𝗗𝗲 𝗚𝗮𝗱𝗷𝗮𝗵: 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗮 𝗟𝗲𝘄𝗮𝘁 𝗗𝗣𝗥𝗗 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

DENPASAR, Lensabali.id Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, menilai wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi menghadirkan stabilitas politik yang lebih kuat di daerah. Skema ini, menurutnya, juga membuka ruang demokrasi yang lebih deliberatif dengan menempatkan musyawarah dan komunikasi publik sebagai fondasi utama pengambilan keputusan.

“DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih langsung dalam pemilihan legislatif. Jadi ketika DPRD menjalankan kewenangannya memilih kepala daerah, itu merupakan penyaluran kedaulatan rakyat melalui wakil-wakilnya,” ujar De Gadjah usai menghadiri Pra Kongres IV PP Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Bali, Minggu (18/1/2026).

Ia menjelaskan, mekanisme tersebut memberi peluang lebih besar untuk menilai calon kepala daerah secara objektif, berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan semata popularitas. Dengan proses yang lebih terukur, kualitas kepemimpinan daerah diharapkan dapat meningkat.

Selain aspek kualitas, De Gadjah juga menyoroti efisiensi anggaran sebagai pertimbangan penting. Menurutnya, pilkada langsung selama ini menelan biaya politik yang sangat besar dan kerap berdampak pada efektivitas pemerintahan setelah pemilihan.

“Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak berarti mengurangi nilai-nilai demokrasi. Wakil rakyat, kata dia, memiliki legitimasi konstitusional, sementara partisipasi publik tetap terjaga melalui mekanisme pengawasan dan penyaluran aspirasi.

“Dengan biaya politik yang lebih rendah, calon kepala daerah bisa lebih fokus bekerja untuk masyarakat, tidak tersandera oleh ongkos kampanye. Jadi kualitas demokrasi tetap terjaga, bahkan bisa menjadi lebih substantif,” tegasnya.

Dukungan terhadap wacana pilkada tidak langsung juga datang dari daerah lain. Ketua DPD Partai Gerindra NTB, Lalu Fathul Bahri, sebelumnya menyatakan bahwa mahalnya ongkos politik pilkada langsung telah lama menjadi sorotan banyak pemerintah daerah.

“Masuk, sangat masuk akal karena hampir semua kepala daerah ketika kami diskusi, hal ini selalu muncul,” ujarnya.

Namun demikian, Pathul sapaan akrabnya menyebut pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan akan mengikuti keputusan yang dihasilkan melalui kesepakatan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional.

“Kami tidak diperintahkan, hanya melihat kondisi. Apa pun keputusan di pusat, itu yang akan kami laksanakan sebagai yang terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (*/ap)