KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas untuk tahun 2026 sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik. Program tersebut disusun untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, memastikan pemerataan di wilayah daratan maupun kepulauan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sebagai langkah percepatan, Pemkab Klungkung mengajukan pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) senilai Rp229,9 miliar yang telah dicantumkan dalam pos pembiayaan APBD 2026. Dana ini akan difokuskan untuk mendukung 18 program strategis yang mencakup sektor infrastruktur, pariwisata, hingga kesehatan.
Pinjaman tersebut sebelumnya telah mendapatkan persetujuan DPRD Klungkung melalui Keputusan Nomor 24 Tahun 2025 yang disampaikan bersamaan dalam Rapat Paripurna Kedua mengenai persetujuan Ranperda APBD 2026. Persetujuan legislatif ini sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang lebih terarah.
Bupati Klungkung I Made Satria menjelaskan bahwa pinjaman ke PT SMI menjadi langkah krusial di tengah menurunnya kapasitas fiskal daerah akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai skema pendanaan ini mampu menjaga stabilitas kas daerah sekaligus mempercepat realisasi proyek prioritas.
“Pinjaman ini sangat strategis karena APBD Tahun Anggaran 2026 masih mengalami defisit cukup besar, salah satunya karena meningkatnya kebutuhan belanja pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Bupati Satria, Rabu (3/12).
Menurutnya, beberapa program mendesak tidak dapat ditunda sehingga memerlukan dukungan pembiayaan alternatif. Dengan adanya pinjaman tersebut, pemerintah dapat menjalankan proyek infrastruktur utama tanpa mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.
Selain melalui pinjaman daerah, Pemkab Klungkung juga menyiapkan anggaran fisik 2026 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pendanaan ini diharapkan dapat melengkapi pembiayaan proyek strategis yang sudah direncanakan.
Bupati Satria menegaskan bahwa seluruh program diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh. Ia meminta masyarakat tetap mendukung proses pembangunan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Pemkab juga berkomitmen menjaga transparansi dalam penggunaan anggaran serta memastikan setiap proyek memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kerja sama seluruh pihak, ia optimistis target pembangunan 2026 dapat tercapai. (*/ap)

.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar