LENSA BALI: Politik

Hot


Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 Mei 2026

𝗗𝗶𝗶𝘀𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗷𝘂 𝗖𝗮𝗴𝘂𝗯 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗡𝘆𝗼𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗮: “𝗦𝗮𝘆𝗮 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗻𝗮𝘆𝗮𝗻”

Mei 08, 2026 0
Diisukan Maju Cagub Bali, Nyoman Parta “Saya Fokus di Senayan”

DENPASAR, Lensabali.id – Nama anggota Komisi III DPR RI, Nyoman Parta, mulai ramai disebut-sebut sebagai salah satu figur potensial dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Bali 2029. Namun, politikus PDI Perjuangan tersebut memilih merespons santai berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.

Saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Kamis (7/5/2026), Parta menegaskan dirinya belum memikirkan agenda politik lima tahunan tersebut. Ia mengaku masih ingin berkonsentrasi menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di Senayan.

“Pilkada kan masih 3,5 atau 4 tahun yang akan datang. Saya pilih fokus menyelesaikan tugas di Senayan,” ujar Parta.

Politikus asal Desa Guwang, Gianyar, itu juga tidak ingin terlalu jauh menanggapi dorongan masyarakat di media sosial yang mulai menyuarakan dukungan agar dirinya maju sebagai calon gubernur Bali.

Menurut Parta, dinamika di media sosial merupakan hal yang lumrah di era digital. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui siapa saja pihak yang mulai menggulirkan wacana tersebut.

“Ya gimana ya, orang sekarang kan zaman dunia maya. Saya juga tidak tahu siapa teman-teman yang menyampaikan itu,” katanya.

Ia menilai pembicaraan mengenai Pilgub Bali 2029 masih terlalu dini. Terlebih, regulasi mengenai pemilu dan pilkada ke depan pun belum mulai dibahas secara resmi.

“Pemilu juga begitu, undang-undangnya belum dibahas. Jadi terlalu pagi ngomongin urusan (pemilihan) gubernur,” imbuhnya.

Diketahui, Nyoman Parta menjadi salah satu caleg DPR RI dengan perolehan suara tertinggi di Bali pada Pemilu Legislatif 2024. Ia mengantongi 281.688 suara dari daerah pemilihan Bali.

Sebelum duduk di DPR RI, Parta juga pernah meniti karier politik sebagai anggota DPRD Bali dan dikenal aktif menyuarakan berbagai isu hukum, budaya, serta kepentingan masyarakat Bali di tingkat nasional. (ap)
Read More

Senin, 04 Mei 2026

𝗪𝗮𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗗𝘂𝗲𝘁 𝗔𝗪𝗞–𝗗𝗲 𝗚𝗮𝗱𝗷𝗮𝗵 𝗠𝘂𝗻𝗰𝘂𝗹, 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘀𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗱𝗮𝗿 ‘𝗧𝗲𝘀 𝗢𝗺𝗯𝗮𝗸’

Mei 04, 2026 0
Wacana Duet AWK–De Gadjah Muncul, Respons Santai dan Disebut Sekadar ‘Tes Ombak’

DENPASAR, Lensabali.id – Anggota DPD RI asal Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III, memunculkan wacana politik menjelang Pilgub Bali 2030 melalui unggahan di media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, ia memasangkan dirinya dengan Made Muliawan Arya sebagai figur potensial calon gubernur dan wakil gubernur.

Wacana tersebut langsung memantik perhatian publik karena dinilai menghadirkan kombinasi kekuatan politik dan jaringan yang saling melengkapi.

Menanggapi hal itu, De Gadjah mengaku sempat bertemu dengan AWK dalam sebuah kegiatan di Kantor Wali Kota Denpasar, Sabtu (2/5/2026). Namun, ia menegaskan kehadirannya bukan dalam konteks politik praktis.

“Saya urusan PPI karena saya Pembina PPI Bali dan juga instruksi Ketua MPR, saya harus hadir di acara itu,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Saat disinggung soal peluang duet tersebut, De Gadjah memilih merespons singkat. “No comment, Belanda masih jauh… Sekarang saya prioritasnya urusan kepentingan masyarakat,” katanya santai.

Sementara itu, AWK menjelaskan bahwa unggahan tersebut bukan pernyataan resmi, melainkan inisiatif tim media sosialnya.

“Saya sudah konfirmasi langsung dengan Pak De Gadjah. Beliau santai saja menanggapinya. Itu hanya kreativitas teman-teman admin,” ujar AWK.

Ia menyebut wacana tersebut sekadar “tes ombak” di tengah dinamika politik yang masih sangat cair. (ap)
Read More

Jumat, 24 April 2026

𝗧𝗮𝗸 𝗟𝗮𝗴𝗶 𝗔𝗱𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗨𝗺𝘂𝗺, 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗲𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗟𝗞𝗣𝗝

April 24, 2026 0
Tak Lagi Ada Pandangan Umum, DPRD Badung Fokus pada Rekomendasi LKPJ

BADUNG, Lensabali.id – DPRD Badung mulai menerapkan pola baru dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Mekanisme yang sebelumnya diawali pandangan umum fraksi kini tidak lagi digunakan.

Dalam sidang terbaru, DPRD langsung menyampaikan catatan strategis hasil pembahasan, dilanjutkan sambutan bupati, dan diakhiri penandatanganan berita acara.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.

“Kenapa tidak ada pemandangan umum fraksi? Karena di dalam peraturan itu sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa tidak ada lagi media atau cara selain hanya Dewan diberikan tugas membahas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pembahasan LKPJ, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak laporan, melainkan hanya memberikan catatan strategis.

“Dewan tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak, tetapi hanya memberikan catatan-catatan strategis untuk perbaikan APBD ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, perubahan ini mempertegas fungsi DPRD sebagai lembaga evaluatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (*/ap)
Read More

Sabtu, 14 Maret 2026

𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗞𝘂𝗸𝘂𝗵𝗸𝗮𝗻 𝟯.𝟱𝟯𝟱 𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗣𝗗𝗜𝗣 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴, 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮 𝗔𝗸𝗮𝗿 𝗥𝘂𝗺𝗽𝘂𝘁

Maret 14, 2026 0

Koster Kukuhkan 3.535 Kader PDIP Badung, Perkuat Konsolidasi hingga Akar Rumput

BADUNG, Lensabali.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Badung mulai memperkuat konsolidasi organisasi dengan mengukuhkan ribuan kader partai hingga tingkat akar rumput. Sebanyak 3.535 kader dari jajaran Pengurus Anak Cabang (PAC), ranting, hingga anak ranting resmi dilantik untuk menjalankan tugas kepartaian di wilayah Kabupaten Badung.

Prosesi pengukuhan dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster bersama Ketua DPC PDIP Badung I Nyoman Giri Prasta di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jumat (13/3/2026).

Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris DPC PDIP Badung I Wayan Adi Arnawa serta Bendahara DPC Bagus Alit Sucipta, bersama para kader partai dari berbagai tingkatan organisasi.

Wayan Koster menjelaskan bahwa ribuan kader yang dikukuhkan tersebut akan menjadi motor penggerak partai dalam menjalankan berbagai agenda organisasi di tingkat wilayah hingga komunitas masyarakat.

“Total tadi jumlahnya 3.535 kader yang dikukuhkan. Ini adalah motor penggerak partai yang resmi duduk dalam struktur partai untuk menjalankan tugas-tugas kepartaian di Kabupaten Badung,” ujar Koster usai acara.

Menurutnya, pengukuhan ini juga menjadi bagian penting dari proses konsolidasi internal partai guna memperkuat organisasi dari tingkat paling bawah.

Koster menilai keberhasilan DPC PDIP Badung menghimpun ribuan kader hingga ke tingkat anak ranting menunjukkan manajemen organisasi partai berjalan dengan baik.

Ia pun secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPC PDIP Badung I Nyoman Giri Prasta yang dinilai mampu mengoordinasikan proses konsolidasi partai secara efektif.

“Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPC Badung yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali karena telah mengkoordinasikan proses konsolidasi partai dengan baik,” imbuh Koster yang juga menjabat sebagai Gubernur Bali.

Melalui penguatan struktur hingga ke tingkat terbawah ini, PDIP Badung diharapkan mampu menjaga soliditas organisasi sekaligus meningkatkan kerja-kerja politik partai di tengah masyarakat. (ap)
Read More

Jumat, 30 Januari 2026

𝗜𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗣𝗮𝗸 𝗢𝗹𝗲𝘀, 𝗞𝗼𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗗𝘆𝗮𝗵 𝗦𝗲𝘁𝘂𝘁𝗶 𝗥𝗲𝘀𝗺𝗶 𝗗𝘂𝗱𝘂𝗸𝗶 𝗞𝘂𝗿𝘀𝗶 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗟𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗣𝗔𝗪

Januari 30, 2026 0
Istri Pak Oles, Komang Dyah Setuti Resmi Duduki Kursi DPRD Bali Lewat PAW

DENPASAR, Lensabali.id - Komang Dyah Setuti resmi dilantik sebagai anggota DPRD Bali dari Partai Gerindra melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), Jumat (30/1/2026). Dyah menggantikan Nyoman Ray Yusha yang meninggal dunia pada Oktober 2025. Ia dikenal sebagai istri pengusaha herbal Bali, Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles.

Dyah menempati Komisi III DPRD Bali, komisi yang membidangi sektor pembangunan, meliputi infrastruktur, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan rakyat, hingga lingkungan hidup. Posisi tersebut sebelumnya diemban oleh Ray Yusha.

“Tentunya saya melanjutkan tugas beliau di pembangunan. Tentunya visi saya memajukan dan bertanggung jawab dengan masyarakat,” ujar Dyah usai pelantikan di Gedung DPRD Bali.

Ia mengakui pelantikan ini menjadi pengalaman pertamanya terjun langsung sebagai anggota legislatif. Meski masih belajar, Dyah menegaskan kesiapannya menjalankan amanah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Ini tantangan banget buat saya terjun di politik. Karena ini pertama kali, tidak ada salahnya kalau kita belajar,” katanya.

Selain fokus di Komisi III, Dyah menegaskan tanggung jawabnya terhadap daerah pemilihan Singaraja V. Ia juga memastikan tidak akan menyusun program baru, melainkan melanjutkan program kerja yang telah dirintis Ray Yusha.

“Fokus ke program kerja melanjutkan program kemarin yang dijalankan beliau. Ini adalah amanah yang harus saya jaga,” ucapnya.

Sementara itu, sang suami, Gede Ngurah Wididana, menyatakan dukungan penuh atas pelantikan Dyah. Ia berharap istrinya mampu menjaga kesehatan dan mengatur waktu di tengah berbagai aktivitas.

“Organisasi memang sibuk dari awal. Kalau tidak bisa mengatur nanti sakit,” ujar Wididana, yang mengaku telah pensiun dari dunia politik. (apn)
Read More

Kamis, 22 Januari 2026

𝗔𝗷𝘂𝘀 𝗟𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶𝗵 𝗦𝗼𝗮𝗹 𝗦𝘂𝘆𝗮𝘀𝗮 𝗸𝗲 𝗣𝗦𝗜: 𝗣𝗲𝗿𝗽𝗶𝗻𝗱𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗞𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗛𝗮𝗹 𝗪𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸

Januari 22, 2026 0
Ajus Linggih Soal Suyasa ke PSI Perpindahan Kader Hal Wajar dalam Politik

DENPASAR, Lensabali.id - Kader muda Partai Golkar Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih menanggapi langkah politik mantan kader senior Golkar, I Wayan Suyasa, yang kini dipercaya menjabat sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali. Menurut Ajus, dinamika perpindahan kader merupakan hal yang lazim dalam dunia politik.

Ajus menegaskan Partai Golkar sejak awal dikenal sebagai partai yang terbuka dan inklusif. Karena itu, keluar masuknya kader dinilai sebagai bagian dari dinamika politik yang tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan.

“Golkar itu partai terbuka, bukan milik satu orang. Jadi wajar-wajar saja kalau ada yang keluar atau masuk partai lain,” ujar Ajus Linggih saat ditemui di Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/1/2026).

Ia bahkan mencontohkan sejumlah tokoh nasional dan daerah yang memiliki latar belakang politik dari Golkar sebelum berkiprah di partai lain. Menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan besarnya peran Golkar dalam mencetak kader-kader politik nasional.

“Pak Prabowo dari Golkar, Pak Surya Paloh juga dari Golkar. Jadi itu biasa saja dalam perjalanan politik seseorang,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Bali tersebut.

Ajus menilai keputusan pindah partai merupakan hak politik setiap individu yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Ia pun menyarankan agar alasan kepindahan tersebut ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Ajus memastikan bahwa Partai Golkar Bali tetap menghormati pilihan politik Suyasa maupun kader lainnya yang memilih berlabuh ke partai lain. Sikap tersebut, menurutnya, sejalan dengan prinsip demokrasi yang dijunjung partai.

“Intinya saya menghargai keputusan Pak Suyasa untuk pindah ke PSI, karena itu hak politik beliau,” tegas Ajus.

Ia juga membantah anggapan adanya keretakan internal di tubuh Golkar Bali sebelum kepindahan sejumlah kader senior. Ajus menegaskan kondisi internal partai tetap solid dan berjalan sebagaimana mestinya.

Selain I Wayan Suyasa, kader senior Golkar lainnya, Komang Suarsana, juga diketahui bergabung dengan PSI dan dipercaya menduduki posisi bendahara DPW PSI Bali. (ap)
Read More

Senin, 19 Januari 2026

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗲𝗻𝗴𝗮𝗿𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗨𝗺𝘂𝗺 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗸𝘀𝗶 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹 𝗕𝗣𝗗 𝗕𝗮𝗹𝗶

Januari 19, 2026 0
Gubernur Koster Dengarkan Pandangan Umum DPRD Bali, Mayoritas Fraksi Dukung Tambahan Modal BPD Bali

DENPASAR, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-23 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (19/1/2026). Agenda rapat difokuskan pada penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya dan dihadiri seluruh anggota dewan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta jajaran perangkat daerah terkait. Dalam forum tersebut, mayoritas fraksi menyatakan dukungan terhadap langkah Gubernur Koster memperkuat permodalan BPD Bali sebagai bank milik krama Bali.

Pandangan Fraksi Demokrat–NasDem yang dibacakan I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par., menyebut penguatan modal BPD Bali sebagai “langkah strategis” di tengah dinamika dan konsolidasi industri perbankan nasional. Fraksi ini sependapat bahwa kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan bank daerah.

Fraksi Demokrat–NasDem juga mengapresiasi optimalisasi aset tanah daerah di kawasan Nusa Dua yang dinilai mampu memberikan manfaat fiskal lebih cepat melalui mekanisme pembayaran di muka. Skema tersebut dipandang efektif untuk mendukung penambahan penyertaan modal daerah ke BPD Bali.

Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya melalui Agung Bagus Tri Candra Arka, S.E., menegaskan bahwa penambahan penyertaan modal harus diposisikan sebagai “investasi publik” yang memberi nilai tambah nyata dan terukur bagi pembangunan ekonomi Bali. Fraksi Golkar mendorong agar kebijakan ini diiringi penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, indikator kinerja yang jelas, serta evaluasi dan pengawasan berkelanjutan.

Pandangan serupa disampaikan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Drs. I Wayan Tagel Winarta, MAP. Fraksi ini menyambut positif Raperda tersebut dan menilai penyertaan modal sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran BUMD sebagai penggerak ekonomi daerah. Penambahan modal ditegaskan bukan sekadar penambahan angka, melainkan investasi yang harus berdampak nyata, terukur, dan berkeadilan, dengan tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian.

Gubernur Koster Dengarkan Pandangan Umum DPRD Bali, Mayoritas Fraksi Dukung Tambahan Modal BPD Bali

Fraksi Gerindra–PSI, melalui I Wayan Subawa, S.H., M.H., menyampaikan sejumlah catatan yuridis, normatif, dan substantif. Fraksi ini menyoroti penggunaan istilah “penambahan penyertaan modal” dalam judul Raperda agar diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta meminta konsistensi dasar hukum dengan peraturan daerah sebelumnya.

Selain itu, Fraksi Gerindra–PSI menekankan pelaksanaan penyertaan modal harus sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama terkait perlindungan hak pemegang saham minoritas dan sinergi antar pemegang saham. Fraksi ini juga meminta kejelasan rencana inbreng aset tanah, pemenuhan asas publisitas, serta penegasan peran Gubernur dalam pengawasan penyertaan modal.

Meski disertai catatan kritis, Fraksi Gerindra–PSI tetap mengapresiasi kinerja BPD Bali yang dinilai berada dalam kondisi sehat, dengan profitabilitas baik, kualitas aset terjaga, serta likuiditas dan permodalan memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi dasar kuat untuk menambah modal guna memperluas pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM, memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, dan mendorong percepatan transformasi digital perbankan yang efisien dan akuntabel. (*/ap)
Read More

Minggu, 18 Januari 2026

𝗗𝗲 𝗚𝗮𝗱𝗷𝗮𝗵: 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

Januari 18, 2026 0
De Gadjah Pilkada Lewat DPRD Perkuat Stabilitas Politik Daerah

DENPASAR, Lensabali.id Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi menghadirkan stabilitas politik yang lebih kuat di daerah. Skema ini, menurutnya, juga membuka ruang demokrasi yang lebih deliberatif dengan menempatkan musyawarah dan komunikasi publik sebagai fondasi utama pengambilan keputusan.

“DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung dalam pemilihan legislatif. Jadi ketika DPRD menjalankan kewenangannya memilih kepala daerah, itu merupakan penyaluran kedaulatan rakyat melalui wakil-wakilnya,” ujar De Gadjah usai menghadiri Pra Kongres IV PP Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Bali, Minggu (18/1/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut memberi peluang lebih besar untuk menilai calon kepala daerah secara objektif, berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan semata popularitas. Dengan proses yang lebih terukur, kualitas kepemimpinan daerah diharapkan dapat meningkat.

Selain aspek kualitas, De Gadjah juga menyoroti efisiensi anggaran sebagai pertimbangan penting. Menurutnya, pilkada langsung selama ini menelan biaya politik yang sangat besar dan kerap berdampak pada efektivitas pemerintahan setelah pemilihan.

“Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak berarti mengurangi nilai-nilai demokrasi. Wakil rakyat, kata dia, memiliki legitimasi konstitusional, sementara partisipasi publik tetap terjaga melalui mekanisme pengawasan dan penyaluran aspirasi.

“Dengan biaya politik yang lebih rendah, calon kepala daerah bisa lebih fokus bekerja untuk masyarakat, tidak tersandera oleh ongkos kampanye. Jadi kualitas demokrasi tetap terjaga, bahkan bisa menjadi lebih substantif,” tegasnya.

Dukungan terhadap wacana pilkada tidak langsung juga datang dari daerah lain. Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Lalu Fathul Bahri, sebelumnya menyatakan bahwa mahalnya ongkos politik pilkada langsung telah lama menjadi sorotan banyak pemerintah daerah.

“Masuk, sangat masuk akal karena hampir semua kepala daerah ketika kami diskusi, hal ini selalu muncul,” ujarnya.

Namun demikian, Pathul sapaan akrabnya menyebut pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan akan mengikuti keputusan yang dihasilkan melalui kesepakatan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional.

“Kami tidak diperintahkan, hanya melihat kondisi. Apa pun keputusan di pusat, itu yang akan kami laksanakan sebagai yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (*/ap)
Read More

Selasa, 13 Januari 2026

𝗠𝗲𝗴𝗮𝘄𝗮𝘁𝗶: 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗱𝗮𝘂𝗹𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁

Januari 13, 2026 0
Megawati Pilkada Lewat DPRD Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA, Lensabali.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang menolak tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penegasan tersebut disampaikan Megawati dengan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025 sebagai landasan hukum yang memperkuat posisi tersebut.

“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ujar Megawati dalam penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin.

Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menilai mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat serta semangat Reformasi 1998. Menurutnya, rakyat harus tetap menjadi penentu langsung dalam memilih pemimpin daerahnya.

Megawati menegaskan, pandangan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat makna Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

Ia juga mengutip esensi putusan MK yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih kepala daerah tidak boleh direduksi menjadi mekanisme perwakilan yang tertutup dan bersifat elitis. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim pemilihan umum. (apn)
Read More

Kamis, 30 Oktober 2025

𝗗𝗶𝗹𝗶𝗿𝗶𝗸 𝗣𝗮𝗿𝗽𝗼𝗹 𝗸𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮 𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗡𝗮𝗶𝗸, 𝗣𝘂𝗿𝗯𝗮𝘆𝗮 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻: “𝗦𝗮𝘆𝗮 𝗙𝗼𝗸𝘂𝘀 𝗞𝗲𝗿𝗷𝗮, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸”

Oktober 30, 2025 0

Dilirik Parpol karena Elektabilitas Naik, Purbaya Tegaskan “Saya Fokus Kerja, Bukan Politik”

JAKARTA, Lensabali.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dengan santai isu yang menyebut dirinya mulai dilirik sejumlah partai politik. Ia menegaskan, hingga kini tidak pernah menerima tawaran bergabung dari partai mana pun, dan menepis spekulasi bahwa dirinya akan terjun ke dunia politik.

“Apa? Saya nggak tahu (ada tawaran masuk parpol). Kamu lirik saya nggak?” ujar Purbaya dengan nada bercanda saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025), seperti dikutip dari detikFinance. Dengan nada ringan, ia menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar yang kuat.

Purbaya kemudian menegaskan posisinya sebagai pejabat negara yang fokus pada tugas dan tanggung jawabnya di bidang ekonomi. “Saya nggak tertarik politik. Saya nggak tertarik politik,” katanya mantap. Ia menilai bahwa terlibat dalam politik praktis bukanlah jalan yang akan ditempuhnya saat ini, terlebih ketika kondisi ekonomi global tengah berfluktuasi dan membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah.

Belakangan, nama Purbaya memang mencuri perhatian publik. Gaya bicaranya yang lugas, pendekatannya yang berbasis data, serta kemampuannya menjaga stabilitas fiskal membuatnya dianggap sebagai salah satu menteri dengan performa paling solid di kabinet. Tak heran jika beberapa lembaga survei menempatkan Purbaya sebagai sosok teknokrat yang dinilai memiliki potensi politik ke depan.

Namun, bagi Purbaya, isu tersebut tak lebih dari riak kecil di tengah tanggung jawab besar yang ia emban. Ia menyatakan lebih memilih bekerja dan menyelesaikan program-program ekonomi strategis pemerintah, termasuk menjaga ketahanan fiskal dan memperkuat fondasi ekonomi domestik. “Saya fokus kerja. Banyak yang harus diselesaikan untuk ekonomi nasional,” ujarnya menambahkan.

Sumber di lingkungan pemerintahan menyebut, peningkatan citra publik Purbaya juga tidak lepas dari kiprahnya dalam menghadapi gejolak ekonomi global, mulai dari fluktuasi nilai tukar hingga tantangan pascapandemi. Konsistensinya dalam memberikan penjelasan yang transparan dan berbasis fakta menjadikannya figur yang disegani, baik di dalam kabinet maupun oleh pelaku pasar.

Beberapa pengamat politik memandang, ketegasan Purbaya menolak politik menunjukkan integritas seorang birokrat profesional. “Ia punya posisi kuat karena berbicara berdasarkan data, bukan opini. Kalau pun nanti ada tawaran politik, jelas ia bukan tipe yang mudah tergoda,” ujar salah satu analis yang menilai kiprahnya di pemerintahan.

Dengan pernyataan tegasnya, Purbaya seolah ingin menutup spekulasi publik yang sempat berkembang. Ia menegaskan bahwa dirinya akan tetap berada di jalur profesionalisme, menjalankan amanah sebagai Menteri Keuangan, dan tidak akan terlibat dalam arena politik praktis. “Saya tetap di sini untuk bekerja, bukan berpolitik,” pungkasnya dengan nada tenang namun penuh penegasan. (*/ap)
Read More

Minggu, 19 Oktober 2025

𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗞𝗣𝗣𝗜 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗜𝗯𝘂 𝗣𝘂𝘁𝗿𝗶 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗺𝗽𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗵 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘁𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸

Oktober 19, 2025 0
Buka Talkshow KPPI Bali, Ibu Putri Koster Tekankan Perempuan Tangguh dan Bermartabat di Politik

DENPASAR, Lensabali.id – Pembina Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, membuka Talkshow KPPI Bali bertema “Perempuan Berdaya, Negara Berjaya” yang digelar di Duta Orchid Garden, Denpasar, Sabtu (18/10).

Dalam sambutannya, Ibu Putri Koster menekankan bahwa perempuan yang ingin berkiprah di ranah politik harus memperkuat kapasitas dan integritas diri. Ia menilai, pemberdayaan perempuan sejati bukan hanya soal simbol kekuatan, melainkan kemampuan membangun kekuatan internal yang berakar dari pengetahuan dan karakter.

“Kekuatan sejati perempuan berasal dari dalam diri — dari kapasitas dan integritas. Ketika dua hal ini kuat, kita tidak perlu lagi meminta dukungan atau porsi khusus karena kita akan berdiri sejajar dengan laki-laki,” ujarnya.

Ibu Putri Koster juga menyoroti anggapan bahwa politik merupakan dunia yang keras dan maskulin. Menurutnya, perempuan tidak perlu gentar menghadapi dinamika politik selama memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta menjunjung akhlak mulia. Dengan bekal itu, perempuan akan menjadi mitra sejajar dan mampu berkompetisi secara sehat serta bermartabat.

Ia mengingatkan pula bahwa perempuan yang ingin terjun ke politik harus memahami karakter dan ideologi partai yang akan dimasuki. Landasan idealisme, loyalitas, dan dedikasi, katanya, harus menjadi ruh perjuangan, bukan sekadar dorongan ambisi pribadi. 

Buka Talkshow KPPI Bali, Ibu Putri Koster Tekankan Perempuan Tangguh dan Bermartabat di Politik

“Masuklah ke partai politik bukan karena ambisi pribadi, bukan semata-mata mengejar jabatan, tetapi karena panggilan untuk membangun daerah dan negara,” tegasnya.

Sebagai Pembina KPPI Bali, Ibu Putri Koster mengajak agar kegiatan talkshow seperti ini dilakukan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan instansi daerah seperti Kesbangpol. Tujuannya, memperkuat pemahaman ideologi serta wawasan kebangsaan bagi perempuan yang aktif dalam dunia politik.

Ketua KPPI Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung, menyampaikan bahwa KPPI merupakan wadah lintas partai yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan partisipasi politik perempuan. Saat ini, kepengurusan KPPI sudah terbentuk di sembilan kabupaten/kota di Bali dan akan berlangsung hingga tahun 2026.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menginspirasi perempuan untuk aktif di ranah publik tanpa meninggalkan kodratnya, serta terus berbuat baik dan berpikir positif untuk kemajuan Bali dan Indonesia,” ujarnya.

Acara diakhiri dengan pameran UMKM binaan KPPI Bali dan menghadirkan tiga narasumber inspiratif: Ni Luh Djelantik (Senator DPD RI), Ni Nyoman Wismawati (Purnawirawan Polri), dan Ida Ayu Alit Maharani (Ketua Yayasan Sukhinas Bawantu). 

Dengan semangat “Perempuan Berdaya, Negara Berjaya,” KPPI Bali berharap lahir lebih banyak perempuan tangguh, berintegritas, dan siap memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa. (hms/ap)

Read More

Selasa, 12 Agustus 2025

𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿 𝗣𝗲𝗱𝗮𝘀 𝗣𝘂𝘁𝘂 𝗔𝗿𝘁𝗵𝗮: 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗜𝘁𝘂 𝗞𝗮𝗿𝘆𝗮 𝗡𝘆𝗮𝘁𝗮, 𝗕𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗢𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗞𝗼𝘀𝗼𝗻𝗴 𝗱𝗶 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁

Agustus 12, 2025 0


DENPASAR, Lensabali.id - Drama politik Bali makin panas. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster melontarkan sindiran tajam kepada mantan Ketua KPU Bali, Putu Artha, yang belakangan gencar menyerangnya lewat berbagai kanal media sosial dan podcast.

Dengan nada santai namun penuh tusukan halus, Koster menegaskan bahwa politik bukan sekadar ajang berkomentar, melainkan ladang karya nyata.


“Kalau mau dihormati, buktikan karya yang bisa dirasakan dan dilihat masyarakat . Soal nyinyir, netizen tiap hari juga sudah kebanyakan dengar,” ujarnya.


Koster mengibaratkan politik seperti lomba masak di televisi: semua bisa berkomentar, tapi tidak semua bisa memasak. Ia menilai Artha lebih sering muncul di ruang obrolan dunia maya daripada menunjukkan prestasi nyata untuk Bali.


Tak berhenti di situ, Koster mengungkit rekam jejak Artha yang pernah dua kali gagal melaju ke DPR RI bahkan bukan dari dapil Bali.


“Kalau mau dipilih masyarakat, tunjukkan kontribusi nyata. Bukan cuma lewat obrolan di podcast,” sindirnya.


Ketegangan makin memanas ketika Artha ikut menyeret nama istri Koster, menuduhnya sebagai buzzer. Balasan Koster singkat namun telak "Dia bukan buzzer, dia istri saya. Kalau saya diserang, wajar dia membela. Itu manusiawi, setia namanya bukan dibayar.”


Koster pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah termakan framing sesat dari konten “keras di suara, kosong di karya”.


“Sekarang banyak opini menyesatkan. Masyarakat harus pintar memilah,” tegasnya.


Menutup pernyataannya, Koster memberi sindiran manis sekaligus peringatan politik: “Kalau mau nyaleg lagi 2029, berbuatlah simpatik. Bangun karya di Bali, biar masyarakat bener mau memilih"


Pesan moralnya jelas, bicara keras itu mudah, tapi membangun karya nyata adalah kelas para juara. Dan di mata Koster, itulah perbedaan antara pemimpin sejati dan komentator politik musiman.


di politik, yang bertahan dan nyata didukung rakyat bukanlah tukang nyinyir, tapi yang berbuat karya nyata. (AP) 


Read More

𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗔𝗷𝗮𝗸 𝗛𝗮𝗻𝘂𝗿𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗗𝗲𝗺𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗷𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗢𝗦𝗢 𝗔𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮

Agustus 12, 2025 0
Gubernur Koster Ajak Hanura Perkuat Sinergi Demi Kemajuan Bali, OSO Apresiasi Kepemimpinannya

BADUNG, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Bali. Dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-4 Hanura Provinsi Bali di The Trans Resort Bali, Badung, Senin (11/8), Koster mengapresiasi peran Hanura yang dinilainya menjaga iklim politik tetap kondusif, santun, dan terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.

Koster menilai tema Musda, “Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Daerah Berdaya dan Indonesia Sejahtera,” sejalan dengan visi pembangunan Bali yang ia usung, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan bahagia dengan menjaga kesucian serta keharmonisan alam dan budaya. Ia juga memaparkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai panduan jangka panjang. 
 
Gubernur Koster Ajak Hanura Perkuat Sinergi Demi Kemajuan Bali, OSO Apresiasi Kepemimpinannya

Menurut Koster, menjaga Bali dan budayanya memerlukan perhatian serius, termasuk mempertahankan para pelaku budaya. Ia menegaskan bahwa kemajuan Bali membutuhkan sinergi antara pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Koster berharap Musda Hanura menjadi momentum menyatukan langkah dan meningkatkan kontribusi partai terhadap pembangunan daerah. “Pemerintah Provinsi Bali siap bekerja sama dengan semua partai politik, termasuk Hanura, dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), turut memuji kepemimpinan Koster, menyebut banyak gebrakan yang telah dilakukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bali.(hms/ap)
Read More

Senin, 28 Juli 2025

𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗽𝗶 𝗥𝗮𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗔𝗣𝗕𝗗 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸

Juli 28, 2025 0

Tanggapi Raperda Perubahan APBD Bali 2025, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen pada Program Kepentingan Publik

DENPASAR, Lensabali.id  – Gubernur Bali, Wayan Koster, merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin (28/7). Dalam jawabannya, Koster menegaskan bahwa prioritas anggaran tetap diarahkan untuk kepentingan publik.

Ia menyebut sejumlah fokus utama, seperti layanan transportasi Trans Metro Dewata, optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA), pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kemacetan dan sampah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun berdasarkan proyeksi realistis dan kebijakan nasional terbaru, termasuk penyesuaian tarif pajak kendaraan yang lebih ringan, yang dapat menurunkan beban pajak hingga 39,73%.

Tanggapi Raperda Perubahan APBD Bali 2025, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen pada Program Kepentingan Publik

Penurunan alokasi DAK Fisik tidak menjadi masalah karena telah dialihkan ke pembiayaan dari daerah. Belanja operasi meningkat karena penyesuaian kebijakan pembangunan dan pelaksanaan program Asta Cita. Sementara itu, efisiensi belanja dilakukan pada beberapa perangkat daerah sesuai instruksi presiden.

Koster juga menjelaskan, rencana pinjaman daerah senilai Rp 347 miliar bertujuan menjaga keseimbangan fiskal, bukan evaluasi kinerja. Untuk isu sensitif seperti Majelis Desa Adat, ia menyerukan penyelesaian internal tanpa polemik terbuka.

Berbagai usulan DPRD seperti penanganan jalan rusak, pasar tradisional, toko modern, dan infrastruktur Bali Utara telah masuk dalam program prioritas 2025–2030. Masalah tenaga non-ASN yang belum diangkat juga akan terus diperhatikan sambil menunggu kebijakan pusat.

“Saya akan sesuaikan kembali postur APBD 2025 untuk mengakomodasi prioritas nasional dan kebutuhan daerah,” tutup Gubernur Koster. (hms/ap)
Read More