𝗪𝗮𝗴𝘂𝗯 𝗚𝗶𝗿𝗶 𝗣𝗿𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴𝗶 𝗞𝗲𝗽𝗮𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗮𝗳 𝗞𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗮𝗻 𝗧𝗶𝗻𝗷𝗮𝘂 𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗸 𝗦𝗲𝗸𝗼𝗹𝗮𝗵 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗱𝗶 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝘀𝗲𝗺

Progres pembangunan telah mencapai 19,41 persen

KARANGASEM, Lensabali.id - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Muhammad Qodari meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Senin (6/4/2026).

Proyek pembangunan sekolah yang menjadi bagian dari program pendidikan nasional tersebut memiliki nilai kontrak Rp255,5 miliar yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026.

Dalam peninjauan tersebut, Muhammad Qodari menekankan pentingnya kualitas bangunan yang tidak hanya kokoh, tetapi juga memiliki fungsi optimal dan nilai estetika.

“Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika. Jadi, ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” pesannya.

Ia juga meminta pihak pelaksana proyek memastikan pembangunan berjalan sesuai target sehingga keberadaan Sekolah Rakyat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Qodari menjelaskan bahwa kunjungannya ke lapangan bertujuan untuk memastikan program yang direncanakan pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik.

“Terkait informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengenai adanya perbedaan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di setiap daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, serta adanya permohonan perluasan desil… kedua hal ini akan kami sampaikan langsung ke kementerian terkait di pusat untuk dicarikan solusi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti tantangan penyelenggaraan sekolah berasrama, karena sebagian anak maupun orang tua masih merasa enggan jika siswa harus tinggal di asrama.

Di sisi lain, Qodari menilai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Tulamben sangat strategis karena berada di kawasan yang berkembang dan dekat dengan akses jalan utama.

Menurutnya, keberadaan sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali serta membuka peluang pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami akan menyiapkan guru-guru yang terseleksi dengan baik untuk mengajar para siswa di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia juga meminta dukungan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur hingga bupati dan wali kota se-Bali, untuk membantu mendata siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 agar dapat mengikuti program pendidikan berasrama gratis dari Kementerian Sosial.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menilai program Sekolah Rakyat sangat penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan sangat miskin di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem.

“Program ini memberikan dampak bagi masyarakat. Sarana dan prasarana Sekolah Rakyat ini juga sangat memadai, lengkap dengan laptop dan akses internet. Oleh karena itu, program ini harus dikoordinasikan dengan orang tua dan para siswa agar dapat berjalan dengan baik serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga muncul aspirasi dari Kepala Dusun Desa Tulamben, Nyoman Suastika, yang mengusulkan agar masyarakat lokal dapat dilibatkan dalam operasional sekolah, baik sebagai tenaga pengajar, administrasi, kebersihan, maupun pengelola kebun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan bersama Wakil Gubernur Bali meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk memfasilitasi peluang bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR, Jonny, melaporkan bahwa hingga minggu ke-15 pembangunan, yakni periode 30 Maret hingga 5 April 2026, progres pembangunan Sekolah Rakyat di Karangasem telah mencapai 19,41 persen.

Secara keseluruhan, proyek ini mencakup pembangunan berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung ibadah, pura, gedung serbaguna, dapur, gudang, guest house, hingga sarana olahraga dan kawasan pendukung lainnya. (hms/ap)