𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗯𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗣𝗲𝘀𝗶𝗻𝗴𝗴𝗮𝗵𝗮𝗻, 𝗕𝘂𝗽𝗮𝘁𝗶 𝗞𝗹𝘂𝗻𝗴𝗸𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗺𝘂𝗶 𝗠𝗮𝗵𝗸𝗮𝗺𝗮𝗵 𝗣𝗲𝗹𝗮𝘆𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗵𝘂𝗯 𝗥𝗜

KLUNGKUNG, Lensabali.id - Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mempercepat persiapan pembangunan Pelabuhan Pesinggahan sebagai salah satu proyek infrastruktur strategis yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Bupati Klungkung, I Made Satria, ke Kantor Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (1/7).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati I Made Satria diterima langsung Ketua Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan RI, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, M.M., M.H., beserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Pelayaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan membahas berbagai aspek yang menjadi fondasi pembangunan pelabuhan.

Koordinasi ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Pelabuhan Pesinggahan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain mempersiapkan aspek teknis, pembahasan juga difokuskan pada pemenuhan regulasi, keselamatan pelayaran, serta kepastian hukum sebagai bagian dari proses perencanaan sejak tahap awal.

Bupati I Made Satria menegaskan bahwa Pelabuhan Pesinggahan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pengembangan daerah. Kehadiran pelabuhan tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus meningkatkan pelayanan transportasi laut yang aman dan andal.

"Pembangunan Pelabuhan Pesinggahan ini sangat dinantikan oleh masyarakat Klungkung, baik untuk mendukung konektivitas antar-pulau, pariwisata, hingga kelancaran kegiatan keagamaan dan ekonomi setempat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan semua aspek teknis dan legalitas keselamatan pelayaran dikonsultasikan sejak dini agar proyek ini berjalan lancar tanpa kendala regulasi di kemudian hari," ujar Bupati I Made Satria.

Menurutnya, konsultasi sejak awal merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meminimalkan potensi hambatan pada tahap pelaksanaan. Dengan demikian, proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta memenuhi seluruh standar keselamatan pelayaran yang telah ditetapkan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan RI, Capt. Dr. Sahattua P. Simatupang, menyambut baik langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Pihaknya menyatakan kesiapan memberikan masukan, telaah, serta pendampingan terkait aspek keselamatan pelayaran dan hukum maritim yang menjadi persyaratan dalam pembangunan pelabuhan baru.

Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Mahkamah Pelayaran diharapkan semakin memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai regulasi, mengutamakan keselamatan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat, Pemkab Klungkung optimistis pembangunan Pelabuhan Pesinggahan dapat segera direalisasikan. Keberadaan pelabuhan ini diharapkan menjadi infrastruktur vital yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan aksesibilitas antarpulau, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klungkung secara berkelanjutan. (*/ap)