TABANAN, Lensabali.id – Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, mendorong penguatan sistem pengamanan terpadu di kawasan pariwisata sebagai langkah strategis menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus mempertahankan citra daerah tujuan wisata.
Menurutnya, meningkatnya aktivitas pariwisata harus diimbangi dengan sistem keamanan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga komponen keamanan berbasis adat seperti pecalang dan jagabaya.
Usulan tersebut disampaikan usai penyerahan bantuan sosial dalam rangka Hari Raya Waisak di Kuta, Kamis (28/5). Ia menilai seluruh unsur keamanan perlu disatukan dalam pola kerja yang jelas, terukur, dan saling terkoordinasi.
“Ini sangat jelas yang kita butuhkan karena merupakan akses dari pariwisata. Kami berharap ini disambut baik oleh Pak Bupati untuk kemudian dibuatkan formulasinya. Kalau bisa dirajut dalam satu titik yaitu pengamanan terpadu,” ujarnya.
Politisi PDIP asal Kuta itu menegaskan, pengamanan terpadu akan lebih efektif apabila didukung regulasi yang mengatur mekanisme kerja, pembagian tugas, hingga pola koordinasi antarinstansi.
“Jadi ada TNI, Polri, instansi pemerintah dan unsur masyarakat. Jika di lapangan ada kendala, penyelesaiannya dilakukan sesuai sektor dan bidang masing-masing,” jelasnya.
Anom Gumanti menilai kondisi keamanan di kawasan Kuta saat ini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Kasus kriminalitas seperti jambret dan copet disebut mengalami penurunan signifikan, meski kewaspadaan tetap harus dijaga.
“Kalau formulasinya sudah ada, bila perlu dibuatkan semacam regulasi terkait metode dan polanya karena ini melibatkan banyak instansi. Dulu untuk di Kuta, urusan jambret dan copet hampir tiap hari. Sekarang sudah jauh berkurang,” katanya.
Ia menambahkan, sekecil apa pun potensi gangguan keamanan harus ditangani secara cepat dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dari sistem pengamanan kawasan wisata. (ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar