𝗞𝘂𝗸𝘂𝗵𝗸𝗮𝗻 𝗧𝗿𝗶 𝗪𝗶𝗯𝗼𝘄𝗼 𝗔𝗷𝗶 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗕𝗣𝗞𝗣 𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗷𝘂𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si yang resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKP sebelumnya, Bapak Heru Tarsila, atas kontribusi dan berbagai masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada Kamis (Wraspati Paing, Prangbakat), 19 Februari 2026, di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali. Acara itu turut disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang, pimpinan DPRD Bali, Forkopimda Provinsi Bali, para bupati/wali kota se-Bali, pimpinan OPD, serta perwakilan lembaga perbankan, perguruan tinggi, dan rumah sakit di Bali.

Usai prosesi pengukuhan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peningkatan sinergi antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Bali. Ia menjelaskan, kehadiran BPKP di daerah memiliki lima fokus utama, yakni penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas serta efektivitas pembangunan, dan peningkatan kapabilitas APIP.

"Kehadiran BPKP juga sebagai auditor Presiden, jadi dalam tugas utamanya untuk mengawal ketercapaian target–target pembangunan nasional di daerah," ungkapnya. Ia menambahkan, dalam kapasitasnya sebagai pendukung penegakan hukum, BPKP juga menjalankan Audit Investigatif, Audit Kerugian Keuangan Negara, serta pemberian keterangan ahli.

Setya Nugraha juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Bali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menurutnya, opini WTP bukanlah jaminan bahwa pengelolaan anggaran telah sepenuhnya efisien. Karena itu, Kepala BPKP yang baru diharapkan mengawal berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, stunting, UMKM, hingga pariwisata.

"Untuk pariwisata, tantangan yang dialami ialah permasalahan Perizinan Berusaha seperti akomodasi perhotelan yang beroperasi tanpa izin, kemacetan, dan masih rendahnya optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing. Untuk menjawab tantangan ini, kita harus perangi bersama, tertibkan akomodasi yang tidak ber-izin. Kemudian, kalau kita gaskan pungutan ini, kita bisa mencapai target Rp 1 triliun dan kita siap berkolaborasi untuk hal ini. Tanpa kolaborasi sulit memajukan Bali. Saya mengajak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali harus terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali membutuhkan kolaborasi erat dengan BPKP dalam memperkuat tata kelola APBD demi memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Terkait dinamika sektor pariwisata, Koster mengakui sejumlah persoalan masih menjadi tantangan, mulai dari kemacetan hingga keberadaan akomodasi yang beroperasi tanpa izin. Ia juga menyoroti perilaku sebagian wisatawan mancanegara yang melanggar aturan, seperti tidak menggunakan helm saat berkendara hingga tindak kriminal pembobolan ATM.

Untuk mengurai kemacetan, Pemprov Bali tengah mempercepat pembangunan infrastruktur yang saling terhubung antarwilayah dengan dukungan APBN. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus mengalir, mengingat kontribusi Bali terhadap devisa nasional sangat signifikan, yakni Rp 167 triliun pada 2024 atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp 312 triliun.

"Kemudian program infrastruktur yang juga sedang dirancang untuk dijalankan tahun ini oleh pihak ketiga, ialah Subway. Subway ini menghubungkan jalur dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai Central Parkir Kuta, lalu menuju ke Canggu, Badung,” ujar Gubernur Koster. Ia menambahkan, selain penguatan infrastruktur pariwisata, Pemprov Bali juga tengah mendorong transformasi ekonomi serta melaksanakan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.

Menutup pernyataannya, Koster menegaskan bahwa opini WTP harus dimaknai secara substansial. "Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja, agar semua berjalan sesuai relnya," pungkasnya. (hms/ap)