𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝗣𝗞 𝗥𝗜 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗧𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘀𝗶 "𝗢𝗻𝗲 𝗜𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱, 𝗢𝗻𝗲 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁"

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan daerah yang terintegrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola sebagai arah pembangunan Bali ke depan.

Kesepahaman tersebut mengemuka dalam Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (Redite Kliwon, Sungsang), 7 Juni 2026 malam.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, di antaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, perwakilan BNN Provinsi Bali, serta jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut yang dinilainya menjadi ruang penting untuk mempererat komunikasi dan memperkuat kerja sama antarinstansi dalam menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan sesuai ketentuan.

Koster menegaskan bahwa selama memimpin Bali, prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan selalu menjadi perhatian utama. Pengalaman saat berkecimpung di Badan Anggaran DPR RI menjadi dasar baginya untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah bekerja berdasarkan data, fakta, dan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, berbagai rekomendasi dan arahan dari BPK senantiasa dijadikan pedoman dalam menjalankan pengelolaan anggaran daerah agar tetap berada pada koridor yang benar dan menghasilkan kualitas pembangunan yang optimal.

"Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali," ujar Koster.

Ia menambahkan bahwa capaian opini WTP tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif semata, melainkan harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.

Pada kesempatan itu, Koster kembali menegaskan pentingnya penerapan konsep One Island, One Management. Menurutnya, luas wilayah Bali yang relatif kecil menuntut adanya pola pembangunan yang terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun ego sektoral antarwilayah.

"Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali," tegasnya.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pencapaian prestasi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Ia menilai konsep One Island, One Management yang digagas Gubernur Koster merupakan pendekatan yang tepat untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Bali. Karena itu, BPK mendorong seluruh institusi di Bali terus memperkuat sinergi dan menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan," ujarnya. (hms/ap)