Pendidikan Etika Sejak Dini Dinilai Kunci Lahirnya Generasi Berintegritas
DENPASAR, Lensabali.id – Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan pentingnya memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan ASN Pemprov Bali. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi di Kantor Gubernur Bali, Senin (4/11).
Dihadiri sekitar 300 peserta, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Sekda Bali Dewa Made Indra, kepala perangkat daerah, dan tim dari KPK RI yang dipimpin oleh Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sugiarto.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa,” tegas Gubernur Koster. Ia mengingatkan ASN untuk menjauhi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang serta menanamkan nilai-nilai etika sejak dini.
Menurutnya, pendidikan moral perlu ditanamkan sejak kecil agar anak-anak tumbuh dengan kesadaran etika dan kejujuran. “Etika sederhana seperti larangan duduk di atas bantal mengajarkan kita tentang batasan dan penghormatan,” ujarnya.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa,” tegas Gubernur Koster. Ia mengingatkan ASN untuk menjauhi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang serta menanamkan nilai-nilai etika sejak dini.
Menurutnya, pendidikan moral perlu ditanamkan sejak kecil agar anak-anak tumbuh dengan kesadaran etika dan kejujuran. “Etika sederhana seperti larangan duduk di atas bantal mengajarkan kita tentang batasan dan penghormatan,” ujarnya.
Koster juga menyoroti capaian Bali yang selama lima tahun berturut-turut menempati peringkat pertama nasional dalam nilai MCP KPK RI. Ia menegaskan agar prestasi tersebut tidak membuat perangkat daerah berpuas diri. “Capaian MCP harus objektif dan penuh integritas,” katanya.
Pemprov Bali juga terus mempertahankan opini WTP dari BPK RI, yang menurut Koster bukan sekadar simbol, melainkan bukti pengelolaan keuangan yang jujur dan transparan. Forum PAKSI Bali pun diakui KPK sebagai salah satu yang paling aktif secara nasional dengan 63 penyuluh antikorupsi tersebar di seluruh Bali.
Pemprov Bali juga terus mempertahankan opini WTP dari BPK RI, yang menurut Koster bukan sekadar simbol, melainkan bukti pengelolaan keuangan yang jujur dan transparan. Forum PAKSI Bali pun diakui KPK sebagai salah satu yang paling aktif secara nasional dengan 63 penyuluh antikorupsi tersebar di seluruh Bali.
KPK Apresiasi Capaian Konsisten Bali
Sugiarto dari KPK RI mengapresiasi konsistensi Bali dalam menjaga kinerja antikorupsi. “Program antikorupsi harus full documented dan full implemented,” ujarnya. Ia menilai nilai-nilai lokal seperti karma phala dan awig-awig efektif menanamkan moralitas publik.Ia menutup sambutannya dengan ajakan moral: “Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Mari jadikan Bali sebagai pulau berintegritas dan bebas korupsi.” (hms/ap)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar