𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺𝘂 𝗣𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝗼 𝗔𝗻𝘂𝗻𝗴, 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿𝗶 𝗦𝗸𝗲𝗺𝗮 𝗢𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘀𝗶 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶

JAKARTA, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2026). Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai strategi pembiayaan pembangunan, termasuk peluang penerapan skema pembiayaan kreatif melalui penerbitan obligasi daerah.

Dalam keterangan kepada awak media, Gubernur Koster menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah Provinsi Bali mempelajari berbagai inovasi pembiayaan yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

"Bersyukur dapat beraudiensi dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kami mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan creative financing, salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ujar Koster.

Selain membahas peluang penerbitan obligasi daerah, ketiga kepala daerah juga berdiskusi mengenai berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah.

Pembahasan turut mencakup pemanfaatan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai instrumen pengelolaan tata ruang yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pembangunan kawasan perkotaan maupun destinasi pariwisata.

Koster mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memperoleh banyak referensi dari pengalaman DKI Jakarta dalam mengembangkan kebijakan pembiayaan maupun pengelolaan ruang yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan.

"Kami mendapat gambaran tentang inisiatif dan langkah strategis DKI Jakarta yang selanjutnya akan kami pelajari. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di Bali, terutama mengenai pemanfaatan ruang udara, ketinggian bangunan, serta kerja sama dengan pihak swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pariwisata Bali," jelasnya.

Menurut Koster, seluruh hasil pembahasan akan dikaji lebih lanjut oleh tim teknis di Bali sebelum diterapkan. Setiap kebijakan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan gubernur.

"Tentunya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada, baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pemerintah daerah perlu mulai membuka ruang bagi model pembiayaan yang lebih inovatif di tengah tantangan fiskal saat ini.

"Dalam situasi ekonomi seperti saat ini, kita menghadapi tantangan dalam meningkatkan APBD. Kita tidak bisa terpaku pada pola konvensional, tetapi harus berpikir out of the box. Salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah," ungkap Pramono.

Ia juga memaparkan pengalaman DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan KLB dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) yang dinilai dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Bali.

Di sisi lain, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menjelaskan bahwa sekitar 74 persen aktivitas pariwisata Bali berada di wilayah Kabupaten Badung sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, terutama untuk mengatasi kemacetan.

"Salah satu tantangan yang saat ini kami hadapi adalah mengatasi kemacetan," katanya.

Menurut Adi Arnawa, Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun sejumlah ruas jalan baru melalui skema pembiayaan kolaboratif bersama pihak ketiga. Ke depan, kebutuhan investasi infrastruktur masih cukup besar sehingga opsi penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif yang terbuka untuk dipertimbangkan. (hms/ap)