DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali mencatat kinerja pembangunan yang positif sepanjang tahun 2025. Berbagai indikator ekonomi dan sosial menunjukkan tren yang menggembirakan, bahkan melampaui sejumlah target nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026).

Dalam pemaparannya, Koster menyebut pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11%, serta merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir,” ujar Gubernur.

Tak hanya itu, tingkat kemiskinan di Bali juga berhasil ditekan menjadi 3,42 persen, yang merupakan angka terendah secara nasional.

“Merupakan tingkat kemiskinan terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25%,” tegasnya.

Indikator ketenagakerjaan pun menunjukkan perkembangan positif. Tingkat pengangguran di Bali tercatat 1,45 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,85 persen.

Selain itu, pemerataan ekonomi juga terus membaik. Indeks Gini Rasio Bali berada pada angka 0,333, lebih rendah dari rata-rata nasional.

“Artinya pendapatan masyarakat semakin merata dan semakin baik, serta lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,363,” jelas Koster.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita Bali meningkat menjadi Rp72,66 juta, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dengan usia harapan hidup 75,46 tahun.

Di bidang kesehatan, Bali juga mencatat capaian signifikan dengan prevalensi stunting sebesar 7,2 persen.

“Merupakan yang terendah secara nasional dan satu-satunya provinsi yang mencapai angka di bawah 10 persen,” ungkapnya.

Koster menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut menunjukkan kinerja pembangunan Bali yang sangat baik dan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya.

“Pencapaian indikator makro hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, melampaui target yang direncanakan,” tegasnya.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Gubernur juga memaparkan berbagai capaian di sektor strategis. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, enam peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran guna memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, serta penguatan ekonomi daerah.

Pada sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing mencapai sekitar Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan yang melakukan pembayaran kontribusi tersebut.

Di bidang ekonomi riil, pemerintah daerah terus mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian organik, pengembangan UMKM, industri lokal, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sementara pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus dipercepat, di antaranya pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.

Pemerintah juga memperkuat pengelolaan lingkungan dengan menargetkan penutupan total TPA Suwung pada tahun 2026 serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Di bidang energi, Bali terus mendorong pemanfaatan energi bersih, termasuk pengembangan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.

Selain itu, pembangunan Bali sebagai pulau digital juga diperkuat melalui pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk Turyapada Tower yang diproyeksikan menjadi pusat konektivitas sekaligus penggerak ekonomi baru di Bali Utara.

Menurut Koster, seluruh program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan Bali yang inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria meninjau kawasan Rumah Deret Santhi Rahayu di Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Rabu (24/3), sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satria hadir didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Klungkung Ny. Eva Satria serta Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra.

Kunjungan diawali dengan menghadiri persembahyangan dalam rangka piodalan di kawasan Rumah Deret Santhi Rahayu bersama warga setempat.

Usai persembahyangan, Bupati Satria menyempatkan diri meninjau salah satu unit usaha yang dikelola warga, yakni usaha ternak ayam petelur yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi penghuni rumah deret.

Menurut Bupati Satria, program rumah deret tidak hanya ditujukan sebagai penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi warga.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan infrastruktur sekaligus pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

“Kami ingin kawasan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat kemandirian ekonomi. Dengan adanya usaha ayam petelur yang sudah berjalan, ke depan kita akan menambah sektor UMKM lainnya agar masyarakat memiliki mata pencaharian yang berkelanjutan,” ujar Bupati Satria.

Selain mendorong pengembangan usaha warga, pemerintah daerah juga berencana menambah jumlah unit rumah deret agar lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program tersebut.

Dengan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, diharapkan masyarakat yang tinggal di kawasan Rumah Deret Santhi Rahayu dapat memperoleh sumber penghasilan yang stabil.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya menjelaskan bahwa pembangunan rumah deret tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Sosial.

Sebanyak 36 unit rumah deret dibangun di atas lahan seluas 22.470 meter persegi yang berlokasi di Desa Sulang, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.

Program ini diharapkan mampu menjadi solusi hunian sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Klungkung. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung bergerak cepat menata ulang penyelenggaraan reklame sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini ditegaskan langsung Bupati Klungkung, I Made Satria, saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Rabu (25/2).

Rakortas tersebut membahas pemaparan hasil pemetaan dan penyelenggaraan reklame yang dilakukan secara menyeluruh. Penataan ini diarahkan tidak hanya untuk mendongkrak PAD, tetapi juga menghadirkan wajah kota yang lebih tertib, estetik, dan terukur.

Dalam arahannya, Bupati Satria menegaskan bahwa reklame harus dikelola secara profesional dan berbasis data. Penempatan titik iklan luar ruang, menurutnya, mesti mempertimbangkan aspek tata ruang, keselamatan, serta keindahan lingkungan.

Pertemuan itu juga menghadirkan CV Darmagiri Jaya selaku mitra pelaksana, yang memaparkan hasil pemetaan komprehensif titik-titik reklame di seluruh wilayah kabupaten. Kajian tersebut mencakup identifikasi potensi lokasi baru, evaluasi kelayakan struktur bangunan reklame, hingga sinkronisasi data perizinan.

Bupati Satria menginstruksikan agar data yang telah dihimpun menjadi dasar penataan lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya ketegasan terhadap reklame yang tidak berizin atau tidak sesuai ketentuan, sekaligus membuka ruang optimalisasi pada titik-titik yang dinilai potensial.

Menurutnya, pengelolaan reklame yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan PAD. Namun demikian, orientasi pendapatan tidak boleh mengabaikan estetika kota dan kenyamanan masyarakat.

Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah agar kebijakan penataan berjalan efektif. Sinkronisasi perizinan, pengawasan lapangan, dan penegakan aturan menjadi kunci keberhasilan.

Melalui langkah ini, Pemkab Klungkung berkomitmen membangun sistem perizinan reklame yang transparan dan modern. Digitalisasi data serta pembaruan regulasi akan menjadi bagian dari strategi jangka menengah.

Dengan penataan yang estetik dan terukur, pemerintah daerah berharap potensi pendapatan dari sektor reklame dapat tergarap optimal, sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih tertib dan representatif. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Kepala Kantor Perwakilan Wilayah LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menyampaikan bahwa izin usaha BPR Kamadana resmi dicabut pada 18 Februari 2026. Sejak keputusan itu, LPS langsung bergerak melakukan rekonsiliasi dan verifikasi (reconverify) guna menentukan simpanan yang memenuhi syarat pembayaran.

Dalam konferensi pers di Sanur, Selasa (24/2/2026), Bambang menjelaskan pembayaran tahap pertama dilakukan pada 24 Februari 2026. “Pembayaran tahap pertama kami lakukan pada 24 Februari 2026. Dalam lima hari kerja, hampir 80 persen nasabah sudah menerima haknya,” ujarnya.

Secara keseluruhan, BPR Kamadana tercatat memiliki 2.973 nasabah dengan 2.362 rekening. Pada tahap awal, LPS telah membayar klaim kepada 1.994 nasabah dengan total nilai Rp25,65 miliar. Meski satu nasabah dapat memiliki lebih dari satu rekening, batas penjaminan tetap maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.

Proses pencairan dilakukan melalui Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Penelokan (Bangli) dan Kantor Cabang Pembantu Ubud (Badung). Nasabah hanya perlu membawa identitas diri, bukti simpanan, dan dokumen pendukung lainnya. “Tidak ada potongan apa pun. Hak nasabah dibayar penuh sesuai ketentuan penjaminan,” tegasnya.

Bambang menambahkan, proses rekonsiliasi dan verifikasi berlangsung paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha, dengan batas akhir 10 Juli 2026. Nasabah yang dinyatakan tidak layak bayar masih dapat mengajukan keberatan hingga 180 hari kerja sejak pengumuman pembayaran klaim. Bahkan, klaim tetap bisa diajukan sampai lima tahun setelah izin usaha dicabut.

Dalam tahap likuidasi, LPS menunjuk Tim Likuidasi untuk mengamankan aset, menagih kredit, dan melelang aset bank. Distribusi hasil likuidasi mengacu pada Pasal 54 UU LPS, meliputi pembayaran gaji dan pesangon pegawai, biaya perkara dan operasional likuidasi, penggantian talangan LPS, pajak terutang, simpanan tidak layak bayar secara proporsional, hingga kewajiban kepada kreditur lainnya.

Percepatan pembayaran klaim, lanjutnya, dilakukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap perbankan daerah. “Jangan panik. Kalau ada bank ditutup, masih banyak bank sehat lainnya dan simpanan dijamin LPS,” tandas Bambang. (ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Bupati Klungkung I Made Satria secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Banjarangkan Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Desa Bakas, Rabu (25/2).

Musrenbang tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kabupaten dengan prioritas dan kebutuhan riil desa.

Dalam pemaparannya, Bupati Satria menyampaikan capaian pembangunan yang telah diraih sekaligus memaparkan arah kebijakan anggaran tahun mendatang yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi produktif.

Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan besar yang diproyeksikan muncul pada 2027, antara lain kebijakan Tata Kelola Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, ketidakpastian global, serta potensi risiko bencana akibat perubahan iklim ekstrem.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kesiapan daerah untuk bergerak adaptif dan inovatif agar pembangunan tetap berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Bupati Satria mendorong para perbekel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan utama yang dihadapi wilayahnya, sekaligus merancang terobosan sesuai karakteristik desa masing-masing.

“Para Perbekel harus berinovasi. Dari ketujuh persoalan yang kita hadapi, semuanya harus dievaluasi dengan cermat. Saya juga mendorong desa untuk lebih kreatif dalam menggarap potensi pariwisata melalui inovasi-inovasi baru agar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai sektor pariwisata berbasis potensi lokal masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Banjarangkan.

Melalui forum Musrenbang ini, Bupati berharap setiap usulan pembangunan benar-benar terukur, selaras dengan visi Klungkung Mahottama, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Koperasi Konsumen (KOPMEN) Rejeki secara resmi menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 yang dirangkaikan dengan Festival KOPMEN Rejeki di Halaman Belakang RSUD Klungkung, Sabtu (21/2).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung I Made Satria, Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, serta Direktur RSUD Klungkung I Nengah Winata, bersama jajaran pengurus dan anggota koperasi.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali sebagai simbol dimulainya forum tertinggi dalam struktur koperasi tersebut. RAT menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas kinerja organisasi selama satu tahun buku.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, RAT memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola berjalan transparan, akuntabel, dan profesional. Pelaksanaan yang tepat waktu dinilai mencerminkan kesehatan organisasi serta soliditas antara pengurus, pengawas, dan anggota.

Rangkaian kegiatan juga diramaikan Festival KOPMEN Rejeki yang menghadirkan berbagai produk UMKM anggota. Festival ini menjadi ruang promosi sekaligus penguatan jejaring usaha lokal agar lebih dikenal dan kompetitif.

Dalam sambutannya, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa festival tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan strategi konkret untuk memperkuat branding produk anggota koperasi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.

Ia juga mendorong percepatan pemanfaatan teknologi dalam sistem layanan koperasi agar semakin cepat, mudah, dan terpercaya, tanpa meninggalkan prinsip dasar koperasi yakni dari, oleh, dan untuk anggota.

“Koperasi memiliki peran strategis. Maju dalam pengelolaan, harmonis dalam kebersamaan, tenteram melalui tata kelola yang transparan, dan makmur dengan meningkatnya kesejahteraan anggota,” ujar Bupati Satria.

Pemerintah Kabupaten Klungkung berharap KOPMEN Rejeki terus berinovasi dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, memberi manfaat nyata bagi anggota, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Badung menerima dividen sebesar Rp 363 miliar dari Bank BPD Bali untuk tahun buku 2025. Dana tersebut dipastikan akan dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur penunjang pariwisata di wilayah Gumi Keris.

Penyerahan dividen dilakukan secara simbolis oleh Direktur Utama PT Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (10/2/2026). Bupati Adi Arnawa menegaskan, dividen tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata Badung.

“Dividen ini akan dimanfaatkan untuk pembenahan infrastruktur guna mendukung pariwisata berkualitas. Terutamanya penambahan ruas jalan di wilayah utara, khususnya wilayah Abiansemal dan Mengwi,” ujar Adi Arnawa.

Selain menerima dividen, Pemkab Badung juga melakukan penambahan penyertaan modal ke BPD Bali sebesar Rp 300 miliar pada tahun 2026. Dengan tambahan tersebut, total investasi Pemkab Badung di BPD Bali kini mencapai Rp 1,55 triliun.

Adi Arnawa menilai kinerja keuangan BPD Bali cukup solid, tercermin dari indikator Return on Equity (ROE) dan Return on Investment (ROI) yang dinilai kompetitif di tingkat nasional. “Berdasarkan indikator ini, BPD Bali termasuk yang teratas di Indonesia, sehingga kami tidak ragu menambah penyertaan modal,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan, total dividen yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham untuk tahun buku 2025 mencapai Rp 826 miliar. Kabupaten Badung, sebagai pemilik saham terbesar sebesar 48,76 persen, memperoleh porsi dividen paling besar.

Menurut Sudharma, tambahan modal dari Pemkab Badung akan dimanfaatkan untuk memperkuat penyaluran kredit serta mendukung program prioritas, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan perumahan. “Harapannya dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat di Badung, khususnya melalui program Pemkab Badung yaitu Sidi Kumbara untuk pemberdayaan UMKM,” ujarnya. (apn)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menjalani pendataan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026 di rumah dinasnya, Rabu (11/2/2026).

SNLIK 2026 merupakan program nasional yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memotret kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

OJK Provinsi Bali melalui perwakilannya, I Gusti Bagus Wijaya, menyampaikan bahwa kegiatan pendataan lapangan berlangsung mulai 4 hingga 18 Februari 2026.

Ia menjelaskan, keluarga Wakil Bupati Klungkung terpilih secara acak sebagai salah satu responden. Dalam proses pendataan tersebut, putri semata wayang Wabup Tjok Surya menjadi responden akhir sesuai ketentuan survei.

Survei ini bertujuan mengukur tingkat literasi keuangan, yakni pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan seperti perbankan, asuransi, dan instrumen keuangan lainnya.

Selain itu, SNLIK juga mengukur tingkat inklusi keuangan, yaitu sejauh mana masyarakat menggunakan dan memiliki produk jasa keuangan, seperti tabungan, deposito, giro, maupun layanan keuangan formal lainnya.

Di Kabupaten Klungkung, pendataan SNLIK 2026 melibatkan sebanyak 210 kepala keluarga yang tersebar di berbagai wilayah sebagai responden survei.

Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan survei ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan nasional di sektor keuangan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan menerima petugas survei dengan baik demi kelancaran dan keberhasilan program tersebut.

“Demi suksesnya program nasional ini, saya berharap masyarakat dapat menerima petugas survei dengan baik. Mari kita bersama-sama menyukseskan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026,” ujar Wabup Tjok Surya. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi jajaran Nawa Cita Pariwisata Indonesia (NCPI) Provinsi Bali di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Selasa (10/2). Pertemuan tersebut membahas penguatan investasi pariwisata yang sejalan dengan arah pembangunan Bali yang berlandaskan pelestarian budaya, lingkungan, dan kearifan lokal.

NCPI Bali yang beranggotakan para praktisi multidisiplin di bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi memaparkan rencana penyelenggaraan Bali Economy Investment Forum yang akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur pada 18 Februari mendatang. Forum ini dirancang dengan konsep bundling untuk mempertemukan para pemangku kepentingan strategis dalam mendorong investasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Ketua DPW NCPI Provinsi Bali periode 2025–2030, Agus Maha Usadha, menjelaskan bahwa forum tersebut akan menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia, kalangan akademisi, serta praktisi. “Kami menargetkan sekitar 150 peserta yang terdiri dari stakeholder, asosiasi pariwisata, pelaku usaha, dan perbankan,” ujarnya.

Selain isu investasi, NCPI Bali juga menyampaikan komitmen mendorong pengembangan Pariwisata Digital Budaya Bali yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui konsep Kerthi Bali Shanti. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat integrasi sistem pariwisata sekaligus menekan praktik pariwisata ilegal dan berbagai bentuk pelanggaran oleh wisatawan.

Menurut Agus, forum ini sekaligus menjadi ruang dialog strategis untuk memastikan bahwa arah investasi dan penguatan ekonomi benar-benar selaras dengan visi dan misi pembangunan Bali yang menempatkan keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagai prinsip utama.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya. Ia menegaskan bahwa gagasan forum investasi tersebut sejalan dengan pemikirannya dalam merumuskan arah ekonomi Bali ke depan.

“Ini sejalan dengan pemikiran saya untuk membangun forum ekonomi. Kita perlu memperjelas arah ekonomi dan sumber ekonomi Bali ke depan seperti apa. Saya siap untuk bertukar pikiran demi menjaga arah ekonomi dan pariwisata Bali,” tegas Koster.

Gubernur Koster kembali menekankan prinsip pembangunan yang berpihak pada kepentingan Bali dengan mengajukan pertanyaan reflektif, “Membangun Bali atau membangun di Bali?”. Menurutnya, investasi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bali tanpa mengorbankan lingkungan dan nilai budaya.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyinggung kebijakan strategis daerah terkait Peraturan Daerah Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih dalam proses. Ia menegaskan akan bersikap tegas setelah regulasi tersebut resmi diberlakukan.

“Perda alih fungsi lahan sudah kita proses. Jika sudah turun resmi, saya tentu akan keras dan melakukan bersih-bersih. Tidak ada kepentingan apa pun di sana,” ujarnya.

Gubernur berharap audiensi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata guna menjaga arah pembangunan Bali yang berkelanjutan, berdaulat secara ekonomi, serta berakar kuat pada budaya dan kelestarian alam. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan konsisten agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Selasa (10/2).

Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali tidak boleh lepas dari akar kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Model ekonomi tersebut harus terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari kebijakan hingga pola konsumsi masyarakat.

“Di hulu, pemerintah membuat regulasi yang berpihak kepada IKM dan koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali. Di hilir, kita pastikan IKM dan koperasi menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat membeli produk lokal. Perputaran ekonomi inilah yang akan membuat Bali berdikari,” tegasnya.

Atas dasar itu, Koster menekankan pentingnya strategi ekonomi yang selaras antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, serta koperasi dinilai harus terus diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi daerah. “Ekonomi Kerthi Bali harus kita pahami dan jalankan secara serius. Jika konsisten, Bali akan benar-benar mandiri dan berdaulat pangan,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Gubernur lulusan ITB tersebut juga mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Bali menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen. Sementara itu, secara month to month dan year to date, Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata faktor alam.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Koster menegaskan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi. Ia menegaskan komitmen Pemprov Bali menjalankan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang telah terbukti menggerakkan ekonomi rakyat.

Lebih lanjut, Koster menambahkan bahwa stabilitas politik, keamanan, dan sosial menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meski bergantung pada pariwisata, Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, dengan sektor pariwisata berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDRB daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 masih terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Meski terdapat volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis, sinergi TPID melalui strategi 4K dinilai krusial, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

Senada, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi Bali tidak terlepas dari penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan. Komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga penguatan produksi lokal dan distribusi antardaerah perlu terus ditingkatkan.(*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026 merilis capaian indikator makro pembangunan Bali tahun 2025 dengan hasil yang sangat positif. Sejumlah indikator strategis tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampauinya, sejalan dengan implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pertumbuhan ekonomi Bali sepanjang 2025 tercatat sebesar 5,82 persen secara kumulatif, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 5,48 persen. Capaian ini menempatkan Bali pada peringkat lima tertinggi nasional sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, mencerminkan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika nasional dan global.

Dari sisi kesejahteraan, pendapatan per kapita masyarakat Bali pada 2025 mencapai Rp72,66 juta, naik Rp5,34 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67,32 juta. Peningkatan ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin membaik dan hasil pembangunan yang mulai dirasakan lebih luas.

Ketimpangan pendapatan juga menunjukkan tren positif. Indeks Gini Bali pada 2025 tercatat sebesar 0,333, turun dari 0,348 pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan distribusi pendapatan yang semakin merata serta penguatan keadilan sosial dalam pembangunan.

Prestasi Bali semakin menonjol dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional, yakni 3,42 persen pada 2025, turun dari 3,80 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali juga menjadi yang terendah di Indonesia, yakni 1,45 persen, menurun dari 1,79 persen pada 2024. Kondisi ini menunjukkan semakin luasnya kesempatan kerja dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Pada aspek pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 79,37, meningkat dari 78,63 pada tahun sebelumnya, dan menempatkan Bali di peringkat lima nasional. Sementara itu, Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Bali naik menjadi 75,46 tahun dari sebelumnya 75,10 tahun, menandakan kualitas kesehatan masyarakat yang terus membaik.

Seluruh capaian tersebut mencerminkan konsistensi pembangunan Bali yang dijalankan melalui enam prioritas utama, mulai dari penguatan adat, seni, dan budaya berbasis kearifan lokal; peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan; transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali; pembangunan infrastruktur dan transportasi; pengelolaan lingkungan dan energi; hingga penguatan Bali sebagai Pulau Digital yang aman dan berdaya saing.

Kinerja pembangunan Bali tahun 2025 merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Capaian ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang berlandaskan nilai budaya, keberlanjutan, dan keseimbangan mampu membawa Bali melangkah maju tanpa kehilangan jati dirinya. (*/ap)

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Semarapura Contest Platycerium 2026 resmi ditutup Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra di depan Puri Agung Klungkung, Minggu (8/2/2026), setelah berlangsung selama tiga hari.

Dalam kegiatan penutupan tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Tjok Surya tidak hanya menutup acara, tetapi juga terlibat langsung sebagai juri penilai pada kategori Best Choice, menambah bobot dan kualitas penilaian kontes.

Wabup Tjok Surya menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara yang dinilainya berhasil mengemas kontes Platycerium perdana dengan skala nasional. Ia menilai capaian ini sebagai langkah berani dan patut diapresiasi.

Menurutnya, kontes tanaman hias tidak semata menjadi ruang penyaluran hobi, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan perekonomian lokal, khususnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

“Ini bukan sekadar hobi tanaman, tetapi mampu membangkitkan UMKM dan memberi dampak positif pada sektor lain. Saya berharap Platycerium bisa terus dikembangkan hingga menembus pasar internasional,” ujar Wabup Tjok Surya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang dengan konsep yang semakin inovatif dan menarik, sehingga mampu menarik lebih banyak peserta dan pengunjung.

Penutupan acara dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang, khususnya untuk kategori Best of The Best dan Best Choice, yang diserahkan langsung oleh Wabup Tjok Surya.

Ketua Panitia Semarapura Contest Platycerium 2026, I Wayan Wardita Utama, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 108 peserta dari berbagai daerah dan digelar selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Februari 2026.

Para peserta memperebutkan piala dan hadiah uang tunai dalam sejumlah kategori lomba, yakni Strong Fertile Class, Wide Fertile Class, Special Willinckii Class, Special Dwarf Class, serta Prospek Juvenile Class.

Kesuksesan pelaksanaan kontes ini diharapkan menjadi pemicu berkembangnya event-event hortikultura di Klungkung yang mampu bersaing di tingkat nasional. (*/ap)

BADUNG, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung area duty free serta outlet UMKM di Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Minggu (8/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memastikan produk UMKM Bali, termasuk Arak Bali, memperoleh ruang promosi yang layak di kawasan bandara.

Gubernur Koster menegaskan bahwa Arak Bali merupakan warisan budaya yang harus dijaga sekaligus dikembangkan secara berkelanjutan. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

“Arak Bali adalah salah satu warisan budaya Bali yang harus dilestarikan. Jadi kita kelola dari hulu ke hilir. Dari tingkat petani, proses produksi hingga pemasarannya harus sesuai regulasi. Kita ingin pelestarian Arak Bali berpihak kepada perajin dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal,” ujar Koster.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memberikan perlindungan kepada Arak Bali dan para perajin arak tradisional, sekaligus meningkatkan standar kualitas produk agar mampu bersaing dengan minuman beralkohol impor.

Saat ini, Arak Bali telah diperdagangkan di outlet Bandara I Gusti Ngurah Rai, khususnya pada area beverage dan liquor. Sejumlah merek Arak Bali terlihat mengisi etalase, meski jumlahnya masih terbatas.

“Kita minta kalau bisa diperbanyak supaya di situ tidak hanya ada whiskey, brandy, dan lainnya, terutama di area duty free,” ungkapnya.

Gubernur Koster juga meminta Angkasa Pura Indonesia menyediakan etalase khusus Arak Bali agar lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara. Menurutnya, Bali memiliki minuman khas sendiri yang patut diperkenalkan sebagai bagian dari identitas budaya daerah.

“Kita perkenalkan ke masyarakat internasional dalam satu etalase. Nantinya akan dikelola oleh Asosiasi Arak Bali. Jadi bukan perorangan atau perusahaan, tetapi dikelola oleh asosiasi,” jelasnya.

Ia menyebutkan, Asosiasi Arak Bali atau Asosiasi Tresnaning Arak Bali akan memastikan seluruh produk Arak Bali—yang saat ini mencapai 58 merek dagang—dapat terakomodasi untuk dipasarkan di outlet Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Selain itu, Gubernur Koster menyoroti pencantuman Aksara Bali pada kemasan Arak Bali. Ia menilai masih terdapat produk yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kalaupun ada Aksara Balinya, kecil dan tidak sesuai aturan. Karena itu saya minta GM Angkasa Pura dan Disperindag untuk bersama-sama menertibkan,” tegasnya.

Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh produk Arak Bali harus mematuhi Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, yang mengatur pengelolaan arak, brem, dan tuak Bali sebagai kekuatan ekonomi baru berbasis kerakyatan dan kearifan lokal.(hms/ap)

DENPASAR, Lensabali.id — Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (6/2). Pertemuan tersebut membahas perkembangan indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 serta penguatan sinergi menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi perencanaan pembangunan ke depan.

Dalam audiensi itu, Gubernur Koster menegaskan pentingnya menjadikan data statistik yang akurat dan mutakhir sebagai rujukan utama pelaksanaan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Gubernur Koster.

Kepala BPS Provinsi Bali memaparkan bahwa perekonomian Bali pada 2025 tumbuh 5,82 persen (c-to-c), tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen. Struktur ekonomi Bali masih ditopang sektor akomodasi dan makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.

Dari sisi pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang 2025 mencapai 6,94 juta kunjungan, melampaui capaian sebelum pandemi. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara terus meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.

Capaian positif juga terlihat pada indikator kesejahteraan sosial. Tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 tercatat 3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan tahun 1996 sekaligus terendah secara nasional. Jumlah penduduk miskin tercatat 160,09 ribu orang dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 berada di angka 1,45 persen, juga terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan menunjukkan pekerja formal telah melampaui pekerja informal, disertai peningkatan proporsi pekerja penuh. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53 dan menempatkan Bali di peringkat lima nasional.

Menanggapi data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar menggunakan data BPS sebagai dasar perumusan kebijakan dan program.

“Cari rumah tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujarnya.

Gubernur juga meminta Dinas Tenaga Kerja memetakan pengangguran secara lebih rinci serta menyelenggarakan bursa kerja berskala besar untuk mempertemukan lulusan SMK dan perguruan tinggi dengan dunia usaha.

“Pengangguran ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan perusahaan sebanyak-banyaknya,” tambahnya.

Sejalan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana yang mulai dilaksanakan Agustus 2025. Program ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dengan pembiayaan penuh pendidikan serta bantuan biaya hidup.

“Program ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Koster juga menjelaskan kebijakan Program Insentif Nyoman dan Ketut sebagai respon atas proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk Bali. Program yang berlaku penuh mulai 2026 ini bertujuan menjaga keberlanjutan demografi sekaligus melestarikan identitas budaya Bali.

“Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga identitas budaya Bali,” tandasnya.

Audiensi tersebut turut membahas dukungan Pemprov Bali terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Gubernur Koster menegaskan sensus ini akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat basis data pembangunan Bali, khususnya dalam transformasi ekonomi digital, hijau, dan biru sesuai arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (*/ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengendalikan alih fungsi lahan sekaligus memperkuat penyerapan pangan lokal melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja BPK terkait desain strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan tahun 2020 hingga Semester I 2025, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jumat (6/2).

Menurut Dewa Indra, sektor pangan menjadi isu strategis karena telah ditetapkan sebagai salah satu misi utama Gubernur Bali periode 2025–2030. Arah pembangunan pangan Bali, kata dia, tidak berhenti pada ketahanan pangan, tetapi melangkah lebih jauh menuju kedaulatan pangan.

“Kedaulatan pangan dimaknai sebagai kemampuan Bali berdaulat penuh atas jenis, kualitas, dan pengelolaan pangannya sendiri. Jadi, menurut Pak Gubernur, kedaulatan pangan nilainya lebih tinggi dibanding ketahanan pangan,” jelasnya.

Ia mengakui, meskipun Pemprov Bali telah memiliki kebijakan umum perlindungan lahan pertanian, laju alih fungsi lahan masih tergolong tinggi. Karena itu, Gubernur Bali menetapkan kebijakan yang lebih tegas melalui Peraturan Daerah tentang Alih Fungsi Lahan yang saat ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai langkah antisipatif, sambil menunggu penetapan perda tersebut, Gubernur Bali telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 yang secara tegas melarang alih fungsi lahan pertanian produktif, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta Luas Baku Sawah (LBS) menjadi kawasan nonpertanian di seluruh wilayah Bali.

“Dengan terbitnya perda nanti, pengendalian alih fungsi lahan diharapkan semakin kuat, berkelanjutan, dan dapat diawasi secara bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa penyerahan LHP tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan nasional yang dilaksanakan BPK di seluruh Indonesia. Laporan telah dirampungkan pada akhir Desember dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali serta instansi terkait pada kesempatan ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menilai upaya perlindungan lahan pertanian di Bali masih belum optimal. Sejumlah temuan antara lain belum selarasnya luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kabupaten/kota dengan KP2B provinsi, lemahnya pengawasan pemanfaatan kawasan pertanian, serta belum lengkapnya regulasi perlindungan lahan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota juga dinilai belum sepenuhnya menetapkan LP2B sesuai kondisi faktual di lapangan, serta sistem informasi tata ruang yang belum memuat data LP2B secara menyeluruh. BPK juga menyoroti potensi ketidakseimbangan pasokan pangan antarwilayah di Bali yang dapat meningkatkan ketergantungan pasokan beras dari luar daerah.

Menanggapi temuan tersebut, Dewa Indra menegaskan Pemprov Bali menerima hasil pemeriksaan BPK secara terbuka dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan ke depan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas peran dan dedikasinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

“Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan berkelanjutan, kami berharap visi Gubernur Bali untuk mewujudkan kedaulatan pangan dapat benar-benar terimplementasi secara nyata,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali kepada Sekda Dewa Indra yang mewakili Gubernur Bali, serta Ketua DPRD Provinsi Bali I Dewa Made Mahayadnya. (hms/ap)

JAKARTA, Lensabali.id - Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung menghadiri kegiatan Asistensi Tata Kelola Pemanfaatan Pinjaman Daerah yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah terkait pengelolaan pinjaman daerah agar dilaksanakan secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Wabup Tjok Surya mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik atau good governance, khususnya dalam kebijakan pembiayaan pembangunan daerah.

Wabup Tjok Surya menegaskan bahwa pinjaman daerah harus direncanakan dan dimanfaatkan secara hati-hati, terukur, serta bertanggung jawab agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.

“Dengan asistensi ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung mampu merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan pinjaman daerah secara tepat guna, sehingga benar-benar mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Klungkung,” ujar Wabup Tjok Surya.

Ia juga menilai asistensi ini menjadi forum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam memahami aspek teknis, administratif, dan regulatif terkait pemanfaatan pinjaman daerah.

Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah koordinasi dan konsultasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan persepsi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Melalui asistensi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan risiko fiskal, sekaligus mengoptimalkan penggunaan pinjaman sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang produktif.

Wabup Tjok Surya hadir didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Klungkung, Dewa Gde Darmawan, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan asistensi yang berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*/ap)

Lensabali.id - Harga Bitcoin kembali mengalami tekanan signifikan hingga terperosok ke bawah level 78.000 dollar AS. Kondisi ini membuat aset kripto terbesar dunia tersebut keluar dari jajaran 10 besar aset global berdasarkan kapitalisasi pasar.

Berdasarkan pantauan CoinMarketCap pada Senin (2/2/2026) pagi, Bitcoin diperdagangkan di kisaran 77.557 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 miliar per keping dengan asumsi kurs Rp 16.777. Penurunan ini turut menyeret kapitalisasi pasar Bitcoin ke level sekitar 1,55 triliun dollar AS atau setara Rp 25.999 triliun.

Menurut data Infinite Marketcap, posisi tersebut menempatkan Bitcoin di peringkat ke-14 aset terbesar dunia, berada di bawah sejumlah aset besar seperti saham Tesla dan raksasa energi Saudi Aramco. Dalam sepekan terakhir, harga BTC tercatat merosot lebih dari 11 persen dari kisaran 90.000 dollar AS ke level saat ini, sekaligus menjadi titik terendah sejak April 2025.

Tekanan jual yang kuat mencerminkan sentimen investor yang tengah bearish. Padahal, pada Oktober 2025 lalu, Bitcoin sempat mencetak rekor harga di atas 126.000 dollar AS dengan valuasi mendekati 2,5 triliun dollar AS dan sempat menembus lima besar aset global, mengungguli perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon.

Tekanan serupa juga dirasakan Ethereum (ETH). Dalam sepekan, harga ETH turun sekitar 14,5 persen sehingga kapitalisasi pasarnya menyusut ke kisaran 300 miliar dollar AS. Akibatnya, Ethereum melorot ke sekitar peringkat ke-68 aset terbesar dunia, kalah nilai dari perusahaan global seperti Coca-Cola, Cisco, dan Caterpillar.

Anjloknya harga kripto terjadi seiring penguatan signifikan dollar AS. Penguatan tersebut dipicu dinamika kebijakan moneter Amerika Serikat, termasuk munculnya figur Federal Reserve yang dinilai lebih hawkish dan berpotensi mendorong suku bunga riil tetap tinggi, sehingga menekan aset berisiko seperti kripto. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menegaskan bahwa disiplin diri, ketulusan, dan kejujuran merupakan fondasi utama dalam membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kuat, berdaya saing, serta berkelanjutan di Bali.

Penegasan tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara yang mengulas perjalanan hidup sekaligus kepeduliannya terhadap pengembangan UMKM lokal, bertempat di Ruang Podcast Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Senin (2/2).

Ny. Putri Koster mengungkapkan bahwa perhatiannya terhadap UMKM lahir dari naluri keibuan dan tanggung jawab moral sebagai Ketua Dekranasda. Menurutnya, membangun UMKM tidak selalu dimulai dari langkah besar, melainkan dari komitmen kecil yang dijalankan secara konsisten dan tulus.

“Saya bekerja dari hati. Dalam setiap tugas, selalu saya berikan sentuhan kasih sayang,” ujarnya.

Sejak masa pandemi Covid-19, ia mulai menata penguatan UMKM dari hulu dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mutu karya. Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui hilirisasi, salah satunya lewat penyelenggaraan Pameran Bali Bangkit yang tetap berlangsung di tengah pembatasan, dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Ia memaknai pembangunan UMKM layaknya membangun sebuah piramida yang harus diawali dari fondasi yang kokoh. Karena itu, penguatan karakter, tanggung jawab, dan nilai karya menjadi prioritas sebelum UMKM didorong untuk berkembang lebih luas. Nilai-nilai tersebut, tuturnya, telah ditanamkan sejak kecil oleh almarhum ayahnya, salah satu perintis BPD Bali.

Prinsip menjaga amanah secara lurus dan tulus terus ia pegang, termasuk dalam perannya mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menjalankan roda pemerintahan. Latar belakang keluarga sederhana yang menjunjung tinggi pendidikan membentuk sikap disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab sejak usia muda.

Pengalaman tersebut kemudian diterapkan dalam kepemimpinannya di Dekranasda Bali dengan mendorong UMKM agar tidak hanya tumbuh, tetapi juga mampu mandiri, naik kelas, dan bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional.

Selain penguatan UMKM, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi fokus. Salah satunya melalui rencana pengembangan kampung difabel yang terintegrasi dengan berbagai keterampilan, seperti barista, pijat, dan bidang keahlian lainnya.

“Hal tersebut telah saya sampaikan kepada Pak Gubernur. Rencananya, di PKB Klungkung akan disiapkan satu kawasan khusus untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Bali penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Ny. Putri Koster juga menekankan peran strategis media sebagai jembatan informasi yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, ia berharap seluruh program pemberdayaan UMKM dapat benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas. (hms/ap)