𝗪𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗝𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗹𝗶 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝗮𝗵 𝗗𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗹𝗶 𝗥𝗽 𝟱𝟳,𝟮 𝗝𝘂𝘁𝗮

BANGLI, Lensabali.id - Bangunan rumah jabatan dan rumah dinas Bupati Bangli di Jalan Lettu Kanten Nomor 4 resmi terjual melalui mekanisme penjualan langsung. Nilainya mencapai Rp 57,2 juta, melampaui harga limit Rp 51 juta yang ditetapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja. Penjualan ini hanya mencakup bangunan untuk dibongkar, tidak termasuk tanahnya.

Kabag Umum Setda Bangli I Putu Gede Surya Pujawan menegaskan proses tersebut telah selesai pada 18–19 Februari 2026. "Tanggal 18 Februari 2026 dan 19 Februari 2026 kami bukan penjualannya. Sudah laku Rp 57, 2 juta dari limit senilai Rp 51 juta, oleh seorang warga Jember bernama Holis," ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Ia memastikan, proses penjualan berlangsung transparan dengan pengawasan aparat penegak hukum serta tim dari Pemkab Bangli. Informasi lelang juga telah diumumkan melalui situs resmi pemerintah, media sosial, dan papan pengumuman kantor Pemkab.

Sebelum transaksi dilakukan, seluruh aset bergerak dan perabotan telah dipindahkan ke kantor Pemkab Bangli. "Untuk pura, sanggah, merajan sudah kami proses. Kami stanakan di padmasana di kantor bupati. Jadi tidak ada yang berstana di sana secara kepercayaan kami," kata Pujawan.

Pemilik baru dijadwalkan mulai membongkar bangunan pada 21 Februari 2026 dengan batas waktu pengerjaan maksimal 21 hari. Setelah area diratakan, Pemkab Bangli akan memulai tahapan pembangunan rumah dinas dan rumah jabatan baru di lokasi yang sama.

"Jadi yang dibeli bangunan saja. Tanah tetap milik Pemerintah Kabupaten Bangli. PUPR Bangli yang menangani kalau soal lelang tender dan kontraktor siapa yang akan membangun kembali rumah dinas dan rumah jabatan," tegasnya.

Kompleks baru tersebut akan mengusung arsitektur tradisional Hindu Bali berkonsep Sikut Satak, dengan ciri khas arsitektur Bali Bangli. Fasilitasnya meliputi Bale Ancak Saji, Bale Pertemuan, Bale Paon, Bale Kerta Pengajahan, Bale Munjungsari, Merajan, Bale Gedong, hingga tugu.

Pembangunan berdiri di atas lahan seluas 50 are dengan total anggaran sekitar Rp 29 miliar.

Pujawan mengakui, kompleks dua rumah negara tersebut memang lama tak tersentuh rehabilitasi total. "Sejak saya masih SMP tahun 1993, bangunannya ya begitu-begitu saja. Tidak pernah rehabilitasi total. Tidak pernah dilakukan perawatan yang signifikan," katanya.

Menurutnya, pembongkaran total menjadi langkah realistis untuk menghadirkan fasilitas representatif bagi kepala daerah, sekaligus menata ulang wajah pusat pemerintahan Bangli. (ap)