𝗣𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻𝗮𝗻 𝗧𝗶𝘁𝗶𝗸 𝟵–𝟭𝟬 𝗗𝗶𝗸𝗲𝗯𝘂𝘁, 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗞𝗼𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗲𝗽𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗵𝗼𝗿𝘁𝗰𝘂𝘁 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗮𝗿𝗮𝗷𝗮–𝗠𝗲𝗻𝗴𝘄𝗶𝘁𝗮𝗻𝗶

Upacara Adat Ngeruak dan Ground Breaking Pembangunan Digelar pada Hari Baik

BULELENG, Lensabali.id – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi memulai pembangunan lanjutan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani melalui Upacara Adat Ngeruak dan ground breaking pekerjaan perbaikan geometrik jalan pada Titik 9 dan 10, Paket 1 dan Paket 2. Kegiatan ini berlangsung di Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Rabu (7/1/2026).

Pembangunan tersebut merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Pusat dalam menuntaskan konektivitas Bali Utara dan Bali Selatan. Proyek ini sekaligus ditujukan untuk meningkatkan keselamatan berkendara, efisiensi transportasi, serta memperlancar distribusi logistik antarwilayah.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa percepatan pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani telah menjadi prioritas sejak dirinya kembali dilantik untuk periode kedua pada 20 Februari 2025. Bahkan, beberapa pekan setelah pelantikan, ia langsung berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum guna memastikan kelanjutan pembangunan ruas yang dirancang dari Titik 1 hingga Titik 12.

“Pembangunan shortcut ini kebutuhannya sangat mendesak, baik untuk pelayanan transportasi penumpang maupun logistik. Karena itu saya mohon agar pembangunan Titik 9 dan 10 dapat segera dilanjutkan, dan sekarang sudah berjalan,” ujar Gubernur Koster.

Ia menyampaikan bahwa proyek kini telah masuk tahap pelaksanaan. Gubernur Koster juga menegaskan perannya dalam mengawal seluruh proses, mulai dari tender, penandatanganan kontrak, hingga penentuan waktu pelaksanaan ground breaking.

“Bukan untuk mengintervensi, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai tahapan dan tidak berlarut-larut. Setelah siap semua, saya carikan hari baik, dan ditetapkan 7 Januari 2026,” jelasnya. Ia juga menekankan kontribusi Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam percepatan pembebasan lahan agar proyek berjalan tanpa hambatan.

Ke depan, Gubernur Koster mendorong percepatan pembebasan lahan untuk Titik 11 dan 12 yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi. Ia menargetkan proses tersebut dimulai pada 2026, sehingga konstruksi dapat dimulai pada akhir 2027 atau awal 2028 dan rampung sebelum masa jabatannya berakhir pada 20 Februari 2030.

“Saya ingin jalan shortcut ini tuntas minimal sampai Titik 12 sebelum masa jabatan saya berakhir,” tegasnya.

Jaga Keberlanjutan Bali sebagai Destinasi Wisata Kelas Dunia

Penuntasan infrastruktur strategis ini dinilai menjadi kunci menjaga keberlanjutan Bali sebagai destinasi pariwisata sekaligus pusat kegiatan ekonomi kelas dunia.

Menurut Gubernur Koster, sektor pariwisata saat ini memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian Bali, yakni sekitar 66 persen. Kontribusi tersebut menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pariwisata Bali memberi manfaat luar biasa. Tahun 2025 hingga 31 Desember, jumlah wisatawan mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah. Sebelum pandemi Covid-19 hanya sekitar 6,2 juta. Jadi kalau ada yang bilang Bali sepi, itu keliru,” tegasnya.

Ia menambahkan, lonjakan kunjungan wisatawan turut berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Pendapatan sektor hotel dan restoran di seluruh kabupaten/kota di Bali tercatat mengalami kenaikan, dengan tingkat hunian hotel berada pada kisaran 75–85 persen.

Namun demikian, Gubernur Koster mengakui tingginya aktivitas pariwisata juga memunculkan persoalan serius, terutama kemacetan dan sampah. Dua isu tersebut, menurutnya, tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai.

“Masalah macet ini tidak bisa diselesaikan dengan ceramah. Ini soal infrastruktur jalan dan moda transportasi. Karena itu, lima tahun ke depan kita fokus pada pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Bali Utara, Selatan, Timur, Barat, hingga Bali Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan konektivitas antarwilayah menjadi prioritas utama untuk mengurai kemacetan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, kata dia, telah menyatakan komitmen penuh mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bali.

Gubernur Koster juga mengungkapkan bahwa dari total 13,9 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, sekitar 6,3 juta atau 45 persen di antaranya datang ke Bali. Kontribusi devisa wisatawan mancanegara ke Bali diperkirakan mencapai Rp170 triliun, atau sekitar 53 persen dari total devisa pariwisata nasional.

“Masalahnya, daerah tidak punya anggaran cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemacetan ini sendirian. Kalau tidak segera ditangani, Bali bisa merosot daya saingnya karena isu kemacetan terus-menerus,” katanya.

Di tengah dinamika kritik dan perdebatan di media sosial, Gubernur Koster menegaskan dirinya tetap fokus bekerja. “Tugas kita bekerja, bukan ribut di media sosial. Bully-bullyan itu bagian dari ujian ketahanan mental. Saya nikmati saja,” ucapnya.

Kualitas Kerja Nomor Satu dan Harus Tepat Waktu

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menekankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur, termasuk kontraktor pelaksana, bekerja secara profesional, menjaga mutu pekerjaan, dan menyelesaikan proyek sesuai jadwal.

“Kualitas harus nomor satu dan waktunya harus tepat. Jangan kualitas bagus tapi molor. Saya pantau langsung, dan kalau tidak sesuai, saya yang akan menegur,” tegasnya.

Ia berharap pembangunan infrastruktur yang dimulai saat ini dapat berjalan lancar, aman, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali, sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata unggulan dunia.

Sementara itu, Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga, Asep Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen penuh mendukung pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani. Untuk penanganan Titik 9 dan 10, total panjang pekerjaan mencapai 3,90 kilometer, terdiri dari jalan sepanjang 2,95 kilometer dan jembatan sepanjang 942 meter.

Paket 1 memiliki nilai kontrak Rp290,84 miliar dengan masa pelaksanaan 750 hari kalender, meliputi pembangunan jalan sepanjang 0,93 kilometer dan tiga jembatan dengan total panjang 593 meter. Proyek ini dikerjakan oleh Waskita–Sinarbali KSO dengan pendanaan SBSN Tahun Anggaran 2025–2027.

Selanjutnya, Paket 2 memiliki nilai kontrak Rp187 miliar dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 0,88 kilometer dan dua jembatan sepanjang 220 meter. Adapun Paket 3 bernilai Rp189,716 miliar, mencakup pembangunan jalan sepanjang 1.146,5 meter dan jembatan sepanjang 128,5 meter.

Asep menjelaskan, kondisi eksisting ruas Singaraja–Mengwitani memiliki risiko tinggi dengan tingkat kelandaian mencapai 27 persen dan angka kecelakaan sekitar 140 kejadian per tahun dengan 16 korban meninggal dunia. Melalui perbaikan geometrik jalan, waktu tempuh dipangkas signifikan, dari 21,22 menit menjadi 8,61 menit, jumlah tikungan berkurang drastis, serta kelandaian diturunkan hingga maksimal 10 persen.

“Manfaatnya sangat signifikan, mulai dari peningkatan keselamatan, efisiensi perjalanan, hingga pengurangan emisi karbon kendaraan sekitar 10 persen,” ungkapnya.

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Bali telah membebaskan 316 bidang tanah senilai Rp193 miliar untuk mendukung pembangunan sejumlah titik shortcut. Namun, untuk menuntaskan seluruh ruas Singaraja–Mengwitani masih diperlukan pembangunan lanjutan pada Titik 1–2, Paket 3 Titik 9–10, serta Titik 11–12 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp512 miliar.

Dengan sinergi erat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, pembangunan Jalan Shortcut Singaraja–Mengwitani diharapkan menjadi solusi jangka panjang konektivitas Bali Utara–Selatan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata. (*/ap)