𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘀𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗰𝗮𝗽 𝗚𝗮𝘀 𝗝𝗮𝗹𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk bergerak lebih cepat dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah.

Arahan tersebut disampaikan saat briefing pejabat Pemprov Bali yang digelar di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Kamis (26/3). Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta para pejabat struktural dan kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali. Sebagian pejabat eselon IV juga mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam arahannya, Koster menegaskan pentingnya menyatukan langkah seluruh jajaran pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan selaras dengan visi pembangunan Bali.

Ia meminta seluruh pejabat memahami secara utuh Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.

“Ini sudah setahun, harus sudah masuk di kepala. Pahami secara kognitif, rasakan secara afektif dan gerakkan secara psikomotorik. Pahami secara utuh, jangan setengah-setengah, apalagi seperempat,” tegasnya.

Menurut Koster, apabila seluruh aparatur pemerintah bergerak dengan pemahaman yang sama, maka masyarakat juga akan lebih mudah memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

“Ini penting agar masyarakat tahu mereka mau dibawa ke mana,” imbuhnya.

Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menilai lima tahun masa pemerintahan menjadi periode krusial untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan Bali.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memberikan sejumlah peluang strategis bagi daerah, termasuk dalam upaya perlindungan budaya dan lingkungan Bali.

Salah satu kebijakan yang telah berjalan adalah Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang mulai diterapkan sejak 2024. Pada tahun tersebut, tercatat sekitar 2,1 juta wisatawan mancanegara dari total 6,3 juta kunjungan telah membayar pungutan tersebut.

“Sebanyak 32 persen wisatawan mancanegara membayar PWA dan terkumpul dana Rp318 miliar,” jelasnya.

Untuk meningkatkan efektivitas program tersebut, Pemprov Bali kemudian melakukan penyempurnaan regulasi melalui perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2023 menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2025.

Perubahan tersebut memberikan ruang pemberian imbal jasa kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan program PWA sehingga tingkat partisipasi wisatawan meningkat.

“Sekarang partisipasi naik menjadi 35 persen. Jumlahnya sekitar 2,4 juta dari total tujuh juta wisatawan dengan pendapatan Rp369 miliar,” imbuhnya.

Meski demikian, Koster mengakui realisasi pungutan wisatawan asing masih belum optimal. Ia menegaskan bahwa seluruh pembayaran dilakukan secara cashless, sehingga tidak ada ruang untuk penyimpangan.

“Kalau ada yang mempersoalkan, seluruh jajaran harus kompak mengatakan bahwa ini dibayar secara digital, dasar hukumnya UU Nomor 15 Tahun 2023 dan diatur dalam Perda,” tegasnya.

Ia juga menyoroti maraknya opini negatif di media sosial terkait program tersebut yang dinilai berdampak pada menurunnya partisipasi pembayaran.

Memasuki tahun 2026, hingga Maret penerimaan PWA tercatat sekitar Rp64 miliar, lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Karena itu, ia meminta Dinas Pariwisata Bali untuk bekerja lebih serius dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu, Gubernur Koster juga memaparkan enam bidang prioritas pembangunan Bali, meliputi penguatan adat, agama, seni dan budaya; peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga; penguatan ekonomi kerthi Bali; pembangunan infrastruktur; pengelolaan lingkungan dan energi; serta pengembangan Bali sebagai pulau digital yang aman dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah kepala dinas juga mendapat evaluasi dan arahan untuk mempercepat capaian program strategis.

Dinas Pendidikan diminta mengawal program Satu Keluarga Satu Sarjana serta memperluas penggunaan Keyboard Aksara Bali di tingkat sekolah.

Sementara Dinas Kesehatan didorong mempercepat implementasi pelayanan kesehatan tradisional Bali sekaligus menurunkan angka stunting hingga di bawah lima persen.

Pada sektor pertanian, pemerintah menargetkan percepatan kedaulatan pangan, penguatan pertanian organik, serta pengembangan komoditas strategis seperti kelapa dan bawang putih.

Di bidang energi dan ketenagakerjaan, Koster juga mendorong penguatan pendataan Pekerja Migran Indonesia asal Bali, percepatan penggunaan PLTS atap, serta peningkatan penggunaan kendaraan listrik di berbagai sektor.

Melalui briefing tersebut, Koster berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bergerak lebih progresif dan solid dalam mengimplementasikan program pembangunan Bali ke depan. (hms/ap)