𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗞𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶 𝗥𝗮𝗶𝗵 𝗪𝗧𝗣 𝗸𝗲-𝟭𝟭 𝗕𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝘂𝘁-𝘁𝘂𝗿𝘂𝘁, 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗦𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮: 𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗧𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗔𝗸𝘂𝗻𝘁𝗮𝗯𝗲𝗹

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diraih Kabupaten Klungkung.

Opini WTP tersebut diterima langsung Bupati Klungkung, I Made Satria, bersama Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Anom, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6/2026).

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, para bupati dan wali kota se-Bali, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini atas laporan keuangan didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Melalui hasil pemeriksaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menanggapi capaian tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas arahan dan pendampingan yang diberikan selama proses pemeriksaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah serta DPRD Klungkung yang telah mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang baik.

Menurut Bupati Satria, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Opini WTP yang kita raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang sehat merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, capaian tersebut akan dijadikan motivasi untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah.

“Kita patut berbangga dan bersyukur atas capaian ini. Ke depannya, kami akan terus memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, agar seluruh program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dengan raihan opini WTP ke-11 secara beruntun ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Klungkung Mahottama. (*/ap)