𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗗𝗼𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗿𝗶𝗽 𝗣𝗮𝗱𝗮𝗻𝗴𝗯𝗮𝗶–𝗡𝘂𝘀𝗮 𝗣𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 𝘂𝗻𝘁𝘂𝗸 𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻 𝗗𝗶𝘀𝗽𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻

DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster meminta Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama instansi terkait mempercepat langkah penyamaan harga kebutuhan pokok antara wilayah daratan Klungkung dan Nusa Penida. Salah satu upaya yang didorong adalah peningkatan frekuensi pelayaran pengangkut barang dari Padangbai menuju Nusa Penida.

Arahan tersebut disampaikan saat memimpin rapat tindak lanjut persetujuan lintas pelayaran Padangbai–Nusa Penida di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (15/6).

Menurut Koster, perbedaan harga sejumlah komoditas pokok selama ini dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi dan jumlah perjalanan kapal yang masih minim. Karena itu, ia meminta dilakukan uji coba penambahan frekuensi pelayaran dari dua kali menjadi tiga kali setiap hari.

"Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua kali sebesar Rp1,4 miliar menjadi tiga kali sebesar Rp2,1 miliar," tegasnya.

Koster bahkan menilai pola layanan perintis yang saat ini diterapkan memungkinkan distribusi logistik dan kebutuhan pokok menuju Nusa Penida dilakukan hingga tiga sampai empat kali dalam sehari. Dengan meningkatnya frekuensi pengiriman, stabilitas pasokan diharapkan dapat terjaga sekaligus mengurangi risiko kelangkaan barang.

Bupati Klungkung I Made Satria mengakui bahwa disparitas harga yang terjadi selama ini dipicu oleh keterbatasan stok serta antrean pengiriman barang akibat jumlah trip yang belum memadai. Karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan baru yang mampu memperlancar distribusi logistik ke wilayah kepulauan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta menjelaskan bahwa hasil kajian Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali menunjukkan lintasan Padangbai–Nusa Penida saat ini belum layak dikomersialisasikan secara penuh berdasarkan tingkat keterisian penumpang dan struktur tarif yang berlaku.

Selain itu, Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa dalam satu lintasan pelayaran tidak diperkenankan terdapat dua skema layanan sekaligus, yakni perintis dan komersial. Oleh karena itu, operasional komersial baru dapat dilakukan apabila subsidi terhadap layanan kapal yang ada dicabut terlebih dahulu.

Pemerintah pun mempertimbangkan pendekatan bertahap melalui penyesuaian tarif dan evaluasi berkala selama enam bulan. Apabila tingkat keterisian kapal konsisten di atas 60 persen dan operasional menunjukkan keuntungan positif, maka proses komersialisasi dapat dilanjutkan.

Langkah berikutnya mencakup pembentukan badan usaha atau pola kerja sama pengelolaan kapal, penghentian subsidi secara bertahap, penetapan lintasan komersial, hingga penambahan armada guna memperkuat konektivitas antara Bali daratan dan Nusa Penida. (hms./ap)