𝗕𝗣𝗞 𝗥𝗜: 𝗢𝗽𝗶𝗻𝗶 𝗪𝗧𝗣 𝗸𝗲-𝟭𝟯 𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗞𝗼𝗻𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗴𝗮 𝗧𝗮𝘁𝗮 𝗞𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).

Dengan capaian tersebut, Pemprov Bali berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sejak 2012. Prestasi itu dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip good governance.

Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasinya atas konsistensi yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kinerja pemerintahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik," ujarnya.

Meski demikian, BPK RI masih menemukan sejumlah catatan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Temuan tersebut sebagian besar merupakan temuan yang berulang dan berkaitan dengan aspek efisiensi pengelolaan keuangan.

Karena itu, BPK berharap berbagai temuan yang masih muncul dari tahun ke tahun dapat segera ditindaklanjuti dan diminimalkan agar kualitas tata kelola keuangan semakin optimal.

"Oleh sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang," imbuhnya.

Selain memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali, Nyoman Adhi juga menyoroti berbagai prestasi yang diraih pemerintah kabupaten dan kota di Bali. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai daerah.

Menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Bali atas berbagai masukan, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan selama proses audit berlangsung.

Menurut Koster, seluruh hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang telah disusun agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

"Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat dibilang sehat. Jangan sampai yang sakit dibilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik," kata Koster.

Lebih lanjut, Koster mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara rutin setiap tahun melalui sistem penilaian yang mengukur capaian target dan kualitas pelaksanaan program. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. (hms/ap)