𝗪𝗮𝗯𝘂𝗽 𝗧𝗷𝗼𝗸 𝗦𝘂𝗿𝘆𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗔𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗕𝗣𝗞𝗣 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝘄𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗮𝗻𝗮𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲

KLUNGKUNG, Lensabali.id – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut terlihat saat Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra menerima audiensi tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali di Ruang Rapat Bupati Klungkung, Kamis (12/3).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana bersama sejumlah jajaran perangkat daerah terkait.

Audiensi ini digelar sebagai bagian dari koordinasi pembahasan progres pemenuhan dokumen evaluasi pengawasan atas perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dalam pertemuan tersebut, tim BPKP Bali menyampaikan sejumlah hal teknis terkait proses evaluasi serta kelengkapan dokumen yang perlu dipenuhi oleh perangkat daerah sebagai bagian dari mekanisme pengawasan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.

Wakil Bupati Tjok Surya dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan BPKP guna memastikan setiap tahapan administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, pendampingan dari BPKP sangat penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah.

“Saya menyambut baik pendampingan dari BPKP Bali. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran berjalan transparan serta akuntabel,” ujar Tjok Surya.

Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung agar bersikap kooperatif selama proses evaluasi berlangsung.

Seluruh OPD diminta segera menyiapkan serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan sehingga proses evaluasi dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kepada seluruh kepala OPD agar kooperatif dan segera memenuhi dokumen yang diminta sebelum batas waktu yang ditentukan,” tegasnya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan proses pengawasan perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 di Kabupaten Klungkung dapat berjalan optimal sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (ap)