JEMBRANA, Lensabali.id - Ketua TP Posyandu Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, menegaskan pentingnya penataan kelembagaan Posyandu sebagai langkah awal dan pondasi utama dalam mewujudkan transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Bali.
Hal itu disampaikan saat kegiatan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali bertajuk “Membina & Berbagi” Tahun 2025 yang digelar di Wantilan Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Senin (10/11).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, Kadis PMD Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Camat Mendoyo, Perbekel Yehembang, serta para kader Posyandu setempat.
Dalam arahannya, Ibu Putri Koster menjelaskan bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang sejajar dengan TP PKK. “Posyandu sekarang tidak lagi hanya urusan kesehatan, tapi sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Kader Posyandu punya kewajiban membangun desa dan berhak atas insentif sesuai kemampuan desa,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa Posyandu 6 SPM mencakup enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Masing-masing banjar diharapkan memiliki pengurus Posyandu di tiap bidang agar layanan kepada masyarakat bisa berjalan efektif dan merata.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan peran baru Posyandu sangat ditentukan oleh kerapian struktur organisasi dan sinergi antarjenjang, dari banjar hingga provinsi. “Kita tata dulu kelembagaannya. Kalau Posyandu di Bali bergerak cepat, solid, dan satu semangat, maka Bali juga akan cepat mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.
Hal itu disampaikan saat kegiatan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali bertajuk “Membina & Berbagi” Tahun 2025 yang digelar di Wantilan Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Senin (10/11).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, Kadis PMD Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Camat Mendoyo, Perbekel Yehembang, serta para kader Posyandu setempat.
Dalam arahannya, Ibu Putri Koster menjelaskan bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang sejajar dengan TP PKK. “Posyandu sekarang tidak lagi hanya urusan kesehatan, tapi sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Kader Posyandu punya kewajiban membangun desa dan berhak atas insentif sesuai kemampuan desa,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa Posyandu 6 SPM mencakup enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Masing-masing banjar diharapkan memiliki pengurus Posyandu di tiap bidang agar layanan kepada masyarakat bisa berjalan efektif dan merata.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan peran baru Posyandu sangat ditentukan oleh kerapian struktur organisasi dan sinergi antarjenjang, dari banjar hingga provinsi. “Kita tata dulu kelembagaannya. Kalau Posyandu di Bali bergerak cepat, solid, dan satu semangat, maka Bali juga akan cepat mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.
Ibu Putri juga mengingatkan pentingnya semangat gotong royong serta komunikasi yang intens antarkader melalui sosialisasi dan berbagi informasi, demi memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Sementara itu, Kadis PMD Provinsi Bali I Made Dwi Dewata menyebut bahwa transformasi kelembagaan Posyandu menjadi 6 SPM merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Permendagri 13/2024. “Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat desa. Dengan kelembagaan yang tertata, seluruh proses bisa berjalan lebih efektif dan terukur,” jelasnya.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, menambahkan saat ini terdapat 2.425 kader aktif di Jembrana yang terus memperkuat penerapan konsep 6 SPM melalui kerja sama lintas perangkat daerah. “Kami sudah memiliki dua Posyandu percontohan, dan ke depan setiap kecamatan akan memiliki Posyandu 6 SPM yang berfungsi optimal,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan, TP Posyandu Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial kepada 50 kader Posyandu Desa Penebel berupa beras, telur, dan susu. Kegiatan ini menjadi bagian dari aksi sosial kelima TP Posyandu Provinsi Bali yang rutin digelar di berbagai kabupaten/kota untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian kader di seluruh Bali. (*/ap)
Sementara itu, Kadis PMD Provinsi Bali I Made Dwi Dewata menyebut bahwa transformasi kelembagaan Posyandu menjadi 6 SPM merupakan tindak lanjut langsung dari amanat Permendagri 13/2024. “Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat desa. Dengan kelembagaan yang tertata, seluruh proses bisa berjalan lebih efektif dan terukur,” jelasnya.
Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan, menambahkan saat ini terdapat 2.425 kader aktif di Jembrana yang terus memperkuat penerapan konsep 6 SPM melalui kerja sama lintas perangkat daerah. “Kami sudah memiliki dua Posyandu percontohan, dan ke depan setiap kecamatan akan memiliki Posyandu 6 SPM yang berfungsi optimal,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan, TP Posyandu Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial kepada 50 kader Posyandu Desa Penebel berupa beras, telur, dan susu. Kegiatan ini menjadi bagian dari aksi sosial kelima TP Posyandu Provinsi Bali yang rutin digelar di berbagai kabupaten/kota untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian kader di seluruh Bali. (*/ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar