𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿 𝗗𝗣𝗥 𝗥𝗜, 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗔𝗣𝗕𝗡 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗜𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀 𝗕𝗮𝗹𝗶

DENPASAR, Lensabali.id – Pemerintah Provinsi Bali mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemprov Bali untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, sekaligus berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Bali. Koster mengapresiasi kunjungan Banggar DPR RI yang dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah pusat dan legislatif terhadap kebutuhan pembangunan Bali.

Menurut Koster, Bali memiliki karakter pembangunan yang berbeda karena merupakan satu kesatuan wilayah yang mempertemukan alam, manusia, dan kebudayaan. Konsep pembangunan Bali berlandaskan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Karena itu, kebutuhan pembangunan Bali tidak cukup jika hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga perlu menjadi pertimbangan, mengingat tingginya mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi yang berlangsung di Pulau Dewata.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri dari sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.

“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Gubernur Koster.

Ia menjelaskan, pertumbuhan pariwisata perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Bali masih menghadapi persoalan kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, hingga ketimpangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah lainnya.

Atas kondisi tersebut, Koster berharap alokasi TKD bagi Bali dapat ditingkatkan, terutama untuk membiayai infrastruktur strategis yang memiliki kepentingan lebih luas.

“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.

Sejumlah proyek yang diharapkan memperoleh dukungan APBN meliputi pembangunan dan peningkatan jalan nasional, konektivitas antarkawasan, Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, Klungkung–Karangasem, Karangasem–Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan. Dukungan juga dibutuhkan untuk pengembangan pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.

Selain konektivitas, Koster mengusulkan penguatan penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga menjadi perhatian untuk menjaga kualitas lingkungan dan menopang pariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Koster, perlu diarahkan untuk memperluas pusat pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terkonsentrasi di Bali Selatan.

“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Koster menegaskan pembangunan pariwisata Bali tidak semata mengejar peningkatan jumlah wisatawan, tetapi harus memperhatikan kualitas dan keberlanjutan destinasi.

“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi mengenai kebijakan penerimaan serta pengalokasian TKD dalam APBN.

Syarief juga menjelaskan bahwa perubahan pola alokasi anggaran tidak serta-merta berarti terjadi penurunan transfer ke daerah. Sebagian anggaran kini disalurkan melalui program strategis nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat dan manfaatnya tetap dirasakan daerah.

“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.

Banggar DPR RI mengapresiasi paparan mengenai kondisi, potensi, dan tantangan pembangunan Bali. Posisi Bali yang strategis bagi perekonomian nasional melalui sektor pariwisata dinilai perlu diimbangi dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta keberlanjutan budaya. (hms/ap)