DENPASAR, Lensabali.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali memutuskan menunda sidang paripurna yang seharusnya digelar Senin (1/9), untuk mempersiapkan diri menerima kemungkinan kedatangan massa aksi yang direncanakan menggelar demonstrasi di gedung dewan.
“Kan sudah tersebar hari ini (aksi demonstrasi) dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, tapi katanya batal, saya juga tidak tahu. Kami hanya bersiap karena bagaimanapun ini adalah penyampaian aspirasi,” ujar Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, di Denpasar.
Ia menambahkan bahwa seluruh agenda resmi ditangguhkan agar anggota dewan dapat fokus mengantisipasi situasi. Sidang paripurna yang semula dijadwalkan pukul 11.00 Wita membahas dua Raperda, yaitu tentang layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dua rancangan ini sejatinya menjadi respons atas keluhan pengemudi transportasi lokal terkait praktik transportasi daring yang dinilai melanggar aturan.
Menurut Dewa Mahayadnya, target DPRD adalah mengesahkan raperda tersebut menjadi perda pada akhir September 2025. Namun, kondisi yang belum sepenuhnya kondusif membuat sidang perdananya urung digelar. “Kondisi dua hari sebelum ini menjadi pertimbangan, kami tentu tidak bisa bekerja dengan baik kalau situasinya belum kondusif,” jelasnya.
DPRD menunggu rekomendasi keamanan dari Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali untuk menjadwalkan ulang sidang melalui badan musyawarah atau pansus. Sementara itu, pimpinan dewan tetap bersiaga di kantor, sedangkan anggota lainnya diperbolehkan bekerja dari rumah.
Sejak insiden kericuhan di Mapolda Bali pada Sabtu (30/8) yang berimbas pada aksi anarkis di depan DPRD, aparat keamanan gabungan TNI-Polri disiagakan, masing-masing 200 personel. Selain itu, pecalang juga dikerahkan. “Menurut forkopimda, jika ada pecalang biasanya niat anarkis bisa diredam. Pecalang ini ngayah (bekerja ikhlas) tanpa insentif, mungkin ke depan akan kita bahas,” tutur Mahayadnya. (ant/ap)
“Kan sudah tersebar hari ini (aksi demonstrasi) dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, tapi katanya batal, saya juga tidak tahu. Kami hanya bersiap karena bagaimanapun ini adalah penyampaian aspirasi,” ujar Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, di Denpasar.
Ia menambahkan bahwa seluruh agenda resmi ditangguhkan agar anggota dewan dapat fokus mengantisipasi situasi. Sidang paripurna yang semula dijadwalkan pukul 11.00 Wita membahas dua Raperda, yaitu tentang layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Dua rancangan ini sejatinya menjadi respons atas keluhan pengemudi transportasi lokal terkait praktik transportasi daring yang dinilai melanggar aturan.
Menurut Dewa Mahayadnya, target DPRD adalah mengesahkan raperda tersebut menjadi perda pada akhir September 2025. Namun, kondisi yang belum sepenuhnya kondusif membuat sidang perdananya urung digelar. “Kondisi dua hari sebelum ini menjadi pertimbangan, kami tentu tidak bisa bekerja dengan baik kalau situasinya belum kondusif,” jelasnya.
DPRD menunggu rekomendasi keamanan dari Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali untuk menjadwalkan ulang sidang melalui badan musyawarah atau pansus. Sementara itu, pimpinan dewan tetap bersiaga di kantor, sedangkan anggota lainnya diperbolehkan bekerja dari rumah.
Sejak insiden kericuhan di Mapolda Bali pada Sabtu (30/8) yang berimbas pada aksi anarkis di depan DPRD, aparat keamanan gabungan TNI-Polri disiagakan, masing-masing 200 personel. Selain itu, pecalang juga dikerahkan. “Menurut forkopimda, jika ada pecalang biasanya niat anarkis bisa diredam. Pecalang ini ngayah (bekerja ikhlas) tanpa insentif, mungkin ke depan akan kita bahas,” tutur Mahayadnya. (ant/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar