BADUNG, Lensabali.id - DPRD Kabupaten Badung bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyepakati empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, Rabu (11/11). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara dan Nota Kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Badung. Empat Raperda yang disepakati mencakup sejumlah agenda strategis, mulai dari penyertaan modal daerah, penataan regulasi administrasi kependudukan, hingga penganggaran daerah untuk tahun 2027.
Adapun Raperda tersebut meliputi Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama, Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Paripurna juga dihadiri anggota DPRD Badung serta Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba.
Turut hadir unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, direksi perusahaan daerah, KPU, Bawaslu, camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Badung.
Dalam sambutannya, Anom Gumanti menegaskan bahwa keputusan bersama dan penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tahapan pembahasan tiga usulan Raperda serta satu dokumen penganggaran daerah, yakni APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari proses legislasi dan penganggaran daerah yang melibatkan DPRD bersama pemerintah kabupaten, sebagai landasan dalam menindaklanjuti pembahasan kebijakan daerah sesuai tahapan yang telah ditetapkan. (*/ap)



.jpeg)

.jpeg)

.jpeg)