𝗠𝗲𝘀𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗸𝗶𝗿 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗿 𝗚𝗮𝗹𝗶𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗿𝗮𝗽 𝗕𝗲𝗿𝗺𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵, 𝗣𝗼𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗯𝗼𝗰𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Sistem parkir otomatis di Pasar Galiran, Klungkung, kembali menjadi sorotan setelah sejumlah perangkat mengalami gangguan yang berulang. Kerusakan yang terjadi pada dispenser tiket dan palang otomatis dinilai berpotensi memengaruhi optimalisasi pendapatan parkir di pasar terbesar di Gumi Serombotan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa unit alat parkir tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Palang pintu otomatis bahkan kerap terbuka dalam waktu cukup lama sehingga memungkinkan kendaraan masuk tanpa mengambil tiket terlebih dahulu.

Petugas parkir Pasar Galiran, Putu Ardika, mengungkapkan gangguan pada sistem tersebut telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, kerusakan paling sering terjadi pada sensor palang otomatis yang tidak mampu mendeteksi kendaraan secara normal.

"Semuanya sering eror. Palang pintunya ini juga. Kadang tidak baca kendaraan yang datang," kata Putu kepada detikBali, Senin (15/06/2026).

Kondisi itu memaksa petugas melakukan pencatatan kendaraan secara manual. Namun saat jumlah pengunjung meningkat, terutama menjelang Hari Raya Galungan, sistem manual tersebut sering kali membuat pelayanan menjadi kurang efektif.

Selain memperlambat arus kendaraan, antrean juga kerap terjadi di area pintu masuk maupun keluar pasar. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu.

"Ya, kalau ramai seperti ini bisa macet," imbuh Putu.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Klungkung, Komang Dharma Suyasa, mengakui kondisi mesin parkir saat ini sudah tidak layak digunakan. Karena itu, pihaknya tengah menyiapkan langkah pembaruan sistem.

"Kami mohon maaf pada masyarakat. Karena alat ini memang sering rusak. Untuk itu kami sudah merencanakan penyewaan alat seperti yang dilakukan oleh rumah sakit," terang Suyasa.

Menurutnya, skema penyewaan dianggap lebih efisien karena tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya berada di pihak penyedia layanan sehingga pemerintah tidak lagi terbebani biaya dan proses perawatan.

"Alat ini memang sudah tidak layak. Kami mohon maaf, malu rasanya pada masyarakat," pungkasnya. (ap)