𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗣𝗲𝗻𝘆𝘂𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗲𝘃𝗶𝘀𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗲𝘀𝗮𝗿, 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗶 𝗩 𝗗𝗣𝗥 𝗥𝗜 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗕𝗮𝗹𝗶

JAKARTA, Lensabali.id — Posisi Bali sebagai salah satu penopang utama sektor pariwisata nasional kembali mendapat sorotan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Bali pada Rabu (8/4/2026).

Dalam forum tersebut, Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata dunia sekaligus penyumbang devisa terbesar bagi sektor pariwisata nasional.

Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah.

Sementara itu, total kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, tercatat mencapai sekitar 16,3 juta orang.

Dengan asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan mancanegara di Bali diperkirakan mencapai sekitar Rp176 triliun, yang menyumbang lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, dengan kontribusi sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegas Koster.

Dalam paparannya, ia juga menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi Bali, mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, krisis air bersih, hingga persoalan sampah dan keterbatasan infrastruktur transportasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Koster mengusulkan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.

Ia juga menyoroti kepadatan kendaraan dari Pulau Jawa yang kerap terjadi saat musim libur maupun hari raya akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.

“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Dari sekitar Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika Bali tidak kita urus dengan baik, angka itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” kata Lasarus.

Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali sebenarnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kontribusi ekonomi yang dihasilkan.

“Untuk pengamanan pantai saja, Bali hanya membutuhkan sekitar Rp3–4 triliun. Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurusnya,” tegasnya.

Lasarus juga menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menjadi kendala bagi wisatawan.

“Sekarang ke Bali terasa sulit, terutama bagi wisatawan domestik. Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Rapat tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Bali demi menjaga posisi pulau ini sebagai destinasi unggulan dunia sekaligus motor penggerak ekonomi nasional. (hms/ap)