𝗦𝗼𝗮𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗻𝘆𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗕𝗜, 𝗡𝗶 𝗟𝘂𝗵 𝗗𝗷𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗸: 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝘂𝗻𝘂𝗵 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗗𝗲𝗻𝗽𝗮𝘀𝗮𝗿

BULELENG, Lensabali.id - Anggota DPD RI asal Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, angkat suara terkait rencana pelaporan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara oleh Forum Sinergi Komunitas Merah Putih (FSKMP). Pelaporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Jaya Negara mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK).

Ni Luh secara tegas meminta agar rencana laporan itu dibatalkan. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap Jaya Negara, termasuk langkah Pemerintah Kota Denpasar dalam merespons penonaktifan 24.401 penerima manfaat PBI Desil 6–10 di Kota Denpasar.

"Sejak awal sudah menyampaikan bahwa kami mendukung penuh kebijakan beliau. Kalau ada kekeliruan dalam penyampaian, kita ini manusia punya adab. Tapi jangan sampai membunuh harapan ratusan ribu rakyat Denpasar, bahkan jutaan rakyat Bali, yang hari ini membutuhkan pemimpin yang melayani," kata Ni Luh di Buleleng, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, Jaya Negara tengah berupaya memastikan warga, khususnya masyarakat kurang mampu, tetap memperoleh akses layanan kesehatan melalui skema PBI BPJS. Rencana pelaporan dinilai justru berpotensi mengganggu pelayanan publik.

"Batalkan laporan itu. Tidak ada gunanya. Jangan cari masalah dengan orang Bali. Kami punya cara kami sendiri untuk melayani masyarakat," tegasnya.

Ni Luh juga menyoroti bahwa Jaya Negara telah menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf atas pernyataannya. Ia mengingatkan persoalan PBI bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut keselamatan warga.

"Ini orang yang mau cuci darah terancam tidak bisa cuci darah, lalu diperjuangkan. Presiden RI, Bapak Prabowo, saya yakin sangat memahami kondisi di lapangan. Tidak mungkin beliau mencederai perjuangan untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Ia menambahkan, dukungannya bukan didasari kepentingan politik semata, melainkan pada substansi kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

"Terlepas dari urusan politik dan partai, kami tegak lurus dengan perjuangan yang pro rakyat. Saya ini orang yang sangat kritis terhadap kepala daerah. Tapi kalau programnya benar-benar untuk rakyat dan dilakukan dengan tulus, ya gas pol," pungkasnya. (*/ap)