DENPASAR, Lensabali.id – Sebanyak enam perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berhasil melaju ke tahap akhir penilaian Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026. Ajang ini menjadi wadah apresiasi bagi perangkat daerah yang mampu menunjukkan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab.

Mengusung tema “Penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah dalam Mendukung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, proses penilaian tahap akhir berupa presentasi karya tulis berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 Juni 2026.

Pada hari pertama, dua perangkat daerah memaparkan inovasi dan strategi yang telah dijalankan, yakni Biro Umum Setda Provinsi Bali serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Tahapan berikutnya dilanjutkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Bali dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Rangkaian presentasi kemudian ditutup oleh dua perangkat layanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali.

Dalam pemaparan di hadapan tim asesor, masing-masing finalis menyampaikan berbagai inovasi, strategi, serta langkah penguatan manajemen risiko yang diterapkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Gagasan yang disampaikan menunjukkan upaya perangkat daerah dalam membangun sistem kerja yang lebih efektif, terukur, dan adaptif. Penerapan manajemen risiko dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang semakin berkualitas, memiliki integritas, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Selain menampilkan capaian kinerja, para finalis juga menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah.

Proses penilaian dilakukan oleh tim asesor yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi profesional, yakni Dr. Ida Bagus Erwin Ranawijaya dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, I Nyoman Agus Santika dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, serta Rustam dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali.

Seluruh tahapan penilaian dilaksanakan secara objektif dan independen dengan mengedepankan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Hasil akhir penilaian akan menjadi dasar dalam menentukan perangkat daerah terbaik penerima Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2026.

Pengumuman pemenang sekaligus penyerahan penghargaan dijadwalkan berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Bali. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Klungkung masa sidang II yang membahas penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum di Kabupaten Klungkung. Rapat berlangsung di ruang Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung, Kamis (11/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom dan turut dihadiri Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dalam penyampaiannya, Bupati Satria mengatakan penetapan Ranperda tersebut menjadi langkah penting untuk menghadirkan aturan yang jelas dalam proses pemberian nama jalan maupun sarana umum di daerah.

Menurutnya, regulasi ini diperlukan agar penamaan jalan dapat dilakukan secara objektif, tertib, dan memiliki dasar yang kuat. Selain memberikan kepastian hukum, aturan tersebut juga diharapkan mampu mencegah terjadinya tumpang tindih penamaan serta memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan.

“Dengan adanya pedoman yang baku, diharapkan penamaan jalan dan sarana umum dapat mencerminkan identitas daerah dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap ruang publik. Selain itu, pemberian nama jalan dan sarana umum juga memiliki nilai strategis, yakni tidak hanya sebagai penanda lokasi, tetapi juga sebagai media edukasi, penghormatan terhadap sejarah, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,” ujar Bupati Satria.

Ia menjelaskan, selama ini pemberian nama jalan dan sarana umum belum memiliki aturan yang komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakteraturan maupun penggunaan nama yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai sejarah, budaya, serta karakteristik daerah.

Melalui Ranperda ini, Pemkab Klungkung ingin memastikan setiap nama jalan maupun fasilitas publik memiliki makna dan keterkaitan dengan identitas masyarakat. Penamaan nantinya akan tetap memperhatikan nilai historis, jasa tokoh daerah, penggunaan bahasa dan budaya lokal, serta aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satria juga menyampaikan rencana untuk mengabadikan nama Pahlawan Nasional asal Klungkung, Ida Dewa Agung Jambe, sebagai salah satu nama jalan di Kabupaten Klungkung. Rencana tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa dan perjuangan tokoh besar Klungkung tersebut.

Namun demikian, Bupati menegaskan rencana tersebut masih akan dikaji dan dikoordinasikan lebih lanjut bersama para tokoh masyarakat serta penglingsir Puri Klungkung agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai nilai-nilai adat serta sejarah daerah.

Dengan adanya pedoman pemberian nama jalan dan sarana umum ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk lokasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan sejarah, memperkuat identitas daerah, dan menanamkan nilai budaya kepada generasi mendatang. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).

Dengan capaian tersebut, Pemprov Bali berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sejak 2012. Prestasi itu dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip good governance.

Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasinya atas konsistensi yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kinerja pemerintahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik," ujarnya.

Meski demikian, BPK RI masih menemukan sejumlah catatan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Temuan tersebut sebagian besar merupakan temuan yang berulang dan berkaitan dengan aspek efisiensi pengelolaan keuangan.

Karena itu, BPK berharap berbagai temuan yang masih muncul dari tahun ke tahun dapat segera ditindaklanjuti dan diminimalkan agar kualitas tata kelola keuangan semakin optimal.

"Oleh sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang," imbuhnya.

Selain memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali, Nyoman Adhi juga menyoroti berbagai prestasi yang diraih pemerintah kabupaten dan kota di Bali. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai daerah.

Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali atas berbagai masukan, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan selama proses audit berlangsung.

Menurut Koster, seluruh hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang telah disusun agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

"Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jangan sampai yang sakit dibilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik," kata Koster.

Lebih lanjut, Koster mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara rutin setiap tahun melalui sistem penilaian yang mengukur capaian target dan kualitas pelaksanaan program. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diraih Kabupaten Klungkung.

Opini WTP tersebut diterima langsung Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Anom, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6/2026).

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, para bupati dan wali kota se-Bali, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini atas laporan keuangan didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah serta DPRD Klungkung yang telah mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang baik.

Menurut Bupati Satria, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Opini WTP yang kita raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang sehat merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, capaian tersebut akan dijadikan motivasi untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah.

“Kita patut berbangga dan bersyukur atas capaian ini. Ke depannya, kami akan terus memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, agar seluruh program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dengan raihan opini WTP ke-11 secara beruntun ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Klungkung Mahottama. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Bali yang membahas percepatan pengelolaan sampah, penutupan open dumping, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta berbagai isu strategis lainnya. Rakor berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.

Pertemuan tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali sebagai forum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Menurutnya, berbagai tantangan daerah, mulai dari persoalan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan kerja bersama dan langkah yang terintegrasi.

Pada kesempatan itu, Bupati Satria memaparkan sejumlah program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Di sektor kebersihan dan pengelolaan sampah, Pemkab Klungkung telah menerapkan penertiban pemilahan sampah dari sumber serta mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp8,4 miliar kepada 42 desa untuk mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).

Selain itu, Klungkung juga tengah mengembangkan teknologi pengolahan sampah melalui pemasangan alat pirolisis berkapasitas 24 ton per hari di TOSS Center. Saat ini fasilitas tersebut masih berada pada tahap uji coba dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mempercepat penanganan sampah di daerah.

Di bidang pengentasan kemiskinan, Bupati Satria menjelaskan bahwa Pemkab Klungkung menjalankan program inovatif “Beri Kail Bukan Ikan” yang difokuskan pada pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, dalam upaya menurunkan angka stunting, pemerintah daerah terus memperkuat layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, hingga calon pengantin. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang dimulai sejak sebelum kelahiran.

Bupati Satria juga memaparkan komitmen pembangunan di Nusa Penida yang diposisikan sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi Klungkung. Melalui alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur strategis, meliputi jalan, sistem penyediaan air minum, fasilitas kesehatan, sekolah, serta pengembangan destinasi wisata.

Menurutnya, Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali. Dengan sinergi yang kuat, berbagai target pembangunan diyakini dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Jadi melalui rakor ini saya berharap adanya dukungan dan sinergi yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan Klungkung yang Maju, Harmonis, Tentram dan Makmur (Mahottama),” ujar Bupati Satria.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, Pemkab Klungkung optimistis berbagai program prioritas, mulai dari pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, hingga pembangunan infrastruktur, dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola sebagai arah pembangunan Bali ke depan.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (Redite Kliwon, Sungsang), 7 Juni 2026 malam.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, perwakilan BNN Provinsi Bali, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut yang dinilainya menjadi ruang penting untuk mempererat komunikasi dan memperkuat kerja sama antarinstansi dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan sesuai ketentuan.

Koster menegaskan bahwa selama memimpin Bali, prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan selalu menjadi perhatian utama. Pengalaman saat berkecimpung di Badan Anggaran DPR RI menjadi dasar baginya untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah bekerja berdasarkan data, fakta, dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, berbagai rekomendasi dan arahan dari BPK senantiasa dijadikan pedoman dalam menjalankan pengelolaan anggaran daerah agar tetap berada pada koridor yang benar dan menghasilkan kualitas pembangunan yang optimal.

"Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali," ujar Koster.

Ia menambahkan bahwa capaian opini WTP tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

Pada kesempatan itu, Koster kembali menegaskan pentingnya penerapan konsep One Island, One Management. Menurutnya, luas wilayah Bali yang relatif kecil menuntut adanya pola pembangunan yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun ego sektoral antarwilayah.

"Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pencapaian prestasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia menilai konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Koster merupakan pendekatan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali. Karena itu, BPK mendorong seluruh institusi di Bali terus memperkuat sinergi dan menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan," ujarnya. (hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali tidak boleh dilakukan secara parsial ataupun terkotak-kotak oleh kepentingan wilayah masing-masing. Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota harus bergerak dalam satu visi yang sama demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara menyeluruh.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara terpadu.

Koster menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik. Pertumbuhan tersebut harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan, hingga percepatan penanganan stunting.

"Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting," ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi yang selama ini terbangun antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, dan Forkopimda telah menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Berbagai program yang dijalankan dalam kerangka visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali juga menunjukkan hasil positif di berbagai sektor.

Keberhasilan tersebut tercermin dari sejumlah capaian yang diraih Bali di tingkat nasional. Provinsi Bali tercatat sebagai daerah terbaik di kawasan Jawa-Bali dalam pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bahkan beberapa kabupaten dan kota juga meraih penghargaan atas kinerja pembangunan yang dinilai unggul.

Koster mengingatkan bahwa Bali telah memiliki Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang harus menjadi pedoman seluruh kepala daerah. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik, melainkan pada kebutuhan riil masyarakat dan potensi masing-masing wilayah.

"Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah," tegasnya.

Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan meningkat dari 5,82 persen pada 2025 menjadi 6,10 persen pada 2026, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, mulai dari pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, hingga sektor akomodasi dan jasa makanan-minuman.

Di hadapan para kepala daerah, Koster juga mengapresiasi laporan yang disampaikan karena telah berbasis data dan disertai solusi konkret terhadap berbagai persoalan daerah. Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif.

Mengakhiri arahannya, Koster kembali menegaskan pentingnya menghapus sekat-sekat wilayah dalam pembangunan Bali.

"Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali," tegasnya. (hms/ap)

YOGYAKARTA, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan peringkat pertama dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Marriott Hotel Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Ajang tersebut merupakan bentuk penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan serta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat. Selain sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini juga bertujuan mendorong lahirnya kompetisi yang sehat antar daerah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas capaian pemerintah daerah yang mampu menghadirkan tata kelola dan pembangunan yang efektif.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan reward atau penghargaan kepada rekan-rekan atas kinerjanya sehingga timbul iklim kompetisi dan semangat bersaing yang sehat,” ujar Tito.

Ia menambahkan bahwa di tengah berbagai sorotan terhadap sejumlah kepala daerah, masih banyak pemimpin daerah yang mampu menunjukkan kinerja membanggakan dan layak mendapatkan apresiasi.

Dalam ajang tersebut, Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat provinsi, serta peringkat pertama pada kategori Pengendalian Inflasi tingkat provinsi.

Atas capaian tersebut, Bali memperoleh dua trofi penghargaan sekaligus insentif fiskal senilai total Rp6 miliar. Setiap penghargaan peringkat pertama mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi ke dalam enam regional untuk menciptakan persaingan yang lebih proporsional antardaerah.

“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB, NTT karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi. Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” ujarnya berseloroh.

Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Penghargaan kategori Pengendalian Inflasi diserahkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, sementara penghargaan kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting diserahkan Menteri Perumahan dan Permukiman RI Maruarar Sirait.

Prestasi Bali tidak hanya tercermin di tingkat provinsi. Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan stunting, Kabupaten Badung meraih peringkat pertama tingkat kabupaten, diikuti Gianyar dan Tabanan pada posisi kedua dan ketiga. Sementara Kota Denpasar berhasil meraih peringkat pertama tingkat kota.

Selain itu, Kabupaten Gianyar juga memperoleh penghargaan peringkat ketiga kategori Creative Financing tingkat kabupaten, sedangkan Kota Denpasar meraih peringkat ketiga kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat kota. (hms/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung melaksanakan upacara penyerahan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Tahun 2024, pengambilan sumpah PNS, serta pelantikan jabatan fungsional teknis dan kesehatan di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Selasa (2/6/2026).

Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi Mejaya-jaya di Pura Jagatnatha sebagai bentuk ungkapan syukur dan permohonan tuntunan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Selanjutnya, para peserta mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria.

Sebanyak 175 pegawai resmi diambil sumpahnya dan dilantik pada kesempatan tersebut. Jumlah itu terdiri dari 171 PNS Formasi Tahun 2024, termasuk 111 pejabat fungsional, serta empat orang lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Terhitung mulai 1 Juni 2026, seluruhnya telah resmi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam sambutannya, Bupati Satria menyampaikan ucapan selamat kepada para PNS yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa momen tersebut merupakan langkah penting dalam perjalanan pengabdian sebagai aparatur sipil negara.

Menurutnya, sumpah yang telah diucapkan bukan sekadar rangkaian seremonial, melainkan janji moral yang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai pelayan masyarakat.

“Sum­pah itu harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai abdi negara dan pelayan publik,” tegas Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong reformasi birokrasi yang lebih lincah, profesional, cepat, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, integritas, serta komitmen untuk menjauhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, seluruh ASN juga diharapkan menjadikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap pelayanan kepada masyarakat, mulai dari orientasi pelayanan hingga semangat kolaborasi.

Bupati Satria turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2024 yang telah mengawal proses seleksi hingga berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh PNS yang baru dilantik untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab serta bersama-sama mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah menuju Klungkung Mahottama yang maju, harmonis, tenteram, dan makmur.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana, Kepala BKPSDM Kabupaten Klungkung Ida Bagus Wirawan Adiputra, para staf ahli, asisten, kepala OPD, rohaniawan, dan sejumlah undangan terkait lainnya. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan pendapat akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun 2025–2026, Senin (18/5).

Dalam penyampaiannya, Giri Prasta menegaskan bahwa retribusi daerah merupakan bagian penting dari kemandirian fiskal daerah dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pemerintahan.

Menurutnya, penerapan kebijakan retribusi di Bali juga harus mencerminkan nilai-nilai Tri Hita Karana sebagai filosofi keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Bali.

Ia menjelaskan, perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 diperlukan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

“Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja samanya dalam pembahasan Raperda ini,” ujar Giri Prasta.

Sementara itu, laporan DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Nyoman Budiutama menyebutkan bahwa secara umum struktur dan substansi Raperda telah sesuai dengan sistematika perda induk serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Raperda tersebut disusun dengan mengacu pada regulasi terkait pemerintahan daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hingga aturan teknis di bidang kesehatan, pajak daerah, dan retribusi.

“Dalam upaya menyempurnakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Tim Pembahas Raperda memberikan masukan agar Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi dan terobosan investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung pada setiap objek retribusi agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin optimal. (hms/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Pimpinan dan anggota Komisi I bersama Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja lintas komisi untuk membahas aktivitas usaha Penanaman Modal Asing (PMA), Selasa (5/5/2026).

Rapat ini digelar sebagai respons atas diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Bali yang mengatur pembatasan kegiatan usaha PMA di wilayah Bali.

Forum tersebut bertujuan menyikapi kebijakan dimaksud sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan investasi asing di Kabupaten Badung tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain aspek regulasi, pembahasan juga menitikberatkan pada kesesuaian tata ruang, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap perizinan.

Untuk memperkuat pembahasan, DPRD Badung turut menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait, di antaranya DPMPTSP, DLHK, serta Dinas PUPR Kabupaten Badung.

Melalui rapat ini, diharapkan terbangun koordinasi yang solid antarperangkat daerah dalam mengawal implementasi kebijakan pembatasan PMA.

Pimpinan DPRD Badung menilai, kebijakan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap investasi asing.

“Kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap investasi asing, sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal Bali.”

Dengan demikian, arah pembangunan di Kabupaten Badung diharapkan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan. (*/ap)

GIANYAR, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Gianyar menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada tiga aparatur sipil negara (ASN) karena pelanggaran disiplin berat. Dua di antaranya tersandung kasus narkotika, sementara satu lainnya diberhentikan karena tidak masuk kerja selama 10 hari tanpa keterangan.

Dua ASN yang terlibat kasus narkotika masing-masing berinisial DMCDPP dari Satpol PP Gianyar dan KSS yang bertugas sebagai pengelola umum operasional di Dinas Lingkungan Hidup.

Ketua Tim Pertimbangan Hukum Disiplin (TPHD) Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama alias Gus Bem, menjelaskan bahwa keduanya terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan.

"Yang bersangkutan diberhentikan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara," ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, satu ASN lainnya berinisial LNH diberhentikan karena mangkir selama 10 hari kerja tanpa alasan jelas.

"Satu lagi PNS berinisial LNH diberhentikan karena tidak masuk kerja tanpa alasan selama sepuluh hari kerja," jelasnya.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk penegakan disiplin di lingkungan ASN. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 132 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Selasa (5/5). Prosesi berlangsung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi.

Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Bupati Klungkung Nomor 800.1.3.3/216/BKPSDM/2026 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-1734 Dukcapil Tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat kinerja organisasi perangkat daerah.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 75 Pejabat Administrator, 55 Pejabat Pengawas, 1 Kepala Puskesmas, dan 1 Pejabat Fungsional Ahli Madya. Komposisi ini diharapkan mampu memperkuat struktur pelayanan publik di berbagai sektor.

Dalam arahannya, Bupati Satria menyoroti masih adanya pelayanan publik yang dinilai belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dan meningkatkan kinerja.

“Mari kita lari cepat, keluar dari zona nyaman, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tegas Bupati Satria.

Ia juga menekankan pentingnya meninggalkan ego sektoral dan membangun kolaborasi lintas perangkat daerah demi mempercepat pencapaian target pembangunan.

Di tengah tuntutan kemandirian fiskal, para pejabat diinstruksikan untuk aktif menggali potensi pendapatan daerah serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di unit kerja masing-masing.

Selain itu, budaya kerja yang efisien dan berorientasi hasil harus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan.

Bupati Satria mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata, melainkan mampu menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Seluruh kebijakan dan langkah kerja, lanjutnya, harus selaras dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Klungkung Mahottama yang maju, harmonis, tenteram, dan makmur.

Pelantikan ini turut dihadiri Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, Sekretaris Daerah Anak Agung Gede Lesmana, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Klungkung. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id — Gubernur Bali Wayan Koster mengantar langsung keberangkatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Koizumi Shinjiro, melalui VIP II Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Senin (4/5) pagi.

Momen tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis yang memperkuat hubungan pertahanan kedua negara, setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Jepang menghadiri Defence Minister Meeting 2026 serta jamuan makan malam resmi yang dipimpin Menhan RI di Bali.

Selain agenda resmi, kunjungan ini juga diwarnai kegiatan cultural visit yang menjadi bagian dari tradisi diplomatik. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan antarnegara melalui pendekatan budaya.

Setelah rangkaian kegiatan di Bali, kedua menteri dijadwalkan melanjutkan agenda ke Jakarta untuk menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang.

Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan kawasan, di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang terus berkembang.

Kehadiran Bali sebagai lokasi penyelenggaraan berbagai agenda strategis ini kembali menegaskan peran Pulau Dewata sebagai pusat diplomasi internasional.

Melalui momentum ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam membangun kemitraan global yang solid dan berkelanjutan, termasuk dengan Jepang sebagai mitra strategis di kawasan. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri kegiatan donor darah dan pengundian kupon berhadiah dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-7 Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKKBPD) Kabupaten Klungkung, Minggu (3/5). Kegiatan ini dipusatkan di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya dan berlangsung penuh semangat kebersamaan.

Ratusan anggota BPD se-Klungkung daratan bersama keluarga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Hadir pula para camat serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan dukungan terhadap peringatan hari jadi FKKBPD.

Dalam sambutannya, Bupati Satria menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sekaligus apresiasi atas kontribusi FKKBPD dalam mendukung jalannya pemerintahan desa di Kabupaten Klungkung.

Ia berharap di usia ke-7 ini, FKKBPD semakin solid dan profesional, serta mampu menjalankan peran strategisnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

“BPD memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran ini harus dimanfaatkan secara optimal,” ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh anggota BPD untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah sebagai mitra kerja yang konstruktif dalam pembangunan.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara BPD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi pembangunan menuju Klungkung Mahottama.

“Manfaatkan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan jadilah mitra pemerintah dalam mewujudkan harapan masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, rangkaian kegiatan HUT FKKBPD juga diawali dengan jalan santai yang diikuti ratusan anggota BPD. Kegiatan tersebut dilepas oleh Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra dari depan Monumen Perjuangan Ida I Dewa Agung Jambe.

Sementara itu, Ketua FKKBPD Kabupaten Klungkung I Wayan Arsa menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-7 ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga aksi sosial seperti donor darah, resik segara, dan penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat.

Ia menegaskan komitmen FKKBPD untuk terus berperan aktif dalam mendukung program pemerintah daerah serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung program pembangunan daerah menuju Klungkung Mahottama,” pungkasnya. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id  – Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti turut mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Kegiatan berlangsung di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Badung, Kamis (30/4).

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah penyegaran sekaligus penguatan struktur birokrasi daerah. Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi yang mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas berbasis sistem merit serta manajemen talenta.

Sejumlah pejabat daerah turut hadir, di antaranya Sekda Badung IB Surya Suamba, perwakilan Ketua Komisi I DPRD Badung Rai Wirata, pimpinan perangkat daerah, serta jajaran organisasi kewanitaan di Kabupaten Badung.

Usai pelantikan, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab, integritas, serta inovasi dalam menjalankan tugas.

“Selamat kepada pejabat yang baru dilantik, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik, bekerja profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Badung,” ujarnya.

Para pejabat diharapkan segera bergerak cepat mengambil langkah strategis dan bekerja secara optimal dengan tetap berpedoman pada visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan pariwisata berkualitas berlandaskan nilai Nangun Sat Kerti Loka Bali.

Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat organisasi perangkat daerah sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Lebih lanjut, Gumanti menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam mempercepat pembangunan.

“Sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan begitu, birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif dapat benar-benar terwujud,” terang politisi PDIP asal Kuta tersebut.

Adapun pejabat yang dilantik mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala dinas hingga staf ahli di berbagai sektor pemerintahan. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Lebih dari setahun sejak dilantik, lima anggota DPRD Badung masih belum memiliki ruang kerja yang memadai. Kondisi ini terjadi akibat penambahan jumlah kursi legislatif dari 40 menjadi 45 pada 2024 yang belum diimbangi ketersediaan fasilitas.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengakui keterbatasan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru telah direncanakan sebagai solusi, namun progresnya hingga kini belum menunjukkan kepastian.

“Jujur saja, kami bukan pengguna anggaran. Untuk detail pembangunan gedung ini bisa ditanyakan ke Dinas PUPR sebagai pengguna anggaran,” ujarnya, Kamis (23/4).

Meski demikian, pihaknya berharap proyek tersebut segera diselesaikan agar kinerja anggota dewan tidak terganggu.

“Yang jelas, kami berharap segera bisa diselesaikan, karena ada lima anggota kami yang belum memiliki ruang,” tegasnya.

Ia juga menilai kebutuhan penambahan fasilitas menjadi semakin mendesak seiring pertumbuhan jumlah anggota dewan. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – DPRD Badung mulai menerapkan pola baru dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Mekanisme yang sebelumnya diawali pandangan umum fraksi kini tidak lagi digunakan.

Dalam sidang terbaru, DPRD langsung menyampaikan catatan strategis hasil pembahasan, dilanjutkan sambutan bupati, dan diakhiri penandatanganan berita acara.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.

“Kenapa tidak ada pemandangan umum fraksi? Karena di dalam peraturan itu sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa tidak ada lagi media atau cara selain hanya Dewan diberikan tugas membahas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan LKPJ, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak laporan, melainkan hanya memberikan catatan strategis.

“Dewan tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak, tetapi hanya memberikan catatan-catatan strategis untuk perbaikan APBD ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, perubahan ini mempertegas fungsi DPRD sebagai lembaga evaluatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Badung Tahun 2025 di Ruang Gosana Utama, Kamis (23/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa.

Rekomendasi tersebut dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2026, yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelumnya, LKPJ telah disampaikan dalam rapat paripurna masa sidang kedua pada 31/03/2026 dan dibahas melalui rapat kerja komisi bersama perangkat daerah hingga diputuskan pada 21/04/2026.

Wakil Ketua DPRD Badung Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra membacakan rekomendasi yang memuat catatan strategis untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Ketua DPRD Badung Anom Gumanti menjelaskan, tidak adanya pemandangan umum fraksi mengacu pada regulasi yang berlaku.

"Jadi hanya sebatas itu. Jika keputusan rekomendasi yang berisi catatan - setrategis tidak dilaksanakan tentu ada sanksi yang dikeluarkan," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan dokumen resmi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah. (*/ap)

JAKARTA, Lensabali.id – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang dirangkaikan dengan Retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Lemhanas RI.

Kegiatan yang berlangsung pada 11–12 April 2026 di Ballroom Hotel Redtop Jakarta ini diikuti oleh para Ketua DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia.

Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pimpinan DPRD, sekaligus meningkatkan kapasitas kepemimpinan daerah dalam menghadapi dinamika pemerintahan.

Selain itu, berbagai isu aktual terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah turut menjadi pembahasan utama dalam Rakor.

Usai kegiatan, agenda dilanjutkan dengan silaturahmi antar Ketua DPRD se-Indonesia.

Momentum ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta bertukar pengalaman dalam mendukung pembangunan daerah.

Melalui keikutsertaan tersebut, diharapkan Ketua DPRD Badung dapat membawa perspektif dan strategi baru guna meningkatkan kinerja lembaga legislatif di daerah. (*/ap)