DENPASAR, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov Bali. Ia menyebut arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam pembukaan Rakor Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, Koster menyampaikan bahwa promosi jabatan menjadi titik sensitif yang sering disalahgunakan. Karena itu, ia memastikan seluruh proses di Bali sudah berbasis merit. “Promosi jabatan saya sesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman, bukan faktor lain,” katanya.
Ia menegaskan bahwa promosi eselon II, III, dan IV selalu mengedepankan rekam kinerja dan profesionalitas. Tidak ada ruang bagi keputusan yang didasari kedekatan personal atau kepentingan tertentu.
Selain promosi jabatan, ia juga menyoroti pengadaan barang dan jasa. Koster meminta seluruh kepala OPD menjaga proses tersebut tetap bersih dan terbebas dari praktik-praktik manipulasi. “Saya pantau betul dan periode kedua akan lebih ketat,” tegasnya.
Dalam pembukaan Rakor Pemberantasan Korupsi Tahun 2025, Koster menyampaikan bahwa promosi jabatan menjadi titik sensitif yang sering disalahgunakan. Karena itu, ia memastikan seluruh proses di Bali sudah berbasis merit. “Promosi jabatan saya sesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman, bukan faktor lain,” katanya.
Ia menegaskan bahwa promosi eselon II, III, dan IV selalu mengedepankan rekam kinerja dan profesionalitas. Tidak ada ruang bagi keputusan yang didasari kedekatan personal atau kepentingan tertentu.
Selain promosi jabatan, ia juga menyoroti pengadaan barang dan jasa. Koster meminta seluruh kepala OPD menjaga proses tersebut tetap bersih dan terbebas dari praktik-praktik manipulasi. “Saya pantau betul dan periode kedua akan lebih ketat,” tegasnya.
.jpeg "Lima Tahun Beruntun Puncaki MCSP, Gubernur Koster Promosi Jabatan Berbasis Merit dan Pengadaan yang Transparan")
Periode pertama tanpa masalah hukum
Koster menyampaikan bahwa selama lima tahun kepemimpinannya terdahulu, tidak ada persoalan hukum di perangkat daerah Bali. Ia mengapresiasi pendampingan KPK yang rutin memberikan arahan terkait peningkatan integritas dan pencegahan korupsi.Ia juga menyoroti capaian Pemprov Bali yang selalu menempati posisi terbaik MCSP sejak 2020 hingga 2024, dengan nilai konsisten di atas 98,5%. Menurutnya, hasil itu merupakan bukti bahwa tata kelola pemerintahan Bali berjalan semakin baik.
Harapan KPK untuk Bali
Perwakilan KPK, Nurul Ichsan AlHuda, menjelaskan bahwa MCSP 2025 akan fokus pada pemantauan aset daerah, pajak, dan progres pencegahan korupsi. Ia berharap Bali dapat terus mempertahankan reputasinya sebagai daerah contoh.“Kami sangat berharap tidak ada masalah hukum, terutama korupsi, di Bali. Bali harus menjadi percontohan nasional,” ujarnya. Ia meminta seluruh capaian yang telah diraih tidak hanya dijaga, tetapi terus disempurnakan.
Dengan tren positif lima tahun terakhir, KPK menilai Bali memiliki potensi besar untuk tetap menjadi daerah dengan tata kelola terbaik di Indonesia. Pemerintah daerah pun didorong melanjutkan upaya peningkatan integritas di seluruh level birokrasi. (*/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar