𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗧𝘂𝗺𝗯𝘂𝗵 𝟱,𝟴𝟮 𝗣𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻, 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗮𝗽𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗖𝗮𝗽𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

Terbitkan Puluhan Regulasi Strategis Demi Menjaga Bali dan Mengakselerasi Program Pembangunan

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali mencatat kinerja pembangunan yang positif sepanjang tahun 2025. Berbagai indikator ekonomi dan sosial menunjukkan tren yang menggembirakan, bahkan melampaui sejumlah target nasional.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam pidato satu tahun kepemimpinannya di hadapan DPRD Provinsi Bali, Rabu (25/3/2026).

Dalam pemaparannya, Koster menyebut pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Bali secara kumulatif sebesar 5,82%, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 5,48%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,11%, serta merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir,” ujar Gubernur.

Tak hanya itu, tingkat kemiskinan di Bali juga berhasil ditekan menjadi 3,42 persen, yang merupakan angka terendah secara nasional.

“Merupakan tingkat kemiskinan terendah secara nasional dan lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 8,25%,” tegasnya.

Indikator ketenagakerjaan pun menunjukkan perkembangan positif. Tingkat pengangguran di Bali tercatat 1,45 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,85 persen.

Selain itu, pemerataan ekonomi juga terus membaik. Indeks Gini Rasio Bali berada pada angka 0,333, lebih rendah dari rata-rata nasional.

“Artinya pendapatan masyarakat semakin merata dan semakin baik, serta lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,363,” jelas Koster.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita Bali meningkat menjadi Rp72,66 juta, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,37 dengan usia harapan hidup 75,46 tahun.

Di bidang kesehatan, Bali juga mencatat capaian signifikan dengan prevalensi stunting sebesar 7,2 persen.

“Merupakan yang terendah secara nasional dan satu-satunya provinsi yang mencapai angka di bawah 10 persen,” ungkapnya.

Koster menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut menunjukkan kinerja pembangunan Bali yang sangat baik dan melampaui target yang telah direncanakan sebelumnya.

“Pencapaian indikator makro hasil pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, melampaui target yang direncanakan,” tegasnya.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Gubernur juga memaparkan berbagai capaian di sektor strategis. Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan 10 peraturan daerah strategis, enam peraturan gubernur, serta sejumlah instruksi dan surat edaran guna memperkuat perlindungan budaya, lingkungan, serta penguatan ekonomi daerah.

Pada sektor pariwisata, penerimaan dari pungutan wisatawan asing mencapai sekitar Rp369 miliar dari 2,46 juta wisatawan yang melakukan pembayaran kontribusi tersebut.

Di bidang ekonomi riil, pemerintah daerah terus mendorong transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian organik, pengembangan UMKM, industri lokal, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sementara pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis terus dipercepat, di antaranya pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani, rencana underpass Jimbaran, serta pengembangan transportasi publik dan kendaraan listrik.

Pemerintah juga memperkuat pengelolaan lingkungan dengan menargetkan penutupan total TPA Suwung pada tahun 2026 serta pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Di bidang energi, Bali terus mendorong pemanfaatan energi bersih, termasuk pengembangan pembangkit listrik dan penggunaan PLTS atap.

Selain itu, pembangunan Bali sebagai pulau digital juga diperkuat melalui pengembangan infrastruktur teknologi, termasuk Turyapada Tower yang diproyeksikan menjadi pusat konektivitas sekaligus penggerak ekonomi baru di Bali Utara.

Menurut Koster, seluruh program tersebut merupakan bagian dari implementasi visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” sebagai arah pembangunan jangka panjang.

Ia menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan Bali yang inklusif, berkelanjutan, serta berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. (*/ap)