KLUNGKUNG, Lensabali.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kepala daerah yang berasal dari partainya untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola pemerintahan dan melayani masyarakat. Ia bahkan menegaskan tidak segan memberikan sanksi tegas kepada kader yang dinilai tidak bekerja untuk rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menghadiri Temu Wicara bersama pelaku UMKM mengenai Kekayaan Intelektual dan Manajemen Usaha di Kabupaten Klungkung, Bali, Rabu (1/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut mengaku kerap bersikap tegas terhadap kader PDIP yang memegang jabatan publik, termasuk gubernur, bupati, hingga anggota DPR.
"Gubernur, wakil, DPR, ini semua bupati-bupati, tanya mereka, galak saya. Saya bilang, saya jadikan kamu adalah untuk melayani rakyat. Mau nggak? Kalau nggak, saya pecat. Kalau mau ditulis, tulis, karena saya sudah jengkel. Karena apa, kok nggak moja-maju ini lho," kata Megawati.
Megawati juga menyoroti pentingnya koordinasi dan kerja sama antarlembaga pemerintahan dalam mendorong kemajuan daerah.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat berjalan baik jika setiap pihak bekerja sendiri-sendiri tanpa keterhubungan yang jelas.
Ia kemudian mengibaratkan upaya memajukan bangsa seperti sebuah kalung yang tidak dapat digunakan apabila mata rantainya terputus.
"Jadi musti ada mata rantai," imbuh Megawati menegaskan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Selain berdialog dengan pelaku UMKM, ia juga turut menyaksikan penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kepada para pelaku usaha di Provinsi Bali yang digelar di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung. (*/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar