BADUNG, Lensabali.id - Bank BPD Bali memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor perumahan melalui percepatan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP), yang diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menyampaikan bahwa penyaluran KPP di Bali ditargetkan menembus Rp11,5 miliar pada tahun ini dan akan meningkat pada tahun berikutnya. Ia menekankan bahwa percepatan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional.
Program KPP dijalankan berdasarkan regulasi terbaru, yakni Permenko Nomor 13 Tahun 2025 dan Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025, yang resmi diluncurkan pada 21 Oktober. Skema tersebut menyediakan pembiayaan modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM untuk mendukung program prioritas di bidang perumahan.
Selain KPP, BPD Bali mencatat kinerja positif pada penyaluran KUR. Hingga 30 Oktober 2025, total KUR tersalurkan mencapai Rp1,58 triliun kepada 7.920 pelaku usaha. Sekitar 60,97 persen kredit tersebut mengalir ke sektor produktif, termasuk pertanian, pengolahan, dan perikanan.
Penyerapan KUR Mikro mencapai 100 persen dari kuota Rp300 miliar, sementara KUR Ultra Mikro tercatat Rp520 juta dan KUR Kecil sebesar Rp1,21 triliun. Penyaluran ini menunjukkan tingginya permintaan pembiayaan produktif di Bali.
BPD Bali juga mengarahkan pembiayaan ke sektor pendukung perekonomian melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian sebesar Rp8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya senilai Rp3,3 miliar.
Dari sisi pemerintah pusat, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menegaskan bahwa KPP memberi kemudahan bagi UMKM bidang perumahan. Ia menyebut, “bank penyalur memperoleh subsidi bunga lima persen per tahun,” sehingga pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan dengan biaya lebih rendah.
Sri menambahkan bahwa fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak huni.
Gubernur Bali Wayan Koster berharap implementasi KPP di Pulau Dewata berlangsung agresif, mengingat kebutuhan sekitar 32 ribu rumah layak huni yang masih harus dipenuhi.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar sosialisasi percepatan KPP Melawan Rentenir. Ia menegaskan bahwa program ini bukan hanya mempermudah masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi alat untuk menghapus praktik rentenir melalui kredit yang mudah, cepat, dan terjangkau. (ap)
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menyampaikan bahwa penyaluran KPP di Bali ditargetkan menembus Rp11,5 miliar pada tahun ini dan akan meningkat pada tahun berikutnya. Ia menekankan bahwa percepatan ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan nasional.
Program KPP dijalankan berdasarkan regulasi terbaru, yakni Permenko Nomor 13 Tahun 2025 dan Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025, yang resmi diluncurkan pada 21 Oktober. Skema tersebut menyediakan pembiayaan modal kerja maupun investasi bagi pelaku UMKM untuk mendukung program prioritas di bidang perumahan.
Selain KPP, BPD Bali mencatat kinerja positif pada penyaluran KUR. Hingga 30 Oktober 2025, total KUR tersalurkan mencapai Rp1,58 triliun kepada 7.920 pelaku usaha. Sekitar 60,97 persen kredit tersebut mengalir ke sektor produktif, termasuk pertanian, pengolahan, dan perikanan.
Penyerapan KUR Mikro mencapai 100 persen dari kuota Rp300 miliar, sementara KUR Ultra Mikro tercatat Rp520 juta dan KUR Kecil sebesar Rp1,21 triliun. Penyaluran ini menunjukkan tingginya permintaan pembiayaan produktif di Bali.
BPD Bali juga mengarahkan pembiayaan ke sektor pendukung perekonomian melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian sebesar Rp8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya senilai Rp3,3 miliar.
Dari sisi pemerintah pusat, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menegaskan bahwa KPP memberi kemudahan bagi UMKM bidang perumahan. Ia menyebut, “bank penyalur memperoleh subsidi bunga lima persen per tahun,” sehingga pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan dengan biaya lebih rendah.
Sri menambahkan bahwa fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro untuk memperbaiki rumah agar menjadi lebih layak huni.
Gubernur Bali Wayan Koster berharap implementasi KPP di Pulau Dewata berlangsung agresif, mengingat kebutuhan sekitar 32 ribu rumah layak huni yang masih harus dipenuhi.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar sosialisasi percepatan KPP Melawan Rentenir. Ia menegaskan bahwa program ini bukan hanya mempermudah masyarakat memiliki rumah, tetapi juga menjadi alat untuk menghapus praktik rentenir melalui kredit yang mudah, cepat, dan terjangkau. (ap)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar