KLUNGKUNG, Lensabali.id – Satpol PP Klungkung mulai meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyelenggaraan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya arahan dari Satpol PP Provinsi Bali terkait deteksi dini terhadap kegiatan pemutaran film tersebut.
Kasatpol PP dan Damkarmat Klungkung, I Dewa Putu Suwarbawa, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya komunitas, organisasi, maupun individu di Klungkung yang berencana menggelar nobar dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale itu.
Meski demikian, personel Satpol PP tetap disiagakan untuk melakukan pemantauan di lapangan guna mengantisipasi kemungkinan adanya kegiatan serupa.
“Kami di jajaran diimbau oleh Pak Kasat Provinsi. Jajaran Satpol PP diminta melakukan deteksi dini, sedianya untuk melakukan pengawasan nobar Pesta Babi ini. Karena mungkin ada beberapa pertimbangan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas di daerah,” kata Suwarbawa kepada detikBali, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, pengawasan akan terus dilakukan secara konsisten melalui pemantauan langsung maupun deteksi dini di masyarakat.
Suwarbawa menegaskan apabila ditemukan indikasi adanya kelompok yang hendak menggelar nobar, pihaknya akan lebih dulu mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Sampai saat ini belum ada. Dan kami akan lakukan pemantauan melalui deteksi dini. Apabila ditemukan indikasi saja, kami akan jajaki dan tentu akan kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga mengaku belum pernah menonton langsung isi dokumenter tersebut. Namun karena pengawasan merupakan instruksi berjenjang dari tingkat provinsi, pihaknya tetap menjalankan langkah preventif demi menjaga kondusivitas wilayah.
Selain melakukan pengawasan, Satpol PP Klungkung juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, agar lebih selektif memilih tontonan.
“Kami imbau semua masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki hobi nonton film, tontonlah film yang layak. Kami akan lakukan upaya preventif. Laporkan sampai pada kami jika ada yang berinisiatif menggelar nobar di wilayah Klungkung,” pungkas Suwarbawa.
Film dokumenter rilisan 2026 tersebut diketahui menyoroti isu krisis lingkungan, deforestasi, serta perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan terhadap ekspansi proyek skala besar. (ap)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar