𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗷𝘂𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗛𝗮𝗱𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗗𝗣𝗥 𝗥𝗜: “𝗞𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘀𝗶 𝗞𝗮𝗺𝗶 𝗕𝗲𝘀𝗮𝗿, 𝗦𝗮𝗮𝘁𝗻𝘆𝗮 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗕𝗮𝗹𝗶 𝗗𝗶𝗽𝗲𝗿𝗵𝗮𝘁𝗶𝗸𝗮𝗻”

 

Denpasar, Lensabali.id - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10). Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” ini menegaskan peran strategis Bali sebagai lokomotif pariwisata nasional sekaligus garda depan diplomasi budaya Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menekankan pentingnya dukungan nyata pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan budaya serta lingkungan di Bali.

“Bali kecil, tapi khasiatnya besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Namun, infrastruktur menuju destinasi wisata di Bali justru masih terbatas. Kami hanya memohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” ujar Koster di hadapan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dan jajaran anggota yang hadir.

Berdasarkan data Pemprov Bali, hingga Oktober 2025 tercatat sebanyak 5,7 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali. Angka itu diproyeksikan menembus 7 juta wisatawan pada akhir tahun. Pada 2024, Bali mencatat 6,9 juta wisatawan dengan kontribusi devisa mencapai Rp167 triliun atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun.

Koster menambahkan, spending money wisatawan di Bali juga tergolong tinggi, rata-rata mencapai 1.630 dolar AS per wisatawan, menandakan posisi Bali sebagai destinasi premium dunia. Meski demikian, tantangan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan ketimpangan fiskal masih menjadi pekerjaan rumah. “Jika infrastruktur tidak dibenahi, daya saing Bali bisa menurun dan kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Karena itu, kami terus memperkuat sektor transportasi dan pengolahan sampah, termasuk pembangunan waste to energy,” jelasnya.

Lebih jauh, Gubernur Koster menegaskan arah pembangunan Bali berlandaskan tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, pemerintah daerah berkomitmen mendorong transformasi ekonomi hijau yang berbasis pada pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, dan pariwisata berbasis budaya serta lingkungan.

“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Jika budaya dijaga, pariwisata akan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu kami ingin pembangunan Bali menerapkan prinsip satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” tegasnya.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung penguatan kekhususan Bali, termasuk perlindungan nilai-nilai budaya dan lingkungan yang menjadi identitas Pulau Dewata. "Kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan peraturan yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tetapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ungkap Mardani.

Anggota BKSAP dan Komisi V DPR RI, Irene Yosiana, menambahkan bahwa kontribusi besar Bali terhadap devisa nasional harus diimbangi dengan perhatian khusus dari pemerintah pusat. “Sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Karena itu, arah pembangunan pariwisata Bali ke depan harus berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal,” katanya.

Sementara Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, mengingatkan pentingnya branding pariwisata Bali yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya.“Bali tidak memerlukan promosi besar-besaran, tetapi butuh penegasan branding yang menampilkan wajah pariwisata berkelanjutan. Sustainability harus menjadi jati diri utama Bali,” tegasnya.

Kunjungan BKSAP DPR RI ini diharapkan memperkuat posisi Bali dalam diplomasi budaya dan ekonomi global, sekaligus membuka ruang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi Pulau Dewata. (editor/GP)