𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗞𝗲𝗿𝘁𝗵𝗶 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗞𝘂𝗻𝗰𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

DENPASAR, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan konsisten agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Selasa (10/2).

Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali tidak boleh lepas dari akar kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur. Model ekonomi tersebut harus terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari kebijakan hingga pola konsumsi masyarakat.

“Di hulu, pemerintah membuat regulasi yang berpihak kepada IKM dan koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali. Di hilir, kita pastikan IKM dan koperasi menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat membeli produk lokal. Perputaran ekonomi inilah yang akan membuat Bali berdikari,” tegasnya.

Atas dasar itu, Koster menekankan pentingnya strategi ekonomi yang selaras antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, serta koperasi dinilai harus terus diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi daerah. “Ekonomi Kerthi Bali harus kita pahami dan jalankan secara serius. Jika konsisten, Bali akan benar-benar mandiri dan berdaulat pangan,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Gubernur lulusan ITB tersebut juga mengungkapkan bahwa kinerja ekonomi Bali menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,58 persen, dengan inflasi tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen. Sementara itu, secara month to month dan year to date, Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif, bukan semata faktor alam.

Dalam konteks pengendalian inflasi, Koster menegaskan bahwa sektor pangan masih menjadi faktor utama. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi. Ia menegaskan komitmen Pemprov Bali menjalankan Pergub Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang telah terbukti menggerakkan ekonomi rakyat.

Lebih lanjut, Koster menambahkan bahwa stabilitas politik, keamanan, dan sosial menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meski bergantung pada pariwisata, Bali tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, dengan sektor pariwisata berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDRB daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 masih terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Meski terdapat volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis, sinergi TPID melalui strategi 4K dinilai krusial, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

Senada, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi Bali tidak terlepas dari penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan. Komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi, sehingga penguatan produksi lokal dan distribusi antardaerah perlu terus ditingkatkan.(*/ap)