𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿: 𝗔𝗸𝘀𝗶 𝗜𝗸𝗹𝗶𝗺 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗕𝗲𝗿𝗯𝗮𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗮𝗿𝗶𝗳𝗮𝗻 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹 𝗕𝘂𝗸𝗮 𝗣𝗲𝗹𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗛𝗶𝗷𝗮𝘂

BADUNG, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat aksi iklim dengan menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan pembangunan. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, agenda menghadapi perubahan iklim tidak hanya diarahkan untuk menekan emisi, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Hal itu disampaikan Koster saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9).

Menurut Koster, Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi landasan filosofis untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya. Prinsip tersebut diarahkan untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka itu, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan.

Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Aset Iklim Jadi Modal Ekonomi Baru

Koster menyebut Bali kini telah memiliki sejumlah aset iklim yang dapat menjadi modal pengembangan ekonomi hijau. Di sektor energi terbarukan, Bali memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Potensi lainnya berada pada sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total sawah. Kondisi ini menjadi modal penting untuk pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Sementara pada sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, terdiri dari sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Kawasan tersebut berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Menurut Koster, seluruh potensi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai angka ekologis. Jika dikelola secara hati-hati, transparan, dan dengan tata kelola yang baik, aset iklim dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Karena itu, Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, yakni Blue Carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, Solar Energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta Agricultural Carbon melalui pertanian organik dan pengembangan soil carbon.

Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan tahap awal sekitar 300 MWp. Kapasitas tersebut selanjutnya dapat ditingkatkan hingga 700–1.200 MWp untuk mendukung transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Kolaborasi Harus Berpijak pada Regulasi

Koster menegaskan pengembangan potensi tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas hingga pemangku kepentingan lainnya.

Namun, seluruh kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemprov Bali. Dengan demikian, kepastian investasi dapat terjaga, kepentingan masyarakat terlindungi, dan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Gubernur Koster.

Pendekatan tersebut menempatkan aksi iklim tidak sebatas agenda pengurangan emisi. Lebih jauh, kebijakan ini diarahkan untuk membuka sumber ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga biodiversitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Koster menegaskan pembangunan Bali ke depan harus tetap bertumpu pada ekonomi hijau, keberlanjutan, serta keseimbangan antara manusia dan alam. Dengan demikian, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga pijakan menuju Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

ICCBA Apresiasi Fondasi Kebijakan Bali

Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang dinilai telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.

Menurut Rob, Bali memiliki peluang besar menjadi contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, hingga kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengutamakan keberlanjutan.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel. Kami melihat Bali bukan hanya memiliki potensi untuk menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana carbon credit dan biodiversity credit dikembangkan dengan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rob.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar potensi tersebut dapat diwujudkan menjadi proyek konkret, terukur, dan memenuhi standar internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya. (*/ap)