𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝗛𝗮𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗥𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗣𝗮𝗿𝗶𝗽𝘂𝗿𝗻𝗮 𝗗𝗣𝗥𝗗, 𝗥𝗮𝗻𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴𝗷𝗮𝘄𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗔𝗣𝗕𝗗 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗗𝗶𝘀𝗲𝗽𝗮𝗸𝗮𝘁𝗶

DENPASAR, Lensabali.id - Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Paripurna II Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Kabupaten Klungkung, Kamis (16/7/2026). Agenda utama rapat tersebut adalah penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, didampingi Wakil Ketua II DPRD Tjokorda Gede Agung. Hadir pula anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Penetapan Ranperda ini menjadi tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran selama tahun 2025. Proses pembahasan yang telah berlangsung sebelumnya akhirnya mencapai kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

Dalam sambutannya, Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda sesuai jadwal yang ditetapkan. Menurutnya, berbagai pandangan, kritik, usulan, dan masukan yang muncul selama proses pembahasan merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi yang sehat.

"Selanjutnya, Ranperda ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai amanat peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, secara formal kita dapat mengetahui target pembangunan yang telah terlaksana serta hal-hal yang belum berhasil dicapai pada tahun 2025," ujar Bupati Satria.

Ia menegaskan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Ranperda yang telah disepakati, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1,4 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp495 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp913 miliar lebih, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp14 juta lebih.

Sementara itu, realisasi belanja daerah juga mencapai lebih dari Rp1,4 triliun yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1,1 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp118 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp1,8 miliar lebih, dan belanja transfer sebesar Rp148 miliar lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung.

Pada sektor pembiayaan daerah, pembiayaan netto terealisasi sebesar Rp72,9 miliar lebih yang berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp82,2 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,3 miliar lebih. Dari hasil perhitungan tersebut, tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp30,2 miliar lebih.

Pemerintah daerah menjelaskan bahwa SiLPA tersebut telah dialokasikan untuk mendukung sejumlah program pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dan akan kembali dicermati dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun 2026. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati Klungkung dan pimpinan DPRD sebagai simbol sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Klungkung. (*/ap)