DENPASAR, Lensabali.id – Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi Bali yang membahas percepatan pengelolaan sampah, penutupan open dumping, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta berbagai isu strategis lainnya. Rakor berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster.
Pertemuan tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Bali sebagai forum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan. Menurutnya, berbagai tantangan daerah, mulai dari persoalan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan kerja bersama dan langkah yang terintegrasi.
Pada kesempatan itu, Bupati Satria memaparkan sejumlah program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Di sektor kebersihan dan pengelolaan sampah, Pemkab Klungkung telah menerapkan penertiban pemilahan sampah dari sumber serta mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp8,4 miliar kepada 42 desa untuk mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
Selain itu, Klungkung juga tengah mengembangkan teknologi pengolahan sampah melalui pemasangan alat pirolisis berkapasitas 24 ton per hari di TOSS Center. Saat ini fasilitas tersebut masih berada pada tahap uji coba dan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mempercepat penanganan sampah di daerah.
Di bidang pengentasan kemiskinan, Bupati Satria menjelaskan bahwa Pemkab Klungkung menjalankan program inovatif “Beri Kail Bukan Ikan” yang difokuskan pada pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara itu, dalam upaya menurunkan angka stunting, pemerintah daerah terus memperkuat layanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita, remaja putri, hingga calon pengantin. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang dimulai sejak sebelum kelahiran.
Bupati Satria juga memaparkan komitmen pembangunan di Nusa Penida yang diposisikan sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi Klungkung. Melalui alokasi anggaran sekitar Rp200 miliar, pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur strategis, meliputi jalan, sistem penyediaan air minum, fasilitas kesehatan, sekolah, serta pengembangan destinasi wisata.
Menurutnya, Rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali. Dengan sinergi yang kuat, berbagai target pembangunan diyakini dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Jadi melalui rakor ini saya berharap adanya dukungan dan sinergi yang kuat dari Pemerintah Provinsi Bali sehingga berbagai program prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik demi mewujudkan Klungkung yang Maju, Harmonis, Tentram dan Makmur (Mahottama),” ujar Bupati Satria.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, Pemkab Klungkung optimistis berbagai program prioritas, mulai dari pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, hingga pembangunan infrastruktur, dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (*/ap)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar