SURABAYA, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar di Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Selasa (4/8). Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tujuan memperkuat komitmen bersama dalam mencegah tindak pidana korupsi serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam rakor tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pemetaan risiko pada sektor-sektor rawan korupsi, penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, hingga penguatan kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas.
Bupati Satria menilai forum tersebut memiliki peran penting sebagai wadah penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, penguatan integritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus dibangun melalui budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat.
Usai mengikuti rakor, Bupati Satria meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk segera menindaklanjuti berbagai poin penting yang disampaikan dalam forum tersebut, khususnya terkait upaya pencegahan risiko dan penguatan sistem pengawasan internal.
.jpeg "Ikuti Rakor Mendagri, Bupati Satria Ajak OPD Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih")
Ia menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan, pengawasan yang efektif, serta pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Mengikuti rakor ini merupakan wujud komitmen nyata Pemkab Klungkung dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Saya mengajak seluruh OPD agar menindaklanjuti poin-poin penting pencegahan risiko serta memperkuat pengawasan internal secara berkelanjutan sehingga pencegahan korupsi bukan hanya sebatas kepatuhan administratif, melainkan budaya kerja dan pelayanan publik yang berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Satria.
Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Klungkung mampu memperkuat sinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi nasional ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pengawasan internal, serta menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar