𝗗𝗶𝘁𝗲𝗿𝗽𝗮 𝗕𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗱𝗶 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗦𝗼𝘀𝗶𝗮𝗹, 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝘁𝗮𝗽 𝗟𝗮𝘀𝗰𝗮𝗿𝘆𝗮 𝗦𝗲𝗸𝗮𝗹𝗮 𝗡𝗶𝘀𝗸𝗮𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶

Shortcut Titik 9–10 Dikerjakan, Underpass Jimbaran Menyusul sebagai Solusi Kemacetan Bali

DENPASAR, Lensabali.id - Gelombang kritik dan perundungan di media sosial terhadap Gubernur Bali Wayan Koster nyaris tak pernah surut. Polanya berulang: narasi meremehkan, pemelintiran fakta, hingga kesimpulan sepihak yang menggambarkan seolah-olah pemerintah daerah tidak bekerja. Namun realitas di lapangan justru berkata sebaliknya.

Di bawah kepemimpinan Koster pada periode keduanya, Bali kembali dibanjiri proyek infrastruktur strategis. Pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani resmi berlanjut ke Titik 9 dan 10, segmen yang dikenal paling menantang secara teknis. Setelah itu, proyek Underpass Jimbaran dipastikan menyusul sebagai solusi jangka panjang kemacetan di Bali selatan.

Di tengah riuh cibiran di ruang digital, Koster memilih bersikap ikhlas dan tetap fokus. Ia konsisten bekerja dengan prinsip lascarya sekala niskala tulus, lurus, dan total demi mempercepat pemerataan pembangunan di Pulau Dewata.

“Biarkan saja dibully, kita tetap kerja,” menjadi sikap yang terus ia pegang. Alih-alih terpancing polemik, Koster justru mengunci agenda pembangunan Bali, memastikan program strategis di tingkat pusat berjalan tanpa terganggu kebisingan yang tak produktif.

Shortcut Singaraja–Mengwitani menjadi contoh paling nyata. Proyek ini kini memasuki pengerjaan Titik 9 dan 10, setelah titik-titik sebelumnya rampung dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Bali Utara. Jalan ini memangkas tanjakan ekstrem, menurunkan risiko kecelakaan, serta mempersingkat waktu tempuh secara signifikan antara Singaraja dan Denpasar.

Jika kerja masih diukur sebatas seberapa sering tampil di media sosial, maka makna kerja menjadi sangat sempit. Padahal, pembangunan infrastruktur adalah proses panjang yang menuntut ketekunan, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan besar.

Paket pekerjaan Titik 9 dan 10 mencakup hampir empat kilometer ruas jalan dan jembatan di medan curam, dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah dan masa pelaksanaan lebih dari dua tahun. Pemerintah Provinsi Bali bahkan telah lebih dulu menuntaskan pembebasan ratusan bidang tanah, agar proyek pusat tidak tersandera persoalan sosial dan hukum.

Langkah tersebut merupakan kerja sunyi mahal, rumit, dan jauh dari sorotan, namun justru menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan. Di saat sebagian pihak sibuk memproduksi bully, pemerintah daerah memilih memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Tak berhenti di sana, agenda infrastruktur strategis Bali juga terus disiapkan. Underpass Jimbaran, yang lama dinantikan masyarakat sebagai jawaban atas kemacetan kronis di jalur pariwisata, telah masuk dalam daftar prioritas lanjutan pemerintah pusat. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan infrastruktur Bali dijalankan secara terencana, bertahap, dan berlapis.

Manfaat proyek-proyek tersebut bersifat nyata, bukan sekadar asumsi. Shortcut menurunkan kelandaian jalan, menghemat waktu tempuh, menekan biaya logistik, sekaligus mengurangi emisi kendaraan. Underpass Jimbaran diarahkan untuk mengurai simpul kemacetan terpadat dan menopang kelancaran aktivitas pariwisata Bali.

“Infrastruktur tidak dibangun untuk memuaskan algoritma, tetapi untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat,” menjadi pesan yang tercermin dari arah kebijakan tersebut.

Pada akhirnya, infrastruktur tak bisa dipatahkan oleh ejekan. Ia hanya akan diuji oleh waktu dan manfaat yang dirasakan publik. Koster tampaknya memahami betul hal itu: membiarkan serangan berlalu, sembari memastikan pembangunan berjalan tepat waktu dan berkualitas.

Di Bali, kerja kerap kalah bising oleh nyinyir. Namun ketika jalan tersambung dan kemacetan terurai, publik akan menilai sendiri yang benar-benar bekerja tak sibuk membalas bully, melainkan sibuk membangun. (*/ap)