𝗧𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗽𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗿𝗯𝗮𝘆𝗮, 𝗣𝗲𝗺𝗸𝗮𝗯 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗴𝗮𝘀𝗸𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗸 𝗔𝗱𝗮 𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗔𝗣𝗕𝗗 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗻𝗸

BADUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung membantah adanya tudingan bahwa dana APBD mereka mengendap di perbankan. Pemkab menegaskan seluruh anggaran telah dialokasikan ke masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membiayai berbagai program prioritas.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung, Ketut Wisuda, menjelaskan bahwa dana tersebut masih dalam proses administrasi di tiap SKPD.

“Memang belum sepenuhnya tercatat sebagai serapan anggaran karena masih berada dalam tahap penyelesaian administrasi keuangan di unit kerja,” ujar Wisuda saat ditemui di Kantor Bupati Badung, Rabu (22/10).

Ia menampik anggapan bahwa rendahnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III 2025, sebagaimana disoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disebabkan dana yang tidak digunakan. Menurutnya, rendahnya serapan bukan berarti anggaran daerah menganggur di kas.

Berdasarkan data, Kabupaten Badung menempati posisi ke-11 nasional dengan dana simpanan terbesar di bank, yakni sekitar Rp 2,2 triliun. Namun, Wisuda menjelaskan bahwa dana tersebut sedang menunggu proses pencairan dan penyelesaian administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

“Itu bukan dana yang mengendap, melainkan sudah disiapkan melalui Surat Penyediaan Dana (SPD) dan masih menunggu penyelesaian SPJ dari kegiatan SKPD,” terangnya.

Wisuda menambahkan bahwa dana APBD digunakan untuk mendanai kebutuhan rutin pemerintah daerah dan proyek pembangunan yang tengah berjalan, termasuk pembayaran gaji, tunjangan pegawai, serta kegiatan operasional perangkat daerah.

“Anggaran ini juga mendukung berbagai proyek infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sedang dalam tahap pelaksanaan,” katanya.

Ia menegaskan, pencairan dana dilakukan secara bertahap sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Pemkab Badung, lanjutnya, sepenuhnya mendukung instruksi Kementerian Keuangan untuk mempercepat realisasi belanja daerah tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas. Wisuda optimistis, serapan anggaran akan meningkat signifikan pada triwulan keempat tahun ini.

“Kami pastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, dan realisasi belanja akan naik tajam menjelang akhir tahun,” pungkasnya. (ap)