GIANYAR, Lensabali.id - Kepolisian Daerah Bali akan menerapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Gianyar, selama pelaksanaan Kemala Run 2026 pada Minggu (19/4/2026). Pengalihan arus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan keamanan ribuan peserta yang mengikuti ajang tersebut.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Ariasandy, menyebutkan bahwa kegiatan ini diperkirakan diikuti sekitar 11 ribu pelari dengan titik start di Bali United Training Center, Pantai Purnama.

"Kami mengimbau masyarakat dapat merencanakan waktu perjalanan lebih awal dan menghindari kawasan-kawasan tersebut selama kegiatan berlangsung untuk keamanan dan kelancaran berlalulintas," ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Rekayasa lalu lintas difokuskan pada ruas Simpang Pantai Purnama hingga Simpang Pantai Saba. Jalur sisi utara akan ditutup total mulai Sabtu (18/4) pukul 19.00 Wita hingga Minggu (19/4) pukul 13.00 Wita karena digunakan sebagai lintasan utama lomba.

Sementara itu, jalur sisi selatan tetap dibuka dengan penerapan sistem dua arah atau contraflow guna menjaga arus kendaraan tetap berjalan.

"Untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran para pengendara dan pengguna jalan lainnya, rekayasa lalu lintas sangat penting dilakukan," imbuh Ariasandy.

Polda Bali juga menyiagakan ribuan personel di sejumlah titik strategis untuk memastikan pengamanan dan kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan saat Kemala Run berlangsung dan terimakasih atas dukungan seluruh masyarakat Bali," pungkasnya. (ap)

KARANGASEM, Lensabali.id – Memasuki masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang memiliki kondisi lahan kering dan vegetasi mudah terbakar.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Karangasem, IB Ketut Arimbawa, menyampaikan bahwa beberapa wilayah di Karangasem memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap kebakaran lahan.

Daerah yang menjadi perhatian khusus antara lain Kecamatan Abang, Karangasem, dan Kubu, yang dikenal memiliki kondisi lahan relatif gersang.

“Biasanya wilayah Kubu menjadi langganan kebakaran lahan saat cuaca kering seperti ini,” ujar Arimbawa, Minggu (5/4/2026).

Untuk mengantisipasi potensi kebakaran, BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah di area terbuka.

Menurut Arimbawa, sisa bara api yang tertiup angin kencang dapat dengan mudah menyulut rumput atau ilalang yang mulai mengering.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas apabila tidak segera ditangani.

Selain itu, masyarakat juga diminta lebih peka terhadap tanda-tanda munculnya titik api di lahan terbuka.

Apabila menemukan indikasi kebakaran, warga diminta segera melaporkan kepada aparat desa atau petugas pemadam kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. (ap)

KARANGASEM, Lensabali.id - Aktivitas pendakian ke Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, akan ditutup sementara selama 28 hari, terhitung mulai 28 Maret hingga 24 April 2026. Penutupan ini dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) di Pura Agung Besakih yang puncaknya berlangsung pada 2 April 2026.

Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiartha menjelaskan keputusan tersebut telah disampaikan kepada para pemandu pendakian, agen perjalanan, serta pihak terkait lainnya.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil paruman atau rapat yang melibatkan seluruh pengempon Pura Agung Besakih.

"Kami harap, seluruh wisatawan atau para pendaki untuk maklum dan tidak memaksakan diri untuk mendaki Gunung Agung selama penutupan," kata Widiartha, Senin (23/3/2026).

Menurutnya, penutupan jalur pendakian dilakukan demi menjaga kesucian Gunung Agung selama berlangsungnya rangkaian upacara suci tersebut.

Pada 30 Maret 2026, akan dilaksanakan upacara nedunang, yakni prosesi menurunkan Ida Bhatara dari tempat penyimpanan masing-masing untuk kemudian berstana di Pura Penataran Agung Besakih.

Apabila aktivitas pendakian tetap berlangsung, dikhawatirkan dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan Karya IBTK.

Karena itu, wisatawan maupun pendaki yang telah merencanakan pendakian diminta untuk menunda perjalanan mereka hingga masa penutupan berakhir.

"Pendakian baru kami buka kembali pada 25 April 2026 mendatang, karena sehari sebelum telah dilakukan upacara penyineban atau penutupan," ujar Widiartha.

Ia menambahkan, seluruh rangkaian Karya IBTK tahun ini telah dipersiapkan dengan matang. Pihaknya berharap seluruh prosesi upacara dapat berlangsung dengan aman, khidmat, dan lancar. (ap)

DENPASAR, Lensabali.id – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Bali menyiapkan sejumlah strategi pengaturan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Jembrana menjelang arus mudik Lebaran 2026. Kawasan ini menjadi salah satu titik krusial karena merupakan jalur utama kendaraan yang hendak menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Direktur Lalu Lintas Polda Bali, Kombes Turmudi, menjelaskan bahwa pengaturan lalu lintas akan dilakukan dengan membagi antrean kendaraan berdasarkan jenisnya.

“Nah, di Jembrana itu kita atur nanti antrean itu akan dibagi menjadi tiga. Untuk kendaraan kecil, motor, sama truk,” ujar Turmudi usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Agung 2026 di Mako Brimob Polda Bali, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, skema tersebut diterapkan untuk mempermudah pengendalian arus kendaraan yang menuju pelabuhan. Selain itu, kepolisian juga menyiapkan sistem indikator pengendalian lalu lintas apabila terjadi kepadatan kendaraan di jalur utama.

“Itu dibagi sendiri-sendiri. Kemudian di situ kita bagi menjadi beberapa indikator, indikator satu sampai tiga. Kalau macet nanti diarahkan ke mana, yang prioritas mana, itu sudah diatur semua,” jelasnya.

Dalam skema pengaturan tersebut, sepeda motor dan kendaraan kecil yang menuju Pelabuhan Gilimanuk akan diarahkan masuk ke area Terminal Cargo Gilimanuk. Setelah melalui jalur parkir di area tersebut, kendaraan akan dilepas secara bertahap menuju pelabuhan.

Khusus sepeda motor, kendaraan akan keluar melalui Gang I atau jalur utama Denpasar–Gilimanuk sebelum melanjutkan perjalanan ke pelabuhan. Sementara kendaraan kecil akan diarahkan keluar secara bergiliran melalui Gang I, Gang II, dan Gang III.

Adapun kendaraan besar seperti truk dan bus akan langsung diarahkan menuju area dermaga Landing Craft Machine (LCM) di Pelabuhan Gilimanuk.

Selain rekayasa jalur kendaraan, Ditlantas Polda Bali juga menyiapkan lima kantong parkir di sepanjang jalur Denpasar–Gilimanuk untuk menampung antrean kendaraan sebelum memasuki kawasan pelabuhan.

Lima lokasi tersebut berada di Rest Area Pengeragoan, Terminal Kaliakah, Gudang Utama Suzuki, Agung Citra Trans, serta area Timbangan Cekik. Fasilitas ini disiapkan agar antrean kendaraan tidak menumpuk di badan jalan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menahan kendaraan secara bertahap sebelum memasuki pelabuhan sehingga kepadatan lalu lintas dapat dikendalikan dengan lebih baik.

Selain rekayasa lalu lintas, kepolisian juga akan melakukan sosialisasi melalui media sosial agar masyarakat yang hendak mudik dapat berangkat lebih awal, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan menjelang Hari Raya Nyepi.

“Kan sekarang sudah diberlakukan WFA oleh pemerintah, work from anywhere. Jadi ibaratnya cutinya lebih diperlonggar lagi. Nah harapannya jangan terlalu mepet dengan Hari Nyepi,” ujar Turmudi.

Ditlantas Polda Bali juga telah memetakan sejumlah titik rawan kecelakaan (blackspot) di jalur mudik Bali. Tercatat terdapat 18 titik di wilayah Polresta Denpasar, dua titik di wilayah Polres Buleleng, dua titik di Polres Tabanan, dua titik di Polres Jembrana, dua titik di Polres Badung, serta satu titik di wilayah Polres Klungkung.

Sebagai langkah antisipasi, kepolisian juga mengimbau masyarakat yang akan meninggalkan rumah saat mudik agar menitipkan kendaraan bermotor di kantor polisi terdekat.

“Kalau misalnya mau nitip ke kantor polisi, silahkan menghubungkan kantor polisi terdekat masing-masing. Nanti akan kita data,” pungkasnya. (ap)

BADUNG, Lensabali.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung menyiapkan skema pengaturan lalu lintas di wilayah Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, saat prosesi melasti menjelang Hari Raya Nyepi.

Pengaturan ini diperlukan karena jalur uji coba rekayasa satu arah di kawasan tersebut diperkirakan bersinggungan dengan iring-iringan umat yang melakukan melasti menuju pantai.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Badung, I Made Gede Wiryantara Adi Susandi, mengimbau masyarakat agar mematuhi arahan petugas di lapangan untuk mengantisipasi kemacetan yang berpotensi terjadi selama prosesi berlangsung.

“Kami fokuskan pengaturan lalu lintas di wilayah Kerobokan Kelod karena ada pengaturan sirkulasi satu arah di sana,” kata Wiryantara, Kamis (12/3/2026).

Rangkaian upacara melasti dijadwalkan berlangsung 15–17 Maret 2026. Pada periode tersebut, iring-iringan umat Hindu akan berjalan menuju sejumlah pantai sebagai lokasi penyucian pratima dan sarana upacara, di antaranya Pantai Kuta, Pantai Petitenget, Batu Bolong, hingga Pantai Seseh.

Wiryantara menjelaskan, sistem contraflow akan diterapkan di Simpang Semer Kerobokan bagi rombongan melasti yang datang dari arah utara seperti Dalung dan Padang Luwih menuju Pantai Petitenget.

“Nanti di Simpang Semer akan ada contraflow ke selatan, jadi arus lalu lintas dari Jalan Gunung Sanghyang akan ditahan sementara. Masyarakat yang melakukan pemelastian berjalan dari utara menuju Simpang Petitenget lalu ke barat arah pantai,” jelasnya.

Iring-iringan melasti diperkirakan mulai bergerak sekitar pukul 07.00 WITA dan tiba di kawasan pantai sekitar pukul 10.00 WITA. Setelah prosesi selesai, rombongan diperkirakan kembali ke desa masing-masing sekitar pukul 13.00 WITA.

Sehubungan dengan itu, masyarakat yang hendak melintas di kawasan Jalan Raya Kerobokan, Jalan Pengubengan, Jalan Mertanadi, Jalan Kayu Aya, dan sekitarnya diminta mencari jalur alternatif pada waktu-waktu tersebut.

“Rute baliknya juga ada yang melakukan contraflow, terutama yang dari Padang Sambian Kelod di mana pulangnya dari Kayu Aya ke arah timur. Kami harap masyarakat mengikuti arahan petugas di lapangan agar keamanan dan kelancaran tetap terjaga,” ungkap Wiryantara.

Untuk mencegah penumpukan massa di jalur utama, jadwal keberangkatan iring-iringan melasti telah diatur oleh masing-masing desa adat, termasuk rombongan dari luar Kabupaten Badung.

Sementara itu, Polres Badung bersama pecalang dan Dishub turut mengamankan jalannya prosesi serta mengatur kelancaran lalu lintas di wilayah Kuta Utara dan Mengwi.

“Kami dari Polres Badung menyiapkan 73 personel di masing-masing titik yang sudah disebutkan tadi secara detail. Kami tetap berkolaborasi dengan pecalang, Dishub, dan kepolisian setempat terutama di Kuta Utara dan Polsek Mengwi,” ujar Kasatlantas Polres Badung AKP Ni Luh Tiviasih.

Ia menambahkan, jadwal keberangkatan rombongan melasti telah dikoordinasikan oleh masing-masing desa adat sehingga petugas tinggal memastikan pengamanan jalur serta kelancaran arus lalu lintas selama prosesi berlangsung. (ap)

GIANYAR, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar menyiapkan langkah antisipatif berupa insentif atau bantuan fiskal bagi wisatawan asing yang terdampak konflik di Timur Tengah, khususnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Kebijakan ini dipertimbangkan menyusul pembatalan sejumlah penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Penutupan ruang udara di beberapa negara Timur Tengah menyebabkan ribuan penumpang tertahan di Bali karena tidak dapat melanjutkan perjalanan.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan pemerintah daerah siap turun tangan apabila wisatawan yang terjebak di Bali mengalami kesulitan.

"Nanti kalau ada turis terjebak dan kehabisan bekal, pemerintah pasti turun tangan," kata Mahayastra usai rapat paripurna di kantor DPRD Gianyar, Selasa (10/3/2026).

Selain kemungkinan bantuan langsung dari pemerintah, Pemkab Gianyar juga menjalin komunikasi dengan pengelola akomodasi di wilayahnya.

Pihak hotel dan penginapan diimbau memberikan dukungan kepada wisatawan yang terdampak pembatalan penerbangan, misalnya melalui kompensasi atau keringanan biaya selama mereka masih berada di Bali.

"Pendekatan dengan pihak hotel. Yang kedua, subsidi dari pemerintah. Itu juga kalau memungkinkan," ujar Mahayastra.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga dilibatkan dalam pembahasan skema bantuan tersebut. Besaran bantuan yang diberikan nantinya akan dihitung secara cermat agar dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Mahayastra berharap pihak hotel turut berpartisipasi dalam membantu wisatawan yang terdampak situasi tersebut.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 64 penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai dibatalkan akibat penutupan ruang udara di sejumlah negara Timur Tengah.

Pembatalan tersebut terjadi dalam periode 28 Februari hingga 6 Maret 2026 pukul 17.00 Wita dan berdampak pada 8.187 penumpang yang gagal melanjutkan perjalanan. (ap)

Layanan data seluler dan internet di Bali akan dihentikan selama 24 jam penuh saat Hari Suci Nyepi Tahun Caka 1948 pada Kamis, 19 Maret 2026. Kebijakan tersebut bertepatan dengan malam Takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ketentuan itu tertuang dalam Seruan Bersama Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948/2026 yang menjadi pedoman resmi pelaksanaan Catur Brata Penyepian di seluruh Bali. Seruan ini merupakan hasil kesepahaman lintas unsur guna menjaga ketertiban dan keharmonisan.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Ida Bagus Made Sunartha, menegaskan Seruan Bersama lahir dari tanggung jawab kolektif berbagai pihak. “Berkenaan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1948 yang bertepatan dengan Malam Takbiran Idul Fitri 1447 H, kami menegaskan Seruan Bersama ini merupakan hasil kesepahaman dan tanggung jawab kolektif lima unsur,” ujarnya, Jumat (27/2).

Dokumen tersebut ditetapkan 18 Februari 2026 dan ditandatangani unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali, Kanwil Kemenag Bali, Polda Bali, Danrem 163/Wira Satya, serta Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam seruan itu ditegaskan penghentian operasional transportasi darat, laut, dan udara mulai 19 Maret 2026 pukul 06.00 WITA hingga 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA. Lembaga penyiaran radio dan televisi juga tidak diperkenankan bersiaran dalam rentang waktu tersebut.

Penyedia layanan telekomunikasi diminta menonaktifkan data seluler dan menghentikan distribusi siaran televisi, dengan tetap memperhatikan layanan komunikasi darurat.

Seluruh masyarakat dan wisatawan diwajibkan menaati Catur Brata Penyepian, tidak bepergian, tidak menyalakan petasan, pengeras suara, maupun lampu berlebihan yang dapat mengganggu kekhusyukan Nyepi.

Karena bertepatan dengan malam Takbiran, umat Islam diperkenankan melaksanakan takbiran di masjid atau musala terdekat dengan berjalan kaki tanpa pengeras suara dan petasan, mulai pukul 18.00 hingga 21.00 WITA.

Seruan juga menekankan tanggung jawab bersama prajuru desa adat, pengurus masjid, pecalang, linmas, dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat mematuhi kesepakatan ini sebagai wujud toleransi dan kedewasaan dalam menjaga Bali tetap damai dan harmonis. (ap)

JEMBRANA, Lensabali.id  - Pemerintah resmi memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di jalur utama Bali menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini berlaku di ruas Jalan Raya Denpasar–Gilimanuk mulai Jumat, 13 Maret 2026.

Pembatasan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat instansi, yakni Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bina Marga, dan Korps Lalu Lintas Polri. Aturan berlaku efektif sejak 13 Maret 2026 pukul 12.00 Wita hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 Wita.

Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Cekik, I Made Ria Fran Dharma Yuda, mengatakan sosialisasi telah dilakukan kepada para pengemudi angkutan barang. “Pembatasan kendaraan pada momen mudik Lebaran mulai 13 Maret 2026. Sudah mulai kami sosialisasikan juga kepada para pengemudi kendaraan barang yang melintas,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Selain jalur Denpasar–Gilimanuk, kebijakan serupa diterapkan di ruas Nusa Dua–Denpasar. Langkah ini bertujuan memberikan prioritas penuh bagi kendaraan penumpang yang diprediksi memadati Pelabuhan Gilimanuk saat puncak arus mudik.

Jenis kendaraan yang dilarang melintas meliputi mobil barang bersumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta angkutan hasil galian, tambang, dan material bangunan.

Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi angkutan logistik vital seperti BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana, serta 15 jenis bahan pokok.

“Namun, angkutan yang dikecualikan ini wajib melampirkan surat muatan sah dari pemilik barang yang ditempel pada kaca depan sebelah kiri. Termasuk dokumen kontrak untuk memastikan kendaraan tidak Over Loading Over Dimension (ODOL),” tegas Yuda.

Selama masa angkutan Lebaran, areal UPPKB Cekik di Gilimanuk akan difungsikan sebagai kantong parkir atau buffer zone guna mengurai kepadatan kendaraan menuju pelabuhan.

Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menambahkan pihaknya telah memetakan sejumlah titik krusial menuju Pelabuhan Gilimanuk. “Nanti akan kami siapkan pos-pos di sepanjang jalur. Kami juga menyiapkan sejumlah titik kantong parkir dan skenario pengaturan lalu lintas agar kendaraan pribadi dan umum menjadi prioritas,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat yang hendak mudik ke Pulau Jawa agar merencanakan perjalanan lebih awal, mengingat Idul Fitri tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. “Kami mengimbau masyarakat agar bisa mudik lebih awal,” pungkasnya. (*/apn)

BANGLI, Lensabali.id - Bangunan rumah jabatan dan rumah dinas Bupati Bangli di Jalan Lettu Kanten Nomor 4 resmi terjual melalui mekanisme penjualan langsung. Nilainya mencapai Rp 57,2 juta, melampaui harga limit Rp 51 juta yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja. Penjualan ini hanya mencakup bangunan untuk dibongkar, tidak termasuk tanahnya.

Kabag Umum Setda Bangli I Putu Gede Surya Pujawan menegaskan proses tersebut telah selesai pada 18–19 Februari 2026. "Tanggal 18 Februari 2026 dan 19 Februari 2026 kami bukan penjualannya. Sudah laku Rp 57, 2 juta dari limit senilai Rp 51 juta, oleh seorang warga Jember bernama Holis," ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Ia memastikan, proses penjualan berlangsung transparan dengan pengawasan aparat penegak hukum serta tim dari Pemkab Bangli. Informasi lelang juga telah diumumkan melalui situs resmi pemerintah, media sosial, dan papan pengumuman kantor Pemkab.

Sebelum transaksi dilakukan, seluruh aset bergerak dan perabotan telah dipindahkan ke kantor Pemkab Bangli. "Untuk pura, sanggah, merajan sudah kami proses. Kami stanakan di padmasana di kantor bupati. Jadi tidak ada yang berstana di sana secara kepercayaan kami," kata Pujawan.

Pemilik baru dijadwalkan mulai membongkar bangunan pada 21 Februari 2026 dengan batas waktu pengerjaan maksimal 21 hari. Setelah area diratakan, Pemkab Bangli akan memulai tahapan pembangunan rumah dinas dan rumah jabatan baru di lokasi yang sama.

"Jadi yang dibeli bangunan saja. Tanah tetap milik Pemerintah Kabupaten Bangli. PUPR Bangli yang menangani kalau soal lelang tender dan kontraktor siapa yang akan membangun kembali rumah dinas dan rumah jabatan," tegasnya.

Kompleks baru tersebut akan mengusung arsitektur tradisional Hindu Bali berkonsep Sikut Satak, dengan ciri khas arsitektur Bali Bangli. Fasilitasnya meliputi Bale Ancak Saji, Bale Pertemuan, Bale Paon, Bale Kerta Pengajahan, Bale Munjungsari, Merajan, Bale Gedong, hingga tugu.

Pembangunan berdiri di atas lahan seluas 50 are dengan total anggaran sekitar Rp 29 miliar.

Pujawan mengakui, kompleks dua rumah negara tersebut memang lama tak tersentuh rehabilitasi total. "Sejak saya masih SMP tahun 1993, bangunannya ya begitu-begitu saja. Tidak pernah rehabilitasi total. Tidak pernah dilakukan perawatan yang signifikan," katanya.

Menurutnya, pembongkaran total menjadi langkah realistis untuk menghadirkan fasilitas representatif bagi kepala daerah, sekaligus menata ulang wajah pusat pemerintahan Bangli. (ap)