𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗽𝗶 𝗥𝗮𝗽𝗲𝗿𝗱𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗔𝗣𝗕𝗗 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸

DENPASAR, Lensabali.id  – Gubernur Bali, Wayan Koster, merespons pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin (28/7). Dalam jawabannya, Koster menegaskan bahwa prioritas anggaran tetap diarahkan untuk kepentingan publik.

Ia menyebut sejumlah fokus utama, seperti layanan transportasi Trans Metro Dewata, optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA), pengendalian alih fungsi lahan, serta penanganan kemacetan dan sampah. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disusun berdasarkan proyeksi realistis dan kebijakan nasional terbaru, termasuk penyesuaian tarif pajak kendaraan yang lebih ringan, yang dapat menurunkan beban pajak hingga 39,73%.

Penurunan alokasi DAK Fisik tidak menjadi masalah karena telah dialihkan ke pembiayaan dari daerah. Belanja operasi meningkat karena penyesuaian kebijakan pembangunan dan pelaksanaan program Asta Cita. Sementara itu, efisiensi belanja dilakukan pada beberapa perangkat daerah sesuai instruksi presiden.

Koster juga menjelaskan, rencana pinjaman daerah senilai Rp 347 miliar bertujuan menjaga keseimbangan fiskal, bukan evaluasi kinerja. Untuk isu sensitif seperti Majelis Desa Adat, ia menyerukan penyelesaian internal tanpa polemik terbuka.

Berbagai usulan DPRD seperti penanganan jalan rusak, pasar tradisional, toko modern, dan infrastruktur Bali Utara telah masuk dalam program prioritas 2025–2030. Masalah tenaga non-ASN yang belum diangkat juga akan terus diperhatikan sambil menunggu kebijakan pusat.

“Saya akan sesuaikan kembali postur APBD 2025 untuk mengakomodasi prioritas nasional dan kebutuhan daerah,” tutup Gubernur Koster. (hms/ap)