dalam mendampingi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan pemberdayaan.

“Melalui semangat gotong royong dan kebersamaan, WHDI telah berperan menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Mari kita perkuat persatuan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera sebagai pondasi Indonesia Emas,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua WHDI Kabupaten Klungkung Ny. Kusuma Surya Putra menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga nilai-nilai agama, adat, dan budaya Bali, khususnya di Klungkung sebagai pusat sejarah dan kebudayaan.

Ia berharap, di usia ke-38 ini WHDI semakin solid, berdaya, dan matang dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah. “Semoga WHDI terus menjadi pilar dalam mewujudkan masyarakat Klungkung yang MAHOTTAMA—Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur,” tutupnya. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Komitmen penguatan komunikasi publik dan edukasi masyarakat Bali kembali ditegaskan melalui sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Denpasar. Dukungan tersebut mengemuka saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala LPP RRI Denpasar, Taufan Pamungkas Marhaendra, beserta jajaran di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.

Audiensi tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara Pemprov Bali dan RRI Denpasar, khususnya dalam mendukung publikasi program pembangunan daerah sekaligus meningkatkan fungsi edukasi kepada masyarakat melalui siaran radio dan platform digital.

Kepala LPP RRI Denpasar, Taufan Pamungkas Marhaendra, menyampaikan komitmen institusinya untuk terus menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, berimbang, dan edukatif. Ia menegaskan, RRI Denpasar secara konsisten melakukan pembaruan informasi melalui siaran radio konvensional maupun berbagai kanal digital.

“Wilayah siaran RRI Denpasar mencakup Bali hingga Nusa Tenggara Barat. Dengan kekuatan multiplatform yang kami miliki, RRI siap melayani kebutuhan informasi pembangunan dan edukasi masyarakat,” ujar Taufan.

Ia menjelaskan, RRI Denpasar juga memberi perhatian besar pada fungsi partisipasi publik melalui program Halo RRI. Program tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat untuk menyampaikan persoalan di lapangan, yang selanjutnya difasilitasi agar dapat diteruskan kepada instansi terkait.

Dalam kesempatan yang sama, RRI Denpasar mengusulkan penyediaan ruang siaran khusus bagi Pemerintah Provinsi Bali melalui program bertajuk Halo Gubernur atau Gubernur Menyapa. Program ini dirancang sebagai sarana dialog langsung antara Gubernur dan masyarakat Bali.

“Kami siap menyediakan ruang siaran agar Gubernur dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. RRI Denpasar siap mendukung penuh program pemerintah daerah dan Bapak Gubernur,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik tawaran kerja sama tersebut dan menekankan pentingnya sinergi yang terkelola dengan baik, khususnya dalam mempublikasikan berbagai aktivitas dan program pembangunan daerah secara langsung kepada masyarakat.

“Silakan dikerjasamakan dengan baik. Publikasikan aktivitas yang kita lakukan, termasuk liputan on the spot,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Koster juga menekankan agar format dan penamaan program, seperti Gubernur Menyapa, dirancang dengan nuansa dan nilai kearifan lokal Bali, sehingga pesan pembangunan lebih mudah diterima dan membumi di tengah masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Koster turut mengingatkan perannya saat menjabat sebagai anggota DPR RI dalam menjaga keberlanjutan LPP RRI dan TVRI. Ia menegaskan bahwa kedua lembaga penyiaran publik tersebut memiliki kontribusi historis dan strategis bagi bangsa.

“Sejak di DPR RI, khususnya saat saya berada di Badan Anggaran, saya menjaga agar TVRI dan RRI tetap mendapat dukungan APBN dan tidak sepenuhnya menjadi seperti lembaga swasta. Keduanya punya jasa besar bagi Indonesia dan merupakan corong pemerintah yang tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, RRI dan TVRI memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa, menyampaikan informasi resmi negara, serta memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Karena itu, eksistensinya harus terus diperkuat dan dijaga.

Audiensi ini turut dihadiri Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I.B. Surja Manuaba serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Gede Pramana. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Gelombang kritik dan perundungan di media sosial terhadap Gubernur Bali Wayan Koster nyaris tak pernah surut. Polanya berulang: narasi meremehkan, pemelintiran fakta, hingga kesimpulan sepihak yang menggambarkan seolah-olah pemerintah daerah tidak bekerja. Namun realitas di lapangan justru berkata sebaliknya.

Di bawah kepemimpinan Koster pada periode keduanya, Bali kembali dibanjiri proyek infrastruktur strategis. Pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani resmi berlanjut ke Titik 9 dan 10, segmen yang dikenal paling menantang secara teknis. Setelah itu, proyek Underpass Jimbaran dipastikan menyusul sebagai solusi jangka panjang kemacetan di Bali selatan.

Di tengah riuh cibiran di ruang digital, Koster memilih bersikap ikhlas dan tetap fokus. Ia konsisten bekerja dengan prinsip lascarya sekala niskala tulus, lurus, dan total demi mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.

“Biarkan saja dibully, kita tetap kerja,” menjadi sikap yang terus ia pegang. Alih-alih terpancing polemik, Koster justru mengunci agenda pembangunan Bali, memastikan program strategis di tingkat pusat berjalan tanpa terganggu kebisingan yang tak produktif.

Shortcut Singaraja–Mengwitani menjadi contoh paling nyata. Proyek ini kini memasuki pengerjaan Titik 9 dan 10, setelah titik-titik sebelumnya rampung dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Bali Utara. Jalan ini memangkas tanjakan ekstrem, menurunkan risiko kecelakaan, serta mempersingkat waktu tempuh secara signifikan antara Singaraja dan Denpasar.

Jika kerja masih diukur sebatas seberapa sering tampil di media sosial, maka makna kerja menjadi sangat sempit. Padahal, pembangunan infrastruktur adalah proses panjang yang menuntut ketekunan, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan besar.

Paket pekerjaan Titik 9 dan 10 mencakup hampir empat kilometer ruas jalan dan jembatan di medan curam, dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah dan masa pelaksanaan lebih dari dua tahun. Pemerintah Provinsi Bali bahkan telah lebih dulu menuntaskan pembebasan ratusan bidang tanah, agar proyek pusat tidak tersandera persoalan sosial dan hukum.

Langkah tersebut merupakan kerja sunyi mahal, rumit, dan jauh dari sorotan, namun justru menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan. Di saat sebagian pihak sibuk memproduksi bully, pemerintah daerah memilih memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Tak berhenti di sana, agenda infrastruktur strategis Bali juga terus disiapkan. Underpass Jimbaran, yang lama dinantikan masyarakat sebagai jawaban atas kemacetan kronis di jalur pariwisata, telah masuk dalam daftar prioritas lanjutan pemerintah pusat. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan infrastruktur Bali dijalankan secara terencana, bertahap, dan berlapis.

Manfaat proyek-proyek tersebut bersifat nyata, bukan sekadar asumsi. Shortcut menurunkan kelandaian jalan, menghemat waktu tempuh, menekan biaya logistik, sekaligus mengurangi emisi kendaraan. Underpass Jimbaran diarahkan untuk mengurai simpul kemacetan terpadat dan menopang kelancaran aktivitas pariwisata Bali.

“Infrastruktur tidak dibangun untuk memuaskan algoritma, tetapi untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat,” menjadi pesan yang tercermin dari arah kebijakan tersebut.

Pada akhirnya, infrastruktur tak bisa dipatahkan oleh ejekan. Ia hanya akan diuji oleh waktu dan manfaat yang dirasakan publik. Koster tampaknya memahami betul hal itu: membiarkan serangan berlalu, sembari memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan berkualitas.

Di Bali, kerja kerap kalah bising oleh nyinyir. Namun ketika jalan tersambung dan kemacetan terurai, publik akan menilai sendiri yang benar-benar bekerja tak sibuk membalas bully, melainkan sibuk membangun. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Bali memasuki babak penting dalam perjalanan sejarahnya. Melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, Pulau Dewata menegaskan arah pembangunan jangka panjang yang berakar kuat pada karakter, jati diri, dan peradaban Bali. Momentum ini menjadi tonggak politik peradaban menandai dimulainya pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi untuk satu abad ke depan.

Haluan tersebut tidak disusun sebagai dokumen kebijakan biasa. Ia dirancang sebagai peta jalan peradaban yang menuntun Bali agar tumbuh kokoh, berkelanjutan, dan berdaya saing global, tanpa tercerabut dari akar budaya dan kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan utamanya.

Arah pembangunan Bali ke depan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, haluan ini menempatkan keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan sebagai fondasi utama—sebuah prinsip yang diyakini mampu menjaga Bali tetap utuh di tengah dinamika lokal, nasional, hingga global.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan identitas Bali pada era ketika banyak bangsa justru kehilangan orientasi. Ia menyoroti kondisi sejumlah negara di Eropa dan Amerika yang kini tengah kebingungan mencari kembali jati diri dan peradaban mereka.

“Banyak negara sekarang mencari jati diri siapa mereka, bagaimana peradabannya. Dalam hal itu, menurut saya, banyak yang sudah runtuh. Di Indonesia pun, mungkin Jawa sudah kehilangan. Di Bali, kita masih punya. Dan itulah yang saya angkat dalam Haluan 100 Tahun dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegas Koster saat ramah tamah dengan insan pers di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Minggu (4/1/2026).

Menurut Koster, substansi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan sepenuhnya bertumpu pada kelokalan Bali. Bali dibangun sebagai Bali itu sendiri sebuah ruang hidup bagi Nak Bali yang berkarakter kuat, beridentitas jelas, dan berjati diri kokoh.

“Yang kita bangun bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjalankan sebuah peradaban,” ujarnya.

Karena itu, Koster menilai peran media menjadi sangat strategis. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan agenda sosialisasi dan implementasi Haluan 100 Tahun melalui berbagai jalur agar dipahami secara utuh oleh seluruh elemen masyarakat.

“Ini harus disampaikan luas kepada publik. Dukungan media sangat penting agar pelaksanaannya berjalan baik dan konsisten,” katanya.

Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa lahirnya Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun tidak terlepas dari arahan kuat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang menekankan pentingnya memastikan haluan tersebut benar-benar dijalankan secara konsisten. “Astungkara, ini jalan. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Bali,” ujarnya.

Seluruh arah, tatanan, dan substansi pembangunan telah dirumuskan secara komprehensif dalam haluan tersebut. Jika dijalankan secara konsisten, Koster meyakini Bali ke depan akan tumbuh semakin kuat adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada budaya, tradisi, dan kearifan lokal.

“Inilah yang akan memperkuat fundamental Bali alamnya, manusianya, dan kebudayaannya untuk ratusan tahun ke depan,” katanya.

Sejumlah program yang telah berjalan pada periode pertama kepemimpinannya, seperti penggunaan aksara Bali, bahasa Bali, busana adat Bali, penguatan produk lokal, serta berbagai kebijakan berbasis kearifan lokal, menjadi fondasi berkelanjutan dari Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Dengan haluan ini, Bali menegaskan pilihannya: maju tanpa kehilangan jati diri, mendunia tanpa meninggalkan akar, serta membangun masa depan dengan peradaban yang berkarakter. Sebuah ikhtiar panjang untuk memastikan Bali tetap Bali hari ini, esok, dan satu abad ke depan. (*/ap)

Bali, menurut Koster, sedang menapaki jalan panjang satu abad. Visi tersebut dirancang agar Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai ruang peradaban yang hidup tempat nilai, tradisi, dan jati diri tetap terjaga meski dunia terus berubah.

Di saat banyak daerah terjebak dalam modernisasi seragam yang perlahan mengikis identitas lokal, Bali justru memilih jalur berbeda: maju tanpa kehilangan jati diri. Bagi Koster, kekuatan Bali bukan lahir dari sikap menutup diri terhadap perubahan, melainkan dari keberanian menjaga nilai-nilai dasar ketika dunia bergerak terlalu cepat dan kerap tanpa arah.

“Dengan komitmen kuat melaksanakan Nangun Sat Kerthi Loka Bali sesuai Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, saya yakin seyakin-yakinnya adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali akan tetap eksis, bertahan selamanya, bahkan sepanjang zaman,” ujar Koster di Denpasar, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan, globalisasi tidak boleh disikapi secara ekstrem. Bali tidak menolak kemajuan, namun juga tidak menerima perubahan secara membabi buta. Pembangunan Bali harus bergerak seiring dengan jati diri pulau ini adat, budaya, serta nilai spiritual yang hidup dan tumbuh dalam keseharian masyarakat.

Koster menekankan bahwa Bali bukan semata ruang ekonomi. Pariwisata memang menjadi sektor penting, namun tidak boleh menjadi satu-satunya orientasi pembangunan. Bali adalah ruang peradaban yang utuh, tempat pura, upacara adat, sistem subak, bahasa, sastra, dan nilai spiritual bukan sekadar simbol, melainkan fondasi kehidupan sosial masyarakatnya.

“Inilah yang membuat Bali tetap berbeda di mata dunia,” tegasnya.

Menurut Koster, modernitas tidak identik dengan penghapusan identitas. Bali justru menjadi bukti bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan nilai luhur yang dijaga secara konsisten dan berkesinambungan.

“Maka Bali akan maju dan modern, mengikuti perkembangan zaman dalam dinamika lokal, nasional, dan global,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak destinasi dunia kehilangan jiwanya akibat pembangunan yang lepas kendali. Bali memilih jalan yang lebih berat: menegakkan batas. Tata ruang, lingkungan, dan kebudayaan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat, karena jika ruh Bali runtuh, yang hilang bukan hanya sebuah pulau, melainkan satu pilar penting peradaban Nusantara.

Melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, Pemerintah Provinsi Bali menempatkan kebudayaan sebagai jangkar utama pembangunan lintas generasi. Visi ini dirancang sebagai perisai agar Bali tidak hanyut dalam arus global yang kerap menggerus identitas lokal. “Bali tidak menolak dunia. Bali berdiri sejajar dengan dunia,” pungkas Koster.

Di tengah dunia yang kian kehilangan makna dan arah, Bali kembali menegaskan sikapnya: melangkah ke depan dengan modernitas, namun tetap berpijak kokoh pada nilai. Sebuah pilihan yang tidak ringan, namun itulah jalan Bali menjaga peradaban, bukan hanya untuk hari ini, melainkan hingga seratus tahun ke depan. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Bali memasuki fase penting dalam perjalanan sejarahnya. Melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, Pulau Dewata menetapkan arah pembangunan jangka panjang yang berpijak kuat pada karakter, jati diri, dan peradaban Bali. Haluan ini menjadi tonggak politik peradaban, menandai dimulainya pembangunan yang terstruktur, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi untuk satu abad mendatang.

Dokumen haluan tersebut dirancang bukan sekadar sebagai pedoman kebijakan pembangunan, melainkan sebagai peta jalan peradaban. Tujuannya memastikan Bali tumbuh kokoh, berkelanjutan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa tercerabut dari akar budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang menjadi identitasnya.

Pembangunan Bali ke depan tidak lagi dimaknai semata sebagai pertumbuhan ekonomi dan fisik, melainkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan kebudayaan. Fondasi ini diyakini mampu mengokohkan posisi Bali di tengah perubahan lokal, nasional, hingga global yang kian cepat dan kompleks.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, penguatan identitas menjadi kunci utama di tengah dunia yang menurutnya mulai kehilangan arah peradaban. Ia menyinggung kondisi sejumlah negara di Eropa dan Amerika yang justru tengah mencari kembali jati diri mereka.

“Banyak negara sekarang mencari jati diri—siapa mereka dan bagaimana peradabannya. Dalam hal itu, menurut saya, banyak yang sudah runtuh. Di Indonesia pun, mungkin Jawa sudah kehilangan. Di Bali, kita masih punya. Dan itulah yang saya angkat dalam Haluan 100 Tahun dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegas Koster saat ramah tamah bersama insan pers di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Minggu (4/1/2026).

Ia menekankan bahwa substansi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan sepenuhnya bertumpu pada kelokalan Bali. Pembangunan dirancang untuk membangun Bali sebagai Bali itu sendiri—masyarakat Bali yang berkarakter kuat, beridentitas jelas, dan berjati diri kokoh.

“Yang kita bangun bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi menjalankan sebuah peradaban,” ujar Koster.

Karena itu, ia memandang peran media sangat strategis dalam mengawal dan menyosialisasikan haluan pembangunan ini. Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan berbagai agenda sosialisasi dan implementasi agar Haluan 100 Tahun dipahami secara utuh oleh seluruh elemen masyarakat.

“Ini harus disampaikan luas kepada publik. Dukungan media sangat penting agar pelaksanaannya berjalan baik dan konsisten,” katanya.

Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa lahirnya Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun tidak terlepas dari arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang menekankan pentingnya memastikan haluan ini benar-benar dijalankan secara berkelanjutan. “Astungkara, ini jalan. Ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Bali,” ucapnya.

Seluruh arah, tatanan, dan substansi pembangunan Bali telah dirumuskan secara komprehensif dalam haluan tersebut. Jika dilaksanakan secara konsisten lintas generasi dan kepemimpinan, Koster meyakini Bali akan tumbuh semakin kuat—adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada budaya dan kearifan lokal.

“Inilah yang akan memperkuat fundamental Bali—alamnya, manusianya, dan kebudayaannya—untuk ratusan tahun ke depan,” tegasnya.

Sejumlah kebijakan dan program yang telah berjalan pada periode pertama 2018–2023 disebut menjadi fondasi berkelanjutan dari Haluan 100 Tahun. Di antaranya penggunaan aksara Bali, bahasa Bali, busana adat Bali, penguatan produk lokal, serta berbagai regulasi yang menempatkan kearifan lokal sebagai warisan hidup bagi generasi kini dan mendatang.

Melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Era Baru, Bali menegaskan pilihan strategisnya: maju tanpa kehilangan jati diri, mendunia tanpa meninggalkan akar, dan membangun masa depan dengan peradaban yang berkarakter. Sebuah ikhtiar panjang untuk memastikan Bali tetap Bali—hari ini, esok, dan satu abad ke depan. (*/ap)