𝗥𝗮𝗸𝗼𝗿 𝗕𝗮𝗽𝗽𝗲𝗱𝗮 𝘀𝗲-𝗕𝗮𝗹𝗶, 𝗦𝗲𝗺𝗮𝗻𝗴𝗮𝘁 𝗠𝗲𝗻𝘆𝗮𝗺𝗮 𝗕𝗿𝗮𝘆𝗮 𝗣𝗲𝗿𝗸𝘂𝗮𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗣𝘂𝘀𝗮𝘁 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

BULELENG, Lensabali.id – Filosofi menyama braya yang menjunjung kebersamaan dan kekeluargaan menjadi pijakan penting dalam memperkuat koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Semangat tersebut ditekankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10/2026).

Rapat koordinasi yang berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 itu mengangkat tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup bertumpu pada kualitas dokumen perencanaan. Koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan juga menjadi faktor penentu agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Menurutnya, semangat menyama braya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dalam membangun hubungan kerja dengan pemerintah pusat. Nilai kebersamaan dan kekeluargaan tersebut diharapkan menjadi landasan untuk menyatukan langkah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sistem besar pemerintahan yang tersusun atas berbagai subsistem dan saling bergantung satu sama lain. Karena itu, keterpaduan antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota menjadi kunci untuk membangun sistem perencanaan daerah yang kuat sekaligus terhubung dengan agenda pembangunan nasional.

Ika Putra juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan kerja secara berkelanjutan dengan kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Jejaring yang terbangun dengan baik akan membantu pemerintah daerah memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, dan merespons dinamika pembangunan secara lebih cepat serta tepat.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyelaraskan prioritas pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah. Fokusnya adalah mendukung pencapaian Asta Cita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang disinergikan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Penyelarasan dilakukan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih terpadu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali turut dihadirkan untuk memperkaya pembahasan.

Keterlibatan kementerian dan lembaga tersebut diharapkan memperkuat pemahaman bersama mengenai arah pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, sekaligus membuka ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Ika Putra pun mengajak seluruh jajaran Bappeda di Bali terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi agar program pembangunan terlaksana secara selaras, terukur, dan berkelanjutan.

Selain agenda koordinasi, kegiatan ini dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana meraih peringkat pertama, diikuti Kabupaten Gianyar pada posisi kedua dan Kabupaten Klungkung di peringkat ketiga.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus sarana evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah. Penilaian ini juga diharapkan memacu setiap kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan memperhatikan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Melalui rakor tersebut, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan memperkuat keterkaitan antara prioritas nasional dengan program unggulan daerah. Dengan menjadikan menyama braya sebagai landasan kolaborasi, sinergi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang saling mendukung, berorientasi pada hasil, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (hms/ap)