DENPASAR, Lensabali.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali memutuskan menunda sidang paripurna yang seharusnya digelar Senin (1/9), untuk mempersiapkan diri menerima kemungkinan kedatangan massa aksi yang direncanakan menggelar demonstrasi di gedung dewan.

“Kan sudah tersebar hari ini (aksi demonstrasi) dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, tapi katanya batal, saya juga tidak tahu. Kami hanya bersiap karena bagaimanapun ini adalah penyampaian aspirasi,” ujar Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, di Denpasar.

Ia menambahkan bahwa seluruh agenda resmi ditangguhkan agar anggota dewan dapat fokus mengantisipasi situasi. Sidang paripurna yang semula dijadwalkan pukul 11.00 Wita membahas dua Raperda, yaitu tentang layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dua rancangan ini sejatinya menjadi respons atas keluhan pengemudi transportasi lokal terkait praktik transportasi daring yang dinilai melanggar aturan.

Menurut Dewa Mahayadnya, target DPRD adalah mengesahkan raperda tersebut menjadi perda pada akhir September 2025. Namun, kondisi yang belum sepenuhnya kondusif membuat sidang perdananya urung digelar. “Kondisi dua hari sebelum ini menjadi pertimbangan, kami tentu tidak bisa bekerja dengan baik kalau situasinya belum kondusif,” jelasnya.

DPRD menunggu rekomendasi keamanan dari Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali untuk menjadwalkan ulang sidang melalui badan musyawarah atau pansus. Sementara itu, pimpinan dewan tetap bersiaga di kantor, sedangkan anggota lainnya diperbolehkan bekerja dari rumah.

Sejak insiden kericuhan di Mapolda Bali pada Sabtu (30/8) yang berimbas pada aksi anarkis di depan DPRD, aparat keamanan gabungan TNI-Polri disiagakan, masing-masing 200 personel. Selain itu, pecalang juga dikerahkan. “Menurut forkopimda, jika ada pecalang biasanya niat anarkis bisa diredam. Pecalang ini ngayah (bekerja ikhlas) tanpa insentif, mungkin ke depan akan kita bahas,” tutur Mahayadnya. (ant/ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Mayoritas fraksi di DPRD Bali menyatakan dukungan terhadap Raperda Bale Kertha Adhyaksa Desa Adat yang dibahas dalam Rapat Paripurna ke-31, Senin (11/8), di Kantor Gubernur Bali.

Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, dan Demokrat-Nasdem menilai lembaga ini akan memperkuat posisi Kerta Desa Adat sebagai penjaga harmoni sosial dan pelestari kearifan lokal. “Bale Kertha Adhyaksa menjadi jembatan hukum adat dan hukum positif, sekaligus wujud keadilan restoratif di Bali,” kata I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya.

Dukungan tersebut dibarengi usulan penguatan kelembagaan, koordinasi lintas instansi, penetapan sanksi adat yang proporsional, dan penerapan sistem dokumentasi digital untuk transparansi. 

 

Sementara Fraksi Gerindra-PSI memberi catatan kritis, menekankan perlunya Naskah Akademik komprehensif, keseragaman istilah, serta sinkronisasi dengan regulasi yang berlaku. Mereka juga mengingatkan agar istilah “Adhyaksa” dikaji ulang karena identik dengan Kejaksaan. “Peraturan tanpa dasar faktual hanya akan menjadi hiasan perpustakaan,” ujar juru bicara Gede Harja Astawa.

Rapat ini menjadi tahap penting menuju pengesahan Raperda yang diharapkan menjadi model penyelesaian perkara adat yang efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (hms/ap)

Penurunan alokasi DAK Fisik tidak menjadi masalah karena telah dialihkan ke pembiayaan dari daerah. Belanja operasi meningkat karena penyesuaian kebijakan pembangunan dan pelaksanaan program Asta Cita. Sementara itu, efisiensi belanja dilakukan pada beberapa perangkat daerah sesuai instruksi presiden.

Koster juga menjelaskan, rencana pinjaman daerah senilai Rp 347 miliar bertujuan menjaga keseimbangan fiskal, bukan evaluasi kinerja. Untuk isu sensitif seperti Majelis Desa Adat, ia menyerukan penyelesaian internal tanpa polemik terbuka.

Berbagai usulan DPRD seperti penanganan jalan rusak, pasar tradisional, toko modern, dan infrastruktur Bali Utara telah masuk dalam program prioritas 2025–2030. Masalah tenaga non-ASN yang belum diangkat juga akan terus diperhatikan sambil menunggu kebijakan pusat.

“Saya akan sesuaikan kembali postur APBD 2025 untuk mengakomodasi prioritas nasional dan kebutuhan daerah,” tutup Gubernur Koster. (hms/ap)