DENPASAR, Lensabali.id — Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan pentingnya percepatan transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pembinaan yang berkelanjutan hingga ke tingkat desa. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Bina Posyandu Angkatan ke-2 Tahun 2026 di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Senin (13/4).
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa Tim Pembina Posyandu di tingkat kabupaten/kota memegang peran strategis sebagai ujung tombak implementasi program di lapangan. Transformasi Posyandu, menurutnya, kini tidak lagi terbatas pada layanan kesehatan semata, melainkan mencakup enam bidang pelayanan dasar.
“Transformasi posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi mencakup enam bidang pelayanan dasar. Karena itu, pembinaan harus dilanjutkan secara berjenjang hingga menyentuh kader di tingkat desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemahaman yang komprehensif di setiap level pembina menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mempercepat penerapan Posyandu 6 SPM di seluruh Bali.
Sebanyak 111 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas perwakilan dari Kabupaten Jembrana dan Kota Denpasar, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa. Mereka diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat kapasitas kader Posyandu di wilayah masing-masing.
Putri Koster berharap, para peserta dapat menjalankan fungsi pembinaan secara optimal sekaligus menyebarluaskan pemahaman kepada kader di tingkat akar rumput.
“Nantinya, peserta diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pembinaan secara masif kepada para kader, sehingga transformasi Posyandu 6 SPM benar-benar terimplementasi hingga ke tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Ni Komang Sriani menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung selama tiga hari, dengan materi mencakup percepatan enam bidang SPM sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, pendalaman substansi, hingga isu strategis kebijakan.
Selain itu, peserta juga dibekali strategi implementasi melalui integrasi program Posyandu dalam perencanaan dan penganggaran daerah, guna memastikan sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Bali terus memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan. (hms/ap)

.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar